Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Warisan Suryantoro, Dwi Dasa
At-Turost : Journal of Islamic Studies Vol 7 No 2 (2020): Agustus 2020
Publisher : STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/at.v7i2.12

Abstract

Hudud Syar’iyah Hadd Kharm Dan Minuman Memabukkan Perspektif Hukum Islam Suryantoro, Dwi Dasa; Rofiq, Ainur
At-Turost : Journal of Islamic Studies Vol 8 No 1 (2021): Februari 2021
Publisher : STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/at.v8i1.60

Abstract

Hadd peminum khamr dan segala jenis minuman memabukkan lainnya yaitu empat puluh kali deraan cambuk, tangan, sandal, atau dengan ujung pakaian. Hal ini sesuai dengan hadits dalam Shahih Muslim dari Anas, “Nabi mendera dalam kasus khamr dengan pelepah daun kurma dan sandal sebanyak empat puluh kali deraan.”Apabila mengonsumsi minuman memabukkan dilakukan lebih dari satu kali sebelum dijatuhi hadd. Hadits yang menunjukkan perintah menghukum mati peminum dalam perbuatan yang keempat kalinya dinasakh oleh ijma’ ulama. Menurut pendapat yang ashas, hadd boleh dijatuhkan hingga mencapai delapan puluh kali deraan sebagai bentuk takzir. Dalam Shahih al-Bukhari disebutkan sebuah hadits dari Abu Hurairah, dia berkata, “ Ada orang yang mabuk didatangkan kehadapan Nabi. Lalu beliau menyuruh memukulnya, di antara kami ada seseorang yang memukulnya dengan tangan, ada yang memukulnya dengan sandal, dan ada yang memukul dengan bajunya,” yakni dengan baju yang dipintal sehingga menjadi keras. Dalil bahwa penambahan hukuman melebihi empat puluh deraan sebagai takzir yaitu bahwa imam berwenang mengambil keputusan terbaik dengan menjatuhkan hadd sampai delapan puluh kali deraan
Konsep Bantuan Hukum Dalam Peradilan Pidana Di Indonesia Suryantoro, Dwi Dasa
At-Turost : Journal of Islamic Studies Vol 8 No 2 (2021): Agustus 2021
Publisher : STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/at.v8i2.71

Abstract

Regarding legal aid, it includes the principle of equality before the law and access to legal counsel, and in Indonesia's positive law it has been clearly and firmly regulated in various laws and regulations. In the criminal justice system in Indonesia, the regulations governing legal aid have long been contained in the Criminal Procedure Code. The concept of legal aid itself is actually not a dead concept, meaning that until now we must continuously review it, because after all there are shifts and/or developments concerning the dimensions of time, approach, social, political and economic structure, as well as local conditions. certain factors have their own influence on the study of legal aid.
PERSELISIHAN DAN PERTENGKARAN ANTARA SUAMI DAN ISTRI MENJADI FAKTOR PERCERAIAN Suryantoro, Dwi Dasa; Rofiq, Ainur
At-Turost : Journal of Islamic Studies Vol 9 No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : STAI Nurul Huda Kapongan Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52491/at.v9i1.88

Abstract

Faktor penyebab perceraian pada pernikahan adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran dikenal dengan sebutan syiqaq yaitu perselisihan dan pertengkaran yang hebat dan berkelanjutan antara suami-istri yang tidak dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya. Penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat dimulai dari pihak suami ataupun istri, apabila perselisihan disebabkan oleh suami yang melakukan kesalahan, tentu istri lebih dominan untuk meredam perselisihan tersebut dengan memaafkan suami dan berjanji bahwa suami tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Demikian pula apabila penyebabnya bermula dari pihak istri suami yang akan menetukan berlanjut tidaknya perselisihan tersebut Faktor penyebab perceraian pada pernikahan adalah pertengkaran dan perselisihan terus menerus dalam kehidupan rumah tangga, perselisihan dan pertengkaran dikenal dengan sebutan syiqaq yaitu perselisihan dan pertengkaran yang hebat dan berkelanjutan antara suami-istri yang tidak dapat diketahui siapa yang salah dan siapa yang benar, sehingga sulit untuk mencari jalan keluarnya. Penyebab perselisihan dan pertengkaran dapat dimulai dari pihak suami ataupun istri, apabila perselisihan disebabkan oleh suami yang melakukan kesalahan, tentu istri lebih dominan untuk meredam perselisihan tersebut dengan memaafkan suami dan berjanji bahwa suami tidak akan mengulangi kesalahan itu lagi. Demikian pula apabila penyebabnya bermula dari pihak istri suami yang akan menetukan berlanjut tidaknya perselisihan tersebut
TINJUAN YURIDIS TERHADAP PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG MEDIASI Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 3, No 2 (2023): September
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i2.7550

Abstract

PERMA Number 1 of 2016 concerning Procedures for Judicial Mediation is one of the factors that influence the effectiveness of mediation in court. The ratification of Regulation of the Supreme Court of the Republic of Indonesia (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Procedures for Mediation in the Courts has brought about fundamental changes in judicial practice in Indonesia. Mediation as an effort to reconcile disputing parties is not only important but must be carried out before a case is examined at trial. Peace efforts are not just a formality, but must be carried out seriously and sincerely to find a win-win solution to a problem for both parties so that they can find common ground. Settlement efforts do not only occur at the beginning of the trial, but throughout the discussion of the case and even at the end of the trial before the panel of judges announces its decision. According to PERMA Number 1 of 2016, mediation must be considered as one of the stages of the litigation process in the General Courts and Religious Courts.
HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN MENURUT KOMPILASI HUKUM ISLAM: ANALISIS YURIDIS DAN KONSEPTUAL Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 4, No 1 (2024): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v4i1.9444

