cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 10 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023" : 10 Documents clear
Implementasi Kewajiban Ingkar Notaris dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Berdasarkan UUJN Kusumandari, Ganis Noer Fadha
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art2

Abstract

This research is inspired by a problem when notaries are in a condition to be testiffier in the judicial process, but on the other hand, notaries have to maintain confidentiality which is part of carrying out their oath of office. This research is normative research using statutory and conceptual approaches and then analyzed using qualitative descriptive methods. The formulation of the problem raised is first, whether Notaries must always carry out their obligations to deny the UUJN, and second, whether there is a difference between the obligations of a Notary and the rights of a Notary based on the UUJN. The results of this research show that Notaries must always carry out their obligations to deny. Because the Notary's obligation to deny is an obligation and obligation for the Notary in connection with his duties and position as long as the law does not determine otherwise. Then, there is a difference between the obligation to deny and the right to deny. The difference lies in the legal basis that regulates, namely Article 4 paragraph (2), Article 16 paragraph (1) letter f, and Article 54 UUJN. The implementation of the obligation to renege does not require approval from anyone because it is guaranteed by law, whereas the Right to renounce is regulated in Article 1365 of the Civil Code, Article 1909 of the Civil Code, Article 146 HIR, Article 174 RGB, Article 170 of the Criminal Procedure Code, Article 322 of the Criminal Code. Most of the implementation of the right of recusal in these arrangements requires approval from the judge in the court handling the case.Key Word: Notary’s Right to Refuse, Notary’s Obligation to Refuse, Notary AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya persoalan ketika notaris berada dalam kondisi harus menjadi saksi dalam proses peradilan, namun disisi lain notaris harus menjaga kerahasiaan yang merupakan bagian dari menjalankan sumpah jabatan. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan dan konseptual lalu di analisis dengan cara deskriptif kualitatif. Rumusan masalah yang diangkat pertama, apakah notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar berdasar UUJN, dan kedua, apakah ada perbedaan antara kewajiban ingkar notaris dan hak ingkar notaris berdasar UUJN. Hasil penelitian tersebut menunjukan bahwa notaris harus selalu menjalankan kewajiban ingkar. Karena kewajiban ingkar notaris merupakan suatu kewajiban dan keharusan oleh notaris berkaitan dengan tugas dan jabatannya sepanjang undang-undang tidak menentukan lain. Kemudian, terdapat perbedaan nntara kewajiban ingkar dan hak ingkar. Perbedaannya terletak pada dasar hukum yang mengatur yakni pada Pasal 4 ayat (2), Pasal 16 ayat (1) huruf f, dan Pasal 54 UUJN. Pelaksanaan kewajiban ingkar tidaklah memerlukan persetujuan dari siapapun karena telah dijamin oleh Undang-Undang, sedangkan pada Hak Ingkar diatur dalam Pasal 1365 KUHPerdata, Pasal 1909 KUHPerdata, Pasal 146 HIR, Pasal 174 RGB, Pasal 170 KUHAP, Pasal 322 KUHP. Sebagian besar pelaksanaan hak ingkar pada pengaturan-pengaturan tersebut haruslah mendapatkan persetujuan dari hakim di Pengadilan yang menangani perkara itu.Kata-kata Kunci: Hak Ingkar Notaris, Kewajiban Ingkar Notaris, Notaris
Implikasi Hukum dan Kekuatan Pembuktian Akta Jaminan Fidusia yang Penandatanganannya Tidak Dilakukan di Hadapan Notaris Herliyani, Herliyani
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art6

