Officium Notarium
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol. 1 No. 1: APRIL 2021"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[Keabsahan Keputusan Sirkuler Suatu Perseroan Terbatas Yang Tidak Dinyatakan Dalam Akta Notaris ]]>
<![CDATA[Inka Sukma Faradilla]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art10
<![CDATA[Shareholders of PT. Bumimas Megahprima signed the circular decision in March 2009. The circular decision included a clause that gave the Board of Directors the power to convert circular decisions into notarial deeds. While in the reality, the directors do not carry out their duties to convert the circular decisions in notarial deeds. This study aims to analyze legal issues related to the validity of circular decisions that are not solidified into notarial deeds. This research method used is normative legal research. The result of this study conclude that the circular decision of PT Bumimas Megah Prima is still valid and legally binding because it is basically an agreement made by shareholders.Keywords: Circular decision; limited liability company; notary deedAbstrakPemegang Saham PT. Bumimas Megahprima telah menandatangani keputusan sirkuler pada Maret 2009. Dalam keputusan sirkuler tersebut dicantumkan klausula memberikan kuasa kepada direksi untuk menyatakan keputusan sirkuler ke dalam akta notaris. Pada kenyataannya direksi tidak melaksanakan tugasnya untuk menyatakan keputusan sirkuler dalam akta notaris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis permasalahan hukum terkait keabsahan keputusan sirkuler yang tidak dinyatakan dalam akta notaris. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan, keputusan sirkuler PT Bumimas Megah Prima tersebut tetap sah dan mengikat sebagai undang-undang karena pada dasarnya merupakan sebuah perjanjian yang dibuat pemegang saham.Kata Kunci: Akta notaris; keputusan sirkuler; perseroan terbatas]]>
<![CDATA[Implmentasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma Dan Persekutuan Perdata Di Kota Yogyakarta ]]>
<![CDATA[Hidayatus Sholehah]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art17
<![CDATA[This study discusses the formulation of problems related to the implementation of Permenkumham Number 17 of 2018 concerning Registration of Limited Partnerships, Firm Partnerships and Civil Partnerships in Yogyakarta City, and the obstacles it faces. This research includes a typology of empirical legal research. Research data in the form of primary data obtained by interviewing the object of research while secondary data was collected from literature study. The results of this study are that after the enactment of Permenkumham Number 17 of 2018, Yogyakarta City Notaries can carry out well and feel the benefits with the enactment of the Minister of Law and Human Rights Number 17 of 2018. Constraints that arise are, first, related to problems on the server or maintenance in the AHU Online menu; second, related to the age of Notaries who are difficult to adapt in implementing Permenkumham Number 17 of 2018.Keywords: Implementation; notary; registration of civil partnershipAbstrakPenelitian ini memaparkan rumusan masalah terkait implementasi Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Persekutuan Komanditer, Persekutuan Firma dan Persekutuan Perdata di Kota Yogyakarta, dan kendala yang dihadapinya. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian hukum empiris. Data penelitian berupa data primer didapat dengan cara wawancara dengan objek penelitian sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi pustaka. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pasca berlakunya Permenkumham Nomor 17 tahun 2018, Notaris Kota Yogyakarta dapat melaksanakan dengan baik dan merasakan manfaat dengan berlakunya Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018 tersebut. Kendala yang muncul, pertama, terkait permasalahan di server atau perawatan dalam menu AHU Online; kedua, terkait usia Notaris yang sulit beradaptasi dalam menerapkan Permenkumham Nomor 17 Tahun 2018.Kata Kunci: Implementasi; notaris; pendaftaran persekutuan perdata]]>
<![CDATA[Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Yang Tidak Sesuai Dengan Harga Sebenarnya ]]>
<![CDATA[Rizki Inmas Pradinisiwi]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art13
