cover
Contact Name
Nursalam Rahmatullah
Contact Email
familia@iainpalu.ac.id
Phone
+6282189027086
Journal Mail Official
familia@iainpalu.ac.id
Editorial Address
Jalan Diponegoro Nomor 23 Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah
Location
Kota palu,
Sulawesi tengah
INDONESIA
Familia: Jurnal Hukum Keluarga
ISSN : -     EISSN : 27750418     DOI : https://doi.org/10.24239/familia.v3i1
Core Subject : Social,
Familia adalah jurnal Hukum Keluarga Islam yang memberikan akses langsung terbuka sebagai upaya untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang fokus kajian Jurnal meliputi: Hukum Keluarga Islam, wacana Islam dan gender, dan penyusunan hukum perdata Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2022)" : 5 Documents clear
PERSPEKTIF HUKUM ISLAM TERHADAP PERKAWINAN ADAT (Prosesi Perkawinan Adat Melayu Riau) Juhar, Syahrianda; Sar’an, Mohamad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v3i2.71

Abstract

Artikel ini menjelaskan tentang Perspektif Hukum Islam Tentang Tradisi Perkawinan adat Kh­ususnya membahas tentang adat Melayu Riau Desa Bencah Kelubi Kabupaten Kampar. Pe­rkawinan dapat dinyatakan Sah apabila terpenuhinya Rukun dan Syarat didalamnya sesuai dengan syariat Islam. Prosesi Perkawinan Adat Melayu Khususnya di Kabupaten Kampar pr­ovinsi Riau sebuah desa terpencil yaitu desa Bencah Kelubi jauh berbeda dengan syariat dan rukun islam, tetapi tidak melanggar Nash ­Al-qur’an, yaitu ketika melaksanakan Perkawinan me­nggunakan adat Maka seluruh rangkaian kegiatan serta prosesi harus ditempuh dan di­laksanakan. Penulisan karya tulis ini menggunakan Metode Deskriptif Analisis dengan menelaah dan menganalisa suatu peristiwa hokum, khususnya hukum islam mengenai Perspektif Hukum Islam Terhadap Perkawinan Adat Melayu, penelitian ini mengacu kepada data yang didapat di Ka­bupaten Kampar desa Bencah Kelubi sebagai data Primer berupa wawancara pemuka adat se­te­mpat. Hasil dari riset ini Rangkaian kegiatan perkawinan adat Melayu yang terdiri dari 12 (dua belas) rangkaian adat, yang pertama Merisik Tidak Resmi hingga Hari meminta Restu orang tua (Me­nyembah). Perspektif Hukum Islam dalam rangkaian prosesi kegiatan adat tersebut me­mbolehkan apabila menggunakan prosesi adat Melayu Riau (Mubah).
EFEKTIVITAS PENERAPAN BATAS USIA PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN NO.16 TAHUN 2019 PADA MASA PANDEMI COVID-19 Mubarok Husni, Syauqi
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v3i2.76

Abstract

           Penelitian ini menganalisa apakah batas usia perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan No. 16 Tahun 2019 telah berlaku secara efektif selama masa pandemi di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Penelitian ini merupakan field research dengan menggunakan analisis teori efektivitas. Pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwasanya penerapan UUP yang mengatur tentang  batas usia pernikahan belum efektif karena beberapa faktor, di antaranya: peraturan tersebut belum ditaati oleh masyarakat Bandar Lampung secara menyeluruh, tidak adanya sanksi yang tegas bagi pelanggaran batas usia tersebut, kurangnya sosialisasi dan fasilitas pendukung sosialiasasi dari penegak hukum untuk sehingga banyak masyarakat yang belum paham tentang aturan UUP, juga kurangnya pengawasan dan pendidikan agama orangtua sehingga anak-anaknya banyak terjerumus ke dalam pergaulan bebas yang memaksa mereka harus menikah sebelum waktunya.
PROBLEMATIKA PENGELOLAAN DAN PENDAYAGUNAAN WAKAF (Studi Di Badan Wakaf Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung) Fauzi, Ahmad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v3i2.77

Abstract

Efektifitas serta efisiensi pengelolaan harta benda wakaf perlu dilaksanakan agar peningkatannya terukur, sehingga tabzir yang merugikan ummat dapat dihindari. Misalnya tanah di sekitaran masjid yang tak berdaya guna biasanya sekedar diabaikan, padahal tanah tersebut bisa dimanfaatkan dan hasilnya dapat disalurkan untuk biaya pemeliharaan masjid. Hal ini sejalan dengan visi-misi Pengelolaan dan Pendayagunaan Wakaf (PPW) di Indonesia. Adapun fokus Penelitian ini mengenai Pengelolaan Dan Pendayagunan Wakaf pada BWI Provinsi Lampung. Penelitian ini ialah penelitian hukum normatif empirik dengan Jenis penelitian kualitatif yang terfokus secara holistic (keselurahan, tak bisa di pisahkan) kepada gejala dalam penelitian, sehingga penelitian tidak berdasarkan variabel penelitian, namun semua kondisi social yang dianalisa seperti aspek lokasi, pelaku, serta aktivitas yang terintegrasi secara sinergi. Pendekatan yuridis empiris akan diarahkan pada penerapan aturan-aturan yang sejalan dengan ketentuan hukum positif di Indonesia yang dilaksanakan oleh BWI Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini adalah BWI memiliki fungsi yang penting dalam meningkatkan produktivitas pengelolaan wakaf. Lembaga BWI sanggup merespon berbagai persoalan yang dihadapi oleh umat dan terkhusus bagi kaum muslimin. Tugas utama seperti pengadministrasian sampai proses pengelolaan harta wakaf harus sejalan dengan kebijakan program yang sudah dibuat. Tetapi faktanya, sebagian besar harta wakaf yang dikelola oleh BWI Lampung masing tergolong ke dalam jenis harta benda wakaf tidak bergerak, serta belum optimalnya pengelolaan harta benda wakaf bergerak yang ditandai dengan adanya pengelolaan harta wakaf berupa uang tunai yang dinilai masih baru disamping banyaknya harta benda wakaf yang termasuk ke dalam jenis hartatersebut. Hal ini disebabkan oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang berbagai jenis harta yang dapat disalurkan dalam bentuk wakaf selain tanah dan bangunan. Dengan demikian permasalahan administrasi, pengelolaan, manajemen yang baik, serta sosialisasi jenis harta benda wakaf menjadi tantangan bagi pengurus aktif BWI provinsi lampung.
ANALISIS HUKUM KELUARGA ISLAM TERHADAP PENGUATAN PERAN PEREMPUAN DALAM KESETARAAN GENDER PADA PENGURUS MUSLIMAT DAN PENGURUS AISYIYAH DI KOTA METRO Suryani, Suryani
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v3i2.78

