Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.355
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Unram Law Review Jurnal Jatiswara GANEC SWARA Dialogia Iuridica Jurnal Kompilasi Hukum Perspektif Hukum Jurnal Hukum dan Peradilan Sosial Sains dan Teknologi Commerce Law
Budi Sutrisno
Dosen Fakultas Hukum Universitas Mataram
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Engineering Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 27 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 27 Documents
Search

 1   2   3 
Legal Protection Concerning Domestic Flights Passengers of Air Transport Services Sudiarto Sudiarto; Budi Sutrisno
Unram Law Review Vol 4 No 1 (2020): Unram Law Review (Ulrev)
Publisher : Faculty of Law, University of Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/ulrev.v4i1.106

Abstract

The aims of this paper is to discuss and analyze the legal protection concerning air transport consumers on domestic flights. The method using normative method with statute approach and conceptual approach. The results of this paper is to discuss the particular regulations on special facilities for disabilities, elderly, children under the age of 12 years and the patient are not found under the domestic flights regulation in Indonesia. The procedure in obtaining compensation to passengers who passed away because of the aircraft accident is extremely complicated. In addition, the compensation to passengers caused by the flight delays have not been optimally implemented.
Tanggung Jawab Yuridis Perusahaan Dalam Perusahaan Kelompok Menurut Sistem Hukum Perusahaan Indonesia Budi Sutrisno
Jatiswara Vol 34 No 3 (2019): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (293.843 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v34i3.213

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan penganalisis terkait tanggungjawab dalam perusahaan kelompok menurut sistem hukum perusahaan indonesia dan hubungan hukum antara perusahaan induk dengan anak perusahaan dalam perusahaan kelompok terhadap utang yang dimiliki anak perusahaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode normatif dengan mengunakan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil kajian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwaSecara yuridis induk perusahaan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dilakukan anak perusahaannya, demikian juga tidak bertanggung jawab atas kerugian masing-masing perusahaan melebihi saham yang dimilikinya, namun jika hutang-hutang anak-anak perusahaan itu disebabkan terpenuhinya keadaan-keadaan yang ditentukan dalam pasal 3 ayat 2 UUPT maka induk perusahaan bisa dimintakan tanggung jawabnya secara pribadi, tidak hanya sebatas nilai nominal saham yang dimilikinya pada anak perusahaan tersebut.
Kajian Yuridis Pembiayaan Ijarah Perbankan Syari’ah Menurut Hukum Positif Muhaimin -; Sumiati Sumiati; Budi Sutrisno
Jatiswara Vol 33 No 1 (2018): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (642.351 KB) | DOI: 10.29303/jatiswara.v33i1.151

Abstract

Pengaturan usaha perbankan syariah di Indonesia mengalami perubahan yang pada awalnya hanya mengatur tentang usaha perbankan konvensional, kemudian berkembang juga untuk perbankan syariah sebagai bagian dari dual insurance system, namun dalam operasional perbankan syariah masih memiliki problematika terkait dengan pengaturan dalam pembiayaan ijarah. Hal ini berimplikasi terhadap legalitas akad pembiayaan ijarah di perbankan syari’ah menurut prespektif hukum positif. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah di perbankan syariah menurut hukum positif. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan bahan hukum primer, sekunder dan tersier tentang perbankan syari'ah yang dikumpulkan melalui studi dokumen dan kepustakaan, untuk kemudian dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan secara deduktif. Hasil Penelitian ini, Pertama, Permasalahan hukum pengaturan akad pembiayaan ijarah pada perbankan syariah menurut hukum positif adalah pengaturan akad pembiayaan ijarah belum diatur secara detail sehingga belum dipahami oleh pengelola dan nasabah perbankan syariah. Kedua, Model akad ijarah di perbankan syariah menurut prespektif hukum positif adalah model akad pembiayaan dan pelayanan jasa diantaranya akad pembiayaan sewa menyewa, sewa beli dengan opsi peralihan kepemilikan (ijarah muntahiyah bittamlik), dan akad pembiayaan multijasa, dan akad pelayanan jasa seperti jasa save deposit box. Rekomendasi penelitian ini; Pemerintah perlu segera menerbitkan peraturan pelaksanaan terhadap Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah khususnya yang berkaitan dengan akad ijarah, dan Majelis Ulama dan para ahli Hukum Islam perlu segera menyusun panduan akad ijarah sebagai pedoman bagi perbankan syari’ah dalam operasionalnya.
Pelaksanaan Pasal 1338 Ayat (1) (3) KUHPdt Tentang Kebebasan Berkontrak Dan Itikad Baik Dalam Pembiayaan Kendaraan Bermotor Yudi Setiawan; Budi Sutrisno; Ari Hakim Budiawan Firdaus
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.5

