cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Caturida Meiwanto Doktoralina
Contact Email
journallemhannasri@gmail.com
Phone
+6287808067428
Journal Mail Official
jurnal@lemhannas.go.id
Editorial Address
Jl. Merdeka Selatan No. 10 Jakarta Pusat 10110
Location
Kota adm. jakarta pusat,
Dki jakarta
INDONESIA
Jurnal Lemhannas RI
Published by Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia
ISSN : 22528555     EISSN : 28305728     DOI : https://doi.org/10.55960/jlri
Core Subject : Humanities, Science, Social,
Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Politik dan Hubungan Internasional
Articles 15 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 8 No 3 (2020)" : 15 Documents clear
Sinergitas Elemen Forkopimda Kabupaten Kebumen Menghadapi Pembebasan Narapidana Asimilasi Covid-19 Dalam Mendukung Keamanan Publik Ambia Rio Suwanda; Fitri Apriyani; Siswo Hadi Sumantri
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.338

Abstract

Pandemi Covid-19 mendorong Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia membuat kebijakan asimilasi dan integrasi bagi narapidana penjara, khususnya di Kabupaten Kebumen Provinsi Jawa Tengah Fenomena tersebut kemudian mendorong Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA) Kabupaten Kebumen untuk merespon dengan menunjukkan kapasitas peranan masing-masing institusi dalam konteks sinergitas. Tujuan penulisan ini untuk menganalisis dan menggambarkan peran dan fungsi lembaga di Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Kebumen dalam menghadapi keberadaan narapidana asimilasi tersebut. Kajian ini menggunakan studi lapangan dengan wawancara mendalam dan studi litelatur. Wawancaramendalam dengan pakar dan informan di daerah Kebumen dan sekitarnya. Penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi yang didukung dengan Analisis Data Interaktif dari Milles dan Huberman. Hasil studi lapangan diperoleh bahwa ada peran yang dijalankan dari elemen FORKOPIMDA seperti Pemerintah Kabupaten Kebumen, Kepolisian Resor Kebumen, Komando Distrik Militer 0709 Kebumen, Kejaksaan Negeri Kebumen, Rumah Tahanan Kelas II B Kebumen, dan Balai Pemasyarakatan Kelas II Purwokerto yang di artikel ini dielaborasi menggunakan konsep Sinergitas. Peran yang telah dijalankan didukung menggunakan konsep Keamanan Publik sebagai hal yang beriringan dengan Pemasyarakatan dan Kemasyarakatan. Simpulan dari kajian ini adalah fenomena pembebasan narapidana asimilasi Covid-19 sebagai bahan kewaspadaan yang harus diperhatikan, apabila tidak ditangani secara komprehensif, maka dapat menambah kerawanan sosial selama pandemi.
Upaya Pencegahan Terjadinya Diskriminasi Pekerja Pasca Perawatan Covid-19 Ditinjau Dari Perspektif Teori Keadilan Bermartabat Rizky P. P. Karo Karo; Vanesia Ciayadi Kwang; Abraham Ethan; Brandon Hartanto
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.339

Abstract

Diskriminasi adalah perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Saat ini, Indonesia dan negara lainnya masih dilanda pandemi Covid-19. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Pemerintah, terdapat banyak angka kesembuhan, banyak yang meninggal, banyak yang positif. Pekerja di perusahaan, dan di segala sektor kerja juga terinfeksi positif covid-19, namun banyak juga yang mengalami kesembuhan. Akan tetapi, walaupun mereka telah sembuh masih tedapat potensi mereka didiskriminasi, dikucilkan karena ada stereotip mereka berbahaya. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis upaya pencegahan terjadinya diskriminasi pekerja pasca perawatan covid-19 ditinjau dari perspektif teori keadilan bermartabat. Metode yang digunakan adalah metode yuridis normatif, menggunakan data sekunder dan analisis kualitatif. Hasil penelitian dalam karya tulis ilmiah ini yaitu diskriminasi adalah perbuatan yang bertentangan dengan teori keadilan bermartabat, teori hukum yang bertujuan memanusiakan manusia dan merusakan ketahanan nasional. Pemberi kerja dilarang mendiskriminasi pekerja yang telah sembuh dari covid-19 karena dilarang oleh UUD 1945, UU Ketenagakerjaan, UU Cipta Kerja dan Surat Edaran dari Menteri Tenaga Kerja. Diskriminasi dalam bentuk apapun, perlakuan kepada karyawan tersebut, membiarkan pekerja lainnya melakukan perundungan, memotong upah bahkan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Untuk mencegah hal tersebut, perlunya sosialisasi/edukasi oleh Pemerintah kepada pemberi kerja dan pekerja mengenai hak-hak pekerja.
Urgensi Pengelolaan Pendengung (Buzzer) Melalui Kebijakan Publik Guna Mendukung Stabilitas Politik Di Indonesia Boy Anugerah
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.340

