cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Muhammad Asadullah Al Ghozi
Contact Email
ma.alghozi@gmail.com
Phone
+6285272427654
Journal Mail Official
jurnalpolitik@ui.ac.id
Editorial Address
University of Indonesia, Gedung Tapi Omas Ihromi (B) Lantai 2 Kampus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Pondok Cina, Kecamatan Beji, Kota Depok, Jawa Barat 16424
Location
Kota depok,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Politik
Published by Universitas Indonesia
ISSN : 24607347     EISSN : 24610615     DOI : https://doi.org/10.7454/jp
Core Subject :
Jurnal Politik is a nationally accredited journal published by the Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, University of Indonesia. It was previously known as Politea: Jurnal Ilmu Politik, which was started in 2007 and then changed into Jurnal Studi Politik, which was running between 2011 until 2013 and re-published in August 2015. Jurnal Politik serves as a medium to disseminate scientific papers and various studies on contemporary politics. This journal aims to publish any kinds of popular scientific papers or research discussing either political phenomena or social and political thought. Publishing articles in this journal is the part of contributing to the development of political science. Jurnal Politik is published twice a year: in February and August. The Editorial Board of Jurnal Politik invites experts, scholars, practitioners, students, and intellectuals to submit their writings. Editors will select every manuscript submitted to Jurnal Politik using the blind reviewer mechanism from peer reviewers asked by editors. Reviewers of this journal come from national and international universities and academic institutions.
Arjuna Subject : -
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 4, No. 1" : 6 Documents clear
Guarding Central Government Control over Forest: Forest Governance in the Post Decentralization Indonesia Muhyidin, Ali
Jurnal Politik Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This article examines whether reform forest governance in Indonesia started in the 1990s, which was partially aimed to promote equity, participation and sustainable forest management, has delivered its promised consequences. In the New Order era, the central government had sole authority in managing forests and granting exploitation rights. This authority has been partially transferred to local governments during a decentralization process to achieve greater efficiency and equity. However, the Indonesian case highlights that such institutional change has not yet produced the expected outcomes. The case indicates a contestation between the local and central government along with institutional resistance, which have considerably undermined decentralization processes in the forestry sector. This paper explores possible explanations for these processes.
Perwujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017 Karim, Abdul Hafizh; Basyar, M. Hamdan
Jurnal Politik Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Perwujudan Competitive Authoritarianism di Turki pada Perencanaan dan Proses Referendum 2017 Artikel ini membahas competitive authoritarian regime di Turki pada kasus referendum 2017. Referendum 2017 merupakan inisiasi Erdoğan yang sejak 2011 mengatakan bahwa Turki akan semakin kuat dan stabil apabila menganut sistem presidensial. Erdoğan didukung oleh AKP (Adalet ve Kalkınma Partisi; Partai Keadilan dan Pembangunan) dan MHP (Milliyetçi Hareket Partisi; Partai Gerakan Nasionalis) di Parlemen, sedangkan HDP (Halkların Demokratik Partisi; Partai Demokratik Rakyat) dan CHP (Cumhuriyet Halk Partisi; Partai Rakyat Republik) menolak karena poin-poin amendemen dapat menghasilkan otoritarianisme di Turki. Referendum diselenggarakan pada kondisi darurat negara setelah kudeta gagal pada 2016 oleh kelompok Gülen. Pada perencanaan dan prosesnya, ditemukan beberapa dinamika politik yang terjadi di Turki, yaitu tindak represi terhadap kelompok oposisi, ketimpangan sumber daya dan akses kampanye, serta adanya indikasi kecurangan yang terjadi dalam proses referendum. Dengan demikian, temuan-temuan tersebut memperlihatkan bahwa rezim Erdoğan mengimplementasikan nilai-nilai competitive authoritarian pada kasus referendum 2017.
Runtuhnya Politik Oligarki dalam Pemilihan Kepala Desa: Kekalahan Incumbent pada Pilkades Tanjung Kabupaten Kediri Hidayat, Endik; Prasetyo, Budi; Yuwana, Setya
Jurnal Politik Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk membuktikan fenomena praktik politik oligarki dalam pemilihan kepala desa yang memiliki perbedaan pola dengan pemilihan umum di tingkat lokal dan nasional. Dengan metode penelitian kualitatif dan mengambil studi kasus di Desa Tanjung, Kecamatan Pagu, Kabupaten Kediri, penelitian ini menggambarkan bagaimana politik oligarki berbasis sumber daya material gagal memenangkan pemilihan kepala desa Tanjung. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa semua calon kepala desa menggunakan sumber daya material selain sumber kekuasaan Jawa yang bersifat spiritual. Meskipun demikian, penggunaan uang dan penguasaan institusi formal sebagai karakter dasar oligarki ternyata kurang efektif untuk meraup jumlah suara yang signifikan dalam pemilihan kepala desa Tanjung tersebut. Sebaliknya, semakin banyak sumber kekuasaan nonmaterial yang digunakan calon kepala desa maka semakin besar pula kemungkinan terpilihnya. Sumber kekuasaan nonmaterial tersebut identik dengan kekuasaan Jawa berasal energi mistis kesakten yang berfungsi untuk meningkatkan kepercayaan diri kontestan dalam menghadapi pemilihan. Dengan demikian, peranan sumber kekuasaan material dan sumber kekuasaan nonmaterial dalam kontestasi politik di tingkat desa tidak sama atau bertolak belakang dengan kontestasi politik di tingkat kabupaten, kota, provinsi dan nasional.
