Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] adalah jurnal ilmiah yang dikelola oleh Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) dengan melibatkan seluruh komponen akademisi yang ada di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. JIMSIPOL adalah jurnal ilmiah yang menerbitkan dan menyebarluaskan hasil penelitian, studi mendalam, pemikiran kreatif, inovatif atau karya-karya terkait Ilmu Komunikasi dan Politik. Jurnal ini akan terbit setiap 2 kali dalam sebulan, dimulai dari bulan Januari tahun 2023. JIMSIPOL telah memiliki ISSN Online (2808-6503) dan diterbitkan 6 kali dalam setahun pada bulan Januari, Maret, Mei, Juli, September, November.
Articles
10 Documents
Search results for
, issue
"Vol 2, No 1 (2022)"
:
10 Documents
clear
<![CDATA[Strategi Program Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Skck) Online Dalam Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Publik Masa Pandemi Covid 19 Di Polrestabes Medan ]]>
<![CDATA[Mutiara, Dinda]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (765.401 KB)
<![CDATA[SKCK online atau surat keterangan catatan kepolisian merupakan sebuah program pelayanan administrasi berbasis teknologi informasi yang dapat di akses melalui aplikasi polisi kita yang bertujuan untuk mempercepat dan memudahkan pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan administrasi yang lambat sehingga hal ini dapat meningkatkan kualiatas pelayanan publik. Oleh sebab itu, pihak Polrestabes membuat suatu pelayanan yang modern berbasis aplikasi dalam meningkatkan pelayanan publik. Adapun yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana strategi program surat keterangan catatan kepolisian (skck) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masa pandemi covid-19 di polrestabes Medan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui strategi program surat keterangan catatan kepolsian (skck) dalam memenuhi kebutuhan masyarakat masa pandemi covid-19 di polrestabes Medan. Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif, dan pengumpulan data melalui wawanacara terbuka. Berdasarkan dari hasil penelitian yang dilakukan penelulis menunjukkan bahwa program SKCK belum berjalan dengan efektif, karena ditemukan kendala-kendala yang terjadi terkait pelayanan Program SKCK online tersebut. Banyak masyarakat yang tidak memahami dalam proses pelayanan dengan menggunakan sistem pelayanan berbasis aplikasi dan kendala dijaringan server aplikasi polisi kita yang sering mengalami gangguan hal ini menyebabkan proses pelayanan online tersebut menjadi tidak efektif dan efeisen.Kata kunci : Strategi, Program ,SKCK online]]>
<![CDATA[Pengaruh Pembinaan Pegawai Terhadap Etika Pelayanan Di Kantor Kecamatan Medan Barat ]]>
<![CDATA[Purba, Fahrunnisa Nurrizky]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (746.728 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Barat. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif dengan analisis pendekatan kuantitatif. Berdasarkan hasil penelitian, terbukti bahwa adanya pengaruh pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil r hitung 0.50, maka bila dihubungkan r dengan r tabel lebih dahulu dicari r tabel, dimana r tabel taraf kepercayaan 95% dengan n=30 adalah 0.361 pada taraf signifikan 5% dengan demikkian nilai rxy hitung lebih besar dari r tabel product moment yaitu 0.500 0.361. Berdasarkan hasil tersebut menunjukkan bahwa terdapat pengaruh pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Barat. Diketahui t hitung lebih besar dari t tabel 2.6641 2.0452 dari data diatas diperoleh data yang signifikan antara kedua variable. Dari hasil pengujian dengan menggunakan uji t maka dapat dilihat terdapat pengaruh positif pembinaan pegawai terhadap etika pelayanan di Kantor Kecamatan Medan Barat. Diketahui nilai uji determinasi adalah 25.01% sehingga besarnya pembinaan pegawai dalam meningkatkan etika pelayanan adalah 25.01% sedangkan sisanya 74.99% disebabkan oleh faktor-faktor lain di luar dari penelitian ini. Dalam memberikan pembinaan terhadap pegawai hendaknya dilakukan sosialisasi atau pelatihan, sehingga melahirkan