Abstract

Notaries must sign the deed in front of the parties and witnesses, but in practice this signing is often not done in front of the parties and witnesses, giving rise to legal implications. This research discusses the legal implications of signing a deed that is not carried out in the presence of a notary and the evidentiary strength of a fiduciary guarantee deed whose signing is not carried out in the presence of a notary. The research method used is normative research, using a statutory approach and a conceptual approach, using secondary data which will be analyzed using descriptive analysis. The results of this research are that the legal implications of signing a deed that is not done in the presence of a notary means that the deed will turn into a private deed. Therefore, if the fiduciary guarantee deed is made privately, it does not fulfill the provisions of Article 5 paragraph (1) UUJF, so the deed becomes invalid and cannot be registered at the Fiduciary Registration Office and the evidentiary power of the fiduciary guarantee deed whose signing is not carried out in before a notary, making the deed only have the power of proof of a private deed, a private deed only has the power of formal proof, namely if the signature on the deed is acknowledged (in this case it is proof of recognition) which means the statement stated in the deed recognized and justified.Key Word: Legal Implications, Evidence, Fiduciary Guarantee Deed, Signature AbstrakNotaris memiliki kewajiban untuk menandatangani akta di depan para pihak serta saksi-saksi, namun dalam prakteknya sering kali penandatanganan ini tidak dilakukan di depan para pihak dan saksi-saksi, sehingga melahirkan implikasi hukum. Penelitian ini membahas bagaimana implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris dan bagaimana kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris. Metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, menggunakan data sekunder yang akan dianalisis dengan cara analisis deskriptif. Adapun hasil dari penelitian ini adalah implikasi hukum penandatanganan akta yang tidak dilakukan di hadapan notaris menjadikan akta tersebut akan berubah menjadi akta di bawah tangan. Oleh karena itu, jika akta jaminan fidusia dibuat di bawah tangan, maka tidak memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) UUJF, sehingga akta tersebut menjadi tidak sah dan tidak dapat didaftarkan ke Kantor Pendaftaran Fidusia dan kekuatan pembuktian akta jaminan fidusia yang penandatanganannya tidak dilakukan di hadapan notaris, menjadikan akta hanya memiliki kekuatan pembuktian akta di bawah tangan, akta di bawah tangan hanya mempunyai kekuatan pembuktian formal, yaitu bila tanda tangan pada akta itu diakui (dalam hal ini sudah merupakan bukti pengakuan) yang berarti pernyataan yang tercantum di dalam akta itu diakui dan dibenarkan.Kata-kata Kunci: Implikasi Hukum, Pembuktian, Akta Jaminan Fidusia, Penandatanganan
Akibat Hukum Side Streaming yang Dilakukan Nasabah pada Akad Pembiayaan Musyarakah Damayanti, Lingga
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art4

Abstract

This research examines the legal consequences of side streaming carried out by customers in musyarakah financing contracts, with a problem formulation, namely what legal consequences arise if side streaming occurs by customers. This research is normative juridical research using a statutory approach. The results of the research conclude that the legal consequences of side streaming or misappropriation of financing funds carried out by customers using funds that are not in accordance with the contract and/or the initial purpose of the financing is fasakh, namely the cancellation of a contract due to reasons that result in disruption of the value of the contract due to breach of contract and giving rise to financing problems. Side streaming is included in errors or mistakes (ghalat). The musyarakah financing agreement was canceled because the customer used the financing funds not in accordance with the contents of the contract.Key Word: Side Streaming, Musyarakah Financing AbstrakPenelitian ini mengkaji tentang akibat hukum side streaming yang dilakukan oleh nasabah pada akad pembiayaan musyarakah, dengan rumusan masalah yakni apa akibat hukum yang timbul jika terjadi side streaming oleh nasabah. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-Undang (statute approach). Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akibat hukum dari side streaming atau penyelewengan dana pembiayaan yang di lakukan oleh nasabah dengan menggunakan dana tidak sesuai dengan kontrak dan/atau tujuan awal pembiayaan ialah fasakh, yakni batalnya suatu akad karena sebab yang mengakibatkan terganggunya nilai akad karena cidera janji dan menimbulkan pembiayaan bermasalah. Side streaming termasuk dalam kekeliruan atau kesalahan (ghalat). Akad pembiayaan musyarakah menjadi batal karena nasabah menggunakan dana pembiayaan tidak sesuai dengan isi kontrak.Kata-kata Kunci: Side Streaming, Pembiayaan Musyarakah
Analisis Terhadap Implikasi Perseroan Terbatas Yang Didirikan Melalui Biro Jasa Hukum Almira, Kun Salma
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art7

