cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Musda Asmara
Contact Email
al-istinbath@iaincurup.ac.id
Phone
+6285274234274
Journal Mail Official
al-istinbath@iaincurup.ac.id
Editorial Address
Umea' Jurnal IAIN Curup Jalan Dr. Ak. Gani No. 01 Telp. (0732) 21010 Curup Rejang Lebong Bengkulu 39119
Location
Kab. rejang lebong,
Bengkulu
INDONESIA
Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam
Published by Institut Agama Islam Negeri Curup
ISSN : 25483374     EISSN : 25483382     DOI : http://dx.doi.org/10.29240/jhi
Core Subject : Religion, Social,
Religion Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam, is an academic journal focuses on Islamic Law studies and aimed to accommodate and socialize innovative and creative ideas from researchers, academics, and practitioners who care in the field of Islamic Law. The focus of this journal is an effort to load scientific works related to thoughts or studies in the field of Islamic law and actualize and add to the treasure of a better understanding of Islamic law through the publication of articles and research reports. Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam is published twice in a year, on May and November. This journal is published by the Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup in partnership with Asosiasi Dosen Hukum Keluarga Islam (ADHKI) Indonesia, download MoU here. This journal is projected as a media, sphere, and dessemination of scholars studies on islamic law issues. Indeed, Al-Istinbath invites all of participant—scholars and researchers to submit their best-papers, and publish it in Al-Istinbath : Jurnal Hukum Islam.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 2, No 2 December (2017)" : 5 Documents clear
BPJS Kesehatan Syari’ah (Mengagas Prinsip-Prinsip BPJS Kesehatan Perspektif Saddu Dzarî'ah) Wahyu Abdul Jafar
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (721.645 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.242

Abstract

Abstrak Penelitian ini dilakukan untuk mendeskripsikan kondisi BPJS Kesehatan yang real terjadi di kota bengkulu, kemudian dari temuan data dilapangan akan dilakukan analisis secara mendalam apakah terdapat hal-hal yang melangar konsep syari'ah, sehinga apabila dijumpai bentuk-bentuk pelangaran syari’ah tersebut bisa segera dicarikan solusinya mengunakan pendekatan saddu dzari'ah. Dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti mengunakan Teknik purposif sampling untuk memudahkan mengumpulkan data dari informan. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunkan adalah wawancara dan dokumentasi. Dari penelitian dilapangan peneliti berhasil membuat dua rumusan penting, yaitu pertama, Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu ada yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah dan ada yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah sehinga perlu diadakan penyesuaian-penyesuaian agar bisa sesuai dengan syari’ah secara kaffah. Program BPJS Kesehatan di Kota Bengkulu yang sudah sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah BPJS Kesehatan yang untuk PBI (Peserta Bantuan Iuran) karena ansih akad tabarru’. Sedangkan program BPJS Kesehatn di Kota Bengkulu yang masih belum sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah program BPJS Kesehatan Non PBI dan BPJS Kesehatan Mandiri. Ketidaksesuaian ini disebabkan masih adanya unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Rumusan yang kedua, konsep BPJS Kesehatan agar sesuai dengan syari’ah secara kaffah adalah yang telah terbebas dari unsur gharar (ketidak jelasan), maysir (perjudian), Dholim (aniyaya), Ikroh (pemaksaan), Riba dan intifa’ harom (Riba dan pemanfaatan barang haram). Cara menghilangkan unsur ghoror adalah uang iuran bulanan yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan yang tidak pernah digunakan harus dikembalikan ke peserta BPJS kesehatan atau paling tidak ditawarkan ke orang yang iuran dana tersebut mau di ambil dananya atau mau di hibahkan sehinga dana tersebut bisa dipergunakan berobat oleh orang lain. Untuk mewujudkan hal tersebut perlu adanya pemisahan iuran dari peserta BPJS Kesehatan menjadi uang hibah (tabarru) dan tabungan yang dikelola secara syariah (tijarah) yang besaran presentase keuntungan telah disepakati terlebih dahulu. Unsur maysir (spekulasi/untung-untungan yang tidak pasti) yang ada pada BPJS Kesehatan juga bisa dihilangkan apabila ada refund (pengembalian) dana peserta yang tidak digunakan oleh peserta tersebut. Unsur dholim dapat dihilangkan dengan cara melakukan pengawasan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan kepada peserta BPJS Kesehatan, jangan sampai ada hak yang tidak diperoleh oleh peserta BPJS Kesehatan dan jika ditemukan pelangaran maka perlu ada sanksi tegas sehinga dikemudian hari tidak ada lagi hak peserta BPJS Kesehatan yang dilanggar. Yang tidak kalah penting perlu adanya sosialisasi yang lebih intensif lagi kepada para peserta BPJS Kesehatan agar mereka mengerti hak dan kewajiban sebagai peserta sehinga ketika ada pelangaran mereka segera melaporkan. Selain itu, perlu juga dilakukan kroscek penyebab Peserta BPJS Kesehatan tidak membayar iuran tepat waktu sehinga apabila ada unsur keteledoran maka boleh diberikan sanksi denda akan tetapi jika penyebabnya bukan karena ketelodoran tapi memang karena ketidak mampuan maka tidak boleh diberikan sanksi denda. Unsur ikroh (memaksa) sebenarnya juga bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan yang ada pada akad BPJS Kesehatan yakni aturan harus ikut menjadi peserta BPJS Kesehatan menjadi takhyir (bebas memilih) untuk ikut atau tidak ikut program BPJS Kesehatan serta persoalan dana yang terkumpul dari hasil iuran harus dihibahkan menjadi tidak harus dihibahkan melainkan peserta diberikan kebebasan untuk memilih. Unsur riba intifa’ harom (pemanfaatan barang haram) sebenarnya bisa dihilangkan dengan cara dengan merubah aturan tentang penyimpanan dana hasil iuran dari peserta BPJS yakni dengan menyimpannya di bank-bank yang telah menerapkan nilai-nilai syari’ah atau dana yang berasal dari peserta BPJS Kesehatan diinvestasikan ke sektor riil yang halal dan dibenarkan oleh syari’ah, misalkan diinvestasikan ke sektor perkebunan, peternakan dan lain sebagainya.
Kebolehan Suami Memukul Istri Yang Nusyûz Dalam Al-Qur’an Sri Wihidayati
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (672.351 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.267