etika pelayanan yang baik dan semangat pengabdian yang tinggi. Kantor Kecamatan Medan Barat dalam memberikan pembinaan terhadap pegawainya, agar lebih efektif lagi sehingga pegawai dalam etika pelayanan dapat diorientasikan berdasarkan kualitas pegawai tersebut. Untuk dapat meningkatkan pembinaan pegawai di kantor Kecamatan Medan Barat hendaknya mempertahankan kinerja yang telah dicapai dengan sangat baik meskipun terdapat kendala di dalam bekerja agar tetap maksimal dalam etika pelayanan yang diberikan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 98 Tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana Dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khusus Di Kota Medan ]]>
<![CDATA[Nasution, Cahyatri]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (559.493 KB)
<![CDATA[Penyandang disabilitas mempunyai hak kesempatan yang sama dengan masyarakat lainnya dalam hal aksesibilitas ketersediaan sarana dan prasarana ramah difabel saat ini masih sangat terbatas Kota Medan khususnya. Penyandang disabilitas mempunyai hak pelayanan public meliputi hak memperoleh akomodasi yang layak selama pelayanan public secara optimal, wajar, bermatabat tanpa diskriminasi, pendampingan, penerjemahan, dan penyediaan fasilitas yang dapat diakses ditempat layanan public tanpa biaya tambahan. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui Implementasi Peraturan Mentri Perhubungan Nomor 98 tahun 2017 Dalam Rangka Penyediaan Sarana dan Prasarana Transportasi Bagi Pengguna Berkebutuhan Khususdi Kota Medan. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini mengambil narasumber sebanya ktiga orang. Sedangkan Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah purposive sampling. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi pengguna berkebutuhan khusus di Kota Medan dapat dikatakan sudah terimplementasi dari segi tujuan, dimana pelaksanaan penyediaan sarana dan prasarana sudah tersedia di beberapa tempat lokasi transportasi seperti terminal, stasiun kereta api dan tempat pejalan kaki. Kemudian tindakan yang dilakukan dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas dengan memperbaiki fasilitas di beberapa halte, trotoar, dan revitalisasi terminal amplas dan rehabilitasi terminal pinang baris. Sehingga memudahkan pengguna transportasi. Selanjutnya Kerjasama dalam penyediaan sarana dan prasarana transportasi bagi kelompok disabilitas di kota Medan sudah sepenuhnya berjalan dengan baik dan sebagaimana mestinya. Hanya saja perlu adanya penambahan di sarana dan prasana agar lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengurusan Izin Angkutan Kota Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi ]]>
<![CDATA[Br Lubis, Eka Pratiwi Hardini]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (645.907 KB)
<![CDATA[Penelitian ini dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi, penelitia ini bertujuan untuk mengetahui Efektivitas Pengurusan Izin Angkutan Kota Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pengolahan data kualitatif, yaitu metode yang digunakan untuk membedah suatu fenomenal dilapangan dan menjabarkan temuan dilapangan. Berdasarkan hasil penelitian dari lima key informan diketahui bahwa Efektivitas Pengurusan Izin Angkutan Kota Dalam Trayek Di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi sudah efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya transparansi dalam Pengurusan Izin Angkutan Kota dalam Trayek yang dilakukan di Dinas Perhubungan Kota Tebing Tinggi sudah tercapai dan terlaksana dengan baik, dalam artian semua prosedur dan persyaratan mudah dipahami oleh masyarakat dan semua biaya dijelaskan secara detail. Partisipasi dalam pengurusan izin angkutan kota dalam trayek sudah terlaksana dengan baik. Hal ini terlihat dari masyarakat yang menerima sosialisasi pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan. Kemudian empati pegawai dalam pengurusan izin sudah berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kemampuan pengarahan mulai dari memberi pelayanan yang ramah, tepat, dan memberikan informasi tanpa ada perbedaan. Selanjutnya responsiveness pegawai dalam melakukan pengurusan izin angkutan kota dalam trayek sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari keramahan dan keikhlasan pegawai dalam siap menanggapi keluhan masyarakat. Jadi pengurusan izin angkutan kota dalam trayek di dinas perhubungan kota tebing tinggi terbilang sudah dijalankan dengan efektif. Namun meski demikian masih terdapat hambatan seperti dalam pengurusan izin angkutan kota dalam trayek ini masih dilakukan secara manual, banyak berkas yag harus dilengkapi dan melibatkan dua dinas terkait sehingga berdampak pada waktu pengurusan yang cukup lama.]]>