Abstract

Pembiayaan kendaraan bermotor lahir dari Prinsip Kebebasan berkontrak. Primsip kebebasan berkontrak ini memberikan kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri isi, bentuk dan dengan siapa membuat perjanjian. Asas kebebasan berkontrak dalam pembiayaan kendaraan bermotor merupakan perjanjian baku yang bersifat “Take it or leave it”. Para pihak diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak sama sekali berkenaan dengan perjanjian yang ditawarkan. Sehubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor adalah perjanjian baku yang telah ditentukan isi dan formatnya oleh perusahaan pembiayaan secara sepihak, maka dirasakan terjadinya ketidakseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak. Prinsip keseimbangan merupakan prinsip dalam hukum perjanjian Indonesia yang merupakan prinsip kelanjutan dari prinsip persamaan yang menghendaki keseimbangan hak dan kewajiban antara para pihak dalam perjanjian. Prinsip keseimbangan ini sangat sulit diterapkan dalam lembaga pembiayaan termasuk pembiayaan kendaraan bermotor dengan alasan menjaga eksistensi perusahaan lembaga pembiayaan yang sangat dibutuhkan masyarakat. Dalam rangka menyeimbangakan kedudukan para pihak, maka upaya pelaksanaan prinsip keseimbangan ini memang tidak dapat ditemukan dalam pembiayaan kendaraan bermotor namun dalam peraturan perundang-undangan dan kebiasaan internasional yang berhubungan dengan pembiayaan kendaraan bermotor.
Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Atas Wanprestasinya Debitur Melalui Lembaga Kepailitan: (Studi terhadap putusan Pengadilan Niaga No : 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst) Budi Sutrisno; Lewis Grindulu; Dwi Martini
Journal Kompilasi Hukum Vol. 4 No. 2 (2019): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v4i2.18

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst dan tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit agar masalah utang piutang antar pihak bisa terselesaikan dengan baik. Jenis penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan secara normatif. Berdasar sifat penelitian yang deskriptif, diharapkan dapat memberikan gambaran secara menyeluruh dan memadai dari obyek yang diteliti. Dari hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik simpulan simpulan sebagai berikut : bahwa Pertama, Aspek-aspek hukum yang terkandung dalam Putusan Pengadilan Niaga No. 15/Pdt.Sus.Pailit/2015/ PN. Niaga. Jkt. Pst berisi para pihak, tentang duduk perkara, persidangan, dasar pertimbangan hukum, analisa pertimbangan pertimbangan oleh hakim dari bukti maupun hukumnya sebelum memutus, putusan hakim majelis yang terbuka untuk umum. Sedangkan hasil analisis penulis terhadap putusan hakim yang mengabulkan permohonan pemohon, dengan melakukan silogisme hukum yaitu menarik peristiwa hukum dengan ketentuan hukum yang berlaku sudah tepat kiranya hakim pengadilan niaga menetapkan termohon dalam status pailit dengan segala akibat hukumnya. Kedua, tindakan-tindakan yang dilakukan pasca putusan pailit dapat dibagi menjadi 2 hal yaitu tindakan terhadap diri Debitor Pailit dimana terhadap diri Debitor pailit dapat dilakukan penahanan selama 30 hari dan dapat diperpanjang selama 30 hari dan tindakan yang dilakukan terhadap harta pailit. berupa pengamanan harta debitur pailit yang kemudian pengurusan dan penguasaan harta kepailitan dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan hakim pengawas yang kesemuanya itu akan digunakan untuk menyelesaikan utang piutang antara debitur pailit dengan kreditur-kreduturnya dengan seadil-adilnya.
Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Lombok Barat Budi Sutrisno; Kurniawan Kurniawan; Dwi Martini; Lalu Hayyan Ul Haq
Jurnal Kompilasi Hukum Vol. 5 No. 1 (2020): Jurnal Kompilasi Hukum
Publisher : Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jkh.v5i1.48