<![CDATA[There are two problem formulations in this study, namely, first, what is the responsibility of the Notary in the making of a sale and purchase obligation agreement that does not match the actual price? Second, what are the legal consequences of making a binding sale and purchase agreement that does not match the actual price? This research is an empirical research that emphasizes on the problems studied based on the facts that exist and develop in society or research that comes from primary data. The results of the study conclude that first, that the Notary is not responsible for the material truth of the Sale and Purchase Binding Agreement (PPJB) which does not match the actual price because the Notary only pours or confirms the will of the parties into the PPJB deed. So the responsibility lies with the parties. Second, the legal consequences for PPJB are not in accordance with the actual price, namely the PPJB deed made by the Notary still runs according to the agreement of the parties because no parties feel aggrieved and no one has sued to the Court, so the deed is not automatically null and void by law but if there are parties who feel aggrieved can be used as material for a lawsuit to the Court, because the agreement does not meet the objective requirements, namely a certain matter and a lawful cause.Keywords: Notary; notary’s code of ethics; sale and purchase agreementAbstrakTerdapat dua rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni, pertama, bagaimana tanggung jawab Notaris dalam pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai harga sebenarnya? Kedua, bagaimana akibat hukum terhadap pembuatan perjanjian pengikatan jual beli yang tidak sesuai harga sebenarnya? Penelitian ini adalah penelitian empiris yaitu menekankan pada permasalahan yang diteliti berdasarkan kenyataan-kenyataan yang ada dan berkembang dalam masyarakat atau penelitian yang bersumber dari data primer. Hasil penelitian menyimpulkan, pertama, Notaris tidak bertanggung jawab atas kebenaran materiil terhadap Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang tidak sesuai harga sebenarnya karena Notaris hanya menuangkan atau mengkonstantir kehendak para pihak kedalam akta PPJB. Sehingga tanggung jawabnya terletak pada para pihak. Kedua, akibat hukum terhadap PPJB tidak sesuai dengan harga sebenarnya yaitu akta PPJB yang dibuat Notaris tersebut tetap berjalan sesuai kesepakatan para pihak karena tidak ada para pihak yang merasa dirugikan dan tidak ada yang menggugat ke Pengadilan, sehingga akta tersebut tidak otomatis batal demi hukum tetapi jika ada pihak yang merasa dirugikan bisa digunakan sebagai materi untuk gugatan ke Pengadilan, karena perjanjian tersebut sudah tidak memenuhi syarat objektif, yaitu suatu hal tertentu dan kausa yang halal.Kata Kunci: Kode etik notaris; notaris; perjanjian pengikatan jual beli]]>
<![CDATA[Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari Undang-Undang Desa Menuju Masyarakat Yang Mandiri ]]>
<![CDATA[Etty Susmilawaty Manik]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art19
<![CDATA[According to Article 16 paragraph (1) of Law Number 2 of 2014, a notary must be precautious in carrying out their function. However, in the Yogyakarta High Court Decision No. 34/Pdt/2017/PT YYK, a notary has made the deed of Sale and Purchase of Land in full with a clause of right to repurchase and is based on debts. The formulation of the problem in this study is, how is the notary's responsibility in the making of a notarial deed containing a false cause? This research is a normative research with a case, legislation, and conceptual approaches and analyzed in a qualitative way. The results of this study conclude that the Notary is civilly responsible for the making of a notarial deed (AIJB No. 01) containing a false cause because it was proven to be inaccurate, causing losses as referred to in Article 1365 of the Civil Code. Whereas the national land law does not recognize the sale and purchase of land with a clause on the right to buy back and must be viewed as a debt agreement.Keywords: Deed; false causes; notary; responsibilityAbstrakMenurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014, seorang notaris harus seksama dalam menjalankan jabatannya. Namun dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta No. 34/Pdt/2017/PT YYK, seorang notaris telah membuat akta Ikatan Jual Beli tanah lunas dengan klausul hak membeli kembali dan dilatarbelakangi utang piutang. Rumusan masalah dalam penelitian ini yakni, bagaimana petanggungjawaban notaris dalam pembuatan akta notariil dengan kausa palsu? Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan pendekatan kasus, perundang-undangan, serta konseptual serta dianalisa dengan cara kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan, Notaris bertanggungjawab secara perdata atas pembuatan akta notariil (AIJB No 01) berkausa palsu sebab terbukti tidak cermat sehingga menyebabkan kerugian seperti dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Padahal hukum pertanahan nasional tidak mengenal jual beli tanah dengan klausul hak membeli kembali dan harus dipandang sebagai perjanjian utang piutang.Kata Kunci: Akta; kausa palsu; notaris; tanggungjawab]]>
<![CDATA[Tanggungjawab PPAT Dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan Dengan Jaminan Milik Anak Di Bawah Umur ]]>
<![CDATA[Dewi Tantini Wardaningsih]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art9