Abstract

A notary has the duties and authority to make a deed of establishment of a limited liability company. However, in reality, it was found that Notaries did not sign the deed of establishment simultaneously in front of the presenters. The formulation of the problem in this research is first, what are the implications of a Limited Liability Company established through a Legal Services Bureau without being signed by a Notary at the same time? Second, what is the Notary's responsibility regarding the deed of establishment of a Limited Liability Company which was established through the Legal Services Bureau without being signed by a Notary at the same time? This research is normative legal research carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion show that the implication that occurs is that the deed of establishment of a limited liability company is degraded into a private deed. Apart from that, according to the principle of responsibility based on mistakes, notaries can be held responsible if they are proven guilty. The responsibility referred to is in the form of reimbursement of costs, compensation, and interest. This is regulated in Article 44 of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Position of Notaries.Key Word: Legal Services Bureau, Notary, Limited Liability Company AbstrakNotaris memiliki tugas dan kewenangan dalam membuat akta pendirian sebuah perseroan terbatas. Namun, pada kenyataannya ditemukan Notaris yang tidak menandatangani akta pendirian secara bersamaan di hadapan para penghadap. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana implikasi Perseroan Terbatas yang Didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan? Kedua, bagaimana tanggung jawab Notaris terhadap akta pendirian Perseroan Terbatas yang didirikan melalui Biro Jasa Hukum tanpa ditandatangani oleh Notaris secara bersamaan? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa implikasi yang terjadi ialah akta pendirian perseroan terbatas terdegrasi menjadi akta dibawah tangan. Selain itu, menurut prinsip tranggung jawab berdasarkan kesalahan Notaris dapat dimintakan pertanggung jawaban apabila terbukti bersalah. Tanggung jawab dimaksud berupa penggantian biaya, ganti rugi dan bunga. Hal tersebut diatur dalam pasal 44 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.Kata-kata Kunci: Biro Jasa Hukum, Notary, Perseroan Terbatas
Peran Kewenangan Dan Tanggungjawab Notaris Dalam Melakukan Pengurusan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Melalui Online Singel Submission Amanda, M. Reksa
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art8