<![CDATA[Implementasi Kebijakan Pelayanan Izin Usaha Pembudidayaan Ikan Di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal ]]>
<![CDATA[C, Chintiya]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (600.731 KB)
<![CDATA[Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mandailing Natal melaksanakan kewenangan yang dijalankan sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Usaha Pembudidayaan Ikan. Dinas Kelautan dan Perikanan merupakan lembaga yang bertugas menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah dalam bidang perikanan dan kelautan dengan segala potensi yang dimilikinya serta menyelenggarakan tugas-tugas yang diberikan Kepala Daerah melalui perizinan dapat mengendalikan, mengatur dan mengawasi, sejauh mana kegiatan perusahaan perikanan memanfaatkan sumber daya ikan dan bagaimana tanggung jawab yang harus dilakukannya dalam menjaga keseimbangan lingkungan dengan daya dukung lingkungan. Budidaya perikanan yang terdapat di Kabupaten Mandailing Natal masih banyak yang tidak dilengkapi dengan Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), sehingga tidak sesuai dengan Peraturan Menteri yang berlaku. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan yang sudah dijelaskan mengenai pelayanan Izin Usaha Perikanan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan/implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014, dengan rumusan kategori dalam penelitian ini adalah; adanya tujuan dan sasaran Kebijakan pelayanan usaha pembudidayaan ikan, adanya struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan., adanya penerapan prinsip-prinsip pelayanan, adanya penyampaian informasi dalaminteraksi antara aparat pemerinntah daerah dengan Stakeholder.Hasil penelitian yang terkait dengan implementasi Peraturan Menteri Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Usaha Pembudidayaan Ikan tidak terimplementasi dikarenakanbahwa proses dan prosedur pelaksanaan pelayanan izin usaha pembudidadayaan ikan, terutama dalam memberikan pelayanan publik sangat ditentukan oleh tujuan dari implementasi kebijakan yang walaupun dalam pelaksanaanya masih ada beberapa faktor yang mempengaruhi yaitu antara lain komunikasi dan interaksi antara aparat dinas dengan pemerintah desa dan masyarakat (stakeholder). Sehingga dalam proses pendaftaran izin usaha pembudidayaan ikan dilayani oleh Kantor Dinas Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Mandailing Natal.]]>
<![CDATA[Implementasi Penilaian Kinerja Pppk Guru Di Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Halongonan Kabupaten Paluta ]]>
<![CDATA[E, Eli]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (635.947 KB)
<![CDATA[PPPK Guru (Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja) guru merupakan program pemerintahan yang berarti pegawai ASN yang diangkat dan diperkerjakan dengan perjanjian kontrak sesuai jangka waktu yang ditetapkan yang apabila waktu kontrak yang ditetapkan telah selesai maka masa kerja PPPK Guru bisa berakhir atau diperpanjang sesuai kebutuhan.Maka dari itu Penelitian ini Bertujuan untuk mengetahui Implementasi Peraturan Pemerinta Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilaian Kinerja PPPK Guru SMA N1 Halongonan Kabupaten Paluta. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan analisis data kualitatif diperoleh dari wawancara dengan cara Tanya jawab dan berhadapan langsung dengan narasumber. Berdasarkan Hasil Penelitian ini, diketahui Bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Penilain Kinerja PPPK Guru Di SMA N 1 Halongonan Kabupaten Paluta masih belum optimal dikarenakan pengimplementasian penyelenggaraan penilaian kinerja PPPK Guru tersebut masih terdapat kendala,pelaksanakan penilaian kinerja PPPK Guru SMA N1 Halongonan Kabupaten Paluta belumbertanggung jawab penuh dalam penilaian kinerja PPPK Guru,dan program proses belajar mengajar cenderung tidak menggunakan desain media pembelajaran karena kurangnya pemahaman menggunakan internet dan fasilitas pendukung disekolah dan penilaian kinerja PPPK Guru sudah diimplemntasi tetapi dampaknya masih kurang dirasakan bagi aspek kehidupan PPPK Guru yang sejahtera dan berkeadilan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja Khusus Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan ]]>
<![CDATA[Siwi, Devi Arifka Inggita]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (634.754 KB)
<![CDATA[Bursa kerja khusus adalah suatu pelayanan pada satuan pendidikan menengah, satuan pendidikan tinggi, dan lembaga pelatihan kerja yang memberikan fasilitas penempatan tenaga kerja bagi para alumninya. Bursa Kerja Khusus merupakan sebuah kegiatan yang bertujuan untuk mempertemukan pencari kerja dengan para pencari tenaga kerja dalam rangka memberikan informasi mengenai ketersediaan posisi dan gambaran mengenai perusahaan secara umum.Untuk melaksanakannya dibutuhkan persetujuan dari instansi yang membidangi ketenagakerjaan kecuali yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Bursa kerja khusus juga memiliki tugas dan fungsi seperti memberikan informasi pasar kerja, pendaftaran pencari kerja, memberikan penyuluhan dan serta penyaluran dan penempatan tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja Khusus Di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu pemecahan masalah yang diselidiki dengan pengamatan, wawancara, menggambarkan keadaan penelitian pada saat sekarang, berdasarkan fakta fakta yang sebagaimana adanya. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 3 Tahun 2019 Dalam Rangka Pelaksanaan Pameran Bursa Kerja Khusus di Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan belum terimplementasi dengan baik. Ini terjadi karena kerjasama, dan juga tindakan tindakan untuk mencapai tujuan belum dilaksanakan, tahapan tahapan dalam kebijakan belum terlaksanakan dengan baik dikarnakan sulitnya menyampaikan informasi serta kurangnya media penyampaiannya. Hasil dari bursa kerja khusus ini tidak ada disebabkan oleh karna beberapa faktor yang mendukung keberhasilan suatu implementasi seperti; komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi belum terlaksanakan.]]>
<![CDATA[Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Badan Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan ]]>
<![CDATA[Nursafitri, Emil]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (449.058 KB)
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Medan. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui implementasi kebijakan peraturan daerah kota medan nomor 5 tahun 2011 tentang pemungutan pajak Restoran. Manfaat penelitian ini adalah sebagai sarana untuk melatih dan mgemebangkan kemampuan berfikir ilmiah,sistematis dan kemampuan untuk menuliskannya dalam bentuk karya ilmiah berdasarkan kajian-kajian teori dan aplikasi yang diperoleh dari ilmu administrasi publik. Dengan penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dengan analisis kualitatif yaitu suatu metode yang mengamati masalah yang sedang diteliti,dengan menggambarkan keadaan yang sebenar-benarnya dalam berusaha serta memperoleh informasi sebanyak-banyaknya dengan memanfaatkan wawancara. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Dalam Rangka Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Pada Kantor Pengelolaan Pajak Dan Retribusi Daerah Kota Medan, Hal ini dapat dilihat dari kategorisasi : Program yang ada sudah terlaksana ,target sudah tercapai,pengawasan terhadap kebijakan yang diterbitkan sudah berjalan,kebijakan sudah terimplementasi.]]>
<![CDATA[Pengaruh Pengawasan Melekat Terhadap Kinerja Aparatur Dalam Pelayanan Administrasi Di Dinas Koperasi UMKM Kota Medan ]]>
