Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 6, No 2 (2017)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[KEBIJAKAN KRIMINAL PEMBERATASAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI INDONESIA (Kajian UU No.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 Tahun 2001Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi) ]]>
<![CDATA[MUKHLIS R ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (112.437 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3598
<![CDATA[Indonesia sejak awal kemerdekaan telah berupaya dengan mengeluarkan kebijakan hukum dalam memberantas tindak pidana korupsi, meskipun dalam perkembangan dewasa ini kejahatan korupsi semakin meningkat dan menjadi kejahatan luar biasa. Sehingga penanganannya juga harus menggunakan cara-cara yang luar biasa. dalam Politik criminal sebagai bagian dari politik hukum pemerintah, telah mengeluarkan kebijakan criminal antara UU No.3 tahun 1971 dengan UU no.31 tahun 1999 Jo. UU No.20 tahun 2001,terdapat hal hal baru sebagai berikut: pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus,adanya pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentian, serta mengakui alat bukti elektronik.]]>
<![CDATA[PENERAPAN LEGITIME PORTIE (BAGIAN MUTLAK) DALAM PEMBAGIAN WARIS MENURUT KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 320/PDT/G/2013/PN.JKT.BAR) ]]>
<![CDATA[SABUNGAN SIBARANI]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (108.154 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3594
<![CDATA[Pelaksanaan pengaturan pemindahan kekayaan (warisan) dari orang yang telah meninggal dan akibat pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga berdasarkan hukum waris barat diatur dalam Burgerlijk Wetboek (BW) atau KUHPerdata. Data penelitian memperlihatkan bahwa wasiat yang dibuat Almarhumah Ny. Soeprapti adalah tidak sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata, karena hanya 1 (satu) orang anak saja yang dapat harta warisan, sehingga garis lurus ke bawah tidak dapat perlindungan hukum. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 320/Pdt/G/2013/PN. Jkt.Bar yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah ahli waris dari almarhumah Ny. Soeprapti sudah sesuai dengan Pasal 913 KUHPerdata yaitu “legitime portie atau bagian warisan menurut undang-undang ialah bagian dan harta benda yang harus diberikan kepada para ahli waris dalam garis lurus menurut undang-undang, yang terhadapnya orang yang meninggal dunia tidak boleh menetapkan sesuatu, baik sebagai hibah antara orang-orang yang masih hidup, maupun sebagai wasiat.”]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI NILAI-NILAI PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA DALAM PEMBENTUKKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN ]]>
<![CDATA[OKSEP ADHAYANTO]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (180.472 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3599
<![CDATA[Sebagai dasar Negara (ground norm)-nya bangsa Indonesia, Pancasila telah terbukti sebagai salah satu media pemersatu dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Melalui kelima sila yang terkandung didalam Pancasila, menjadikan pondasi kehidupan bernegara di Indonesia menjadi kokoh terhadap ancaman yang datang baik dari luar maupun dari dalam. Dalam konteks hukum, khususnya dalam pembentukkan peraturan perundang-undangan, Pancasila semestinya diletakkan dalam wilayah sumber hukum materiil dari pembentukkan peraturan perundang-undangan. Semestinya, nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila harus digali secara lebih rinci dalam pembahasan terhadap landasan filosofis maupun sosiologis dari proses pembentukkan peraturan perundang-undangan.]]>
<![CDATA[TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERJANJIAN DAN KEGIATAN YANG DILARANG ATAS PERUSAHAN DILUAR YURIDIKSI TERITORIAL HUKUM INDONESIA (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 07/KPPU-L/2007) ]]>
<![CDATA[ALFONSUS NAHAK]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (135.44 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3595
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tidak secara konkrit mengatur mengenai kepemilikan saham silang, tetapi hanya mengatur mengenai kepemilikan saham pada para pelaku usaha, sehingga ruang itulah yang memberikan kesempatan bagi pelaku usaha untuk bertindak diluar wilayah yurisdiksi teritorial hukum negara lain. Kasus kepemilikan saham silang yang dilakukan Temasek Holdings terjadi melalui dua anak perusahaannya, yakni Singapore Telecomunications Ltd. (SingTel) memiliki 35% saham di Telkomsel dan Singapore Technologie Telemedia Pte. Ltd. (STT) menguasai 40,77% saham Indosat. Dengan menguasai 89,61% pangsa pasar industri telekomunikasi di Indonesia. Putusan KPPU terhadap kasus kepemilikan saham silang oleh Temasek Holdings menyatakan bahwa Temasek Holdings terbukti melakukan kepemilikan saham silang yang melanggar Pasal 27 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KREDITUR DALAM PERJANJIAN KREDIT DENGAN JAMINAN HAK TANGGUNGAN ]]>
<![CDATA[SUKINO ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (82.421 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3600
