Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.702
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Protection for the Partnership Agreement Parties Journal of Law, Education and Business
Bahrul Maani
Fakultas Syariah IAIN Sulthan Thaha Syaifuddin Jambi
Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Pemikiran Ekonomi Wakaf Imam Syafi'i (Analisis Wakaf Dirham dan Dinar Isyarat Wakaf Produktif) Bahrul Maani
Al-Risalah Vol 14 No 01 (2014): June 2014
Publisher : Faculty of Sharia, Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (323.347 KB) | DOI: 10.30631/alrisalah.v14i01.396

Abstract

Mayoritas masyarakat memahami dan menganggap bahwa pemikiran Imam Syafi’i bertentangan dengan wakaf produktif. Bahkan sebagian besar menganggap bahwa pandangan Imam Syafi’i hanya bersifat wakaf tradisional. Di antara pendapatnya, ia menjelaskan bahwa harta benda milik wakif yang telah diserahkan menjadi milik Allah, ia tidak berhak lagi atas harta yang telah diserahkan dan tidak boleh pula dilakukan perubahan atas harta tersebut dalam bentuk apapun. Namun disisi lain ketika Imam Syafi’i membolehkan wakaf dirham dan dinar, hal ini adalah salah bentuk pemikiran agar wakaf dikelola secara ekonomi karena berkaitan dengan ekonomi fund. Tulisan ini sebagai jawaban atas kontroversial tersebut. Oleh karena, ternyata, Imam Syafi’i menghidupkan wakaf dirham dan dinar yang dapat disamakan dengan wakaf ekonomi produktif. Dengan demikian, anggapan bahwa pemikiran Imam Syafi’i bertentangan dengan wakaf produktif kurang beralasan.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi Kasus di Polresta Jambi) Junaidi, Andi Ilham; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.
Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suryanto, Agus; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-normatif dengan data berupa Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama’ dan regulasi yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek maslahah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Analisis Hukum Islam Terhadap Penggunaan Narkotika Dalam Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Suryanto, Agus; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5537

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pandangan hukum Islam terhadap penggunaan narkotika dalam pelayanan Kesehatan berdasarkan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penelitian ini mengadopsi jenis penelitian yuridis-normatif dengan data berupa Al-Qur’an, Hadis, pendapat ulama’ dan regulasi yang berlaku. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan ganja medis, apabila digunakan dengan benar dan sesuai dosis yang direkomendasikan, tidak menjadi masalah dan dapat dipertimbangkan. Tetapi, jika digunakan secara penyalahgunaan untuk kepuasan pribadi, hal tersebut dapat dihukumi sebagai haram. Aspek maslahah dan mudharat terhadap penggunaan ganja sebagai obat, jika dipertimbangkan dari perspektif hukum Islam, menekankan pada daruratnya situasi. Ketika penggunaan ganja mendesak, bisa diterima sesuai kaidah dalam Islam. Namun, ketika disalahgunakan, hal tersebut akan menjadi mudharat yang membahayakan diri sendiri dan orang lain.
Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Penarikan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi Kasus di Polresta Jambi) Junaidi, Andi Ilham; Maani, Bahrul; Gani, Ruslan Abdul; Halim, Abdul
Journal of Law, Education and Business Vol 3, No 1 (2025): April 2025
Publisher : CV. Rayyan Dwi Bharata

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.57235/jleb.v3i1.5538

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah tindakan perampasan kendaraan bermotor yang dilakukan oleh debt collector dalam penagihan kredit bermasalah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, serta peran dan upaya yang dilakukan satuan reserse kriminal Polresta Jambi dalam menanggulangi tindak pidana perampasan kendaraan bermotor oleh debt collector di Kota Jambi. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif empiris. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu mempelajari perundang-undangan dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian dapat diperoleh bahwa pelaksanaan penarikan kendaraan bermotor oleh oknum debt collector tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) yakni disertai dengan paksaan serta ancaman kekerasan maupun kekerasan secara fisik. Tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai perampasan dan dikategorikan sebagai tindak pidana Pemerasan sesuai dengan Pasal 368 KUHP Ayat (1) dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. Pihak kepolisian khususnya satuan reserse kriminal sebagai aparat penegak hukum berperan melakukan pengamanan eksekusi jaminan fidusia sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Kepolisian juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya mediasi untuk menemukan win-win solution antara kedua belah pihak baik nasabah maupun pihak leasing.
Co-Authors A Halim Agus Suryanto Junaidi, Andi Ilham Ruslan Abdul Gani