Jurnal Lemhannas RI
Jurnal Lemhannas RI (JLRI) is multidisciplinary, focusing on all aspects of national resilience. This journal publishes articles 4 issues every year. JLRI aims to provide a platform for intellectual discourse on topics such as Geography, Demography, Natural Resources, Ideology, Politics, Economics, Socio-Cultural, Defense and Security. Theoretical and conceptual analysis, foundational and applied research using qualitative or quantitative approaches are welcomed. Papers submitted may be in English or Indonesian, and they will be evaluated by peer-reviewed and must significantly contribute to national resilience in general or specific application areas.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 9 No 4 (2021)"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[Bertahan dan Menang Melawan Pandemi Covid-19 dengan Semangat Pancasila ]]>
<![CDATA[Ayon Diniyanto]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.412
<![CDATA[Pandemi Covid-19 yang terjadi di Indonesia telah memberikan dampak negatif pada berbagai sektor seperti kesehatan, ekonomi, dan lain-lain. Perlu ada solusi strategis untuk bertahan dan menang melawan pandemi Covid-19. Pancasila sebagai dasar negara merupakan solusi untuk bertahan dan menang melawan pandemi Covid-19 di Indonesia. Tulisan dalam artikel ini membahas terkait dengan (1) bagaimana cara bertahan dan menang malawan pandemi Covid-19 dengan Pancasila? dan (2) bagaimana cara menerapkan semangat Pancasila agar menang melawan pandemi Covid-19? Pancasila yang merupakan dasar negara harus dijadikan sebagai pedoman untuk bertahan dan menang melawan pandemi Covid-19. Cara bertahan dan menang melawan pandemi Covid-19 dilakukan dengan mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung dalam setiap sila Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Disaat ini maka nilai itu harus diterapkan terutama dalam rangka bertahan dan menang melawan pandemi Covid-19. Kemudian juga diperlukan kerjasama dan komitmen antara masyarakat dengan pemerintah untuk bersama-sama menerapkan nilai-nilai dalam Pancasila. Jika hal tersebut dilakukan, maka negara dan bangsa Indonesia akan bertahan dan menang melawan pandemi Covid-19.]]>
<![CDATA[Proyeksi Perekonomian Indonesia Pasca Perubahan Kepemimpinan Amerika Serikat ]]>
<![CDATA[Dedy Jusnar Hendrawan]]>;
<![CDATA[Megawarni Simamora]]>;
<![CDATA[Nety Nurda]]>;
<![CDATA[Syubhan Martawiguna]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.413
<![CDATA[Amerika Serikat (AS) diharapkan dapat kembali menjadi aktor utama politik dunia dibawah kepemimpinan Presiden Joe Biden. Hal ini dikarenakan pada masa kepemimpinan Presiden Donald Trump, AS mengambil arah kebijakan luar negeri unilateralisme sehingga AS sering terlibat perselisihan dengan sekutu-sekutu AS. Dibawah kepemimpinan Biden, AS mengambil arah kebijakan luar negeri multilateralisme yang menekankan pada diplomasi. Sehingga harapan untuk meningkatkan potensi kerja sama Indonesia-AS akan semakin banyak, seperti penguatan nilai mata rupiah, peningkatan investasi di sektor ekonomi, industri alat kesehatan, dan sektor pertahanan. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis upaya-upaya antisipatif terhadap dampak perubahan kebijakan ekonomi yang akan diterapkan dan proyeksi perekonomian Indonesia pada era kepemimpinan Biden melalui Focus Group Discussion (FGD). Analisis dilakukan secara substansial dan fokus pada masukan mengenai perubahan kebijakan yang berdampak terhadap prospek pertumbuhan dan pemulihan ekonomi Indonesia ke depan. Hasil kajian ini merekomendasikan bahwa pemerintah Indonesia perlu meningkatkan kerjasama bilateral, transfer teknologi, kebijakan intellectual property rights (IPR), dan crude palm oil (CPO), serta mengantisipasi tingkat suku bunga the Fed. Langkah-langkah antisipatif terhadap implementasi proses produksi industri, investasi dan ekspor yang memperhatikan unsur-unsur HAM, demokrasi dan lingkungan serta memperbaiki iklim usaha secara konsisten dan insentif terhadap Limited Trade Deal (LTD) antara RI-AS juga perlu menjadi perhatian.]]>