<![CDATA[Jaminan kebendaan mempunyai posisi paling penting dan strategis dalam penyaluran kredit bank. Jaminan kebendaan jaminan (collateral) yang paling banyak diminta oleh bank adalah berupa tanah karena secara ekonomi tanah mempunyai prospek yang menguntungkan. Dengan berlakunya Undang-undang Hak Tanggungan Tahun 1996, maka hipotek yang diatur oleh KUH Perdata dan credietverband yang sebelumnya digunakan untuk mengikat tanah sebagai jaminan hutang. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah telah memberikan perlindungan hukum kepada kreditur dijelaskan bahwa perjanjian yang menimbulkan hubungan utang-piutang yang dijamin pelunasannya dapat dibuat dalam 2 (dua) bentuk, yaitu baik berupa akta dibawah tangan maupun akta autentik, tergantung pada ketentuan hukum yang mengatur materi perjanjian itu]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA HASIL TENUN SONGKET MELAYU MENURUT UNDANG-UNDANG No 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[MARDALENA HANIFAH]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (99.208 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3601
<![CDATA[Bagi masyarakat melayu tenunan songket mempunyai arti yang sangat penting. Berbagai upacara adat seperti pernikahan, kelahiran, kematian, pasti ada songket melayu. Untuk pembuatan tenun songket ini dilakukan oleh pengrajin songket Pekanbaru. Penelitian ini Berdasarkan hasil penelitian Perlindungan Hukum di bidang songket sudah bukan merupakan hal yang baru bagi bangsa Indonesia,oleh karena itu masih perlu dimasyarakat agar dalam masyarakat timbul minat dan kebanggaan untuk menciptakan karya intelektual dan penemuan terutama dalam bidang ilmu pengetahuan,seni dan teknologi.]]>
<![CDATA[PELUANG PEMBENTUKAN DESA ADAT DI PROVINSI JAMBI ]]>
<![CDATA[DASRIL RADJAB]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (79.209 KB)
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3592
<![CDATA[Masyarakat hukum adat haruslah mendapat perhatian sebagaima subjek hukum yang lain ketika hukum hendak mengatur, terutama dalam rangka pengalokasian sumber-sumber kehidupan. Secara empiris, Pemerintah Kabupaten di Provinsi Jambi telah ada yang menunagkan pengakuan dan penghormatannya dengan Masyarakat Hukum Adat. Pemerintah Provinsi Jambi perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Desa adat di Provinsi Jambi yang mengatur tentang Susunan kelembagaan, pengisian jabatan, dan masa jabatan Kepala Desa Adat berdasarkan hukum adat, sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten yang berkeingian menetapkan bebarapa desa yang ada dalam kabupaten menjadi Desa adat.]]>
<![CDATA[TINJAUAN NORMATIVITAS PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY OLEH PERUSAHAAN PERKEBUNAN ]]>
<![CDATA[DESBERTUA NAIBAHO]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3596
<![CDATA[Keberadaan dan kegiatan perusahaan perkebunan yang seyogianya menciptakan kesejahteraan bagi masyarakat dalam kenyataannya juga dapat menghasilkan dampak yang merugikan bagi alam, lingkungan hidup serta terhadap masyarakat khususnya terhadap masyarakat lokal sehingga dapat mengakibatkan timbulnya gejolak sosial berupa resistensi yaitu penolakan terhadap keberadaan perusahaan maupun terjadinya konflik horizontal antara masyarakat dengan perusahaan perkebunan.Untuk menghindari adanya resistensi maupun konflik antara perusahaan perkebunan dengan masyarakat maka salah satu cara adalah dengan Corporate Social Responsibility (CSR) dengan efektif. Mengingat begitu pentingnya pelaksanaan CSR, maka di Indonesia tentang pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan (CSR) Perseroan Terbatas adalah telah bersifat wajib (mandatory) oleh perusahaan dengan lahirnya Undang-Undang Perseroan Terbatas (UU PT) Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-undang Penanaman Modal Nomor 25 Tahun 2007]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 01 TAHUN 2008 TENTANG PROSEDUR MEDIASI DALAM PROSES PENYELESAIAN SENGKETA PERSELISIHAN HUBUNGAN INDUSTRIAL (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Pekanbaru) ]]>
<![CDATA[ANDI SOPIAN]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3597
<![CDATA[Dalam menjalankan Perma No 1 Tahun 2008 di Pengadilan Negeri Pekanbaru tidak berjalan sebagaimana mestinya, ini dikarenakan kurangnya pemahaman-pemahaman majelis hakim dalam menjalankan Perma tersebut dan serta dikarenakan kurang tertarik para majelis hakim mengikuti pelatihan atau pendidikan mediasi Hambatan mediasi di Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru, mengupayakan agar setiap mediasi dapat mencapai kata sepakat di antara para pihak yang bersengketa. Adapun upaya yang dilakukan Pengadilan Negeri Kelas IA Pekanbaru menyediakan daftar mediator dari kalangan hakim. Jadi, hal ini dapat menghemat biaya dan ini bisa menjadi alasan bagi para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perkaranya melalui mediasi. Mediasi pada umumnya dilakukan melalui suatu proses secara sukarela, atau mungkin didasarkan pada perjanjian atau pelaksanaan kewajiban (peraturan) atau perintah pengadilan.]]>
<![CDATA[PENANGGULANGAN KEJAHATAN ILLEGAL FISHING DI KEPULAUAN RIAU ]]>
<![CDATA[ENDRI ']]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmu Hukum Vol 6, No 2 (2017) ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Riau ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30652/jih.v5i2.3593
<![CDATA[Illegal Fishing adalah kegiatan penangkapan ikan yang tidak sesuai dengan undang-undang, dan merupakan kejahatan ekonomi dan lingkungan, serta mengancam kedaulatan bangsa. Kepulauan Riau yang hampir seluruh wilayahnya merupakan laut dan berbatasan langsung dengan negara lain sangat rawan terjadi Illegal Fishing yang dibuktikan dengan penangkapan beberapa para pelakunya. Untuk itu perlu kebijakan penanggulangannya, baik dengan menggunakan sarana hukum pidana, maupun dengan tindakan pencegahan. Lewat jalur hukum pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang perikanan, undang-undang kelautan dan sebagainya. Sedangkan sarana pencegahan dapat dilakukan dengan peningkatan patroli, kerjasama dengan dengan negara lain, meningkatkan teknologi pengawasan, mengajak masyarakat untuk peduli akan bahaya Illegal Fishing.]]>
