cover
Contact Name
Unang arifin
Contact Email
bcsls@unisba.ac.id
Phone
+6282120524105
Journal Mail Official
bcsls@unisba.ac.id
Editorial Address
UPT Publikasi Ilmiah, Universitas Islam Bandung. Jl. Tamansari No. 20, Bandung 40116, Indonesia, Tlp +62 22 420 3368, +62 22 426 3895 ext. 6891
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Bandung Conference Series: Law Studies
ISSN : -     EISSN : 28282493     DOI : https://doi.org/10.29313/bcsls.v2i2
Core Subject : Humanities, Social,
Bandung Conference Series: Law Studies (BCSLS) menerbitkan artikel penelitian akademik tentang kajian teoritis dan terapan serta berfokus pada Ilmu Hukum dengan ruang lingkup diantaranya: Akibat Hukum, Alih Teknologi, Analisis Yuridis Putusan Hakim, Angkutan Jalan, Aparatur Sipil Negara, Fungsi Lingkungan Hidup, Hak Reproduksi, Hak Servituut, Hoax, Hukum Ketenagakerjaan, Illegal Mining, Intervensi, Jual Beli Dalam Islam, Juvenile Delinquency, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Kerugian, Kewajiban Negara, Makanan Kedaluwarsa, Nafkah Anak, Pangan Asal Hewan, Pekerja Rumah Tangga, Pencucian Uang, Penegakan Hukum pidana, Penegakan Hukum, Pengawasan, Penyelundupan Sediaan, Farmasi, Penyidik KPK, Perlindungan Hukum, Perlindungan Konsumen dan Tenaga Kerja, Pungutan Liar, Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner, Tanda Tera, Tanggung Jawab Hukum, Tenaga Kerja Asing, Tim Saber Pungli, Tanah, Tindak Pidana, Tindak Perdata, Transportasi Online, UU ITE. Prosiding ini diterbitkan oleh UPT Publikasi Ilmiah Unisba. Artikel yang dikirimkan ke prosiding ini akan diproses secara online dan menggunakan double blind review minimal oleh dua orang mitra bebestari yang ahli dalam bidangnya.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
Search results for , issue "1103 - 1110" : 1 Documents clear
Pemenuhan Hak Pesangon Pekerja dalam Pemutusan Hubungan Kerja Massal Akibat Penutupan Pabrik PT Sepatu Bata Tbk di Purwakarta Tahun 2024 Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Jo. UU No. 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja dan PP No. 35 Alia putri adinda; Rusli Kustiaman Iskandar
Bandung Conference Series: Law Studies 1103 - 1110
Publisher : UNISBA Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29313/bcsls.v6i2.23995

Abstract

Abstract.  Mass termination of employment due to the closure of a production facility raises legal questions regarding the qualification of grounds for termination, the scope of employees' rights, employer liability, and the legal consequences if those rights are not fulfilled. This study examines the closure of PT Sepatu Bata Tbk's factory in Purwakarta in 2024, which triggered the mass termination of 233 workers. The research aims to analyze the juridical qualification of the grounds for mass termination, the form of employer liability in fulfilling employees' rights, and the legal consequences and remedies if those obligations are not met. The method used is normative juridical with statutory and conceptual approaches, descriptive-analytical in nature, using secondary data analyzed qualitatively with deductive conclusions. The results show that the closure of the Purwakarta factory cannot be equated with the closure of the entire corporate entity, because what ceased was a specific production facility as part of a restructuring, while PT Sepatu Bata Tbk as a corporate entity continued to operate and remained listed on the Indonesia Stock Exchange. Based on audited financial statements, the company recorded consecutive net losses in 2021–2023, so the most legally appropriate qualification is efficiency due to losses as regulated under Article 43 paragraph (1) of Government Regulation Number 35 of 2021, with a minimum multiplier of 0.5 times the provision of Article 40 paragraph (2). The company’s payment using a formula of 1 times the provision exceeds that minimum, meaning the fulfillment of employees’ rights has surpassed the binding legal standard. Should the obligations not be fulfilled, a rights dispute arises to be resolved through bipartite negotiation, mediation, and the Industrial Relations Court.   Abstrak . Artikel ini membahas pewarisan aset digital melalui perbandingan hukum waris Indonesia dan Amerika Serikat. Urgensi penelitian muncul karena penggunaan aset digital seperti cryptocurrency, e-wallet, dan NFT semakin berkembang serta memiliki nilai ekonomi, tetapi pengalihannya kepada ahli waris masih menghadapi hambatan hukum dan teknis. Objek penelitian ini adalah mekanisme pewarisan aset digital di Indonesia dan Amerika Serikat. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan comparative law. Data yang digunakan berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, lalu diolah dengan mengelompokkan bahan hukum berdasarkan tema aset digital, mekanisme pewarisan, dan perlindungan ahli waris. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui metode deduktif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia telah mengakui aset kripto sebagai benda bergerak tidak berwujud, tetapi belum memiliki aturan khusus mengenai pewarisan aset digital. Ahli waris masih bergantung pada akses teknis seperti private key, password, dan wallet. Amerika Serikat memiliki mekanisme lebih jelas melalui probate dan RUFADAA. Indonesia perlu membentuk aturan khusus mengenai pewarisan aset digital.  

Page 1 of 1 | Total Record : 1