Abstract

Risk-based business licensing is licensing administered by OSS institutions, where business actors to obtain permits must go through the OSS platform, in practice there is a notary who handles business licensing. So this research discusses first, what is the role and authority of a notary in arranging business permits through OSS? Second, is the notary responsible for arranging business permits by a notary through OSS which causes losses to business actors? The type of research used is normative legal research using conceptual and statutory approaches. The results of this research conclude firstly that the authority of a notary as a public official is to make authentic deeds for all deeds, agreements, and decrees as intended in Article 15 of the Law on the Position of Notaries. Meanwhile, the authority of notaries in arranging risk-based business permits through OSS must be based on the granting of power of attorney. Second, the notary's responsibility in arranging business permits through OSS to business actors who experience losses must be proven beforehand. If the loss in processing business permits is caused by a deed made, the notary must be held accountable for carrying out his duties in terms of making authentic deeds if he violates the provisions as intended in UUJN. However, if the sanctions imposed result in losses due to the implementation of business licensing, the notary cannot be held responsible.Key Word: Authority, Business Licensing, Online Single Submission, Responsibility AbstrakPerizinan berusaha berbasis risiko merupakan perizinan yang diselenggarakan oleh lembaga OSS, dimana pelaku usaha untuk mendapatkan perizinan tersebut harus melalui platform OSS, dalam praktik terdapat notaris yang melakukan pengurusan perizinan berusaha. Sehingga pada penelitian ini membahas mengenai pertama, apa peran dan kewenangan notaris dalam pengurusan perizinan berusaha melalui OSS? Kedua, apakah notaris bertanggungjawab terhadap pengurusan perizinan berusaha oleh notaris melalui OSS yang menimbulkan kerugian terhadap pelaku usaha? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan. Hasil Penelitian ini menyimpulkan yang pertama bahwa kewenangan notaris sebagai pejabat umum adalah membuat akta autentik untuk semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sebagaimana dimaksud Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris. Adapun kewenangan notaris dalam melakukan pengurusan perizinan berusaha berbasis risiko melalui OSSharus didasarkan pada pemberian kuasa. Kedua, Pertanggungjawaban notaris dalam pengurusan izin usaha melalui OSS kepada pelaku usaha yang mengalami kerugian harus dapat dibuktikan terlebih dahulu kesalahannya, apabila kerugian pengurusan perizinan berusaha diakibatkan karena akta yang dibuat maka notaris harus mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas jabatannya dalam hal pembuatan akta autentik apabila melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam UUJN.Namun jika sanksi yang diberikan menimbukan kerugian karna penyelenggaran perizinan berusaha maka notaris tidak dapat dimintai pertanggungjawaban.Kata-kata Kunci: Kewenangan, Perizinan Berusaha, Online Singel Submission, Tanggungjawab
Akibat Hukum Pembiayaan dengan Akad Musyarakah Mutanaqishah yang dilaksanakan Secara di Bawah Tangan Vikron P, Ahmad Nur
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art9

Abstract

Financing can be done using various types of contracts, one of which is: the musyarakah mutanaqishah contract. The agreement that arises from the contract is stated in the deed. Deeds consist of 2 (two) forms, namely authentic deeds and private deeds. An authentic deed provides perfect evidentiary power, while a private deed does not have perfect evidentiary power. Ideally, financing is carried out with an authentic deed. However, in practice, financing still occurs with a musyarakah mutanaqishah contract which is carried out privately, and then legalized before a notary. Based on this, it is necessary to conduct research regarding the legal consequences of financing with musyarakah mutanaqishah contracts carried out privately. The researcher formulated a problem formulation regarding what are the legal consequences of a financing deed with a musyarakah mutanaqishah agreement that is executed privately? The research method used is normative with literature study. The results of the research conclude that the contract executed remains valid and binding as law for the parties as long as the terms and conditions of the contract are fulfilled. A private deed that is legalized before a notary is stronger than a private deed that is not legalized. However, the strength of the evidence is not perfect and still requires the judge's consideration regarding the strength of the evidence-based on Article 1881 paragraph (2) of the Civil Code.Key Word: Financing, Musyarakah Mutanaqishah, Deed AbstrakPembiayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam akad, salah satunya dengan akad musyarakah mutanaqishah. Kesepakatan yang lahir dari akad tersebut dituangkan dalam akta. Akta terdiri dari 2 (dua) bentuk, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan. Akta otentik memberikan kekuatan pembuktian yang sempurna, sedangkan akta di bawah tangan tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna. Idealnya, pembiayaan dilakukan dengan akta otentik. Namun, dalam praktik masih terjadi pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah yang dilakukan di bawah tangan, lalu dilakukan legalisasi di hadapan notaris. Berdasarkan hal tersebut, perlu dilakukan penelitian mengenai akibat hukum pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah yang dilaksanakan secara di bawah tangan. Peneliti merumuskan suatu rumusan masalah mengenai Bagaimanakah akibat hukum akta pembiayaan dengan akad musyarakah mutanaqishah yang dilaksanakan secara di bawah tangan? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa akad yang dilaksanakan tetaplah sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi para pihak sepanjang rukun dan syarat akad tersebut dipenuhi. Akta di bawah tangan kemudian dilegalisasi di hadapan notaris lebih kuat dari pada akta di bawah tangan yang tidak dilegalisasi. Namun, kekuatan pembuktiannya tidak sempurna dan masih membutuhkan pertimbangan hakim terkait kekuatan pembuktiannya berdasarkan Pasal 1881 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Kata-kata Kunci: Pembiayaan, Musyarakah Mutanaqishah, Akta
Kepastian Hukum Pengenaan BPHTB kepada Pemilik Tanah dan / atau Bangunan yang Belum Bersetifikat dalam Rangka Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Azminazilah, Azminazilah; Darmaini, Yohanna; Amiludin, Amiludin; Ahmad, Dwi Nurfauziah; Razif, Imran Bukhari
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art5

