Commerce Law
Jurnal Commerce Law merupakan media setiap semester guna penyebarluasan (diseminasi) hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual tentang hukum dan kenotariatan. Jurnal Commerce Law terbit dua nomor dalam setahun (Juni dan Desember) Jurnal Commerce Law memuat hasil penelitian dan pengabdian atau kajian konseptual (hasil pemikiran) tentang hukum, konstitusi, Kenotariatan, serta isu-isu hukum yang belum pernah dipublikasikan di media lain. Jurnal Commerce Law ditujukan untuk kalangan pakar, akademisi, praktisi, penyelenggara negara, LSM, serta pemerhati hukum usaha lainnya.
Articles
30 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law"
:
30 Documents
clear
<![CDATA[Aspek Hukum Pelayanan Usaha Jasa Salon Terhadap Konsumen (Studi Di Diana Spa Mataram) ]]>
<![CDATA[Ni Nyoman Putri Ayudiana]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2789
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum dalam pelayanan usaha jasa salon kecantikan, dan untuk mengetahui serta menganalisis bentuk tanggungjawab salon kecantikan apabila terjadi kerugian terhadap konsumen. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normative emipris. Penelitian ini disimpulkan bahwa bentuk perlindungan hukum bagi konsumen Diana SPA Mataram yaitu perlindungan hukum perventif dan represif.. Sedangkan bentuk tanggung jawab hukum bagi salon kecantikan apabila terjadi kerugian yang dialami konsumen (Diana SPA Mataram) apabila pelaku usaha jasa salon melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.]]>
<![CDATA[Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Konsumen Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 335k/Pdt.Sus/2012) ]]>
<![CDATA[Bakhtiar Syamsi Pratama]]>;
<![CDATA[Moh. Saleh]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2795
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan mengetahui kedudukan putusan dan kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Adapun penyusun merumuskan 2 (dua) rumusan masalah, yaitu: bagaimana kedudukan putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen dan bagaimana kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam menyelesaikan sengketa pembiayaan konsumen berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 335K/Pdt.Sus/2012. Metode yang digunakan adalah metode pendekatan konseptual (Conceptual Approach), pendekatan perundang-undangan (Statue Approach) dan pendekatan kasus (Case Approach). Terakhir, kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian ini adalah putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bersifat final dan mengikat, makna final dan mengikat artinya tidak ada upaya hukum lanjutan dalam lingkup Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen , namun dalam lingkup peradilan dapat diajukan upaya hukum keberatan atas putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen melalui Pengadilan Negeri dan objek sengketa konsumen yang menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen adalah sengketa konsumen yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa.]]>
<![CDATA[Perlindungan Konsumen Atas Kualitas Pelayanan Food And Beverages Berbasis Café Di Kota Mataram: (Studi Kasus Kava Coffee & Eatery) ]]>
<![CDATA[Harum Novadianti Islami]]>;
<![CDATA[Eduardus Bayo Sili]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2796
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas pelayanan kepada konsumen. Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum normative dan empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan sosiologis. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen di dalamnya membahas hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab pelaku usaha atas kualitas pelayananan di café Kava Coffee & Eatery. Sebagaimana pelaku usaha dan konsumen yang saling berkaitan dalam pelayanan food & beverage di Café, maka sudah merupakan kewajiban para pelaku usaha untuk bertanggung jawab memberikan pelayanan terbaik kepada konsumen.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Atas Penjualan Kosmetik Ilegal Berupa Krim Wajah ]]>
<![CDATA[Safira Novayani]]>;
<![CDATA[Diman Ade Mulada]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2797
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum bagi konsumen pemakai kosmetik ilegal yang mengalami kerusakan pada kulit akibat pemakaian, serta untuk mengetahui dan menganalisis tanggung jawab pelaku usaha/pengedar terhadap kerugian yang dialami konsumen. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan kasus. Perlindungan konsumen terhadap peredaran kosmetik ilegal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.03.1.23.12.11.10052 Tentang Pengawasan Produksi Kosmetika serta Peraturan Kepala BPOM Nomor HK.00.05.4.1745 Tentang Kosmetik. Sedangkan terkait dengan pertanggung jawaban pelaku usaha dapat dimintai pertanggung jawaban baik secara perdata maupun secara pidana.]]>
<![CDATA[Perlindungan Terhadap Konsumen Akibat Kehilangan Kendaraan Sepeda Motor Saat Kredit Belum Lunas: (Studi di FIF Group Praya) ]]>
<![CDATA[Deni Indra Jaya]]>;
<![CDATA[Ari Rahmad Hakim Budiawan F]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2798
<![CDATA[Pada masa kredit belum lunas tidak jarang konsumen mengalami kehilangan sepeda motornya. Perlindungan terhadap konsumen-konsumen yang kehilangan kendaraan bermotor saat kredit belum lunas adalah didasarkan pada klausula baku, yang tidak melanggar ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Tanggung jawab Lembaga pembiayaan terhadap kehilangan kendaraan konsumen yang belum lunas adalah perusahaan pembiayaan konsumen bertanggungjawab terhadap Klaim asuransi bila terjadi sesuatu hal yang tidak dikehendaki terhadap barang atau benda jaminan yang ada dibawah penguasan konsumen. Sedangkan, pihak konsumen bertanggungjawab penuh atas kondisi keutuhan barang atau benda jaminan tersebut.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Penimbunan Minyak Goreng Oleh Pelaku Usaha Pada Masa Krisis ]]>
<![CDATA[Lalu Zaki Syuraihul Widadi]]>;
