cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Zaenal Abidin
Contact Email
zaabiangsui@gmail.com
Phone
+6282183513907
Journal Mail Official
e.jurnalalmujaddidhumaniora@gmail.com
Editorial Address
Jl. WR. Soepratman – Lingkungan Pendowo- Kel. Talang Babat – Kec. Ma. Sabak Barat - Kab. Tanjung Jabung Timur.
Location
Kab. tanjung jabung timur,
Jambi
INDONESIA
JALHu
Published by STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur
ISSN : 24768855     EISSN : 28082850     DOI : 10.58553
Core Subject : Economy, Humanities, Education, Social,
Humanities Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other
JALHu: Jurnal Al-Mujaddid Humaniora focuses on the publication of articles that transcend disciplines and appeal to a diverse readership, advancing the study of humanities from the perspective of Indonesian or Indonesian-related culture. These are articles discussing norms, values, worldviews, and symbolic meanings that strengthen critical approaches, increase the quality of critique, or innovate methodologies in the investigation of Indonesian humanities. Although submitted articles may originate from a diverse range of fields, such as history, anthropology, archaeology, education, social, economics, law, tourism, or other media studies, they must be presented within the context of Indonesian culture and focus on the development of a critical understanding of Indonesia’s rich and diverse culture. Only original research articles and book reviews are accepted.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 38 Documents
 1   2   3   4 
Pendidikan Karakter Anak dan Dampak Terhadap OrangTua Sisran Sisran
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 6 No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (740.213 KB)

Abstract

Pendidikan karakter anak sangat dibutuhkan supaya kelangsungan kehidupan di negri ini lebih beradap,sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945,pendidikan anak adalah salah satu upaya bangsa ini untuk mencegah terkikisnya etika anak jaman now yang terkesan tanpa beban dalam melakukan kesalahan,anak adalah ujung tombak harapan bangsa yang sedang berkembang ini,karena usia anak yang menginjak remaja atau yang dalam istilah pra pubertas sangatlah rentan akan perbuatan yang menyimpang,sifat rasa ingin tau yang tinggi dan cenderung ingin mencoba inilah sering membuat anak usia pra pubertas terjerumus dalam narkoba dan kejahatan lainya,maka dipandang perlu yang namanya pendidikan karakter ini dimasukkan dalam kurikulum pendidikan Nasional,anak adalah amanat kita sebagai seorang pendidik atau orang tua atau orang yang lebih dewasa daripada mereka,dengan pendidikan karakter insyaAllah paling tidak kita bisa meminimalisir keterjerumusan anak.
Peranan Pegawai Pencatat Nikah (Ppn) Dalam Mengatasi Perkawinan Di Bawah Umur Haeran Haeran
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 6 No 1 (2020): Oktober 2020
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (851.626 KB)

Abstract

Marriage aims to maintain the survival of mankind because marriage means someone has opened a way to preserve their offspring. Before the marriage takes place, it is required to fulfill several conditions including the male has reached the age of 19 years and the woman has reached the age of 16 years. The phenomenon that occurs today is the number of underage marriages. Therefore, one of the serious concerns is the role of the Registrar of Marriage Registration (PPN). This type of research is qualitative research. The approach used is the syar'I juridical approach and the juridical approach. Data collection techniques used were interviews, observation, and documentation. Analysis of the data used is qualitative descriptive analysis. The results of this study were obtained: First, the role of the Registrar of Marriage (PPN) in overcoming underage marriages in Nipah Panjang District, Tanjung Jabung Timur Regency included: (a) As a marriage consultant. It means to resolve conflicts that occur between the parties concerned, including in preventing underage marriages; and (b) the VAT acts as a Marriage Registrar. That is, the PPN supervises the marriage by first checking the requirements and administration of the bride and groom, including age. Second, the obstacles encountered by the Marriage Registrar (PPN) of Nipah Panjang District are: (a) Cultural factors; and (b) the prospective bride has been pregnant first.
Kegagalan Pasar dan Campur Tangan Pemerintah fatma wati
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1097.107 KB)