Abstract

Land is the most important agrarian aspect of a country which has cultural, political, social, and economic value. The need for registration by the land owner, where this registration is carried out at the land office can guarantee land control by a party by obtaining a land certificate. The certificate exists as proof that the party occupies and controls and has rights to the land. Disputes often lead to chaos or disparities due to commotion between communities fighting over land rights. Land Registration According to Article 1 Paragraph 1 of Government Regulation Number 24 of 1997 is the continuation of activities carried out by public bodies in a place that are continuous and regular, including sorting, handling, bookkeeping, as well as presenting and maintaining actual and juridical information. information, as a guide and note, regarding a collection of information. The Land Rights Registrar can revoke tax levies if there is valid evidence through an authentic deed of land maintenance and registration. This tax collection will later be deposited by the Land Rights Registrar to the regional revenue office usually abbreviated to the Regional Revenue Office to provide legal certainty and protection for interested parties. Land registration activities are a form of government concern and fees for registering land and building rights are a form of tax on land registration. This tax is to ensure the continuity of land rights owned by individuals or entities over that land.Key Word: Registration, Tax, Conflict, Dispute, Legal Certainty AbstrakTanah sebagai aspek agraria terpenting dalam negara yang mempunyai nilai budaya, politik, sosial dan ekonomi. Perlunya pendaftaran oleh pemilik tanah, dimana pendaftaran ini dilakukan pada kantor pertanahan dapat menjamin penguasaan tanah oleh suatu pihak dengan diperolehnya sertifikat tanah. Sertifikat tersebut ada sebagai bukti bahwa pihak tersebut menempati dan menguasai serta memiliki hak atas tanah. Sengketa seringkali menimbulkan kekacauan atau kesenjangan karena adanya keributan antar sesama masyarakat dalam memperebutkan hak atas tanah. Pendaftaran Tanah Menurut Pasal 1 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 adalah kelanjutan kegiatan yang dilakukan oleh badan publik di suatu tempat yang bersifat terus menerus dan biasa, meliputi penyortiran, penanganan, pembukuan, serta penyajian dan pemeliharaan informasi yang aktual dan yuridis. Informasi, sebagai pedoman dan catatan, mengenai kumpulan informasi. Pencatat Hak Atas Tanah dapat mencabut pungutan pajak apabila terdapat bukti yang sah melalui akta otentik pemeliharaan dan pendaftaran tanah. Pemungutan pajak inilah yang nantinya disetorkan oleh Pencatat Hak Atas Tanah kepada kantor pendapatan daerah atau biasa disingkat Kantor Pendapatan Daerah untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Kegiatan pendaftaran tanah sebagai wujud kepedulian pemerintah dan biaya pendaftaran hak atas tanah dan bangunan sebagai bentuk pajak atas pendaftaran tanah tersebut. Pajak tersebut untuk menjamin keberlangsungan hak atas tanah yang dimiliki oleh orang pribadi atau badan atas tanah tersebut.Kata-kata Kunci: Pendaftaran, Pajak, Konflik, Sengketa, Kepastian Hukum
Dampak Hukum Kebijakan Pembekuan Lahan Rencana Ibu Kota Negara Terhadap Pemilik Lahan Anindythia, Natasha
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art10

