cover
Contact Name
Lutfan Lazuardi
Contact Email
lutfan.lazuardi@ugm.ac.id
Phone
+62274547490
Journal Mail Official
jmpkfk@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Farmako Sekip Utara, Yogyakarta, Indonesia 55281 Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Jurnal Manajemen Pelayanan Kesehatan (The Indonesian Journal of Health Service Management)
ISSN : 14106515     EISSN : 28286774     DOI : https://doi.org/10.22146/jmpk.v25i03.5186
Core Subject : Health,
Misi JMPK adalah menerbitkan, menyebarluaskan dan mendiskusikan berbagai tulisan ilmiah mengenai manajemen pelayanan kesehatan yang membantu manajer pelayanan kesehatan, peneliti, dan praktisi agar lebih efektif. Jurnal ini ditujukan sebagai media komunikasi bagi kalangan yang mempunyai perhatian terhadap ilmu manajemen pelayanan kesehatan antara lain para manajer, pengambil kebijakan manajerial di organisasi-organisasi pelayanan kesehatan seperti rumah sakit, dinas kesehatan, Kementerian Kesehatan, pusat-pusat pelayanan kesehatan masyarakat, BKKBN, pengelola industri obat, dan asuransi kesehatan, serta institusi pendidikan penelitian.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol 25 No 03 (2022)" : 5 Documents clear
Implementasi Kebijakan Tatalaksana HIV di Puskesmas Kabupaten Sleman Seruni Angreni Susila; Yanri Wijayanti Subronto; Tiara Marthias
Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (361.665 KB) | DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5121

Abstract

Background: HIV AIDS is still a global and national challenge. The government is trying to control it by expanding access to HIV treatment at the Puskesmas, including 4 Puskesmas in Sleman Regency. However, efforts to expand access to treatment have not yet reached the target of 95% of people living with HIV who are receiving ART and 95% of people living with HIV who are viral loadsuppressed. WHO in 2017 recommended the immediate initiation of diagnosed HIV-positive people regardless of CD4 cell count and followed by changes in the national HIV management policy through a fast-track strategy in 2018 to provideimmediate initiation of ARVs, provision of Tuberculosis Preventive Therapy, and viral load monitoring. The rapid change in HIV management strategies raises the question of whether the Puskesmas in Sleman Regency can carry out HIVmanagement according to the latest policy recommendations in achieving the target of 90% of people living with HIV who are suppressed by viral load. Objectives: Measuring the suitability of the implementation of HIV management at the Puskesmas based on regulations and finding the supporting factors and obstacles in the implementation of HIV management at the Puskesmas.Methods: This is mixed-method research with a sequential explanatory approach. The location of research was carried out in four health centres in Sleman Regency, which had organized the HIV Treatment Support Care Service Program. Data was collected in May-June 2022. Quantitative data was secondary data on cases of people with HIV who accessed PDP services registered at the Puskesmas from 2019 until July 2021. Qualitative data were taken from 9 informants, selected by the purposive sampling method, through in-depth interviews. The quantitative sampling method uses a non-probability sampling method. Results: There is a discrepancy in the suitability of treatment at the Puskesmas with management standards according to regulations, as well as the low number of people living with HIV who are monitored for viral load suppression. The inhibiting factor for implementing HIV management in Puskesmas is the attitude of health workers to delay treatment related to perceptions of HIV prevention policies that have not been well socialized. Not all service providers are trained,lack of viral load testing facilities in hospitals, inefficient HIV management records systems, and stigma are obstacles to implementing HIV management. The supporting factors for the implementation of PDP HIV are the attitude of the willingness of health workers to provide treatment related to the perception of peer support and the presence of trained officers in counseling and logisticalsupport for adequate drugs. Conclusion: Not all people living with HIV treated at the Puskesmas have received treatment according to regulations until viral load suppression is monitored. For this reason, it is necessary to increase the capacity of HIV counselingand management for all health workers involved in providing PDP services, adding viral load testing facilities at regional hospitals, and providing HIV stigma prevention programs for people living with HIV, families, communities and health services.
HAMBATAN PEMANFAATAN DASHBOARD JKN SEBAGAI SUMBER INFORMASI DALAM PENGAMBILAN KEBIJAKAN OLEH DINAS KESEHATAN (Studi di Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Kota Bandar Lampung) Nanda Fitri Wardani; Lutfan Lazuardi; M. Faozi Kurniawan
Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (428.449 KB) | DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5124

