cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Winarno Budyatmojo
Contact Email
recidive@mail.uns.ac.id
Phone
6281804505866
Journal Mail Official
recidive@mail.uns.ac.id
Editorial Address
Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Building Three-Department of Criminal Law, Faculty of Law Universitas Sebelas Maret Ir. Sutami Road No.36A Kentingan,Surakarta 57126
Location
Kota surakarta,
Jawa tengah
INDONESIA
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan
Published by Universitas Sebelas Maret
ISSN : 24430498     EISSN : 27752038     DOI : https://doi.org/10.20961/recidive.v10i3.58938
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
This Journal aims primarily to facilitate undergraduate students paper over current developments on criminal law issues in Indonesia as well as to publish innovative legal construction of the money laudering law, corruption law,criminology, and financial crimes. It provides immediate open access to its content on the principle that making research freely available to public support a greater global exchange of knowledge.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 12 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER" : 12 Documents clear
PERBANDINGAN HUKUM PIDANA KEBIRI BAGI PELAKU TINDAK KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DIBEBERAPA NEGARA Wahyu Agus Hartono; Puguh Dwi Hananto
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32716

Abstract

AbstractThe purpose of this journal is to provide an alternative to the proposed imposition of criminal penalties on perpetrators of sexual abuse against children in Indonesia. Through comparative criminal law castrated for perpetrators of sexual abuse on children in some countries. In the legal system in Indonesia a maximum penalty 15 years imprisonment as has been set out in Article 81 of Law Number 23 Year 2002 on the Protection of Childrens felt less effective in combat and suppress the number of cases of sexual abuse against children underage. Conventional criminal sanctions as the bet is already too mainstream for criminals. Criminals can do anything that might be cruel when it’s out of prison. We need a bolder treatment efforts, progressive and preventive. One such effort is through the imposition of criminal sanctions in the castrated sex offenders against children in Indonesia. In this journal use a normative legal research methods. Normative legal research methods is use done by examining existing library materials.According to the author punishment castrated is one of the alternative punishments that can be imposed on perpetrators of sexual abuse on children. As punishment castrated that has been successfully applied by some countries such as the United States, South Korea, Estonia, Turkey and many more. According to our castrated Penalties will be able to deliver justice and guarantee that the perpetrators sexual abuse on children not to repeat such acts recounted an incident.Keyword: castrated punishment, perpetrators of sexual abuse, child.AbstrakTujuan jurnal ini adalah untuk memberikan suatu usulan alternatif pengenaan hukuman pidana pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak di Indonesia. Melalui perbandingan hukum pidana kebiri bagi pelaku tindak kekerasan seksual terhadap anak dibeberapa negara. Dalam tatanan hukum di Indonesia hukuman pidana penjara maksimal 15 tahun seperti yang telah di cantumkan dalam Pasal 81 Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dirasakan kurang efektif dalam memberantas dan menekan banyaknya kasus kekerasan seksual terhadap anak-anak dibawah umur. Pemberlakuan sanksi pidana yang konvensional seperti itu diangap sudah terlalu biasa bagi para pelaku kejahatan,. Pelaku kejahatan dapat melakukan perbuatan yang mungkin lebih kejam saat sudah keluar dari penjara. Maka diperlukan suatu upaya penanganan yang lebih berani, progresif dan preventif. Salah satu upaya tersebut adalah melalui penjatuhan sanksi pidana kebiri pada pelaku kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia. Dalam jurnal ini metode penelitian hukum yang penulis gunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Metode penelitian hukum normatif adalah metode yang dipergunakan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.Jadi menurut penulis hukuman kebiri merupakan salah satu alternatif hukuman yang dapat dikenakan pada pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Seperti hukuman kebiri yang telah sukses diterapkan oleh beberapa negara seperti Amerika Serikat, Korea Selatan, Estonia, Turki dan masih banyak lagi. Menurut penulis Hukuman Kebiri akan dapat memberikan keadilan dan jaminan bahwa pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak untuk tidak lagi mengulangi perbuatan kejinya tersebut.Kata kunci: hukuman kebiri, pelaku kekerasan seksual , anak.
KAMPANYE HITAM DI JEJARING SOSIAL DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN 2014 SEBAGAI SEBUAH KEJAHATAN MAYANTARA DAN PENCEMARAN NAMA BAIK DALAM KITAB UNDANG- UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (ITE) Linda Ismaya; Rizca Sugiyantica
Recidive : Jurnal Hukum Pidana dan Penanggulangan Kejahatan Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER
Publisher : Criminal Law Section Faculty of Law Universitas Sebelas Maret