Abstract

Children are the crown of a family. However, the journey of a household sometimes has to end with the divorce of both parents, so that the child's right to get parental affection is neglected. The purpose of this study is to determine the custody rights of children after the divorce of their parents. The method used is normative juridical research method with legislative approach and conceptual approach. The results showed that Article 105 of the Compilation of Islamic Law (KHI) states that the mother has the full right to obtain custody of children after divorce. important conditions must be met to achieve the objectives of Article 105 KHI. Therefore, the mother as the bearer of the mandate must be able to legally prove all her actions, especially those that ensure the survival of the child. In this case, the mother has the legal authority to take care of him. The mother may exercise her rights as a child custodian unless the mother does not have good faith towards her child.
Cultivation of Tawadhu (Humility) and Discipline Among Students at Madin Rahmania, Nurani; Mun'im, Ali; Kh, Humaidi; Mashuri, Imam; Suryantoro, Dwi Dasa
IERA, Islamic Education and Research Academy Vol 5 No 1 (2024): April 2024
Publisher : STAI Miftahul Ula Nganjuk

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59689/iera.v4i1.1537

Abstract

Character building of students can be achieved by habituating good behaviors in daily life. Habituation is a process of forming consistent attitudes and behaviors through repetitive learning, both individually and collectively. In the context of teaching methods in Islamic education, it can be said that "habituation is a method used to accustom students to think, behave, and act according to the teachings of Islam." This study is a qualitative field research. Data collection was conducted through observation, interviews, and documentation. The object of this research is the cultivation of Tawadhu (humility) and discipline among students at Madin Al-Hikmah, Lengkong District. The findings of this study indicate that the process of cultivating Tawadhu and discipline at Madin Al-Hikmah is implemented as long as the students are enrolled at the institution. The cultivation is carried out through habituation and the exemplary conduct of the teachers. Habituation of Tawadhu includes being humble, not arrogant, speaking politely, greeting others and shaking hands while kissing the teacher's hand, as well as respecting and obeying the teachers' instructions. Meanwhile, the habituation of discipline among students includes arriving on time, dressing neatly, participating in congregational prayers, and completing the tasks assigned by the teachers
Tinjuan Hukum Tentang Putusan Verstek Dan Upaya Hukumnya Dalam Perkara Cerai Di Pengadilan Agama Suryantoro, Dwi Dasa; Rofiq, Ainur
Qanuni : Journal of Indonesian Islamic Family Law Vol 1 No 1 (2023)
Publisher : Program Studi Hukum Keluarga Islam UIM Pamekasan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31102/qanuni.2023.1.1.17-33

Abstract

Putusan verstek diputusakan oleh Hakim apabila tergugat setelah dipanggil secara sah tidak hadir sejak hari pertama di persidangan, atau tidak menyuruh hadir diwakili oleh kuasanya dan tidak ada pemberitahuannya kepada pengadilan, bahwa ia tidak dapat menghadiri sidang karena suatu alasan yang dibenarkan oleh undang-undang. Jadi putusan verstek adalah suatu putusan yang diambil diluar hadirnya tergugat Verzet adalah perlawanan terhadap verstek yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan tingkat pertama, yang diajukan oleh Tergugat dengan diputus verstek, dalam waktu tertentu dan diajukan ke Pengadilan tingkat pertama yang memutus putusan verstek tergugat. Perlawanan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan gugatan semula. Oleh karena itu, perlawanan bukan gugatan atau perkara baru, akan tetapi tiada lain merupakan bantahan yang ditujukan kepada ketidakbenaran dalil gugatan, dengan alasan putusan verstek yang dijatuhkan, keliru dan tidak benar. Sehubungan dengan itu, putusan MA No.307K Sip 1975 memperingatkan, bahwa verzet terhadap verstek tidak boleh diperiksa dan diputus sebagai perkara baru.
EFEKTIVITAS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN PEMERKOSAAN DALAM UNDANG-UNDANG TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL (UU TPKS) Suryantoro, Dwi Dasa
USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 5 No. 2 (2024): Oktober
Publisher : LPPM STAI Muhammadiyah Probolinggo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46773/usrah.v5i2.1427

Abstract

With the enactment of the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS) in 2022, the legal framework for addressing rape in Indonesia has undergone significant development. This legislation provides improved protection for rape victims, including victims' rights, legal safeguards, and measures for the prevention of sexual violence. The objective of this study is to evaluate the effectiveness of legal protection for rape victims under the UU TPKS. This research adopts a normative method with a conceptual and legislative approach. Secondary data, obtained indirectly through literature reviews, is used as the primary source for examining how the provisions of the UU TPKS are applied in relation to victims' rights, reporting mechanisms, and the obstacles hindering the implementation of legal protections for victims. The findings indicate that although the UU TPKS provides a robust legal foundation, its implementation faces numerous challenges, including a lack of understanding regarding victims' rights. Keywords: effectiveness, Rape, sexual violence,
EKSISTENSI HAK KEBENDAAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERDATA BW Suryantoro, Dwi Dasa
Legal Studies Journal Vol 3, No 1 (2023): Maret
Publisher : Universitas Nurul Jadid

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33650/lsj.v3i1.5820

Abstract

Substantive rights in terms of civil law, substantive rights are absolute rights over an object, which gives direct control over an object, which can be defended against anyone, and which cannot be protected by the object against other people. For example, property/ownership rights, mortgages, mortgages, trustees, and other collateral rights and titles. In the current civil law system in Indonesia, substantive rights guaranteed by the distinction between property rights are divided into movable and immovable property. What is meant by separation of personal and immovable property is very important in relation to security devices. These differences in objects are used to determine the type of guarantor/loan guarantee that can be assigned to a given loan.Keywords: Property Rights, and Civil Law