Abstract

Gender merupakan tema yang tetap memiliki pesona dan daya tarik untuk diperbincangkan. Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan tersebut menitik beratkan pada stereotype terhadap budaya laki- laki dan perempuan, dimana perbedaan itu dikonstruk oleh kultur budaya di masyarakat. Partisipasi perempuan semakin menonjol, dimana hal ini menyangkut peran perempuan di bidang sosial dan peran perempuan di dalam rumah atau domestik. Islam menjunjung tinggi harga diri dan kemuliaan seorang perempuan dengan menempatkannya setara dengan laki-laki. Hal ini menjadikan organisasi terbesar perempuan yaitu Mmuslimat dan Aisyiyah untuk mendorong kemampuan perempuan-perempuan tersebut untuk dapat mampu menjuadi dinamisator di era modern. Organisasi tersebut telah memberikan kontribusi besar terhadap umat dalam berbagai bidang. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) menggunakan jenis penelitian kualitatif dan pengumpulan data melalui wawancara, serta dokumentasi, pengelolaan data melalui editing sistematis data. Kemudian data menggunakan analisis gender dan maqosid syariah dengan menggunakan pendekatan hukum keluarga Islam. Berdasarkan hasil Penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka dapat disimpulkan bahwa peran organisasi perempuan Muslimat dan Aisyiyah sudah berjalan sesuai dengan tugasnya. Oleh sebab itu sebagai perempuan tidak boleh melupakan tugasnya sebagai seorang ibu, istri dan anggota masyarakat. Dan untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, maka perlu adanya sikap saling memahami antara suami istri dan berusaha untuk selalu berkomunikasi. Dalam implementasinya organisasi Muslimat mereka lebih kepada memberikan pemahaman untuk kader dan warga muslimat sedangkan di Aisyiyah dalam implementasinya mereka melakukannya kepada kader dan masyarakat sekitar.
RELEVANSI PEMIKIRAN IMAM SYAFI’I TENTANG MAFQUD TERHADAP PERCERAIAN GHAIB (STUDI DI KASUS DIPENGADILAN AGAMA JOMBANG) Khotim, Ahmad
Familia: Jurnal Hukum Keluarga Vol. 3 No. 2 (2022)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah UIN Datokarama Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24239/familia.v3i2.79

Abstract

Dalam pemikiran Imam Syafi’i ada yang berpendapat bahwa apabila suami atau istri yang mafqud harus menunggu selama empat tahun dan menurut Undang-Undang serta Kompilasi Hukum Islam adalah harus menunggu dengan jangka waktu selama 2 tahun. Jangka waktu anta ra kedua pendapat ini sangat lama jika dikomparasikan. Ini karena canggihnya sistem transportasi dan informasi yang hadir pada era modern ini memberikan kesempatan yang cepat untuk mengetahui keberadaan si mafqud. Berbeda dengan waktu dulu yang yang masih belum mengenal sistem transportasi dan informasi. Maka di sini di lihat manakah yang lebih relevan untuk diikuti antara pemikiran Imam Syafi’i atau Undang-Undang dan Kompilasi Hukum  Islam. Dalam tulisan ini meneliti tentang Relevansi Pemikiran Imam Syafi’i tentang Mafqud Terhadap Perceraian Ghaib Studi Kasus di Pengadilan Agama Jombang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Imam Syafi’i tentang mafqud dan putusan Pengadilan Agama Jombang mengenai perceraian mafqud. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode penelitian deskriptif yaitu penelitian yang berusaha menggambarkan dan menganalisis permasalahan sedetail mungkin. Jenis penelitian yang digunakan adalah bersifat penelitian kepustakaan (library research) dengan menelusuri teori-teori yang terdapat di perpustakaan dan lapangan. Hasil penelitian menunjukkan tidak ada satu dalil Al-Quran dan hadits yang menyebut batas waktu penetapan masa orang hilang, yang terdapat hanyalah pendapat sahabat yakni Umar bin Al-Khatab. Tetapi pendapat Umar hanyalah untuk istri yang kehilangan suami. Selain itu, dapat diketahui juga konsekuensi dari mafqud yang bisa terjadi terhadap orang sekeliling atau ahli warisnya dan ia menjadi satu tuntutan untuk menyelesaikannya. Karena hukum bersifat dinamis akan berubah dari waktu ke waktu mengikuti era perubahan zaman.

Page 1 of 1 | Total Record : 5