Legal Protection for the Partnership Agreement Parties
Al-Risalah Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan particularly focuses on the main problems in the development of the sciences of sharia and law areas. It publishes articles and research papers concerning Islamic law, Islamic legal thought, Islamic jurisprudence, Islamic economic laws, criminal law, civil law, international law, constitutional law, administrative law, economic law, medical law, customary law, environmental law and so on.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 14 No 01 (2014): June 2014"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Aplikakasi Syariah Dalam Mengembangkan Keuangan Islam (Analisi Sumber-Sumber Syariah dan Kaedah-Kaedah Fiqh Dalam Keputusan MPS-SS Malaysia ]]>
<![CDATA[Shamsiah Mohamad]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (360.925 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.395
<![CDATA[Artikel ini mencoba untuk menawarkan beberapa Sumber Syariat Islam dan ketentuan (Qa'idah) yang dapat digunakan dalam menentukan hukum, di samping juga menjelaskan Sumber syariah dan perintah Islam yang telah dipakai dalam menentukan keputusan tentang Islam pasar modal di Malaysia. Dalam menetapkan hukum dalam hukum Islam ini, agar hukum Islam dan sumber hukum Islam merupakan dua metodologi yang dapat digunakan dalam penetapan (istinbat) menghukum. Ada beberapa perintah Islam dipakai dan sudah sesuai dengan syariat serta ada beberapa perintah Islam yang perlu diperpanjang oleh perintah lain. Ada lima dasar perintah Islam yang digunakan dalam menentukan keputusan samping fraksi perintah Islam lima dasar perintah Islam. Dan selain itu, ada beberapa sumber syariah yang digunakan dalam menentukan keputusan juga, adalah: sumber utama dan sumber tambahan]]>
<![CDATA[Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif) ]]>
<![CDATA[Bahrul Maani]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (323.347 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.396
<![CDATA[Mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi’i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi’i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Syafi’i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi karena berkaitan dengan ekonomi fund. Tulisan ini sebagai jawaban atas kontroversial tersebut. Oleh karena, ternyata, Imam Syafi’i menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif. Dengan demikian, anggapan bahwa pemikiran Imam Syafi’i bertentangan dengan wakaf produktif kurang beralasan.]]>
<![CDATA[Dasar Penetapan Hukum dan Penghalang Penerima Zakat Bagi Asnap Gharimin di MAI Johor Bahru Malaysia ]]>
<![CDATA[Muhammad hafiz bin Mohd Rafi']]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (246.347 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.397
<![CDATA[Artikel ini ingin tahu dasar hukum untuk menentukan penyebab penghalang dan zakat untuk asnap gharimin digunakan oleh Majlis Agama Islam (MAI) Johor. Dengan melihat data yang tersedia, dapat dipahami bahwa di mana penentuan dasar hukum untuk mendistribusikan sedekah atau menghalangi penerimaan adalah al-Qur'an, Hadits dan peraturan. Adapun penyebab hambatan menerima uang untuk kelompok zakat ketika dinilai gharimin tidak persyaratan pelengkap untuk asnap gharim, juga berdasarkan masukan dari Majelis Ulama Johor dan Eksekutif Agama Johor Corporation.]]>
<![CDATA[Peran Lembaga Zakat Dalam Pungutan Harta Zakat (Studi Kasus di Bazda Kabupaten Kerinci Jambi) ]]>
<![CDATA[Yusuf Abdullah]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (269.363 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.398
<![CDATA[Zakat merupakan elemen yang penting dalam masyarakat, kerana dengan zakatlah masalah sosial dapat diatasi. Untuk merealisasikan tujuan ini zakat membutuhkan satu sistem penyelenggaraan yang efektif. Zakat harus diselenggarakan oleh satu lembaga yang mengelola urusan pungutan dan pendistribusiannya. Tanpa satu lembaga yang terorganisir pelaksanaan zakat tidak akan dapat berjalan dengan lancar dan seterusnya mewujudkan perbedaan taraf hidup yang nyata dikalangan orang-orang miskin dan kaya. Penelitian ini mencoba membahas peran lembaga zakat Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) sebagai lembaga yang dipertanggung jawabkan bagi melaksanakan pungutan zakat di Kabupaten Kerinci. Dalam tempo 7 tahun BAZDA beroperasi berbagai usaha telah dilakukan bagi memastikan pelayanan yang diberikan adalah yang terbaik terutama dalam aspek pungutan dengan berbagai metode pembayaran. Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini ialah pengamatan, wawancara dan studi literatur. Beberapa implikasi penting dalam kajian turut dibahas bagi memastikan potensi zakat di BAZDA terus meningkat dari tahun-ketahun.]]>
