Garuda - Garba Rujukan Digital

Eksistensi Hak Tanggungan dalam Kontrak Investasi Kolektif Efek Beragun Aset (KIK-EBA) sebagai Konsep Trusts Riky Rustam
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 23 No. 1: JANUARI 2016
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol23.iss1.art4

This research aims at discussing the problems concerning KIK-EBA agreement related to the existence of personality principles and ownership status of mortgage whose trust is secured in KIK-EBA. The problem discussed is related to any legal effects of the implementation of KIK-EBA as an agreement consisting of three parties on the existence of personality principles and related to the ownership status of mortgage in the securitization mechanism used in KIK-EBA. This was a normative research whose data were collected by using a library research method. The findings conclude that KIK-EBA is not an exception of personality principle; besides, since the formal condition of agreement is not fulfilled, KIK-EBA is null and void. The ownership of mortgage in KIK-EBA is still owned by the original creditor although purchase and sale of trust has occurred as a true sale in KIK-EBA.

Perlindungan Hukum Ahli Waris Dan Kreditur Persekutuan Komanditer Ketika Meninggalnya Sekutu Komplementer Riky Rustam; Rizky Miraningsih
Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 26 No. 3: SEPTEMBER 2019
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/iustum.vol26.iss3.art9

This research is motivated by the conceptual conflict between civil inheritance law and company law in the form of commercial partnership (CV). The problems to be examined are first, the concept of legal protection of the rights of the heir to the complementary partner on the inheritance which has become a collateral for the debt of the CV, and second, the formulation of the concept of legal protection given to creditors of the CV for the death of the complementary partner whose heir is not willing to take responsibility for replacing their predecessor. The method used in this research is normative legal study by collecting library data. The results of this study concluded that first, the new complementary partner must be responsible for the debt of CV. Therefore, the new complementary partner must return the inheritance guarantee to the heir. Second, concurrent creditors must have a copy of the deed of CV to examine who is responsible if undesirable things happen in the CV, as a form of legal protection for themselves.

Budaya Hukum Hakim, Hal di Luar Hukum Namun Berkaitan Erat dengan Penegakan Hukum Riky Rustam
Unisia No. 76: Tahun XXXIV Triwulan I 2012
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol34.iss76.art9

-

Hak Pengelolaan, Hak yang Masih Dipertanyakan Riky Rustam
Unisia No. 75: Tahun XXXIII Triwulan VII 2011
Publisher : Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/unisia.vol33.iss75.art9

-

AUTENTIKASI PERJANJIAN PENGIKATAN JUAL BELI TANAH YANG ANTIDATIR Riky Rustam
Arena Hukum Vol. 14 No. 1 (2021)
Publisher : Arena Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.21776/ub.arenahukum.2021.01401.7

AbstractThis research aims to analyze the problem of the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement where the deed is in violation of Law on the Notary Position. In analyzing the authentication of the antidatir sale and purchase land binding agreement, this normative research uses statute and conceptual approach by gathering data through librarian research. The results of this research concludes that the antidatir deed has violated the formal requirements of an authentic deed, starting from the failure to fulfill the obligations of a notary based on article 15 and 16 of the Amendment of Notary Position Law, not fulfilling the principles of good faith in making deeds and not fulfilling the nature of formal proof of authentic deed. Therefore, the antidatir PPJB is null and void.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir dimana akta ini dibuat dengan melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris. Dalam meneliti autentikasi perjanjian pengikatan jual beli tanah yang antidatir, penelitian normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, serta mengumpulan data secara studi pustaka (library research) yang dianalisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa akta antidatir yang dibuat telah melanggar syarat formal suatu akta autentik, mulai dari tidak terpenuhinya kewajiban Notaris berdasarkan Pasal 15 dan Pasal 16 Undang-Undang Jabatan Notaris Perubahan, tidak memenuhi tata cara pembuatan akta autentik, tidak memenuhi asas iktikad baik dalam pembuatan akta, dan tidak memenuhi sifat pembuktian formal akta autentik. Oleh karena itu, PPJB Antidatir menjadi batal demi hukum.

Tanggungjawab Ahli Waris Dan Kewenangan Majelis Pengawas Notaris Dalam Penyelesaian Protokol Minuta Hilang (Studi tentang Notaris yang Meninggal Dunia) Riky Rustam
Officium Notarium Vol. 1 No. 1: APRIL 2021
Publisher : Officium Notarium