Abstract

Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah. Hal ini terutama disebabkan oleh rendahnya pendidikan konsumen. Oleh karena itu, Undangundang Perlindungan Konsumen dimaksudkan menjadi landasan hukum yang kuat bagi pemerintah dan lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat untuk melakukan upaya pemberdayaan konsumen melalui pembinaan dan pendidikan konsumen. Metode kegiatan ini dilakukan dengan cara ceramah dan diskusi oleh narsumber dan peserta. Adapun hasil penyuluhan menunjukkan bahwa secara umum dapat dikatakan bahwa para peserta kegiatan penyuluhan hukum di desa Gelogor baru mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan konsumen termasuk dalam penyelesaian sengketa di BPSK seperti yang di atur dalam UU no 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, materi penyuluhan hukum mengenai perlindungan konsumen diapresiasi sangat positif oleh masyarakat di Desa Gelogor Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat karena dalam keseharian mereka selalu bertindak sebagai konsumen. Kemudian, Kegiatan penyuluhan ini memberikan pengetahuan hukum masyarakat mengenai bagaimana dan kemana menegakkan hak-hak konsumen jika dirugikan oleh pelaku usaha.
Pembaharuan Hukum Kekayaan Intelektual Indonesia dalam Perspektif Pemberdayaan Perempuan Adat (Studi di Pulau Lombok) Budi Sutrisno; Dwi Martini; Ahmad Zuhairi; Yudhi Setiawan
Dialogia Iuridica Vol. 13 No. 2 (2022): Journal Dialogia Iuridica Vol 13, No.2 Year 2022
Publisher : Faculty of Law, Maranatha Christian University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.28932/di.v13i2.4180

Abstract

One of the issues that requires adequate attention in IP law framework is the empowerment of adat communities especially women. As they highly depend on various forms of communal Intellectual Property conceived and nurtured in their communities. This research formulate questions related to the form of Indonesia's IP law reformation and how is the contribution of the reformation to the empowerment adat women of Lombok island. Applied research method is normative-empirical legal research method. It combines primary legal material in the form of literatures with secondari legal materials, in the form of in-field data that collected through observations and interviews with informants. research result indicates that reformation has been conducted in the field of Copyright, Patent and Trademark. The most important part of the reformation is that those laws accomodate the protection and acknowledgement of communal IP. Lombok's adat women empowerment has not maximally conducted due to the lack of coordination among related institutions as well as lack of socialization on the importance of IP protection. An appropriate arrangement of communal IP is the main condition to empower Lombok adat women, considering that it is the closest and most accessible resource for them.   Keywords: Reformation, law, intellectual, property, women
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI NASABAH ASURANSI DI DESA GIRI MADIA KECAMATAN LINGSAR KABUPATEN LOMBOK BARAT I GUSTI AGUNG WISUDAWAN; BUDI SUTRISNO; DIMAN ADE MULADA
SOSIAL SAINS DAN TEKNOLOGI Vol 2, No 2 (2022): November 2022
Publisher : LPPM PSDKU Kampus Mataram UNMAS Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35327/sosintek.v2i2.349