<![CDATA[This study aims to determine the PPAT's responsibility in making the Mortgage Deed (APHT) with the Underage Child Guarantor. The formulation of the problems proposed are: 1) How is the implementation of the agreement on the Deed of Mortgage Encumbrance (APHT) with minors, 2) What is the PPAT's responsibility in implementing the agreement on the Deed of Mortgage Encumbrance (APHT) with minors. This research includes a typology of juridical research. This research data was obtained from primary data through interviews with parties related to the problems to be studied. The results of this study conclude that there are procedures that are considered in the context of PPAT's responsibility in making a Mortgage Deed (APHT) with Underage Child Guarantor.Keywords: APHT; guarantee; PPAT; minorAbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui Tanggung Jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Penjamin Anak di Bawah Umur. Rumusan masalah yang diajukan yaitu:1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan anak di bawah umur, 2) Bagaimana tanggung jawab PPAT dalam pelaksanaan perjanjian Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan anak di bawah umur. Penelitian ini termasuk tipologi penelitian yuridis. Data penelitian ini diperoleh dari data primer melalui wawancara kepada pihak yang terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Hasil studi ini menyimpulkan bahwa terdapat prosedur-prosedur yang diperhatikan dalam rangka tanggung jawab PPAT dalam Pembuatan Akta Pembebanan Hak Tanggungan (APHT) dengan Penjamin Anak di Bawah Umur.Kata Kunci: APHT; anak di bawah umur; jaminan; PPAT]]>
<![CDATA[Tanggungjawab Ahli Waris Dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang (Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia) ]]>
<![CDATA[Riky Rustam]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art12
<![CDATA[This study aims to raise the issue on the position of the Minute of Protocol of Notary Deed as a State Archive as stipulated in the Archives Act, analyze the responsibility of the heirs of a Notary who died for the missing Minute of Protocol and explain the authority of the Regional Supervisory Council to resolve the missing Minute of Protocol after the notary’s death. The method used in this research is normative study by collecting data through library research, using a normative and conceptual approaches as well as qualitative descriptive analysis. The results of this research conclude that the Notary Protocol is a state archive based on the provisions of the Notary Position Act, but not the archive criteria referred to in the Archives Law. The heirs are responsible to the parties who make an authentic deed to the Notary, this responsibility is based on the provisions of Article 1365 of the Criminal Code on Unlawful Acts. Then, the Notary Supervisory Council does not have the authority to give sanctions to heirs who eliminate the Notary Protocol. In the event that the Notary protocol is missing or incomplete, the Regional Supervisory Council shall make a detailed and complete report on this matter.Keywords: Heirs; missing minute of protocol; notary supervisory councilAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai kedudukan Protokol Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, menganalisa mengenai pertanggungjawaban ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia atas Protokol Minuta yang hilang dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan Protokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulan data secara studi pustaka (library research), menggunakan pendekatan norma dan pendekatan konseptual serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan kriteria arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Kearsipan. Ahli waris bertanggungjawab kepada para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris, tanggungjawab ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd tentang Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris. Dalam hal terjadi protokol Notaris yang hilang atau tidak lengkap, maka Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara mengenai hal itu secara terperinci dan lengkap.Kata Kunci: Ahli waris; majelis pengawas notaris; protokol minuta hilang]]>
<![CDATA[Peran Majelis Pengawas Daerah dan Notaris Penerima Protokol Terhadap Penyimpanan Protokol Notaris Yang Telah Berumur 25 Tahun ]]>
<![CDATA[Dian Ayu Yuhana]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art6
