Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.659
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bandung Conference Series: Law Studies Jurnal Dialektika Hukum MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial
Rusli K. Iskandar
Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.
Religion Arts Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
PENGAWASAN PEMDA TERHADAP TENAGA KERJA ASING UNTUK MEWUJUDKAN PERLINDUNGAN KESEMPATAN KERJA BAGI TENAGA KERJA LOKAL Rio Trifo Inggiz; Rusli K. Iskandar; Nurul Chotidjah
Jurnal Dialektika Hukum Vol 7 No 2 (2025): Jurnal Dialektika Hukum
Publisher : Law Department Jenderal Achmad Yani University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36859/jdh.v7i2.5068

Abstract

Di Indonesia warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesejahteraan bagi warganya, terutama dalam hal penyediaan pekerjaan yang layak. Kehadiran tenaga kerja asing tidak boleh merampas hak-hak tenaga kerja lokal dari segi penempatan kerja dan perlindungan kesempatan kerja yang berada di masing-masing daerah, pengawasan oleh pemerintah daerah sangat penting untuk mengatasi permasalahan perlindungan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan Metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu suatu penelitian yang secara deduktif dimulai analisa terhadap produk hukum dan fakta di lapangan yang digunakan sebagai acuan untuk menyelesaikan permasalahan di atas dan menggunakan Metode Analisis Normatif Kualitatif yaitu menguraikan data yang diolah secara rinci ke dalam bentuk kalimat-kalimat (deskriptif). Pemerintah Daerah perlu melakukan pengawasan yang ketat terhadap tenaga kerja asing legal maupun ilegal yang ada di wilayahnya salah satunya dengan mengeluarkan kebijakan dan dukungan untuk perluasan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal, sehingga tidak merugikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja lokal.
Pembatalan Peraturan Bupati/Wali Kota dengan Keputusan Gubernur Ditinjau dari Hierarki Peraturan Perundang-undangan dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum Arif Rahman; Rusli K. Iskandar; Nurul Chotidjah
Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Vol. 4 No. 2 (2026): Jurnal Pustaka Cendekia Hukum dan Ilmu Sosial Volume 4 Nomor 2 June - September
Publisher : PT PUSTAKA CENDEKIA GROUP

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.70292/pchukumsosial.v4i2.533

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur ditinjau dari hierarki peraturan perundang-undangan dan untuk menganalisis implikasi pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur terhadap kepastian hukum. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan perbandingan, dan pendekatan konseptual yang berspesifikasi deskriptif analitis. Sumber datanya berupa data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, bahan hukum tersier dengan teknik pengumpulan datanya melalui studi kepustakaan. Data yang terkumpul tersebut dianalisis secara yuridis kualitatif. Adapun hasil penelitian ini adalah, pertama, pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur ditinjau dari hieraki peraturan perundang-undangan menunjukkan bahwa keputusan gubernur tidak tepat dijadikan instrumen hukum dalam rangka membatalkan peraturan bupati/wali kota karena mengaburkan hierarki peraturan perundang-undangan. Kedua, implikasi pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur terhadap kepastian hukum menimbulkan ketidakpastian hukum baik dari aspek regulasi maupun aspek implementasi. Dari aspek regulasi, ketidakpastian hukum ada karena belum adanya pengaturan secara jelas mengenai kedudukan peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan apabila bupati/wali kota tidak melakukan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan bupati/wali kota tersebut. Sementara itu, dari aspek implementasi, ketidakpastian hukum muncul karena adanya peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan, tapi tidak ditindaklanjuti dengan pencabutan oleh bupati/wali kota. Selain itu, adanya pencabutan peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan, dilaksanakan di luar dari jangka waktu yang telah ditentukan. Penelitian ini merekomendasikan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat mengubah UU No. 23 Tahun 2014 untuk menghapus ketentuan yang mengatur mengenai pembatalan peraturan bupati/wali kota dengan keputusan gubernur. Jika ketentuan tersebut tidak dihapus, seharusnya pemerintah pusat mengatur secara jelas mengenai kedudukan peraturan bupati/wali kota yang telah dibatalkan dengan keputusan gubernur apabila bupati/wali kota tidak melakukan pencabutan atau perubahan terhadap peraturan bupati/wali kota tersebut dalam jangka waktu yang telah ditentukan.
Reformulasi Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Pembubaran Partai Politik Melalui Prinsip Negara Demokrasi Muhammad Yasa Shofiyulloh; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1053 - 1060
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23890