Abstract

Latar Belakang: Dashboard JKN merupakan sebuah aplikasi yang dikeluarkan oleh BPJS Kesehatan berupa visualisasi data yang berasal dari data klaim BPJS Kesehatan. Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi implementasi pemanfaatan Dashboard JKN sebagai sumber informasi dalam penentuan kebijakan kesehatan. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode pengambilan sampel purposive sampling. Pengambilan data dilakukan dengan cara wawancara mendalam semi terstruktur dan observasi di Dinkes Provinsi Lampung dan Dinkes Kota Bandar Lampung. Hasil: Wawancara dilakukan kepada 21 informan yang merupakan kepala bidang, kepala seksi, dan pengguna Dashboard JKN. Dinkes Provinsi Lampung sudah memanfaatkan Dashboard JKN, sedangkan Dinkes Kota Bandar Lampung belum memanfaatkannya. Dashboard JKN dimanfaatkan sebagai data dukung Monev dan monitoring klaim Covid-19. PIC Dashboard JKN belum mendapatkan pelatihan mengenai penggunaan Dashboard JKN. Informan lain nya belum mendapatkan sosialisasi terkait Dashboard JKN. Kesimpulan: Pemanfaatan Dashboard JKN oleh Dinkes belum berjalan optimal. Faktor yang menyebabkannya adalah tidak adanya pelatihan penggunaan Dashboard JKN, tidak adanya sosialisasi di internal Dinkes kepada bidang dan seksi lain, serta fitur Dashboard JKN belum sesuai dengan kebutuhan Dinkes dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Pelayanan Kesehatan Ibu: Perspektif Ibu Hamil Yang Terkonfirmasi COVID-19 Di Kabupaten Sleman Iztihadun Nisa; Ifta Choiriyyah; Tiara Marthias; Retna Siwi Padmawati
Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (307.109 KB) | DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5186

Abstract

Latar Belakang: Pandemi COVID-19 dapat berdampak pada status kesehatan wanita hamil serta pada pelayanan kesehatan. Selama pandemi COVID-19, terjadi penurunan kualitas pelayanan kesehatan ibu. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dapat dilakukan dengan mempertimbangkan perspektif pengguna layanan untuk meningkatkan kompetensipenyedia layanan, serta mengetahui harapan dari pengguna layanan kesehatan terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan.Tujuan: melihat apakah pelayanan kesehatan ibu dengan berdasarkan pedoman dan standar sudah sesuai dengankebutuhan ibu untuk pelayanan kesehatan maternal. Metode: Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman ibu hamil yang pernah terkonfirmasi COVID-19 dalam pemanfaatan layanan kesehatannya. Penelitian ini akan dilaksanakan di Kabupaten Sleman, Daerah IstimewaYogyakarta setelah mendapatkan ethical clearance dari Komisi Etik. Hasil: Pandemi COVID-19 keseluruhan berdampak secara biologis, psikologis, maupun sosial terhadap wanita hamil. Sebagian besar pelayanan kesehatan maternal di masa pandemi belum berjalan secara optimal baik dari segi pelayanan yang berfokus pada pasien, waktu tunggu, serta belum optimalnya pengadaan pelayanan psikologis kesehatan untuk ibu hamil dengan COVID-19 maupun untuk ibu hamil dalam kondisi normal. Harapan ibu hamil untuk pelayanan kesehatan yaitu adanya peningkatan fasilitas kesehatan untuk ibu hamil dengan COVID-19, adanya penguatan pengawasan, pemantauan, dan peningkatan rasa empati petugas kesehatan, serta adanya layanan psikologis untuk ibu hamil secara umum. Kesimpulan: Selama pandemi COVID-19, layanan kesehatan dapat memenuhi kebutuhan perawatan secara biologis namun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan perawatan psikologis dan sosial. Diperlukan peningkatan respon dan empati dari petugas kesehatan dan peningkatan pelayanan kesehatan yang lebih berfokus pada kebutuhan menyeluruh wanita hamil. Kata Kunci: Ibu Hamil, Coronavirus Disease (COVID-19), High Quality Health System, Pelayanan Kesehatan Ibu dimasa pandemic COVID-19
Korelasi Disparitas Ketersediaan Tenaga Medis Gigi Antardaerah Terhadap Pemanfaatan Layanan Gigi dan Mulut di Indonesia Alzeressy Putri Irnadya Sinaga
Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (385.687 KB) | DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5879