<![CDATA[This study was conducted to analyze the role of the Regional Supervisory Council for the storage of Notary Protocol that is 25 years old and to identify the responsibilities of the Notary Protocol Recipients to the Notary Protocol that is 25 years old. The formulation of the problems in this research are first, what is the role of the Regional Supervisory Council on the storage of a Notary Protocol that is 25 years old? Second, how is the responsibility of the Notary Recipient of the Protocol to the Notary Protocol who is 25 years old? This type of research is empirical with a statutory approach, with juridical analysis. The results of this study conclude that, firstly, the role of the Regional Supervisory Council has not run properly because it is constrained by the facilities and infrastructure for storing Notary Protocols, secondly, the responsibilities of the Notary Recipient of the Protocol to the Notary Protocol that is 25 years old that it has received are to store, maintain, and take care in the way that the Protocols are kept safely that they are not easily damaged and lost because the Notary Protocol is a state archive that must be safeguarded.Keywords: Notary; notary protocol; regional supervisory councilAbstrakPenelitian ini dilakukan untuk menganalisis peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang telah berumur 25 tahun aserta mengetahui tanggungjawab dari Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun. Rumusan masalah dari penelitian ini, pertama, bagaimana peran Majelis Pengawas Daerah terhadap penyimpanan Protokol Notaris yang berumur 25 tahun? Kedua, bagaimana tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun? Jenis penelitian ini adalah empiris dengan pendekatan perundang-undangan, dengan analisis yuridis. Hasil penelitian ini menyimpulkan, pertama, peran Majelis Pengawas Daerah belum berjalan sebagaimana mestinya karena terkendala sarana dan prasarana penyimpanan Protokol Notaris, kedua tanggungjawab Notaris Penerima Protokol terhadap Protokol Notaris yang berumur 25 tahun yang telah diterimanya yaitu menyimpan, menjaga, dan merawat agar Protokol-Protokol tersebut tetap tersimpan dengan aman agar tidak mudah rusak dan hilang karena Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus tetap ada.Kata Kunci: Majelis pengawas daerah; notaris; protokol notaris]]>
<![CDATA[Pengelolaan Perlindungan Hukum Terhadap Kriminalisasi Notaris Dalam Pembuatan Akta Perjanjian Perkawinan Yang Merugikan Pihak Ketiga Pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 ]]>
<![CDATA[Nita Aidila Fitri]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art16
<![CDATA[This study aims to determine the legal protection against criminalization of a notary in the making of a marriage agreement deed that harms third parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII-2015. This type of research uses normative method with statutory and case approaches. The results of this study conclude that the form of legal protection for a Notary who makes a marriage agreement deed that harms third parties after the Constitutional Court Decision Number 69/PUU-XIII/2015 is protected by the Notary Honorary Council (hereinafter referred to as MKN) based on Article 66 UUJN. MKN will first examine the application submitted by investigators, public prosecutors and judges, then MKN will give approval or rejection of the request for approval to summon a Notary to be present in the investigation, prosecution and judicial process.Keywords: Legal protection for notary; marriage agreement AbstrakPenelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kriminalisasi notaris dalam pembuatan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ketiga pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII-2015. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan kasus. Adapun hasil penelitian ini menyimpulkan bentuk perlindungan hukum bagi Notaris yang membuatkan akta perjanjian perkawinan yang merugikan pihak ke tiga pasca Putusan MK Nomor 69/PUU-XIII/2015 adalah dilindungi oleh Majelis Kehormatan Notaris (selanjutnya disebut MKN) berdasarkan Pasal 66 UUJN. MKN akan melakukan pemeriksaan terlebih dahulu terhadap permohonan yang diajukan oleh penyidik, penuntut umum dan hakim, selanjutnya MKN akan memberikan persetujuan atau penolakkan terhadap permintaan persetujuan pemanggilan Notaris untuk hadir dalam penyidikan, penuntutan dan proses peradilan.Kata Kunci: Perlindungan hukum notaris; perjanjian perkawinan]]>
<![CDATA[Mitigasi Risiko Dalam Pembacaan Dan Penandatanganan Akta (Studi Penghadap yang Tidak Datang Bersamaan ke Hadapan Notaris) ]]>
<![CDATA[Rizka Nurmadany]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art20