Abstract

Abstract Along with the times, of course, the economic success of a country is influenced by several factors that support it. One of them is in the field of political economy. However, along with these developments, the economic system encountered several obstacles, such as the failure of the market mechanism. Political economy and its own tools are involved in overcoming this failure. The government's role in the failure of this market mechanism is needed to stabilize a country's economy and provide justice for economic actors. The purpose of this journal is to find out what the relationship between political economy and the public sector is, by discussing in detail the role of government in overcoming the failure of market mechanisms. The source of the data we obtained comes from a collection of various information obtained through the media of literature and readings that refer to the title of the discussion of political economy and the role of the public sector.
Teori Barang Publik Yang Sulit Diimplementasikan Indra Wirawijaya
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (955.642 KB)

Abstract

Barang publik bisa disebut barang kolektif karena dapat dikonsumsi individu secara berkala dan dapat dikonsumsi atau dinikmati oleh siapa saja. Barang publik merupakan barang yang tidak disediakan pasar dengan penjual dan pembeli di dalamnya. Barang publik disediakan oleh pemerintah karena barang publik tidak hanya dinikmati oleh individu tetapi juga oleh banyak masyarakat. Barang publik adalah barang yang dikonsumsi individu tetapi tidak mengurangi jumlah konsumsi oleh individu lainnya. Barang publik tidak dikecualikan siapa saja yang bisa memakai atau mengkonsumsinya dan tidak perlu mengelurkan biaya untuk mengkonsumsinya.
Analisa Keuangan Pemerintah: case study Rudi Septianugraha
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1061.192 KB)

Abstract

Sumber penerimaan atau pendapatan negara berasal dari beberapa sektor yaitu, penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan hibah. Dari ketiga sumber penerimaan negara itu yang terbesar merupakan dari pajak. pajak adalah suatu pungutan atau iuran wajib yang dilakukan oleh individu atau badan kepada suatu daerah tanpa imbalan secara langsung yang seimbang, dapat untuk dipaksakan dengan berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku yang kemudian digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah serta untuk pembangunan daerah. Dasar hukum pemungutan pajak di Indonesia adalah UUD 1945 pasal 23A yang berbunyi “Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang”. Atas dasar undang-undang dimaksudkan bahwa pajak merupakan peralihan kekayaan dari masyarakat ke pemerintah, untuk membiayai pengeluaran negara dengan tidak mendapatkan kontraprestasi yang langsung. Keseluruhan peraturan-peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkan kembali kepada masyarakat melalui kas negara.
Pelaksanaan Penilaian Autentik Pembelajaran IPA Pada Aspek Pengetahuan, Sikap dan Keterampilan Riki Hardiyansyah; Sonya Asokawati; Ekaristy Rebecca Gilian; Siti Aisyah; Hikmatun Nadillah; Risnita Risnita
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 1 (2021): April 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (961.166 KB)

Abstract

Penelitian ini untuk mengetahui pelaksanaan penilaian autentik pembelajaran IPA pada aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan di MTS swasta Nurul Ma’Arif. Penilaian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran, pada dasarnya penilaian merupakan komponen yang harus direncanakan sejak awal oleh pendidik sebelum melaksanakan kegiatan pembelajaran. Penilaian ini juga bersifat komprehensif, yang mana penilaian ini digunakan untuk mendapatkan informasi pada seluruh aspek perkembangan siswa baik itu pada aspek kognitif, afektif dan psikomotorik
Relevansi Hasil Belajar Dan Kemampuan Speaking Siswa SMK Jurusan Akutansi Wanto Wanto
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 1 (2021): April 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.919 KB)

Abstract

Peneliti ingin mengetahui korelasi kemampuan speaking siswa dan hasil belajar siswa SMKN 4 Tanjung Jabung timur jurusan Akutansi. Bermula dari rasa ingin tahu, peneliti merumuskan masalah apakah ada relevansi antara hasil belajar dan kemampuan speaking? Menyelesaikan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kuantitatif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 64 siswa. analisis data yang digunakan peneliti adalah analisis data statistic deskriptif dan korelasi. Hasil penelitian ini menunjukkan tidak ada keterkaitan yang signifikan dari hasil belajar dan kemampuan dalam speaking. Hasil ini menunjukkan bahwa kemampuan speaking tidak cocok untuk di ajarkan secara tradisional.
Penilaian siswa terhadap pembelajaran speaking melalui duolingo pada waktu daring Wanto Wanto
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (1064.161 KB)

