cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ika Sartika
Contact Email
ika_sartika@ipdn.ac.id
Phone
+6281320406679
Journal Mail Official
japd@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah (JIAPD) Program Pascasarjaan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jln. Ampera Raya, Kel. Cilandak Timur, Kec. Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12560, Indonesia Telepon: +6221 7805088/7806944 Fax: +6221 7824157 Email: japd@ipdn.ac.id
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 18295193     EISSN : 26153351     DOI : https://doi.org/10.33701/jiapd.v13i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Social Sciences
JIAPD bertujuan untuk menampung dan mempublikasikan hasil penelitian, temuan, kajian ilmiah di bidang ilmu pemerintahan, ilmu administrasi di tingkat daerah dan administrasi pemerintahan daerah.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 9 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 10 No 1 (2018)" : 9 Documents clear
Pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terhadap Kepuasan Pegawai Negeri Sipil Di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Denny Saputra
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.232

Abstract

Kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara, dan merupakan salah satu elemen penting dalam pembinaan karier Pegawai Negeri. Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan memiliki tujuan untuk membentuk profesionalisme Pegawai Negeri Sipil Kalimantan Selatan. Badan Kepegawaian Daerah  Provinsi Kalimantan Selatan melakukan pembenahan manajemen kepegawaian, serta melakukan  terobosan guna meningkatkan kapasitas, mutu, dan kinerja Pegawai Negeri Sipil. Salah satunya adalah meningkatkan pelayanan administrasi kepangkatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah ada hubungan antara Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terhadap Kepuasan Pegawai Negeri Sipil, seberapa besar pengaruh Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terhadap Kepuasan Pegawai Negeri Sipil, kendala apa saja yang dihadapi dalam memberikan pelayanan, serta upaya apa yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan. Desain penelitian yang digunakan kombinasi model embedded. Teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner, wawancara, observasi, dan dokumentasi. Berdasarkan penelitian disimpulkan  terdapat pengaruh positif dan signifikan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian Terhadap Kepuasan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi  Kalimantan Selatan. Kualitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian berpengaruh terhadap Kepuasan Pegawai Negeri Sipil di Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dengan nilai pengaruh koefisien korelasinya sebesar r = 0,677 (tingkat keeratan hubungannya dikatagorikan tinggi) dan koefisien determinasinya sebesar r2 = 0,4583 (45,83%) atau memiliki pengaruh sedang.Kata Kunci : Kualitas Pelayanan Administrasi, Kepuasan Pegawai Negeri Sipil.
“Pengaruh Sistem Remunerasi, Motivasi Dan Kepuasan Kerja Terhadap Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (PNS) Di Lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri” amanda saraswati
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.246

Abstract

Seberapa besar pengaruh penerapan sistem remunerasi, Motivasi dan Kepuasan kerja terhadap prestasi kerja Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah, Kementerian Dalam Negeri
ANALISIS KOMPETENSI PEJABAT STRUKTURAL DI BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KABUPATEN LAHAT PROVINSI SUMATERA SELATAN fannie prima putri
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.256

Abstract

AbstractHasil Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian yang membahas topik yang relevan dengan penelitian terkait analisis kompetensi pejabat struktural dalam meningkatkan kinerja organisasi di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Hasil penelitian terdahulu akan penulis jadikan sebagai referensi dan untuk memperkuat teori yang penulis gunakan. Tinjauan hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini yaitu sebagai berikut :Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Tazarni pada Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (MAPD IPDN) tahun 2008 dengan judul tesis yaitu Analisis Kompetensi Camat di Kabupaten Lahat.            Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Arie Irawan pada Program Magister Administrasi Pemerintahan Daerah Institut Pemerintahan Dalam Negeri (MAPD IPDN) tahun 2011 dengan judul tesis yaitu Pengaruh Kompetensi dan Motivasi Kerja Pegawai di Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Muara Enim.Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka penelitian dengan berjudul Analisis Kompetensi Pejabat Struktural di Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan dapat disimpulkan sebagai berikut :Kompetensi yang dimiliki oleh pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Lahat yaitu kompetensi teknis sebesar 77% (75%+69%+87%:3=77%), kompetensi konseptual sebesar 79,17% (81,25%+81,25%+75%:3=79,17%) dan kompetensi untuk hidup dalam kesaling tergantungan sebesar 71,36% (100%+93,75%+68,75%+50%+56%+56%+75%:7=71,36%). Dari hasil penelitian didapatkan fakta bahwa pejabat struktural di BKPSDM Kabupaten Lahat yang sangat kompeten sebanyak 9 (sembilan) orang, yang kompeten sebanyak 1 (satu) orang, yang cukup kompeten tidak ada, dan yang kurang kompeten sebanyak 6 (enam) orang.
”Pengaruh Implementasi Kebijakan Fiskal dan Kapasitas Kelembagaan Terhadap Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri” muhammad ramadan
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.260