<![CDATA[This study aims to analyze the validity of the Notary's deed and the legal consequences related to the applicants who are not present before the Notary and to analyze the risk mitigation for the applicants who are not present at the same time before the Notary at the time of reading and signing the deed. This research is a normative legal research. The results of the study conclude that the reading and signing the deed that is not carried out before a Notary will result in a decrease in the evidenciary value of an authentic deed into a private deed as stated in Article 16 paragraph (9) of Law Number 2 of 2014 and violates the provisions of Article 4 paragraph (6) of the Indonesian Notary Association's Code of Ethics which renders the consequences in the form of sanctions. In the case of a Notary deed not being read and signed jointly because one of the parties, namely the bank, was not present and only sent a copy of the deed to be signed later, it is certainly contrary to the provisions of Law Number 2 of 2014 and the Notary Code of Ethics which of course will has legal implications for both the deed and the Notary concerned.Keywords: Authentic deed; notary position; risk mitigationAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan akta Notaris dan akibat hukum terkait penghadap yang tidak hadir di hadapan Notaris dan menganalisis mitigasi risiko bagi penghadap yang tidak hadir secara bersamaan di hadapan Notaris pada saat pembacaan dan penandatanganan akta. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Hasil penelitian menyimpulkan pembacaan dan penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan melanggar ketentuan Pasal 4 ayat (6) Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia yang menimbulkan konsekuensi berupa sanksi. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan dan ditandatangani secara bersama-sama yang dikarenakan salah satu pihak yakni pihak perbankan tidak hadir dan hanya dikirimkan salinan akta untuk kemudian ditandatangani sudah tentu bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 dan Kode Etik Notaris yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan.Kata Kunci: Akta otentik; jabatan notaris; mitigasi risiko]]>
<![CDATA[Pembatalan Akta Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara (Camat) Dalam Peralihan Hak Atas Tanah (Studi Kasus Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn) ]]>
<![CDATA[Yazid Fandyasa]]>
<![CDATA[ Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Officium Notarium ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art11
<![CDATA[This study aims to analyze the basis of the considerations of the Panel of Judges which has canceled the PPAT Deed in Decision Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn, and the legal consequences of the cancellation of the PPAT Deed. This is a normative legal research. The object of research is the Decision of the Kepanjen District Court Number 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn. The data were collected by the method of document and literature study sourced from primary and secondary legal materials. The approaches used is case and statutory. The data were analyzed descriptively-qualitatively with deductive conclusions. The results of the study concluded that the Sale and Purchase Deed No. 1129/KEC.SGS/1996 dated 27 November 1996 made by the Singosari Camat as PPAT (the late Imam Kabul) was declared null and void by the Panel of Judges and deemed fictitious, invalid, and has no legal force (legal defects) because there was a forgery of the fingerprints/thumbprint of Plaintiff I, namely Mrs. Lasmani. The legal consequences of the cancellation of the Sale and Purchase Deed No. 1129/KEC.SGS/1996 dated November 27, 1996, namely the deed only has the power of proof as a deed under the hand or can be canceled (vernietigbaar) due to non-fulfillment of subjective conditions which can be used as an excuse for the aggrieved party to demand compensation from the PPAT.Keywords: Judge's decision; null and void; PPATAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar pertimbangan Majelis Hakim yang membatalkan Akta PPAT dalam Putusan Nomor 87/Pdt.G/2014/PN. Kpn, dan akibat hukum atas pembatalan Akta PPAT tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Obyek yang diteliti adalah Putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor 87/Pdt.G/2014/PN.Kpn. Data dikumpulkan dengan metode studi dokumen dan pustaka yang bersumber dari bahan hukum primer dan sekunder. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kasus dan perundang-undangan. Data penelitian dianalisis secara deskriptif-kualitatif dengan pengambilan simpulan secara deduktif. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996, 27 November 1996 yang dibuat oleh Camat Singosari selaku PPAT (Alm. Imam Kabul) dinyatakan batal demi hukum oleh Majelis Hakim serta dianggap fiktif, tidak sah, dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang sah (cacat hukum) karena terdapat pemalsuan sidik jari/cap jempol Penggugat I yaitu Ibu Lasmani. Akibat hukum pembatalan Akta Jual Beli No. 1129/KEC.SGS/1996, 27 November 1996 yaitu akta tersebut hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta di bawah tangan atau dapat dibatalkan (vernietigbaar) karena tidak terpenuhinya syarat subyektif yang bisa dijadikan alasan bagi pihak yang dirugikan menuntut ganti rugi kepada pihak PPAT.Kata Kunci: Batal demi hukum; PPAT; putusan hakim]]>
