cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Mushafi Miftah
Contact Email
cak.mushaf@gmail.com
Phone
+6281336220836
Journal Mail Official
legalstudiesjournal@unuja.ac.id
Editorial Address
-
Location
Kab. probolinggo,
Jawa timur
INDONESIA
Legal Studies Journal
Published by Universitas Nurul Jadid
ISSN : 27973522     EISSN : 27976386)     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Legal Studies Journal (P-ISSN: 2797-3522, E-ISSN: 2797-6386) is a journal managed by the Law Study Program at Nurul Jadid University which is published twice a year, in March and September. The Legal Studies Journal is a forum and means of scientific publication for academics, researchers, and practitioners in the field of law in publishing research results and conceptual review articles. The scopes of this Legal Studies Journal study are; Private Law, Penal Law, Constitutional Law, State Administrative Law, Economic Law, Environmental Law, Human Rights Law and other legal fields.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 1 (2022): Maret" : 5 Documents clear
KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP PERKREDITAN BANK DI MASA PANDEMI COVID-19 Lontoh, Rietha Lieke; Tambajong, Helena Benedicta
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3424

Abstract

Banks as credit providers provide opportunities for the public to meet primary and secondary needs through credit facilities and require debtors to repay debts within a certain period based on existing principles. The situation that occurred during the pandemic due to the COVID-19 outbreak whose spread became uncontrollable, caused market uncertainty so that it also affected the economic condition of the existing community where many employees and employees were laid off, so they lost their jobs and experienced problems in payment. credit. The purpose of this study was to determine the government's policy through the Financial Services Authority towards public credit during the pandemic. The research method used is a normative legal research method with data collection through literature study and qualitative analysis by considering the facts in the field. The conclusion is that the government provides interest rate relief, extends the period, reduces principal arrears, reduces interest arrears, adds financing credit facilities, and converts financing loans to maintain the value of the rupiah currency. This credit relaxation is very meaningful in providing concessions related to interest payments on credit debt. This can be used by people who experience credit arrears. The government in providing new policies during this pandemic must provide legal protection and certainty by requiring all banks to provide credit relaxation while prioritizing the bank's prudential principle, besides that the bank must also minimize the debtor's misunderstanding of the criteria and mechanism for providing stimulus. in the form of credit relaxation.
REKONTRUKSI PENYELESAIAN SENGKETA HUBUNGAN INDUSTRIAL DALAM HUKUM KETENAGAKERJAAN Zairudin, Ahmad
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3469

Abstract

Obyek dalam penelitian ini adalah kajian hukum ketenagakerjaan tentang penyelesaain Hubungan Industrial. Dalam penelitian ini hukum ketenagakerjaan berfungsi untuk memberikan patokan dasar untuk melindungi kepentingan pekerja dan pengusah akibat  persoalan yang timbul dari perselisihan hubungan industrial. Seyogyanya  dasar hukum ketenagakerjaan mempunyai sifat melindungi dan menciptakan    rasa aman, tentram, dan sejahtera untuk mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat. Hukum ketenagakerjaan mengutamakan Kepentingkan pelaku usaha, namun lebih utaman harus memperhatikan dan memberi perlindungan kepada  pekerja yang mempunyai kedudukan lebih lemah, jika dibandingkan dengan posisi pengusaha. Dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun   2003 mengatur berbagai hal ketenagakerjaan. Undang-undang ini menjelaskan serta memberi perhatian khusus   dan menjelaskan kerangka hukum atas hak dasar bagi para pekerja, termasuk hak para pekerja/buruh untuk melakukan tuntutan, mogok serta hak untuk menuntut perusahaan ditutup jika melanggar aturan yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Undang-undang ini  juga mengatur hubungan industrial, Perselisihan Hubungan Industrial, dan prosedur bagaimana menangani pemutusan hubungan kerja sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 akan dapat menyelesaikan, kasus-kasus pemutusan hubungan kerja yang tidak diterima oleh salah satu pihak. Kata Kunci : Ketenagakerjaan, Perselisihan,  Hubungan Industrial
MEMPIDANAKAN PARA WHISTLEBLOWER KORUPSI Awaludin, Arif -
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3332

Abstract

Whistleblowers are often victims of retaliation. Retaliation is basically a negative result of uncovering wrongdoing or crimes in the workplace, including corruption. The main problem in this study is the reality of victims of retaliation for whistleblowing actions carried out by the whistleblower and also the legal protection system for the whistleblower who uncovers a criminal act of corruption. The methodology of this research is socio legal with a qualitative approach. Retaliation against whistleblowers does not only result in mental suffering, but also physical suffering resulting in quitting work or being fired from work. Legal protection in Indonesia is very limited, both regulatory and law enforcement bureaucracy.Keywords: criminalize, whistleblower, corruption
PEMBARUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA DALAM PENINGKATAN STATUS PEREMPUAN Muin, Fathul Muin Fathul
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3390

Abstract

Hukum keluarga memiliki posisi yang penting dalam Islam. Hubungan keluarga begitu urgen karena ada sangkut pautnya dengan hubungan anak dan orang tua, hukum waris, perwalian, pengampuan dan lainnya. Sebab, pesatnya perkembangan zaman dan teknologi juga berdampak pada hukum keluarga, sehingga dibutuhkan pembaharuan hukum yang mampu   merespons secara aktif perubahan-perubahan yang terjadi supaya relevansi hukum Islam tetap terjaga. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pembaruan hukum keluarga Islam diperlukan. Mengingat buku-buku fiqih klasik dan peraturan perundang-undangan saat ini sudah kurang relevan dengan perkembangan zaman. Dinamika pergumulan pembaruan hukum keluarga Islam dalam ranah peningkatan status perempuan ini arusnya tidak mungkin untuk dibendung mengikuti tren perkembangan  feminisme di belahan dunia barat di satu sisi dan dengan tetap berpegang teguh pada tradisi teologis dan sosio-kultural ketimuran sebagai representasi goegrafisnya. Kata Kunci : Hukum Keluarga, Pembaruan, Status Perempuan
WAKAF DALAM PEMIKIRAN HUKUM ISLAM YANG DIKODIFIKASI DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 2, No 1 (2022): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v2i1.3414

Abstract

Sebagai salah satu wujud nyata upaya pengaturan pengelolaan tanah wakaf itu adalah dengan telah disusun dan disahkannya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 TentangWakaf.  Lahirnya Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang dilengkapi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, agar dapat dimanfaatkan sebagai pedoman bagi seluruh komponen bangsa, terutama bagi para wakif (pihak yang mewakafkan harta benda miliknya), harta benda wakaf, dan orang yang mengelola benda wakaf (nazhir) itu sendiri dan bagi organisasi atau badan hukum, sehingga wakaf dapat dikelola dengan profesional dan tujuan dari wakaf itu terrealisasikan bagi umat Islam serta dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana amanah undang-undang tersebut

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2022 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 5, No 2 (2025): September Vol 5, No 1 (2025): Maret Vol 4, No 2 (2024): September Vol 4, No 1 (2024): Maret Vol 3, No 2 (2023): September Vol 3, No 1 (2023): Maret Vol 2, No 2 (2022): September Vol 2, No 1 (2022): Maret Vol 1, No 2 (2021): September Vol 1, No 1 (2021): Maret