cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
Published by Universitas Islam Bandung
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Humanities Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
 1 
Search results for , issue "1053 - 1060" : 1 Documents clear
Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Melalui Prinsip Negara Demokrasi Muhammad Yasa Shofiyulloh; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1053 - 1060
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23890

Abstract

Abstract. This study is motivated by the fact that the Constitutional Court's authority to adjudicate political party dissolution cases has never been exercised since its establishment, reflecting a gap between legal norms (das sollen) and factual implementation (das sein). This condition is primarily caused by the limitation of applicants' legal standing under Constitutional Court Regulation (PMK) Number 12 of 2008, which grants such authority exclusively to the Government and limits public participation in safeguarding constitutional democracy. This research aims to analyze the Constitutional Court's authority in political party dissolution and examine the urgency of reformulating legal standing from the perspective of participatory democracy. This study employs normative legal research with descriptive-analytical specifications using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exclusive legal standing arrangement makes the implementation of the Court's constitutional authority entirely dependent on the Government's political will, resulting in ineffective constitutional oversight. Therefore, reformulating legal standing is essential to broaden access to constitutional justice for parties with legitimate constitutional interests while ensuring accountability. The study concludes that revising PMK Number 12 of 2008 is necessary to strengthen democratic governance, uphold the rule of law, and balance constitutional democracy with the protection of human rights.   Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembubaran partai politik yang belum pernah digunakan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi faktual (das sein) akibat pembatasan legal standing pemohon. Masalah utama dalam penelitian ini adalah monopoli kedudukan hukum oleh Pemerintah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 yang menumpulkan fungsi pengawasan masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan tersebut serta mengkaji urgensi reformulasinya melalui perspektif demokrasi partisipatif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing secara sempit menyebabkan efektivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung secara mutlak pada kehendak politik pemerintah, sehingga reformulasi hukum acara pembubaran partai politik mendesak dilakukan guna memperluas akses keadilan konstitusional bagi subjek hukum yang memiliki kepentingan konstitusional secara proporsional dan akuntabel. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi legal standing dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 diperlukan untuk mewujudkan mekanisme peradilan yang demokratis dan partisipatif. Saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Konstitusi bersama pembentuk undang-undang segera menyempurnakan hukum acara pembubaran partai politik demi menjaga keseimbangan antara perlindungan demokrasi konstitusional (militant democracy), supremasi hukum, dan hak asasi manusia.

Page 1 of 1 | Total Record : 1

 1 

Filter by Year

0000


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 2 (2025): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 2 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 4 No. 1 (2024): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 2 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 2 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 2 No. 1 (2022): Bandung Conference Series: Law Studies Vol. 1 No. 1 (2021): Bandung Conference Series: Law Studies 1353 - 1360 1345 - 1352 1337 - 1344 1327 - 1336 1319 - 1326 1311 - 1318 1303 - 1310 1293 - 1302 1287 - 1292 1279 1286 1271 - 1278 1265 - 1270 1257 - 1264 1249 - 1256 1241 - 1248 1233 - 1240 1225 - 1232 1219 - 1224 1209 - 1218 1201 - 1208 1193 - 1200 1183 - 1192 1175 - 1182 1167 - 1174 1149 - 1156 1141 - 1148 1135 - 1140 1127 - 1134 1119 - 1126 1111 - 1118 1103 - 1110 1085 - 1094 1077 - 1084 1069 - 1076 1061 - 1068 1053 - 1060 1043 - 1052 1035 - 1042 1027 - 1034 1009 - 1018 1001 - 1008 985 - 992 977 - 984 961 - 968 953 - 960 More Issue