<![CDATA[Kurniawan Kurniawan]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2799
<![CDATA[Tujuan penelitian untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum bagi konsumen terhadap penimbunan minyak goreng di Indonesia dan akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum Normatif, dengan menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, hasil penelitian bahwa konsumen terdampak dari penimbunanan minyak goreng oleh pelaku usaha yang berpengaruh pada melonjaknya harga dikarenkan stok barang yang terbatas, untuk itu pemerintah mengeluarkan kebijakan dengan melakukan pengaturan batas ekspor sawit, mengatur distribusi minyak goreng serta menetapan harga minyak goreng di pasaran. Akibat hukum bagi pelaku usaha penimbun minyak goreng di Indonesia dikenakan sanksi yang diatur dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan.]]>
<![CDATA[Tinjauan Hukum Terhadap Pelanggaran Merek Kilat: (Studi Putusan Nomor: 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN-Niaga.Sby) ]]>
<![CDATA[Ajeng Ayu]]>;
<![CDATA[Abdul Atsar]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2800
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 4/Pdt.Sus-HKI/Merek/2019/PN.Niaga.Sby. Jenis penelitian ini menggunakan hukum Normatif dengan tiga pendekatan yaitu pendekatan UU, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Jenis dan sumber bahan hukum dalam penelitian ini adalah bersumber dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan hukum normatif atau kepustakaan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Berdasarkan hasil penelitian ini penggunaan merek terdaftar yang tidak sesuai dengan yang didaftarkan akan mengakibatkan hak atas merek yang bersangkutan dapat dihapuskan, sesuai dengan penjelasan Pasal 72 ayat 7. Selain itu seharusnya dalam hal ini Majelis Hakim harus mengabulkan semua gugatan dari pihak Penggugat karena sudah secara sah dan meyakinkan pihak Tergugat telah melanggar ketentuan dari Pasal 72 dan Pasal 77 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.]]>
<![CDATA[Aspek Hukum Jual Beli Ternak Melalui Media Elektronik Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia ]]>
<![CDATA[Refi Surya Mahendra]]>;
<![CDATA[Budi Sutrisno]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2802
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peroses pelaksanaan tentang transaksi jual beli ternak melalui media elektronik dalam peresfektif hukum di Indonesia serta mengetahui bentuk penyelsaian sengketa dalam transaksi jual beli ternak melalui media elektronik. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dan konseptual (Conseptual Approach). Dalam jual beli ternak melalui media elektronik memiliki aturan khusus baik dari segi prosedur atupun mekanismenya. Guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum baik dari segi pelaku usaha ataupun konsumen maka dalam hal perjanjian jual beli melalui media elektronik harus memenuhi syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang terdiri dari Adanya kesepakatan, kecakapan Suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Adapun pelaksanaan traknaksi jual beli melalui media elektronik meliputi tahapan pra kontrak, tahapan kontraktual dan post kontraktual. Terkait dengan sebelum pelaksanaan perjanjian dalam hal pengiriman ternak di Nusa Nusa Tenggara Barat yang harus diperhatikan oleh pelaku usaha adalah harus berpedoman pada Peraturan Daerah Nomor 4 tahun 2020 Tentang Tata Niaga Ternak. Adapun penyelseain sengketa meliputi litigasi dan non litigasi.]]>
<![CDATA[Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Kerusakan Benda Gadai Pada Lembaga Gadai Swasta: (Studi Kota Mataram) ]]>
<![CDATA[Yudhi Arisanjaya]]>;
<![CDATA[Muhammad Sood]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2803
<![CDATA[The purpose of this study is to analyze the legal standing of private pawning institutions in the legal system in Indonesia, analyze the legal relationship between the parties and private pawning institutions and consumers, and analyze the legal protection for consumers against pawned objects damaged in private pawn institutions. The research method uses normative-empirical legal research, which uses a statute approach and conceptual approaches. Based on the results of the study, it has been found that private pawnshops, according to OJK Regulation Number 31/POJK.05/2016 concerning pawn business, the company should have legal entities and permission from the OJK. This is for supervision from the OJK to the pawn business. Then for a consumer that damaged their goods during the pledge agreement, the private pawn business will give compensation according to the object's value. If consumers get protection and they feel comfortable, then an equal between the parties is created.]]>
<![CDATA[: (Studi di Kecamatan Jonggat) ]]>
<![CDATA[Muh. Habip Prendi Pratama]]>;
<![CDATA[Khairus Febryan Fitrahady]]>
<![CDATA[ Commerce Law Vol. 3 No. 1 (2023): Commerce Law ]]>
Publisher : <![CDATA[Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.29303/commercelaw.v3i1.2804
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Bagaimana kebijakan perdagangan disektor tekstil dalam tata hukum indonesia Bagaimana peran Pemerintah Daerah Lombok Tengah dalam melindungi produk industri tekstil Tenun Songket di Kecamatan Jonggat Desa Sukarara. Jenis penelitian ini adalah penelitian normatif empiris. Hasil penelitian menunjukan bahwa kebijakan perdagangan tekstil dalam tata hukum indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomer 3 tahun 2014 tentang Perindiutrian, Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2008 tentang Kebijakan Industri Nasional, dan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 23/M-DAG/PER/6/2009, Peran pemerintah daerah lombok tengah ialah peraturan bupati, pemberian alat dan bahan tenun kepada masyrkat sukarara pemberian platihan untuk upgarde skill penenun dan pebuatan pasar seni untik menunjang penjualan dari songket Lombok Tengah.]]>