Abstract

Insurance activities in Indonesia have progressed quite well, but there are several problems that arose and solutions were immediately sought, such as defaults, unsatisfactory services, complicated claim procedures and incomplete insured diseases. This research aims to find solutions and increase public awareness in utilizing insurance company services, especially in Giri Madia Village, Lingsar District, West Lombok Regency so that rural communities will avoid losses caused by insurance companies that fail to pay. The result is that the people of Giri Madia Village feel very helpful with the information about legal aspects in the insurance sector, problems and how to solve them.
TINJAUAN YURIDIS PERUSAHAAN PEMBERI PINJAMAN ONLINE MENURUT HUKUM DI INDONESIA Mutahar Moerad; Budi Sutrisno; Diman Ade Mulada
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (391.286 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.314

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan perusahaan pemberi pinjaman online di Indonesia, dan mekanisme pinjaman online serta penyelesaian sengketa jika terjadi masalah diantara para pihak. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan menggunakan metode pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil dari penelitian ini yaitu pinjaman onlien sudah diatur didalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Peraturan Bank Indonesia dan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika. Mekanisme Pinjaman Online hanya menggunakan KTP, Foto, dan Rekening Bank peminjam sudah dapat menerima pinjaman. Penyelesaian sengketa pinjaman online dapat melalui litigasi ataupun non litigasi serta dapat juga diselesaikan dengan somasi dan melaporkan data diri nasabah kredit macet atau gagal bayar kepada OJK untuk dimasukan kedalam daftar hitam (Blacklist).
AKUISISI PERUSAHAAN NASIONAL OLEH PERUSAHAAN ASING DITINJAU DARI HUKUM POSITIF DI INDONESIA: (STUDI AKUISISI PT.BANK PERMATA TBK OLEH BANGKOK BANK PUBLIC COMPANY LIMITED) Nurum Dilia Octri Yanie; Budi Sutrisno; Dwi Martini
Commerce Law Vol. 1 No. 1 (2021): Commerce Law
Publisher : Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.699 KB) | DOI: 10.29303/commercelaw.v1i1.316

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan akuisisi perusahaan nasional oleh perusahaan asing berdasarkan hukum positif di Indonesia dan mengkaji kesesuaian pengaturan dengan praktik akuisisi PT. Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited. Jenis penilitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat ditarik kesimpulan bahwa akuisisi yang melibatkan perusahaan asing tunduk pada hukum yang berlaku pada perusahaan target akuisisi. Ketentuan mengenai akuisisi diatur dalam peraturan perundang-undangan Indonesia diantaranya: Undang-Undang No.25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No.40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi Bank. Akuisisi PT Bank Permata Tbk oleh Bangkok Bank Public Company Limited telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Co-Authors Ahamd Zuhairi Ahmad Zuhairi Ari Hakim Budiawan Firdaus Ari Rahmad Hakim B.F. Ari Rahmad Hakim BF Baiq Ratna Soliha Oktaviana A Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Diman Ade Mulada Dwi Martini Dwi Martini Dwi Martini Dwi Martini Dwi Reza Gunawan Fifi Astuti Fifi Astuti Hayyanul Haq Khairus Febryan Fitrahady Kurniawan Kurniawan L. ACHMAD FATHONI Lewis Grindulu M. Miftah Faras Z. Moh. Saleh Muhaimin - Mutahar Moerad Nizia Kusuma Wardani Nudzransyah Alif Utama Nurum Dilia Octri Yanie Nyimas Azniyati Parihah Pendi Pendi Refi Surya Mahendra Riska Ari Amalia Siti Khidratul Jalilah Sudiarto, Sudiarto Sukamdani Sukamdani Sumiati Sumiati ul-Haq, Hayyan Wisudawan, I Gusti Agung Yudhi Setiawan