Abstract

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap seberapa besar pengaruh Implementasi Kebijakan Fiskal dan Kapasitas Kelembagaan terhadap Kinerja Keuangan Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Pinjaman Daerah dan Dana Perimbangan. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berbasis pada analisis statistic. Teori yang digunakan untuk menganalisis data yaitu Teori Implementasi Kebijakan Publik dari  Edward III dan pendekatan teori Kapasitas Kelembagaan menurut De Vita et.al. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan berpengaruh kuat terhadap Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah. Oleh karena itu dalam rangka peningkatan Kinerja Keuangan Direktorat Fasilitasi Dana Perimbangan dan Pinjaman Daerah dapat melalui upaya memberi perhatian terhadap keempat dimensi Implementasi Kebijakan yaitu communication, resources, disposition or atittudes, and bureaucratic structure
RESTRUKTURISASI ORGANISASI DALAM MEWUJUDKAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG EFEKTIF DI SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN DOMPU PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT azuardana azuardana
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.261

Abstract

Restrukturisasi organisasi merupakan suatu kebutuhan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan perubahan, yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis restrukturisasi organisasi dan merancang struktur organisasi ideal dalam mewujudkan pemerintahan yang efektif di Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu.Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif deskriftip, penentuan informan melalui teknik purposive, pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dalam menganalisis data mengacu pada teori Stephen P. Robbins dan Mary Coulter, dimana restrukturisasi organisasi terdapat tiga dimensi perubahan yaitu struktur, teknologi dan orang.Hasil penelitian menunjukkan bahwa restrukturisasi organisasi di Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, dalam perubahan struktur terdapat penambahan komponen struktur sehingga desain struktur semakin melebar serta masih terdapat jabatan yang belum terisi, standar operasional prosedur pelaksanaan tugas belum disesuaikan dengan perubahan struktur organisasi, srerver dan website Pemerintah Kabupaten Dompu belum diserahkan pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Dompu serta sarana dan prasanara kerja belum disesuaikan dengan Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2017. Idealnya struktur organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu perlu disesuaikan lagi dengan dibentuk unit kerja pengadaan barang dan jasa pemerintah yang mandiri, sekiranya mengadopsi perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan produktivitas pelaksanaan tugas, dan perlu menyesuaikan kompetensi Pegawai Negeri Sipil dengan persyaratan jabatan yang didudukinya.
“Pengaruh Motivasi Kerja dan Budaya Organisasi terhadap Kinerja Pegawai di Kantor Kecamatan Jatinangor Kabupaten Sumedang” rezky aprilia
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.262

Abstract

penelitian ini menunjukkan bahwa dalam melakukan suatu pekerjaan dibutuhkan bakat, minat, dan kemampuan tertentu yang berkaitan dengan pengembangan pembelajaran para pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pegawai dan budaya organisasi juga berpengaruh secara nyata dan positif terhadap kinerja pegawai kantor kecamatan Jatinangor. Namun kantor kecamatan Jatinangor masih perlu menciptakan penguatan budaya organisasi untuk  meningkatkan kinerja pegawai yang lebih baik. Untuk meningkatkan kinerja pegawai, kantor kecamatan Jatinangor dapat memanfaatkan bakat dan kemampuan pegawai sesuai dengan bidangnya, memperkuat tim-tim kerja pegawai sehingga mampu bersaing dengan lebih efektif dan efisien.
PENGEMBANGAN KARIER DALAM MENINGKATKAN MOTIVASI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DAN DIKLAT KABUPATEN CIAMIS PROVINSI JAWA BARAT Muhammad Syafei Endro Lareken
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.267

Abstract

ABSTRAK Tesis yang berjudul “Pengembangan Karier Dalam Meningkatkan Motivasi Pegawai Negeri Sipil Pada Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat di Kabupaten CIamis”, dilakukan untuk mengetahui dan memahami kinerja dan pelayanan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam pengembangan karier untuk bisa meningkatkan motivasi pegawai negeri sipil dan mengetahui proses pelaksanaan kegiatan dan juga faktor penghambat dan pendukung yang ditemui serta upaya-upaya yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat dalam pengembangan karier di Kabupaten Ciamis Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitiatif. Untuk mempermudah pengamatan, sumber data yang diambil adalah person, place, dan paper. Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis adalah wawancara, observasi, dokumentasi dan teknik triangulasi. Berdasarkan hasil penelitian terlihat bahwa pengembangan karier yang dilakukan Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat guna meningkatkan motivasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintahan Kabupaten Ciamis masih belum optimal, hal ini dikarenakan masih banyaknya hambatan-hambatan yang terjadi mulai dari anggaran yang terbatas, sumber daya manusia yang kurang sampai pada sarana dan prasarana. Dari hasil pengamatan penulis menyimpulkan bahwa sangat dibutuhkan perhatian dari pimpinan langsung ataupun pimpinan tidak langsung dan juga perhatian dari kepala daerah dalam pengembangan karier pegawai negeri sipil dilingkungan Pemerintahan Daerah agar dapat meningkatkan motivasi kerja dan terwujudnya Pegawai Negeri Sipil yang berkompetensi dan kinerja Badan Kepegawaian Daerah dan Diklat yang optimal.
Kualitas Pelayanan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Di Kabupaten Sumedang (Studi Kasus Di Kecamatan Cimalaka) Hagia Harsanti
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.277