Abstract

Latar Belakang: Prevalensi masalah gigi mulut yang tinggi di Indonesia tidak diikuti dengan pemanfaatan layanan gigi mulut yang adekuat. Salah satu penyebab utamanya yaitu kurangnya tenaga medis gigi dan adanya disparitas terhadap distribusi tenaga medis gigi, yang juga menyebabkan ketidaksetaraan geografis dan sosial ekonomi dalam pemanfaatan layanan gigi mulut di Indonesia. Tujuan: Mengukur hubungan pemanfaatan layanan kesehatan gigi mulut dengan ketersediaan tenaga medis gigi serta mengkaji faktor-faktor lainnya yang berhubungan dengan ketidaksetaraan geografis dalam pemanfaatan layanan gigi mulut di Indonesia. Metode: Penelitian cross-sectional menggunakan Data Sampel BPJS Kesehatan 2017-2018 dan data rutin Kementerian Kesehatan tahun 2017. Dataset terdiri dari diagnosis primer dan klaim pelayanan kesehatan gigi rujukan tingkat Rumah Sakit yang mencakup 2.580 peserta BPJS Kesehatan. Faktor yang berhubungan dengan pemanfaatan pelayanan kesehatan gigi mulut berdasarkan jumlah diagnosis dan besaran klaim dianalisis menggunakan model regresi linear multivariat. Hasil: Terdapat disparitas yang signifikan dalam pemanfaatan layanan gigi mulut antardaerah di Indonesia. Ketersediaan dokter gigi (umum dan spesialis) memiliki korelasi positif dengan jumlah diagnosis dan klaim. Ketersediaan dokter gigi memiliki korelasi positif dengan jumlah diagnosis (0.30, 95% CI: 0.28-0.32) dan besaran penggantian biaya klaim (Rp 565.909, 95% CI: 89.425-1.042.385). Ketersediaan dokter gigi spesialis menunjukkan korelasi tertinggi terhadap jumlah diagnosis (0.54, 95% CI: 0.53-0.55) dan besaran penggantian biaya klaim (Rp 1.194.741, 95% CI: 662.468-1.727.014). Kesimpulan: Disparitas ketersediaan tenaga medis gigi dapat berkontribusi terhadap ketidaksetaraan pemanfaatan layanan gigi dan besaran penggantian biaya klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan untuk pelayanan kesehatan gigi mulut antardaerah di Indonesia. Kata Kunci: Tenaga Medis Gigi; Ketidaksetaraan Geografis; Indonesia; Jaminan Kesehatan Nasional; Pemanfaatan Layanan Gigi Mulut
PERBAIKAN KUALITAS PELAYANAN DI RSUD R.A.A. TJOKRONEGORO PURWOREJO DENGAN METODE IPA, ZOT DAN PGCV Anas Alrasyid Putrawidya Buana; Niko Dwi Haryanto
Journal of Health Service Management Vol 25 No 03 (2022)
Publisher : Departemen Kebijakan dan Manajemen Kesehatan, Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Jl. Farmako Sekip Utara Yogyakarta 55281 Telp 0274-547490

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (618.316 KB) | DOI: 10.22146/jmpk.v25i03.5983

Abstract

Latar belakang : Perbaikan kualitas pelayanan bukan hanya diperlukan karena adanya kebutuhan masyarakat, melainkan adanya tingkat persaingan dengan rumah sakit lainnya, oleh karena itu pihak manajemen runah sakit harus bisa mengukur bagaimana kualitas pelayanan yang diberikan dan memperbaiki atribut-atribut apa saja yang perlu mendapatkan perbaikan nantinya. Tujuan : Penelitian ini bertujuan untuk memetakan, mengukur toleransi, menentukan prioritas peringkat atribut dan mengusulkan upaya perbaikan kualitas pelayanan yang bisa dilakukan oleh pihak manajemen RSUD R.A.A Tjokronegoro. Metode : Metode yang digunakan adalah analitik deskriptif dengan metode Importance Performance Analysis (IPA), Zone of Tolerance (ZOT), dan Potential Gain Customer Value (PGCV). Hasil : Hasil penelitian pada 61 responden pasien rawat jalan dengan analisis IPA rumah sakit perlu melakukan penyesuaian waktu pelayanan, meningkatkan kesigapan pegawai, meningkatkan kepercayaan pasien, dan meningkatkan fasilitas fisik seperti tempat parkir. Dengan metode ZOT menghasilkan lima atribut yang tidak bisa ditoleransi yaitu waktu pelayanan, kesigapan pegawai, kecepatan penyelesaian administrasi, kepercayaan pasien kepada pegawai, dan pemahaman pegawai akan kebutuhan pasien. Berdasarkan perhitungan PGCV yang diolah dari perhitungan IPA didapat 5 atribut dengan prioritas perbaikan pegawai memahami kebutuhan pasien (3.26), pelayanan diberikan dengan waktu yang sesuai dan kesigapan pada pegawai rumah sakit (3.23), pegawai dapat dipercaya saat melakukan pekerjaanya (3.19), keterjangkauan biaya pelayanan (3.11) dan terakhir pegawai melayani dengan usaha terbaik (3.09). Simpulan : Upaya yang bisa dilakukan oleh pihak dalam memperbaiki kualitas pelayanan terdiri mengembangkan rasa empati pegawai kepada pasien, melakukan kesesuaian waktu dalam pelayanan, menambahkan prosedur dan pengawasan terkait kesigapan pegawai dan melakukan seleksi yang ketat.

Page 1 of 1 | Total Record : 5