Abstract

One of the negative allegations against Islam, especially from the Western (orientalist) is that Islam is a religion that tends to justify violence. The allegations are reasonable. One of them is because in Islam there is a doctrine which, if not studied in fully and deeply, gives the impression of the existence of acts of violence. For example, there is an al-Qur'an letter of al-Nisa '/ 4: 34 that allows husbands to beat wives who do nusyz to them. To verify whether or not the allegations are alleged, Q.S al-Nisa'/4:34 needs to be examined critically, profoundly and comprehen-sively. Having studied with the analytical approach of tahlîlî, it does not or does not mean justification of violence, but rather.
POLA TRANSAKSI PADA COMMODITY EXCHANGE : Perspektif Hukum Islam Efrinaldi Efrinaldi
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (382.356 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.283

Abstract

Transactions on commodity exchange as futures trading are seen from the contract cycles as a pure trade activity, reduce the risk of profit from buying and selling, as a result of price fluctuations on trading commodities. Price fluctuations can be predicted and transactions begin with analysis, while risk can be protected. The type of transaction on physical goods and the spot market, in the perspective of Islamic economic law, can be tolerated. Certain types of trade (al-tijarah) have been arranged in syara ', because indeed the forms of transactions in such trades have been tolerated in the time of the Prophet. Spot markets, such as transactions of agricultural products, livestock, minerals, handicrafts, industry, and so forth. While transactions service that are non-physical, eg rent (al-ujrah) and wage-hire (al-ijarah). The aim of trade is essentially objects of economic value with the availability of goods in aqad assemblies (at the time of the transaction). In the Islamic review, this also applies to items that are not available or without presenting the goods at the time of the transaction, provides the ordered item is concrete of its nature. This is non-existent form of trade (such as al-salam), in Islamic law studies, depends on seller's effective control and ability to deliver. There is a protection against the value of goods transacted from probabilities that are inconsistent with the properties specified in the aqad assemblies, protection against the interests of consumer from loss (cut loss) and no disappointment in the future. In futures trading, it is known as the term of hedging
Ushul Al-Fiqh Dan Kontribusinya (Konsep Ta’wil dan Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam) Syarial Dedi
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (940.862 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.322

Abstract

The ta’wil is a method of istinbath al-ahkam from texts (nash). In principle ushuliyyin agreed to say the use of ta’wil, if it’s meets the existing requirements, this ta’wilis called by the trem ta’wil maqbul, that is ta’wil wich not far from the meaning of zhahir, so that with simpleintructionscan be understood. But if the ta’wil is based only foundation to impulses and unfulfilled conditions,the trasnforming of meaning of lafazh wich away from, can’t be known by a dalil of simple proposition. So this ta’wil like this is rejeced or termed is ta’wil ghair al-maqbul. But in determining of dalil of ta’wil (argumantation support), the are differencesof opinion among ushuliyyin, thus are raising the trem ta’wil baid. overall, method of ta’wil is still considered relevant to the reform of Islamic law.
Golongan Putih (GolputT) Menurut Hukum Islam (analisis terhadap Al-Qur’an dan Hadits) Muhammad Arsad Nasution
AL-ISTINBATH : Jurnal Hukum Islam Vol 2, No 2 December (2017)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri Curup

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (849.57 KB) | DOI: 10.29240/jhi.v2i2.240

Abstract

Islam is very important leadership inexistence. This is evident from the many verses of the Koran and the hadith that explains about leadership. Beside that politically Islamic law can not be applied to the surface of the earth when there is no power to compelen forcement. That power is the master that made Islamic law as the supreme law governing the country. The existence of Islamic law would not be important if he had only beenon the writings of scholars of Islamic law. Islamic law new significanceseen when he practiced and carried out by human beings. Thus Islamic law requires the authorities wh oimplement it. The appointment of rulers who are committed to the enforcement of Islamic law chosen by democratic ballot. Suffrage some one will be very significant in determining the leadership. Therefore abstentions are not justified under Islamic law.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2017 2017


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 1 (2026): In Press Vol 10 No 2 (2025) Vol 10 No 1 (2025) Vol 9 No 2 (2024) Vol 9 No 1 (2024) Vol 8 No 2 November (2023) Vol 8 No 1 May (2023) Vol 7 No 2 November (2022) Vol 7 No 1 May (2022) Vol 6 No 2 November (2021) Vol 6 No 1 May (2021) Vol 5 No 2 November (2020) Vol 5 No 1 May (2020) Vol 4, No 2 November (2019) Vol 4, No 1 May (2019) Vol 3, No 2 December (2018) Vol 3, No 1 June (2018) Vol 2, No 2 December (2017) Vol 2, No 1 June (2017) Vol 1, No 2 December (2016) Vol 1, No 1 June (2016) More Issue