<![CDATA[Pembagian Harta Warisan Akibat Perceraian Menurut Hukum Adat di Kecamatan Tanah Kampung Kota Sungai Penuh Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam ]]>
<![CDATA[Pidayan Sasnita]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (341.414 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.399
<![CDATA[Kenyataannya, selama ini, harta kekayaan selama masa perkawinan selalu tercampur antara milik suami dan milik isteri, sehingga tidak diketahui dengan jelas batas kepemilikannya antara keduanya. Selama perkawinan masih berlangsung hal-hal seperti itu tidak menjadi masalah. Akan tetapi permasalahan akan muncul ketika perkawinan itu berakhir atau terjadinya perceraian. Apakah harta tersebut kembali kepada pihak pemilik atas nama, atau kepada pihak yang membiayai pembelian tersebut. Sering terjadi seluruh harta kekayaan yang mereka miliki hingga masa terjadi perceraian, termasuk didalamnya harta bawaan ikut disengketakan. Dalam hal ini, proses pembagian harta bersama akibat perceraian di Kecamatan Tanah Kampung berdasarkan musyawarah dengan menggunakan Hukum Adat. Harta yang diperoleh secara bersama selama masa perkawinan bila terjadi perceraian harta tersebut dibagi sama rata. Pembagian tersebut dengan menghadirkan wali dari kedua belah pihak suami dan isteri. Kemudian didengar pendapat masing-masing, dan setelah ditemukan kata sepakat, kemudian harta tersebut di bagi berdasarkan kesepakatan dan berdasarkan musyawarah]]>
<![CDATA[Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi Negara Menurut Pandangan Ibnu Khaldun ]]>
<![CDATA[Muhammad Lohot Hasibuan]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (275.701 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.401
<![CDATA[Hukum tidak lagi catatan perilaku yang membentuk hidup masyarakat; bukan hukum diharapkan untuk mengungkapkan kekuatan baru yang mengharapkan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, hampir semua aspek kehidupan yang terikat oleh hukum. Undang-undang juga harus menyadari bahwa ada faktor-faktor eksternal berpengaruh hukum dan dalam aplikasi dalam realitas yang. Dengan cara itu, ketika merancang kebijakan hukum, perancang harus mempertimbangkan beberapa aspek seperti psikologi, sosiologi, dan geografi. Mengenai pada pengembangan ekonomi nasional, Ibnu Khaldun menyatakan bahwa sistem hukum harus didasarkan pada aturan agama dengan alasan bahwa hukum akan mengatur sistem ekonomi baik untuk keseimbangan dan mengembangkan produktivitas ekonomi.]]>
<![CDATA[Murabahah Produk Unggulan Bank Syariah (Konsep, Prosedur Penetapan Margin dan Penerapan Pada Perbankan Syariah ]]>
<![CDATA[Youdhi Prayoga]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (325.682 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.402
<![CDATA[Pada prinsipnya yang menjadikan perbedaan mendasar antara bank syariah dan bank konvensional, dimana kegiatan pembiayaan pada bank syariah dilakukan berdasarkan ketentuan syariah sementara pada bank konvensional kegiatan pembiayaan dilakukan berdasarkan prinsip bunga. Pada sistem bunga, balas jasa modal ditentukan berdasarkan persentase tertentu dan resiko sepenuhnya ditanggung oleh satu pihak. Sebaliknya apabila nasabah sebagai peminjam, resiko sepenuhmya berada di tangan peminjam. Sedangkan pada sistem syariah ditetapkan suatu margin keuntungan diperoleh yang berdasarkan “akad murabahah”. Pembiayaan murabahah sampai saat ini masih merupakan pembiayaan yang dominan bagi perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah non bank di dunia, termasuk di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembiayaan murabahah bersifat konsumtif.]]>
<![CDATA[Perbedaaan Pemakaian Urf Zakat Emas Perhiasan (Kajian di Selangor dan Malaka) ]]>
<![CDATA[Nor Muhammad Faisal Bin Md Arifin]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (363.326 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.403