Abstract

This study aims to determine the legal impact of the National Capital Plan's Land Freezing Policy on land owners who will make the transition. The problem is what is the legal impact of the National Capital Plan land freezing policy on land owners who will make the transition? This research includes normative legal research. Data in this research was collected using document/library studies and interviews which were processed in a descriptive-qualitative manner using a statutory approach. The results of this research show that the reservation policy in the National Capital Region of East Kalimantan has a regulatory impact, both positive and negative, on landowners who wish to transfer their rights. In essence, people cannot transfer their land even though they already have strong rights and reasons to sell their land, and these reasons are not what the government is worried about. So several things then give rise to legal uncertainty and several values related to land acquisition that conflict between one regulation and another. The government needs to be more specific and mature in formulating policies so that they do not appear authoritarian and reactionary, while at the same time organizing the process of transferring land in the Capital Planning Area to a task force, one of which is conducting investigations.Key Word: Legal Impact, Land Transfer, Land Freezing Policy, National Capital Plan AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengetahui Dampak Hukum Kebijakan Pembekuan Lahan Rencana Ibu Kota Negara terhadap Pemilik lahan yang akan melakukan peralihan. Permasalahannya adalah Bagaimana dampak hukum dari kebijakan pembekuan lahan Rencana Ibu Kota Negara terhadap Pemilik lahan yang akan melakukan peralihan? Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif. Data penelitian dikumpulkan dengan cara studi dokumen/pustaka dan wawancara yang diolah dengan cara Diskriptif-Kualitatif menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan reservasi di Kawasan Ibu Kota Negara Kalimantan Timur mempunyai dampak regulasi, baik positif maupun negatif, terhadap pemilik lahan yang akan mengalihkan haknya. Pada pokoknya masyarakat tidak dapat mengalihkan lahan miliknya padahal sudah memiliki alas hak dan alasan yang kuat untuk menjual lahannya, dimana alasan tersebut tidak seperti yang pemerintah khawatirkan. Jadi terdapat beberapa hal yang kemudian menimbulkan ketidakpastian hukum dan beberapa nilai terkait pengadaan tanah yang bertentangan antara satu peraturan dengan peraturan lainnya. Pemerintah perlu lebih spesifik dan matang dalam merumuskan kebijakan agar tidak terkesan otoriter dan reaksioner, sekaligus menata secara jelas proses pengalihan tanah Daerah Perencanaan Ibu Kota ke dalam gugus tugas yang salah satunya melakukan investigasi. Kata-kata Kunci: Dampak Hukum, Peralihan Lahan, Kebijakan Pembekuan Lahan, Rencana Ibukota Negara
Kewenangan Kurator atas Implementasi Business Going Concern Principle dalam Pengurusan Boedel Pailit Sultan, Almas
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art1