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/recidive.v2i3.32706

Abstract

AbstractThis article purposed to describing the black campaign through social networks as a cybercrime and defamation as ruled in the Penal Code and Law of Information and Electronic Transaction. As the technology going bloom, the black campaign on president-vice president election by using social network practically done nowadays. How this black campaign by using social network seen as a cybercrime and defamation on The Penal Code and Law of Information and Electronic Transaction. This research used normative method with statutes approach. The black campaign is one of the cybercrime which using illegal contents. The black campaign as a defamation delict is a crime that insulting victim’s pride and feeling by using Ethnicity, Religion, Race and Social Groups issues to other candidates and mean it to be publicy. Keywords: Black Campaign, Cybercrime, Defamation, President-Vice president ElectionAbstrakArtikel ini bertujuan untuk mendeskripsikan kampanye hitam di jejaring sosial sebagai sebuah kejahatan mayantara dan pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam KUHP dan UU ITE. Seiring perkembangan teknologi, kampanye pilpres memunculkan praktik kampanye hitam di jejaring sosial. Bagaimanakah kampanye hitam dalam pilpres di jejaring sosial dilihat sebagai suatu kejahatan mayantara dan pencemaran nama baik dalam KUHP dan UU ITE. Metode yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Kampanye hitam merupakan salah satu kejahatan mayantara yang menggunakan illegal contents sebagai modus operandinya. Kampanye hitam sebagai sebuah tindak pidana pencemaran nama baik adalah tindak pidana yang menghina kehormatan, harga diri dan perasaan dengan menggunakan isu-isu Suku, Agama, Ras dan Antar golongan (SARA) terhadap kandidat lain dan memaksudkan penghinaan ini untuk diketahui umum.Kata Kunci: Kampanye Hitam, Kejahatan Mayantara, Pencemaran Nama Baik, Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden

Page 2 of 2 | Total Record : 12

 1   2 

Filter by Year

2013 2013


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 12, No 2 (2023): AGUSTUS Vol 12, No 1 (2023): APRIL Vol 11, No 3 (2022): SEPTEMBER-DESEMBER Vol 11, No 3 (2022): DESEMBER Vol 11, No 2 (2022): MEI-AGUSTUS Vol 11, No 2 (2022): AGUSTUS Vol 11, No 1 (2022): JANUARI-APRIL Vol 11, No 1 (2022): APRIL Vol 10, No 3 (2021): DESEMBER Vol 10, No 2 (2021): AGUSTUS Vol 10, No 1 (2021): APRIL Vol 9, No 3 (2020): DESEMBER Vol 9, No 2 (2020): AGUSTUS Vol 9, No 1 (2020): APRIL Vol 8, No 3 (2019): DESEMBER Vol 8, No 2 (2019): AGUSTUS Vol 8, No 1 (2019): APRIL Vol 7, No 3 (2018): DESEMBER Vol 7, No 2 (2018): AGUSTUS Vol 7, No 1 (2018): APRIL Vol 6, No 3 (2017): DESEMBER Vol 6, No 2 (2017): AGUSTUS Vol 6, No 1 (2017): APRIL Vol 5, No 3 (2016): DESEMBER Vol 4, No 3 (2015): DESEMBER Vol 4, No 2 (2015): AGUSTUS Vol 4, No 1 (2015): APRIL Vol 3, No 3 (2014): DESEMBER Vol 3, No 2 (2014): AGUSTUS Vol 3, No 1 (2014): APRIL Vol 2, No 3 (2013): DESEMBER Vol 2, No 2 (2013): AGUSTUS Vol 2, No 1 (2013): APRIL More Issue