<![CDATA[Pembahasan didasarkan pada banyak pendapat Ulama tentang hukum nyata menggunakan emas sebagai perhiasan dari pandangan zakat itu. Fokus dan penekanan akan diberikan untuk melakukan penelitian tentang tingkat bunga tetap urf untuk Malaka dan Selangor pada saat saat ini menjadi. Apa yang paling menarik perhatian adalah zakat pada perhiasan yang berbeda dari jenis lain dari emas karena salah satu harus mereka illah sendiri. Analisis menunjukkan bahwa mayoritas Ulama 'al-Syafi'i termasuk yang diikuti oleh mayoritas Malaysia telah memutuskan hukum bahwa tidak wajib membayar zakat pada perhiasan yang dipakai oleh wanita untuk merayakan hak-hak mereka seperti yang tertulis dalam al-Hadits. Tapi, kebolehan diberikan oleh Ulama 'adalah ketat pada tingkat tertentu yang telah ditentukan oleh Urf mengikuti dia menilai dibuat oleh Ulama saat ini. Penelitian juga membuktikan bahwa ada banyak perbedaan dalam tingkat Urf berdasarkan praktek negara terutama di Selangor dan Malaka yang perlu memperhatikan dengan orang tertentu untuk menghindari rasa ingin tahu masyarakat. Masalah ini tampaknya akan dibahas lebih lanjut di keragaman fiqh dibuat dan dipicu oleh Ulama sebagai acuan hukum oleh umat, menuju timbul masalah saat ini dan tidak pernah berakhir. Metode yang digunakan oleh MAIS dan PZM bertindak sebagai indikator untuk tingkat menggunakan emas saat ini dan akan diberikan prioritas sebagai hasil penelitian ini untuk menjawab pertanyaan tentang perbedaan antara kedua negara.]]>
<![CDATA[Aspek Yuridis Renegosiasi Kontrak Karya di Indonesia (Studi Mengenai Kontrak Karya Antara Pemerintah Republik Indoneisa Dengan PT Freeport Indonesia) ]]>
<![CDATA[Ratnasari Fajriyah Abidin]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (263.99 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.404
<![CDATA[Peninjauan kembali yang berupa Renegosiasi kontrak karya merupakan hal yang diamanatkan oleh Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara, bahwa pengelolaan pertambangan harus berasaskan manfaat, keadilan dan berkesinambungan, serta berpihak kepada kepentingan bangsa. Hal itu mengandung arti bahwa masyarakat harus bisa sejahtera dengan keberadaan PT. Freeport Indonesia yang beroperasi di wilayah mereka. Tidak mungkin kontrak karya yang sudah berjalan selama berpuluh tahun akan tetap dipertahankan isinya seperti semula. Hal ini akan merugikan salah satu pihak. Apalagi pembuatan kontrak karya tersebut penuh dengan nuansa politis, kepentingan asing yang lebih diutamakan. Apabila renegosiasi tidak berjalan lancar, dimana perusahaan asing tidak mau melakukan renegosiasi, maka pemerintah bisa melakukan upaya, yaitu meminta pengadilan untuk membatalkan perjanjian dengan membekan bukti-bukti akurat bahwa pelaksanaan kontrak karya tidak berjalan sesuai dengan isi kontrak. Selain itu, pemerintah juga bisa menggunakan ketentuan dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.]]>
<![CDATA[Implementasi Sistem Perizinan Usaha Tambang Pasir di Sungai Batanghari Kabupaten Batanghari Dalam Perspektif Hukum ]]>
<![CDATA[Rudi Hartono]]>
<![CDATA[ Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (274.562 KB)
|
DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.405
<![CDATA[Di satu sisi, pembangunan dapat memberikan nilai positif bagi kemajuan bidang ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya. Namun di sisi lain, pembangunan juga dapat memberikan efek negatif bagi kehidupan masyarakat. Kedua sisi yang berlawanan tersebut tidak dapat dihindari begitu saja, melainkan diperlukan suatu keinginan kuat untuk meningkatkan sisi positif pembangunan dengan menekan efek negatif yang sekecil-kecilnya. Berkenaan dengan sistem perizinan usaha tambang pasir dalam Sungai Batang Hari, secara implementasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Batang Hari mulai dari penentuan prosedur sampai diterbitkannya Surat Keputusan Izin Pertambangan Daerah atau Surat Izin Pertambangan Daerah (SIPD). Akan tetapi, jika ditinjau dalam perspektif hukum, kenyataannya, implementasi tersebut tidak sepenuhnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, dalam isi SIPD juga tidak dicantumkan dengan jelas mengenai luas wilayah dan batas-batasnya, serta tidak ditetapkan adanya landasan hukum yang secara khusus mengatur masalah perizinan tersebut. Prosedur dan isi SIPD yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, ditambah pula dengan ketiadaan Peraturan Daerah mengenai pelaksanaan sistem perizinan tersebut, pada gilirannya akan memberi kemungkinan lemahnya penegakan hukum.]]>