Abstract

Law Number 37 of 2004 on Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations was formed to distribute the debtor's bankruptcy debt to creditors proportionally and fairly. A company that has been declared bankrupt but does not yet have insolvent status is not considered to have ended so bankruptcy will not stop business operations or can be called a business going concern. According to this law, companies can continue their operations even though they are deemed unable to pay their debts. This is different from what is explained in the Limited Liability Company Law which requires the dissolution of the company after it reaches a level of inability to pay debts. This raises questions that are formulated in the problem formulation, namely first, how to implement the principle of business continuity (Business Going Concern) in bankruptcy cases, second, what is the responsibility of the Curator due to the implementation of a going concern which fails in its implementation due to the company's stock valuation decreasing. This research uses a normative legal method supported by a statutory approach. The results of this research conclude that, firstly, if the curator assesses that there is potential to increase the valuation value of the bankrupt debtor, then going concerned is the right way as proven by analysis from the auditor to fulfill the debtor's achievements. Second, if after carrying out a business going concern the company's value continues to decline, then the curator should stop business activities and immediately settle the bankruptcy assets.Key Word: Continuity, Bankruptcy, Curator AbstrakUndang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (UUKPKPU) dibentuk dengan tujuan untuk membagikan boedel pailit debitur kepada para kreditor secara proporsional dan adil. Perusahaan yang telah dinyatakan pailit tetapi belum berstatus insolven, belum dianggap telah berakhir sehingga keadaan pailit tidak akan menghentikan operasional bisnis atau dapat disebut sebagai kelanjutan usaha (business going concern). Menurut UUKPKPU, perusahaan masih dapat melanjutkan operasinya meskipun dianggap tidak mampu membayar utangnya. Hal ini berbeda dengan yang dijelaskan pada Undang-Undang Perseroan Terbatas yang mengharuskan pembubaran perusahaan setelah mencapai tingkat ketidakmampuan membayar utang. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang dirumuskan ke dalam rumusan masalah, yaitu pertama, Bagaimana implementasi asas kelangsungan usaha (Business Going Concern) dalam perkara kepailitan, kedua, bagaimana tanggung jawab kurator akibat penerapan going concern yang gagal dalam pelaksanaanya akibat valuasi boedel perseroan yang menurun. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan pendekatan undang-undang. Hasil dari penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama apabila Kurator menilai adanya potensi untuk menaikkan nilai valuasi debitur pailit, maka going concern merupakan cara yang tepat dengan dibuktikan dengan analisis dari auditor demi pemenuhan prestasi debitur. Kedua, apabila setelah dijalankannya business going concern namun nilai perusahaan kian menurun, maka kurator sebaiknya menghentikan kegiatan usaha dan segera membereskan harta pailit.Kata-kata Kunci: Kelangsungan, Kepailitan, Kurator
Analisa Hukum terhadap Penggunaan Merek yang Tidak Sesuai dengan Sertifikat Terdaftar (Studi Mengenai Merek Ms Glow/For Cantik Skincare) Nusantari, Oktaviana; Kusparningrum, Emilda; Hediati, Febri Noor
Officium Notarium Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol3.iss2.art3

Abstract

This research discusses the obligations of brand owners or brand certificate holders to be able to use their brand as stated in the registered brand certificate issued by the Directorate General of Intellectual Property and analysis of further supervision carried out by the Directorate General of Intellectual Property in carrying out supervision after the issuance of the brand certificate. The research method used in this research is doctrinal or normative. The obligation of a brand owner to use his or her mark as stated in the registered mark certificate is one of the brand owner's good intentions in registering the mark, but in reality, there are still brand owners who use marks that do not follow the registered mark certificate. This can be realized if the supervision system of the Directorate General of Intellectual Property after the issuance of the brand certificate can be implemented properly.Key Word: Registered Mark, Brand Certificate, Supervision AbstrakPenelitian ini membahas mengenai kewajiban pemilik merek atau pemegang sertiifkat merek untuk dapat menggunakan merek miliknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan analisis pengawasan lebih lanjut yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dalam melakukan pengawasan pasca diterbitkannya sertifikat merek. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal atau normatif. Kewajiban pemilik merek dalam menggunakan mereknya sebagaimana yang tercantum dalam sertifikat merek terdaftar merupakan salah satu itikad baik pemilik merek dalam mendaftarkan merek tersebut, tetapi dalam kenyataanya masih ada pemilik merek yang menggunakan merek yang tidak sesuai dengan sertifikat merek terdaftar. Hal ini dapat terwujud apabila sistem pengawasan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual pasca diterbitkannya sertifikat merek dapat dilaksanakan dengan baik.Kata-kata Kunci: Merek Terdaftar, Sertifikat Merek, Pengawasan

Page 1 of 1 | Total Record : 10

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1: MEI 2025 Vol. 4 No. 2: NOVEMBER 2024 Vol. 4 No. 1: MEI 2024 Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023 Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 More Issue