Abstract

This study aims to determine the Public Perception of Building Construction Permit (IMB) in the Cimalaka District, Sumedang Regency. This research is a descriptive research with qualitative method. The theory used to analyzing data is Service Quality Theory (Servqual) from Zeithaml, Parasuraman and Berry. It has five dimensions; those dimensions are physical proof, reliability, responsiveness, assurance and empathy.The result of this study indicates that public perceptions of the quality of IMB services in Cimalaka District in Sumedang Regency is good enough. It could be seen from the physical dimension, reliability dimension, responsiveness dimension, assurance dimension, and empathy. The things that need to be improved by the Cimalaka District in providing IMB services are improvement of facilities and equipment used, increasing accuracy and competency of officers, certainty of time in completing services, enhancing credibility and security, as well as improving the ability in effective communication between officers and the community.
Strategy for Conflict Completing of the Confirmation of Regional Borders Between the Niacoten II Village and Administrative Village Kuanino in East Nusa Tenggara Province Fitratul Imam Leparatu; Kusworo Kusworo; Irwan Thahir
Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 10 No 1 (2018)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jiapd.v10i1.572

Abstract

The results showed vertical and horizontal conflict. There are some factors that causethese conflict such as history, cultures, religion, and education factor. Conflictcompletion effort that made by the government through some forms that put forwardby Huug Miall in Alimudin (2006: 49-54) namely negotiation, mediation, conciliation,problem-solving, and reconciliation. However, these efforts could not find an exactway out yet in terms of conflict resolution. Regarding to SWOT analysis results andLitmus Test, researcher obtained several strategies such as find out the roots fromterritorial boundaries conflict completion and resolve with tradition/culturesapproaches and religion, gives guarantee and prioritize in terms of societyadministration services, implementing The Ministry of Home Affairs Regulation No.45/2016 concerning Guidelines for Affirmation and Determination of VillageBoundaries. This territorial boundaries conflict affirmation has occurred since 2016,that is why the government should pay more attention with this issue and it is crucialto conduct an effort with minimizing factors that cause this conflict so that it could notgrowing widely. In terms of the strategies to solve territorial boundaries conflictcompletion, the continuing effort is important in order to solve territorial boundariesconflict completion through deeper approaches and persuasive with society. Asanother effort of conflict completion of territorial boundaries, through this study,researcher offering some strategies that can be used to find out the main problem thatcausing the occurrence of this conflict and resolving with social approaches andreligion. Moreover, the government should give guarantee towards theimplementation about the administration services of society after the determinationabout territorial boundaries, implementing decisive regulation about territorialboundaries namely The Ministry of Home Affairs Regulation No. 45/2016 concerningGuidelines for Affirmation and Determination of Village Boundaries.

Page 1 of 1 | Total Record : 9

 1 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance (In Progres) Vol 17 No 1 (2025): Innovative Governance Vol 16 No 2 (2024): Pelayanan Pemerintahan Vol 16 No 1 (2024): Implementasi Pemerintahan Vol 15 No 2 (2023): Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Vol 15 No 1 (2023): Administrasi Pelayanan Pemerintahan Vol 14 No 2 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Administrasi Pemerintahan Daerah Vol 14 No 1 (2022): Local Government Vol 13 No 2 (2021): Kebijakan Pemerintahan Vol 13 No 1 (2021): Tata Kelola Pemerintahan Daerah Vol 12 No 2 (2020): Public Service Innovation II Vol 12 No 1 (2020): Public Service Innovation Vol 11 No 2 (2019): Administrative Reform Vol 11 No 1 (2019): Local Government Administrative Reform Vol 10 No 2 (2018) Vol 10 No 1 (2018) Vol 9 No 2 (2017): Local Development and Community Empowerment Vol 9 No 1 (2017): Public Policy Vol 8 No 2 (2016): Local Election Vol 8 No 1 (2016): Public Sector Leadership More Issue