Abstract

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pespektif siswa tentang pembelajaran speaking menggunakan duolingo pada waktu daring. Penelitian ini berupaya untuk mengetahui penilaian siswa terhadap pembelajaran speaking. Speaking merupakan topik pokok didalam bahasa Inggris dimana siswa harus mampu melafalkan kata dalam ejaan bahasa inggris. Penelitian ini menggunakan analisis statistic deskriptif berupa analisis rata-rata penilaian siswa dan hasil belajar siswa. Penelitian ini dilakukan pada dua kelas di SMKN 4 Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari dua kelas. hasil menunjukkan siswa memiliki pandangan yang baik terhadap pembelajaran speaking pada waktu daring.
Efficiency of Increasing Working Capital for MSMEs in Tanjung Jabung Timur sarmiati sarmiati; M Nazori Madjid; Sayyid syekh
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 8 No 1 (2022): April 2022
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (988.937 KB) | DOI: 10.58553/jalhu.v8i1.114

Abstract

Working Capital Efficiency is the accuracy of the way (effort and work) in carrying out something that does not waste time, energy, cost and usefulness related to the use of working capital, namely trying to ensure that the available working capital is neither excess nor deficiency. The importance of this working capital efficiency analysis for the growth of superior SMEs in East Tanjung Jabung, the researchers conceptualized research on working capital efficiency in East Tanjung Jabung. This study uses a qualitative approach with a descriptive model. The informants used in this study consisted of 12 business actors in the MSME sector. The analysis used in this research is data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The data findings show the harmony between the supporting theory and the reality in the field that efficient working capital will determine profits. This finding encourages MSME actors and the government to always pay attention to their working capital and financial management. Furthermore, to improve the MSME sector, of course, the entrepreneurial spirit of the community is also needed so that new entrepreneurs can emerge who can create business activities and create jobs.
Penguatan Bawaslu Dalam Penegakan Hukum Pemilu Serentak Tahun 2024 : Antara Tantangan Dan Upaya Penyelesaiannya Kurniawan Kurniawan
Jurnal Al Mujaddid Humaniora Vol 7 No 2 (2021): Oktober 2021
Publisher : STIE Syari'ah Al-Mujaddid Tanjung Jabung Timur

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (970.353 KB)

Abstract

Penyelenggaraan Pemilihan Umum tidak terlepas dari Lembaga ke Pemiluan, salah satunya Badan Pengawas Pemilu, karena dalam hal meningkatkan dan memaksimalkan kualitas dari penyelenggaraan Pemilu yang memberikan kepastian terhadap tegaknya kedaulatan dan hak pilih dari masyarakat tentunya ditentukan oleh profesionalitas, kapabilitas dan kredibilitas dari lembaga tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode pendekatan yuridis normatif dan didukung oleh yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan. Data tersebut kemudian dianalisis secara kualitatif dan diuraikan dalam bentuk deskriptif analisis. Dari hasil penelitian diperoleh beberapa kesimpulan : Pertama, Bawaslu mempunyai kedudukan dominan dalam penanganan penindakan pelanggaran Pemilu. Bawaslu berwenang menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu, memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu, memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang. Kedua, Berbagai Permasalahan dalam pelaksanaan pemilu sebelumnya, memerlukan tindakan penyelesaian yang dapat dilakukan oleh otoritas pembentuk Undang-undang melalui revisi perundang-undangan, atau melalui tindakan yang dilakukan oleh penyelenggara Pemilu Bawaslu atau KPU) melalui pembentukan peraturan tekhnis Penyelenggara Pemilu. Tindakan dalam bentuk pembentukan peraturan tekhnis penyelenggaraan pemilu oleh KPU atau Bawaslu lebih mudah dilakukan, meskipun sangat beresiko tertentu.

Page 2 of 4 | Total Record : 38

 1   2   3   4 

Filter by Year

2020 2022


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 8 No 2 (2022): Oktober 2022 Vol 8 No 1 (2022): April 2022 Vol 7 No 2 (2021): Oktober 2021 Vol 7 No 1 (2021): April 2021 Vol 6 No 1 (2020): Oktober 2020