<![CDATA[Geopolitik Laut Cina Selatan: Strategi Diplomasi Indonesia dalam Menjaga Stabilitas Politik Wilayah ASEAN ]]>
<![CDATA[Ogi Nanda Raka Ade Candra Nugraha]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.414
<![CDATA[Stabilitas Geopolitik Laut China Selatan terancam dari berbagai gangguan seperti klaim daerah atau kawasan di Laut China Selatan oleh beberapa negara ASEAN maupun Non ASEAN. Penelitian ini membahas bagaimana strategi Diplomasi Indonesia dalam menjaga stabilitas politik kawasan ASEAN, khususnya Laut China Selatan dengan menganalisa pemahaman mengenai konflik Laut China Selatan dan kekuatan Republik Rakyat Tiongkok di kawasan tersebut. Metode penelitian deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif, dengan cara mengumpulkan data, mengolah dan menganalisa. Sumber kepustakaan sebagai data primer. Ancaman Laut China Selatan ialah tindakan klaim wilayah secara sepihak oleh beberapa negara dikarenakan geografi, jalur pelayaran yang strategis dan sumber daya alam yang tekandung, hingga pihak Republik Rakyat Tiongkok melakukan unjuk diri dengan pernyataan One Belt One Road dan meningkatkan kekuatan militernya dikawasan tersebut. Diselenggarakannya Multilateral Naval Exercise Komodo sebagai Second Track Diplomacy setiap 2 tahun sekali dari tahun 2014 - 2022 mendatang diharapkan dapat meningkatkan stabilitas politik diwilayah masing masing negara yang mengikuti kegiatan tersebut, khususnya negara ASEAN.]]>
<![CDATA[Solusi Komprehensif Penyelesaian Masalah Papua ]]>
<![CDATA[I Gusti Putu Buana]]>;
<![CDATA[Heddezul]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.415
<![CDATA[Pasca diberlakukannya otonomi khusus di Papua pada tahun 2001, kondisi Papua dari berbagai aspek masih memprihatinkan hingga saat ini. Tulisan ini bertujuan untuk memberikan solusi komperhensif terhadap berabgai persoalan yang ada di Papua. Metode penelitian menggunakan analisis deskriptif dengan mengumpulkan data yang diperoleh melalui focus group discussion (FGD) dengan berbagai kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan akademisi. Dalam penelitian ini ditemukan banyak data dan fakta yang terjadi di lapangan dan membaginya ke dalam lima aspek yaitu politik, ekonomi, hukum, sosial budaya, dan pertahanan keamanan. Penyelesaian masalah dari setiap aspek memerlukan sinergi di antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun masyarakat Papua. Solusi yang diberikan adalah pemerintah dapat menunjuk diplomat orang asli Papua untuk berbicara tentang Papua di forum-forum internasional, perlu adanya pendampingan kepada Pemda dalam pengelolaan dana Otsus, perlu menyelesaikan tuduhan terjadinya kasus pelanggaran HAM, dan pemerintah harus terasa kehadirannya hingga ke pedalaman Papua, terutama aparat keamanan.]]>
<![CDATA[Media Sosial: Peran dan Kiprah dalam Pengembangan Wawasan Kebangsaan ]]>
<![CDATA[Susilo Adi Purwantoro]]>;
<![CDATA[Riyadi Syahardani]]>;
<![CDATA[Erwin Hermawan]]>;
<![CDATA[Aang Kuvaeni]]>;
<![CDATA[Indarti]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.416