<![CDATA[Rianti, Dhea Gusmithha]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (542.355 KB)
<![CDATA[Kinerja aparatur, dalamhalinikinerjaPegawai NegeriSipil (PNS) dalam pelayanan administrasi merupakan prestasi kerja, pelaksanaan kerja, pencapaian kerja atau hasil kerja dalam bentuk pelayanan yang diberikan oleh para Aparatur pemerintah pusat/daerah, dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat.Untuk mencapai kinerja pegawai yang efektif dan efisien maka diperlukan unsur pengawasan didalam pelaksanaan kinerjanya. Sangat diperlukan usaha untuk meningkatkan kualitas kinerja PNS dalam pelayanan administrasi dengan peningkatan fungsi pengawasan yang dilakukan oleh pimpinan. Hasil yang dicapai oleh seorangPNS menurut ukuran profesionalisme dalam pekerjaanya diaplikasikan dalam kecerdasan, kemampuan, disiplin dan akuntabilitas sesuai dengan peranan, kegiatan dan tugas yang telah ditentukan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengawasan melekat pada Dinas Koperasi UMKM Kota Medan untuk mengetahui bagaimana tingkat kinerja pegawai pada Dinas Kopearsi UMKM Kota Medan dan untuk mengetahui bagaimana pengaruh pengawasan melekat di Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Jenis penelitian yaitu jenis penelitian kuantitatif dengan pendekatan korelasional, yaitu mencari hubungan antara variabel. Untuk keberhasilan suatu peneliti yang baik dalam memberikan gambaran dan jawaban terhadap permasalahan yang diangkat. Tujuan dan manfaat penelitian sangat ditentukan oleh metode yang diperguanakan dalam penelitian. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka, hipotesis diterima ini terbukti yaitu: ada pengaruh pengawasan melekat terhadap kinerja pegawai di Dinas Koperasi UMKM Kota Medan. Hal ini dapat dibuktikan dari nilai r hitungan Hal ini berarti nilai r temuan (rxy) yang nilainya 0.583 lebih besar dari pada r nilai tabel (patokan) yakni 0.288 atau 0.5830.288, maka dari itu hipotesis alternatif diterima, yakkni ada pengaruh pengawasan melekat terhadap kinerja pegawai d Dinas Koperasi UMKM Kota Medan.]]>
<![CDATA[Efektivitas Pengelolaan Jasa Pelayanan Terminal Dalam Mewujudkan Pelayanan Prima Dan Tertib Di Terminal Pinang Baris ]]>
<![CDATA[Saiful, Fahrul]]>
<![CDATA[ Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ilmu Sosial dan Politik [JIMSIPOL] Vol 2, No 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (642.281 KB)
<![CDATA[Terminal merupakan suatu sarana fasilitas yang sangat dibutuhkan masyarakat berkaitan dengan transportasi darat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan, terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan atau barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi. Namun terminal mememiliki jenis kualitas pelayanan, yang menjadi salah satu faktor yang menentukan kepuasan pelanggan. Dikarenakan baiknya kualitas pelayanan dan efektifnya dalam melakukan bauran promosi akan memberikan respon positif terhadap kepuasan konsumen untuk tetap loyal menggunakan jasanya. Kualitas pelayanan tidak hanya diadopsi oleh lembaga penyelenggara jasa jasa komersial, tetapi juga telah digunakan oleh lembaga lembaga pemerintahan, yang selama ini resisten terhadap tuntutan kualitas pelayanan publik yang bersifat prima. Dengan demikian, kunci agar perusahan tetap eksis adalah kemampuan perusahaan untuk mempertahankan. Terminal Pinang Baris merupakan pintu masuk Kota Medan, lalu terminal ini memang menjadi pusat transportasi terbesar di Kota Medan. Hasil penelitian yang berdasarkan dari beberapa tolak ukur bisa dikatakan bahwa jasa pelayanan terminal pinang baris hampir sudah cukup baik, meskipun saat ini masih melaksanakan definisi dari sarana dan prasarana yang memadai, yang diupayakan untuk dibuat sebagaimana mestinya. Adapun kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah bahwa pengelola terminal berusaha untuk melaksanakan definisi dari sarana dan prasarana yang sudah dibuat, di dalam penyediaan sarana dan prasarana pengelola terminal terus menata sebaik mungkin agar setiap penumpang yang singgah khususnya di terminal daya merasa nyaman, baik dari segi bangunan fasilitas.]]>