Abstract

Pada mulanya, terminologi pendengung digunakan untuk merujuk kepada individu yang bertugas melakukan kegiatan promosi terhadap produk-produk tertentu untuk tujuan komersil. Namun demikian, sejak 2014, fenomena pendengung mulai mengalami pembauran dengan dunia politik. Aktor-aktor politik yang hendak berkontestasi dalam Pemilu merekrut para pendengung untuk mendukung kampanye politik di media sosial. Eksistensi pendengung semakin meningkat tatkala strategi komunikasi politik pemerintah juga melibatkan para pendengung di dalamnya. Penelitian ini bertujuan untuk merekomendasikan sebuah kebijakan publik kepada pemerintah dalam mengelola para pendengung dalam rangka mendukung stabilitas politik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Data penelitian dikumpulkan melalui metode desk research. Hasil penelitian menunjukkan bahwa belum ada regulasi khusus yang mengatur eksistensi dan aktivitas pendengung di media sosial, sehingga berdampak negatif terhadap stabilitas politik di Indonesia.
Implementasi Nilai Pancasila Dalam Menangani Intoleransi Di Indonesia Nini Adelina Tanamal; Sapta Baralaska Utama Siagian
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.341

Abstract

Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila terbukti mampu mengayomi berbagai macam perbedaan yang ada dalam masyarakat. Namun, aksi intoleransi yang marak terjadi setelah Indonesia mengalami perubahan sistem pemerintahan, menunjukkan tantangan yang harus dihadapi oleh pemerintah untuk mempertahankan Pancasila. Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana penyebab timbulnya sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia dan bagaimana fungsi pemerintah dan masyarakat dalam menyelesaikan kekerasan dan diskriminasi terhadap sikap intoleransi antar umat beragama di Indonesia guna mengimplementasikan pancasila. Fungsi pemerintah dan masyarakat harus mampu menyelesaikan intoleransi antar umat beragama, dimana pemerintah melakukan sosialisasi terhadap masyarakat mengenai aturan-aturan yang menjadi landasan kerukunan antar umat beragama dalam Pancasila dan UUD 1945 dengan dialog dan musyawarah dengan masyarakat. Maka tulisan ini memaparkan suatu studi kasus secara deskriftif kualitatif terhadap sikap intoleransi, melalui munculnya radikalisme dan terorisme yang secara nyata dan terjadi di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini menemukanpemikiran-pemikiran dari pendiri bangsa tentang Pancasila guna memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang sistem ketahanan Nasional, karena pancasila sebagai dasar negara, dan Pancasila sebagai ideologi yang bisa menyatukan keragaman (Suku, etnis, agama, budaya, bahasa) untuk kesatuan bangsa.
Implementasi Otonomi Daerah Dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Gusnar Ismail
Jurnal Lemhannas RI Vol 8 No 3 (2020)
Publisher : Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55960/jlri.v8i3.342

Abstract

Aspek geografi dan demografi Indonesia dapat menjadi sebab keterbatasan jangkauan dan kemampuan pemerintah pusat menangani dan mengatasi permasalahan kompleks yang dihadapi masyarakat. Negara dengan wilayah yang luas, ribuan pulau, dan beragam etnis membawa konsekuensi pelayanan publik menjadi sangat kompleks, hal tersebut menjadi sebab pemerintah menghadapi rumitnya hambatan fisik geografi Indonesia termasuk memenuhi variasi kebutuhan masyarakat itu sendiri. Pemerintah daerah adalah sistem pemerintahan terdepan dalam merespon aspirasi masyarakat di daerah, kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah diharapkan dapat merespon tuntutan pelayanan publik yang efektif dan efesien, merespon secara cepat berbagai persoalan administrasi pemerintahan, termasuk penanganan pandemi Covid-19. Kajian ini bertujuan untuk mengulas bagaimana penanganan pandemi Covid-19 oleh pemerintah dengan mengimplementasikan otonomi daerah melalui desentralisasi kebijakan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang merupakan instrument pemerintah terdekat dengan rakyat sebagai obyek pelayanan publik. Metode bersifat deskriptif analitis dengan pendekatan gatra geografi dan demografi. Hasil kajian dapat disimpulkan bahwa implementasi otonomi daerah dalam penanganan Covid-19 belum optimal karena pemerintah daerah belum diberdayakan secara maksimal, pemerintah daerah “diposisikan” menunggu kebijakan pemerintah pusat yang harus dilaksanakan di daerah sehingga dapat disimpulkan publik di bidang kesehatan terkait penanganan pandemi Covid-19 senantiasa lambat dilakukan oleh aparatur pemerintah daerah.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2020 2020


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13 No 4 (2025) Vol 13 No 3 (2025) Vol 13 No 2 (2025) Vol 13 No 1 (2025) Vol 12 No 4 (2024) Vol 12 No 3 (2024) Vol 12 No 2 (2024) Vol 12 No 1 (2024) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 8 No 1 (2020) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol 7 No 1 (2019) Vol 6 No 3 (2018) Vol 6 No 2 (2018) Vol 6 No 1 (2018) Vol 5 No 1 (2017) Vol 4 No 1 (2016) Vol 3 No 1 (2015) Vol 2 No 1 (2014) More Issue