<![CDATA[Media sosial, merupakan salah satu dari sekian banyak perangkat informasi strategis yang bilamana tidak dapat dikendalikan serta menjadi unproduktif maka akan membahayakan kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu diperlukan suatu kajian mendalam terkait bagaimana merumuskan platform Media Sosial Nasional yang memiliki kemampuan untuk menarik perhatian publik sekaligus menyampaikan konten-konten pembangunan karakter kebangsaan yang berlandaskan pada 4 (empat) konsensus bangsa yaitu Pancasila, UUD NRI 1945, NKRI dan sesanti bhineka tunggal ika. Kajian ini menggunakan metode deskriptif analitis untuk menggambarkan mengapa fenomena itu terjadi dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan desain kajian menggunakan desain kajian kasus dan kajian lapangan. Hasil kajian menunjukan, dalam rangka mengantisipasi dampak negatif media sosial perlu dikembangkan implementasi konsep nilai-nilai Wawasan Kebangsaan. Salah satu upaya strategis adalah dengan mengoptimalkan peran media sosial yang saat ini sedang digandrungi lintas generasi. Nilai-nilai Wawasan Kebangsaan dapat diinformasikan secara luas kepada masyarakat sehingga dapat mendorong masyarakat untuk mengantisipasi nilai-nilai yang merugikan bangsa dan mengadopsi sikap mental yang mendukung terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Peningkatan peran media sosial perlu mendapat perhatian dari pemerintah dan merupakan prioritas pembangunan nasional yang harus dilaksanakan oleh pemerintah bersama segenap komponen bangsa dalam rangka meningkatkan wawasan kebangsaan untuk mewujudkan ketahanan nasional.]]>
<![CDATA[Koordinasi DP4KB dalam Pengarusutamaan Gender di Kota Magelang ]]>
<![CDATA[Krisnaldo Triguswini]]>;
<![CDATA[Elvin Setiawan]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.417
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui koordinasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP4KB) dalam pengarusutamaan gender di Kota Magelang. Penelitian ini dilakukan di DP4KB dan beberapa OPD di Kota Magelang dengan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bentuk koordinasi yang dilakukan bersifat intern dan ekstern. Koordinasi antara DP4KB dengan pihak-pihak terkait dilakukan melalui pertemuan forum focal point PUG, dalam koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender melibatkan BAPPEDA sebagai ahli bidang pembangunan dan pejabat yang berwenang sebagai penyusun program di OPD. Namun belum ada sanksi yang diterapkan dalam koordinasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di Kota Magelang. Tantangan yang dihadapi dalam koordinasi masih terdapatnya perbedaan persepsi diantara unsur organisasi.]]>
<![CDATA[Peran Kamera Pengawas Closed-Circuit Television (CCTV) dalam Kontra Terorisme ]]>
<![CDATA[Gega Ryani Cahya Kurnia B. P.]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.418
<![CDATA[Kemajuan teknologi membuat aksi terorisme semakin sulit terdeteksi sehingga membutuhkan teknologi sepadan sebagai upaya kontra terorisme. Surveillance atau pengawasan menjadi bagian penting dalam sistem pengamanan terutama pengawasan visual melalui video dengan Closed-Circuit Television (CCTV) baik sebagai instrumen pelindung, investigasi hingga pelengkap keseharian. Melihat sistem pengamanan CCTV yang masih minim di Indonesia yang kemudian memperlihatkan pentingnya peran CCTV dalam rangka mencegah tindakan kejahatan dan terorisme. Menggunakan metode deskriptif kualitatif menjabarkan peran CCTV sebagai upaya kontra terorisme dengan melihat studi-studi terdahulu. Peran CCTV dianalisis menggunakan game theory terkait manajemen keamanan dan risiko untuk melihat bagaimana CCTV dapat memainkan peran dalam Kontra terorisme. Kehadiran Smart CCTV sebagai bagian dari instrumen keamanan dengan teknologi Artificial Inteligence (AI) yang menunjang pengenalan wajah dan aktivitas mencurigakan menjadi solusi akan sistem pengamanan dalam kontra terorisme bersamaan dengan kebersinggungan akan hak privasi masyarakat. Peran personel dibalik layar CCTV yang juga memegang peranan kunci dalam kesadaran situasional membaca situasi dan ancaman untuk memutuskan tindakan terhadap ancaman yang ada.]]>
