cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Tonni Limbong
Contact Email
tonni.budidarma@gmail.com
Phone
+6281274007518
Journal Mail Official
maidin_gultom@ust.ac.id
Editorial Address
Jl. Setia Budi No. 479 F Tanjungsari Medan Provinsi Sumatera Utara
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum
Published by Universitas Katolik Santo Thomas
ISSN : 27454088     EISSN : 27986985     DOI : https://doi.org/10.54367
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal Fiat Iustitia berada dalam naungan Fakultas Hukum Universitas Katolik Santo Thomas Medan yang memuat artikel ilmiah meliputi Kajian Bidang Hukum, khususnya Hukum Pidana, Hukum Perdata, Hukum Bisnis, Peradilan dan Advokasi serta penelitian-penelitian terkait dengan bidang-bidang tersebut yang mendapat izin dari LIPI sejak Tahun 2020 terhitung mulai bulan September. Proses penerbitan melalui reviewer yang sudah bekerja sama dari beberapa institusi yang bidang ilmu hukum dan profesional.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 11 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025" : 11 Documents clear
PROSES PERAMPASAN ASET PADA TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT RANCANGAN UNDANG-UNDANG PERAMPASAN ASET TINDAK PIDANA Karina, Ica
Fiat Iustitia : Jurnal Hukum Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Universitas Katolik Santo Thomas Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pengaturan proses perampasan aset menurut RUU Perampasan Aset sudah memenuhi tuntutan UU PTP Korupsi. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Analisis data dilakukan secara kualitatif yuridis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengaturan proses perampasan aset dalam RUU Perampasan Aset sudah sesuai dengan tuntutan Pasal 38 C, Pasal 38 ayat (5), Pasal 38 ayat (6), dan Pasal 38 B ayat (2) UU PTP Korupsi, yang terdiri dari tahap penelusuran, tahap pemblokiran dan penyitaan, serta tahap perampasan. Perampasan aset hasil tindak pidana korupsi diajukan oleh penuntut umum kepada hakim yang memeriksa perkara, dan jika disetujui maka proses perampasan aset dapat dieksekusi.

Page 2 of 2 | Total Record : 11

 1   2 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 6 No 1 (2025): 2025 Volume 5 Nomor 2 Tahun 2025 Volume 5 Nomor 1 Tahun 2024 Volume 4 Nomor 2 Tahun 2024 Volume 4 Nomor 1 Tahun 2023 Volume 3 Nomor 2 Tahun 2023 Volume 3 Nomor 1 Tahun 2022 Volume 2 Nomor 2 Tahun 2022 Volume 2 Nomor 1 Volume 1 Nomor 2 Volume 1 Nomor 1 More Issue