Abstract

Abstract. This study is motivated by the fact that the Constitutional Court's authority to adjudicate political party dissolution cases has never been exercised since its establishment, reflecting a gap between legal norms (das sollen) and factual implementation (das sein). This condition is primarily caused by the limitation of applicants' legal standing under Constitutional Court Regulation (PMK) Number 12 of 2008, which grants such authority exclusively to the Government and limits public participation in safeguarding constitutional democracy. This research aims to analyze the Constitutional Court's authority in political party dissolution and examine the urgency of reformulating legal standing from the perspective of participatory democracy. This study employs normative legal research with descriptive-analytical specifications using statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the exclusive legal standing arrangement makes the implementation of the Court's constitutional authority entirely dependent on the Government's political will, resulting in ineffective constitutional oversight. Therefore, reformulating legal standing is essential to broaden access to constitutional justice for parties with legitimate constitutional interests while ensuring accountability. The study concludes that revising PMK Number 12 of 2008 is necessary to strengthen democratic governance, uphold the rule of law, and balance constitutional democracy with the protection of human rights.   Abstrak. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perkara pembubaran partai politik yang belum pernah digunakan sejak Mahkamah Konstitusi berdiri pada tahun 2003, yang menunjukkan adanya kesenjangan antara norma hukum (das sollen) dan implementasi faktual (das sein) akibat pembatasan legal standing pemohon. Masalah utama dalam penelitian ini adalah monopoli kedudukan hukum oleh Pemerintah dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 12 Tahun 2008 yang menumpulkan fungsi pengawasan masyarakat, dengan tujuan untuk menganalisis pengaturan kewenangan tersebut serta mengkaji urgensi reformulasinya melalui perspektif demokrasi partisipatif. Prosedur penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif (yuridis normatif) yang bersifat deskriptif-analitis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Ringkasan hasil penelitian menunjukkan bahwa pembatasan legal standing secara sempit menyebabkan efektivitas kewenangan Mahkamah Konstitusi bergantung secara mutlak pada kehendak politik pemerintah, sehingga reformulasi hukum acara pembubaran partai politik mendesak dilakukan guna memperluas akses keadilan konstitusional bagi subjek hukum yang memiliki kepentingan konstitusional secara proporsional dan akuntabel. Simpulan dari penelitian ini menegaskan bahwa reformulasi legal standing dalam PMK Nomor 12 Tahun 2008 diperlukan untuk mewujudkan mekanisme peradilan yang demokratis dan partisipatif. Saran yang dapat diberikan adalah agar Mahkamah Konstitusi bersama pembentuk undang-undang segera menyempurnakan hukum acara pembubaran partai politik demi menjaga keseimbangan antara perlindungan demokrasi konstitusional (militant democracy), supremasi hukum, dan hak asasi manusia.
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Penutupan Pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Alia putri adinda; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1103 - 1110
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23995

Abstract

Abstract.  Mass termination of employment due to the closure of a production facility raises legal questions regarding the qualification of grounds for termination, the scope of employees' rights, employer liability, and the legal consequences if those rights are not fulfilled. This study examines the closure of PT Sepatu Bata Tbk's factory in Purwakarta in 2024, which triggered the mass termination of 233 workers. The research aims to analyze the juridical qualification of the grounds for mass termination, the form of employer liability in fulfilling employees' rights, and the legal consequences and remedies if those obligations are not met. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, descriptive-analytical in nature, using secondary data analyzed qualitatively with deductive conclusions. The results show that the closure of the Purwakarta factory cannot be equated with the closure of the entire corporate entity, because what ceased was a specific production facility as part of a restructuring, while PT Sepatu Bata Tbk as a corporate entity continued to operate and remained listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on audited financial statements, the company recorded consecutive net losses in 2021–2023, so the most legally appropriate qualification is efficiency due to losses as regulated under Article 43 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, with a minimum multiplier of 0.5 times the provision of Article 40 paragraph (2). The company’s payment using a formula of 1 times the provision exceeds that minimum, meaning the fulfillment of employees’ rights has surpassed the binding legal standard. Should the obligations not be fulfilled, a rights dispute arises to be resolved through bipartite negotiation, mediation, and the Industrial Relations Court.   Abstrak . Artikel ini membahas pewarisan aset digital melalui perbandingan hukum waris Indonesia dan Amerika Serikat. Urgensi penelitian muncul karena penggunaan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT semakin berkembang serta memiliki nilai ekonomi, tetapi pengalihannya kepada ahli waris masih menghadapi hambatan hukum dan teknis. Objek penelitian ini adalah mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative law. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, lalu diolah dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema aset digital, mekanisme pewarisan, dan perlindungan ahli waris. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud, tetapi belum memiliki aturan khusus mengenai pewarisan aset digital. Ahli waris masih bergantung pada akses teknis seperti private key, password, dan wallet. Amerika Serikat memiliki mekanisme lebih jelas melalui probate dan RUFADAA. Indonesia perlu membentuk aturan khusus mengenai pewarisan aset digital.  
The Urgency of State Administration Attitude for Good Governance Jejen Hendar; Efik Yusdiansyah; Neni Ruhaeni; Rusli K. Iskandar
MIMBAR : Jurnal Sosial dan Pembangunan Volume 39, No. 2, (December 2023) [Accredited Sinta 3, No 79/E/KPT/2023]
Publisher : UPT Publikasi Ilmiah (Universitas Islam Bandung)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/mimbar.v39i2.2963

Abstract

Good Governance is a fundamental concept in public Good Governance is a fundamental concept in public sector management that emphasizes the importance of transparency, integrity, responsibility, fairness, trust, balance, clarity, honesty, consistency, rule of law, vision, and mission in the public sector. In Indonesia, the government administration system is recognized as a crucial element in ensuring national progress and development. Thus, the concept of Good Governance is viewed as an important element in reforming the public sector and transforming it into a system that reflects accountability, responsibility, and transparency in its operations. To achieve the goals of Good Governance, it is essential to establish a strong and effective system of government administration. Such a system must prioritize the application of Good Governance principles in the planning, implementation, and accountability processes. The relationship between the attitudes of state administration and public service delivery is also critical in achieving Good Governance. The attitudes of state administration play a crucial role in shaping the foundation for Good Governance. It is important to note that Good Governance cannot be achieved solely through the implementation of policies and regulations.
Co-Authors Alia putri adinda Arif Rahman Efik Yusdiansyah Jejen Hendar Muhammad Yasa Shofiyulloh Neni Ruhaeni Nurul Chotidjah Rio Trifo Inggiz Tatty Aryani Ramli Yeti Sumiyati