<![CDATA[Pengaruh Politik Identitas terhadap Demokrasi di Indonesia ]]>
<![CDATA[I Putu Sastra Wingarta]]>;
<![CDATA[Berlian Helmy]]>;
<![CDATA[Dwi Hartono]]>;
<![CDATA[I Wayan Mertadana]]>;
<![CDATA[Reda Wicaksono]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.419
<![CDATA[Pasca reformasi kehidupan bangsa indonesia menghadapi tantangan merebaknya politik identitas yang mengedepankan golongan atau symbol tertentu guna mendapatkan pengaruh politik. Apabila hal ini dibiarkan akan mengganggu ketahanan nasional dan kualitas demokrasi di indonesia. Fenomena ini perlu dicari solusinya, agar keran demokrasi yang ada dapat dipergunakan dengan sesuai koridor hukum di indonesia. Oleh karena itu perlu dilakukan kajian strategik jangka panjang tentang pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di indonesia. Kajian ini menggunakan metode analisis kritis/deskriptif yang dilakukan melalui proses Focus Group Discussion (FGD), berbagai sumber kepustakaan (studi literatur) dan Round Table Discussion (RTD). Kemunculan politik identitas mencerminkan belum tercapainya transformasi masyarakat menuju masyarakat yang demokratis. Demokrasi masih bersifat “eksklusif” dan “transaksional”, belum “transformasional". Belum mengakarnya ideologi Partai Politik di masyarakat mengakibatkan masyarakat tidak memiliki preferensi pasti dalam memilih, sehingga partai politik saat ini selain menggunakan praktek money politics untuk mendulang suara, dan juga menggunakan populisme simbol identitas berbasis “agama” dan “non-agama”. Praktek Politik Identitas secara negatif berpengaruh pada pelaksanaan demokrasi di Indonesia yang masih belum sepenuhnya sesuai dengan cita-cita demokrasi. Dalam hal ini pemerintah bersama masyarakat perlu meningkatkan edukasi politik agar tercipta masyarakat yang rasional dan mampu berpartisipasi sesuai koridor demokrasi yang ada di Indonesia.]]>
<![CDATA[Mengungkit Daya Saing UMKM di Masa Pandemi Covid-19 guna Memperkokoh Ketahanan Ekonomi Nasional ]]>
<![CDATA[Danang Sri Wibowo R]]>
<![CDATA[ Jurnal Lemhannas RI Vol 9 No 4 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.55960/jlri.v9i4.420
<![CDATA[Salah satu sektor yang terdampak oleh pandemi covid-19 adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Padahal UMKM berkontribusi terhadap PDB sebesar 60,51% (senilai Rp 9.580 Triliun). Namun demikian, kejayaan UMKM tersebut runtuh saat pandemi covid-19 melanda Indonesia. Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk memformulasikan kebijakan terhadap UMKM terdampak pandemi khususnya di bidang pembiayaan dan digitalisasi UMKM. Untuk mengungkap berbagai hal tersebut, penulis menggunakan metode kualitatif dan juga metode critical appraisal dan meta analysis terhadap berbagai jurnal ataupun literatur yang terkait. Metode kualitatif dilakukan melalui Focus Group Discussion dan wawancara terhadap stakeholders terkait, baik individu maupun institusi. Temuan dari penelitian ini diantaranya bahwa pandemi covid-19 telah berdampak pada UMKM di beberapa sektor yaitu menurunnya pendapatan dan pemasaran, sulitnya akses pembiayaan, dan perlunya adaptasi pemasaran ke teknologi digital. Pada sisi lain, kebijakan yang diambil oleh pemerintah telah relevan dan terbukti mampu mengungkit daya tahan UMKM di masa pandemi covid-19. Simpulan yang didapatkan bahwa untuk mengungkit daya saing UMKM diperlukan beberapa langkah kebijakan yang komprehensif, inovatif, dan adaptif. Pada penelitian ini kebijakan tersebut difokuskan pada bidang kemudahan akses pembiayaan dan perluasan pemasaran melalui dorongan pada digitalisasi/ onboarding terhadap UMKM.]]>