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol1.iss1.art12

This study aims to raise the issue on the position of the Minute of Protocol of Notary Deed as a State Archive as stipulated in the Archives Act, analyze the responsibility of the heirs of a Notary who died for the missing Minute of Protocol and explain the authority of the Regional Supervisory Council to resolve the missing Minute of Protocol after the notary’s death. The method used in this research is normative study by collecting data through library research, using a normative and conceptual approaches as well as qualitative descriptive analysis. The results of this research conclude that the Notary Protocol is a state archive based on the provisions of the Notary Position Act, but not the archive criteria referred to in the Archives Law. The heirs are responsible to the parties who make an authentic deed to the Notary, this responsibility is based on the provisions of Article 1365 of the Criminal Code on Unlawful Acts. Then, the Notary Supervisory Council does not have the authority to give sanctions to heirs who eliminate the Notary Protocol. In the event that the Notary protocol is missing or incomplete, the Regional Supervisory Council shall make a detailed and complete report on this matter.Keywords: Heirs; missing minute of protocol; notary supervisory councilAbstrakPenelitian ini bertujuan untuk mengemukakan permasalahan mengenai kedudukan Protokol Minuta Akta Notaris sebagai Arsip Negara sebagaimana ketentuan Undang-Undang Kearsipan, menganalisa mengenai pertanggungjawaban ahli waris dari Notaris yang meninggal dunia atas Protokol Minuta yang hilang dan menjelaskan kewenangan Majelis Pengawas Daerah untuk menyelesaikan Protokol Minuta hilang setelah meninggalnya Notaris. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian normatif dengan mengumpulan data secara studi pustaka (library research), menggunakan pendekatan norma dan pendekatan konseptual serta analisis secara deskriptif kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa protokol Notaris merupakan arsip negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun bukan kriteria arsip yang dimaksud dalam Undang-Undang Kearsipan. Ahli waris bertanggungjawab kepada para pihak yang membuat akta autentik kepada Notaris, tanggungjawab ini adalah berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerd tentang Perbuatan Melawan Hukum. Kemudian, Majelis Pengawas Notaris tidak memiliki kewenangan untuk memberikan sanki kepada ahli waris yang menghilangkan Protokol Notaris. Dalam hal terjadi protokol Notaris yang hilang atau tidak lengkap, maka Majelis Pengawas Daerah membuat berita acara mengenai hal itu secara terperinci dan lengkap.Kata Kunci: Ahli waris; majelis pengawas notaris; protokol minuta hilang

Urgensi Reformulasi Pengaturan Penyerahan Protokol Notaris untuk Mewujudkan Kepastian Hukum Rumi Suwardiyati; Riky Rustam
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 1 No. 2 (2022)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (305.694 KB)

Notaris memiliki kewajiban untuk menyimpan dan menjaga akta-akta yang dibuatnya. Sekumpulan akta yang dibuat oleh Notaris disebut Protokol Notaris. Protokol Notaris merupakan arsip negara yang harus disimpan dan dipelihara oleh Notaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Notaris yang meninggal atau tidak dapat menjalankan tugasnya sebagai Notaris harus menyerahkan protokol Notaris yang ada dibawah tangggungjaabnya kepada Notaris lain yang ditunjuk. Adapun cara penyerahan diatur dalam Pasal 63 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal penyerahan tersebut dimungkinkan ada masalah-masalah seperti ketidaklengkapan, kerusakan, dan kehilangan Protokol Notaris; penyerahan melebihi waktu yang ditentukan dan kerahasiaan akta tidak terjaga serta masalah-masalah lain. Namun hal tersebut tidak diatur dalam regulasi tersebut. Karena artikel ini berupaya memberikan landasan argumentatif dalam reformulasi pengaturan penyerahan Protokol Notaris Protokol Notaris dengan tujuan memberikan kepastian hukum bagi Notaris dan masyarakat.

Regulations on the Use of Indonesian in Making Contracts According to Indonesian Positive Law Suwardiyati, Rumi; Rustam, Riky
Batulis Civil Law Review Vol 5, No 2 (2024): VOLUME 5 ISSUE 2, JULY 2024
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/ballrev.v5i2.2086

Introduction: Contracts form the backbone of business dealings, establishing the foundations and binding all collaborative endeavors between parties involved. In the Indonesian context, the use of the national language in contractual agreements has been explicitly governed by laws and regulations, specifically Law Number 24 of 2009 concerning the National Flag, Language, Emblem, and Anthem.Purposes of the Research: This study aims to scrutinize and analyze the regulatory framework surrounding the use of the Indonesian language in contract drafting, as mandated by the positive laws of Indonesia. Additionally, it seeks to elucidate the legal ramifications that may arise from non-compliance with these provisions. Furthermore, the research endeavors to provide legal clarity and offer recommendations pertaining to this issue.Methods of the Research: This research adopts a normative legal approach, employing both statutory and conceptual frameworks. The legal materials utilized encompass primary, secondary, and tertiary sources. The collection of legal materials is facilitated through library research, while the analysis of these materials is conducted qualitatively, employing content analysis and legal interpretation techniques.Results of the Research: The findings of this research present a comprehensive analysis of the regulations governing the use of the Indonesian language in contract drafting, shedding light on the legal implications of non-compliance with these provisions. Furthermore, the research offers recommendations and suggestions tailored for government agencies, business entities, and legal practitioners, guiding them in implementing the use of the Indonesian language in contracts in accordance with the applicable legal framework.