Populisme Islam di Indonesia: Studi Kasus Aksi Bela Islam oleh GNPF-MUI Tahun 2016-2017 Kusumo, Rangga; Hurriyah, Hurriyah
Jurnal Politik Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Populisme bukanlah fenomena baru di Indonesia. Gerakan perlawanan populisme dalam sejarah Indonesia muncul dalam berbagai bentuk, sejak masa Orde Lama hingga pasca-Orde Baru. Pada masa Orde Lama, muncul gagasan Nasakom (nasionalisme, agama, komunisme) yang digagas oleh Soekarno sebagai upaya melawan kolonialisme. Di akhir masa Orde Baru, muncul gerakan perlawanan mahasiswa yang menentang kekuasaan rezim otoritarianisme, dan bahkan berhasil menjatuhkan pemerintahan Soeharto. Pasca-Orde Baru, populisme hadir dalam bentuk munculnya figur-figur yang dianggap populis dan juga kebijakan-kebijakan populernya. Pada tahun 2016-2017, fenomena yang terkait dengan populisme juga terjadi, namun kali ini dalam bentuk aksi massa yang terkait isu keagamaan, yaitu Aksi Bela Islam (ABI) yang dimotori oleh Gerakan Nasional Pengawal Fatwa Majelis UIama Indonesia (GNPF-MUI). Rangkaian Aksi Bela Islam ini melibatkan banyak elemen untuk menuntut keadilan hukum bagi Ahok yang dinilai telah menistakan Alquran. Beberapa argumen menjelaskan bahwa fenomena Aksi Bela Islam merupakan kompetisi antarelite oligarki, atau bagian dari Islamisasi yang lebih luas, seperti mengubah konstitusi menjadi hukum Islam atau sekadar bagian dari upaya merusak proses kampanye dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Mengacu pada argumentasi Vedi Hadiz terkait populisme Islam, Aksi Bela Islam yang menggunakan simbol Islam sebagai pemersatu dan landasan mobilisasi diyakini akan mengarah kepada terbentuknya populisme Islam di Indonesia. Namun, studi ini menunjukkan bahwa walaupun Aksi Bela Islam memperlihatkan adanya unsur-unsur populisme Islam, seperti aliansi multikelas dan narasi satu ummah, namun Gerakan Aksi Bela Islam ini lebih merupakan populisme Islam semu (pseudo Islamic populism), daripada populisme Islam baru yang diargumentasikan oleh Hadiz. Studi ini menemukan bahwa hanya sebagian saja unsur yang dipenuhi. Aliansi dari mereka yang terhimpun tidak bertahan lama, serta pemaknaan terhadap ummah beragam di antara peserta Aksi Bela Islam sendiri. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan pendekatan tertentu dalam membangun konsep populisme Islam telah membuat konsep tersebut kurang mampu menangkap fenomena populisme di dalam konteks masyarakat Muslim.
Adaptasi Sirkulasi Patron dalam Implementasi Sentralisme Demokratik Partai Komunis Vietnam dalam Kongres pada era “Doi Moi” Givari, Hilwan
Jurnal Politik Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Kebertahanan negara satu partai pimpinan Partai Komunis Vietnam (PKV) pada era Doi Moi (Đổi Mới atau reformasi ekonomi) biasanya dijelaskan oleh para ilmuwan politik secara struktural dan kultural melalui teori ‘performance-based legitimacy’ atau pemikiran nasionalisme dari Ho Chi Minh. Kedua penjelasan itu menilai bahwa PKV memiliki ciri-ciri akuntabilitas politik yang sama dengan partai komunis lain yang berkuasa di dunia dengan sifatnya yang singular dan top-down birokratis, namun belum menyentuh fitur institusional negara-partai komunis seperti prinsip sentralisme demokratik. Dengan menerapkan sejumlah teori/konsep alternatif dan hasil penelitian kontemporer seputar institusionalisasi PKV dan pelaksanaan Kongres partai yang dilakukan pada era Doi Moi, tulisan ini melihat bahwa PKV mampu melaksanakan nilai-nilai akuntabilitas vertikal dan horizontal prinsip sentralisme demokratik secara lebih konsekuen dalam Kongres partai sebagai lembaga tertinggi partainya. Hal itu diraih melalui beberapa strategi seperti (1) keberadaan troika yang terdifusi, (2) penguatan Komite Sentral (Central Committee atau CC) di atas Politbiro, (3) peningkatan kompetisi dalam pemilihan anggota CC, serta (4) rivalitas blok voting dalam CC. Tulisan ini juga membuktikan secara kualitatif berdasarkan studi literatur yang digunakan keberadaan variabel konseptual ‘adaptasi sirkulasi patron’ sebagai penggerak dilaksanakannya prinsip akuntabilitas tersebut. Temuan tersebut membuktikan bahwa kebertahanan PKV tidak bisa disamakan dengan partai komunis di negara lain karena PKV terlihat mampu secara adaptif mengakomodasi tuntutan reformasi dan kepentingan para elite patron yang semakin pragmatis.
Pangan yang Politis: Masalah, Dampak, dan Solusi Disyacitta, Fikri
Jurnal Politik Vol. 4, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 11, No. 1 Vol. 10, No. 2 Vol. 10, No. 1 Vol. 9, No. 2 Vol. 9, No. 1 Vol. 8, No. 2 Vol. 8, No. 1 Vol. 7, No. 2 Vol. 7, No. 1 Vol. 6, No. 1 Vol. 5, No. 2 Vol. 5, No. 1 Vol. 4, No. 2 Vol. 4, No. 1 Vol. 3, No. 2 Vol. 3, No. 1 Vol. 2, No. 2 Vol. 2, No. 1 Vol. 1, No. 2 Vol. 1, No. 1 More Issue