Legal Vacuum in Notary Office Management: The Urgency of Effective Administration and Technological Integration Suwardiyati, Rumi; Rustam, Riky
Peradaban Journal of Law and Society Vol. 3 No. 1 (2024)
Publisher : Pustaka Peradaban

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59001/pjls.v3i1.169

This article delineates the urgency of regulatory reform in notary office management in Indonesia. Clear and structured regulations on the conduct of notary office management are crucial to providing solutions and legal foundations for various cases stemming from poor notary office management. It also accommodates technological advancements, ensures legal certainty, and enhances the efficiency and integrity of notarial services. The research method employed is normative legal research with a legislative and conceptual approach. This study reveals that notary office management in Indonesia still faces significant legal vacuum, particularly in regulating the process and control of deed-making. This condition can lead to practical issues such as losing deed minutes and discrepancies in the repertory, potentially harming notaries and the public. Moreover, adaptations to technologies such as electronic storage and signatures are inadequately regulated, threatening legal certainty and the integrity of notarial services. This article emphasizes the urgent need for legislative steps to fill these legal vacuum, maintain the relevance of notarial practices in the current digital era, and safeguard the interests of the public and the professionalism of notaries in Indonesia. Artikel ini menguraikan urgensi pembaruan regulasi dalam manajemen kantor notaris di Indonesia. Pengaturan yang lebih jelas dan terstruktur mengenai tata laksana manajemen kantor notaris menjadi sangat penting untuk memberi solusi dan dasar hukum atas berbagai kasus akibat buruknya manajemen kantor notaris, serta mengakomodasi perkembangan teknologi, memastikan kepastian hukum, serta meningkatkan efisiensi dan integritas layanan notaris. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Kajian ini mengungkapkan bahwa manajemen kantor notaris di Indonesia masih mengalami kekosongan hukum yang signifikan, terutama dalam pengaturan proses dan pengendalian pembuatan akta. Keadaan ini dapat menimbulkan berbagai masalah praktis seperti hilangnya minuta akta dan ketidaksesuaian repertorium, yang berpotensi merugikan notaris dan masyarakat. Selain itu, adaptasi terhadap teknologi seperti penyimpanan dan tanda tangan elektronik juga belum diatur secara memadai, mengancam kepastian hukum dan integritas layanan notaris. Artikel ini menegaskan perlunya langkah legislatif mendesak untuk mengisi kekosongan hukum ini, menjaga relevansi praktik notaris dalam era digital saat ini, dan melindungi kepentingan publik serta profesionalisme notaris di Indonesia.

IMPLICATIONS FOR LOADING JURIDICAL LIABILITY RIGHTS UNDER POWER OF ATTORNEY MAKE HYPOTHEEK RIGHTS (SKMHT) PROCEDURAL DEFECTS Rustam, Riky; Suwardiyati, Rumi
Nurani Vol 21 No 1 (2021): Nurani: jurnal kajian syari'ah dan masyarakat
Publisher : Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/nurani.v21i1.8496

The credit agreement is an agreement in principal to followedby the additional treaty of guarantee. With regard to guarantees for immovable objects using mortgage rights. In banking practice related to credit agreements, it is inseparable from a power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT). Those who have the authority to make the power of attorney are notaries. In making deeds in their daily lives, a notary is obliged to pay attention to the rules for making authentic deeds. Making authentic deeds must meet formal requirements, material requirements and external requirements in making them. If one of these conditions is not fulfilled, it can cause the deed to be degraded or decrease in the status of the deed, which was initially considered an authentic deed to become an underhand deed. In connection with the power of attorney imposing mortgage rights (SKMHT), Notaries who have cooperation with banks will make the power of attorney every day. It is possible that the number of deeds made makes the notary forget to sign the deed he has made. The signatures of the parties that are in the power of attorney already exist, but the signature of the Notary who ratifies the power of attorney is not there. This is possible until the Notary's death, the deed he has made has not been signed. If the Notary passes away and the deed he has drawn up has not been signed and a dispute arises, how will the deed be authenticated. The research objective is to analyze the authentication of the power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) that have not been signed by a notary public. The method used is juridical normative with a statutory approach and a conceptual approach. The conclusion of the research is that the notary of the SKMHT deed has not been signed by the notary until the Notary concerned dies, violating the formal requirements of the authentic deed This resulted in the power of attorney imposing mortgage rights (SKMHT) to be null and void by law while still giving the injured party the right to claim compensation from the Notary who had harmed the party.

Title

Found 20 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 20 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 20 Documents
Search