Garuda - Garba Rujukan Digital

Implikasi Hukum Terhadap Notaris (Suami-Istri) Yang Membuka Kantor Bersama Dalam Bentuk Persekutuan Perdata Leo Pernando
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art1

Article 20 of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Notary Public states that a Notary can carry out their position in the form of a civil partnership while still paying attention to independence and impartiality in carrying out his position. The formulation of the problem formulated in this research is, first, what are the legal implications for notaries for married couples opening a joint office in the form of a civil partnership? and secondly, what form of independence and secrecy does a notary who is bound by marriage carry out in carrying out his position? The type of research used is juridical-normative research with a statutory approach. The results of this study indicate that the first is the separation of joint assets between husband and wife and the obligation to provide income in the joint office. The two forms of independence and secrecy carried out by a notary who is bound by marriage, that the notary acts in a trustful, honest, thorough, independent, impartial manner, safeguards the interests of the parties involved in legal actions and keeps everything confidential about the Deed he made and all information obtained for making The deed is in accordance with the oath of office, in order for the notaries who are members of the joint office carry out the position of a notary in the same way as the implementation of the position of a notary in general.Key Word: Implications, Notary Joint Office, Civil Partnership AbstrakPasal 20 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris menyebutkan bahwa notaris dapat menjalankan jabatannya dalam bentuk persekutuan perdata dengan tetap memperhatikan kemandirian dan ketidakberpihakan dalam menjalankan jabatannya. Rumusan masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini pertama apa implikasi hukum terhadap notaris pasangan suami istri membuka kantor bersama dalam bentuk persekutuan perdata? dan kedua bagaimana bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan notaris yang terikat dalam perkawinan dalam menjalankan jabatannya? Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama terjadinya pemisahan harta bersama antara suami istri dan kewajiban untuk memberikan pemasukan dalam kantor bersama. Kedua bentuk kemandirian dan kerahasiaan yang dijalankan oleh notaris yang terikat perkawinan, bahwa notaris bertindak amanah, jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum dan merahasiakan segala sesuatu mengenai Akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan Akta sesuai dengan sumpah jabatan, sehingga notaris yang tergabung dalam kantor bersama menjalankan jabatan notaris dilakukan sama seperti pelaksanaan jabatan notaris pada umumnya.Kata-Kata Kunci: Implikasi, Kantor Bersama Notaris, Persekutuan Perdata

Perlindungan Hukum Kreditur Terhadap Kewajiban Debitur Dengan Hak Tanggungan Dalam Relaksasi COVID-19 Sri Resti Elviza
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art2

The existence of coercive circumstances has prevented the debtor from fulfilling his achievements or obligations due to the current pandemic situation which has also affected the debtor's economy to decline. In this case the debtor also cannot pay for his achievements, so the loss is on the creditor or the bank that provides credit. The formulation of the problem in this research is first, how can the COVID-19 pandemic be declared as a force majeure? Second, what is the legal protection for creditors during the COVID-19 relaxation period? The research method used is normative supported by primary data. The result of this study is the legal protection given to creditors when the debtor defaults in a credit agreement with mortgage guarantees, namely the process of binding the credit agreement with mortgage guarantees then the mortgage rights are registered at the land office. Furthermore, the land office issues a Mortgage Certificate with an irah-irah of "FOR JUSTICE BASED ON THE ALMIGHTY GOD" as proof of mortgage rights and becomes the basis of executive power. Legal protection for creditors before the pandemic and after the pandemic was only limited to existing regulations, namely Law no. 4 of 1996 concerning mortgages and the Civil Code. Currently there is no specific law that regulates creditors during the COVID-19 pandemic.Key Word: Mortgage, Default, Covid-19 AbstrakAdanya keadaan memaksa menyebabkan pihak debitur terhalang untuk memenuhi prestasi atau kewajibannya dikarenakan situasi pandemi seperti saat ini yang kemudian juga mempengaruhi perekonomian pihak debitur menurun. Dalam hal ini debitur juga tidak bisa membayar prestasinya, sehingga kerugian ada pada pihak kreditur atau bank yang memberikan kredit. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu pertama, bagaimana pandemi COVID-19 dapat dinyatakan sebagai keadaan memaksa? Kedua, bagaimana perlindungan hukum bagi pihak kreditur pada masa relaksasi COVID-19? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan didukung data primer. Hasil dari penelitian ini adalah perlindungan hukum yang diberikan kepada pihak kreditur ketika debitur wanprestasi dalam suatu perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan yaitu dilakukan proses pengikatan perjanjian kredit dengan jaminan hak tanggungan kemudian hak tanggungan didaftarkan pada kantor pertanahan. Selanjutnya kantor pertanahan menerbitkan Sertifikat Hak Tanggungan dengan memiliki irah-irah “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” sebagai bukti hak tanggungan dan menjadi landasan kekuatan eksekutorial. Perlindungan hukum terhadap kreditur sebelum masa pandemi dan setelah pandemi hanya sebatas peraturan yang telah ada, yaitu Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak tanggungan dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Saat ini belum ada undang-undang khusus yang mengatur pihak kreditur di masa pandemi COVID-19.Kata-kata Kunci: Hak Tanggungan, Wanprestasi, Covid-19

Implementasi Akad Ijarah Muntahiyah Bittamlik Dengan Jaminan Hak Tanggungan Dalam Akta Notaris Muhammad Amirullah Ibrahim Darajatun Al Farisi
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art3

The Ijarah Muntakiyyah Bittamlik contract is a sharia contract related to leasing that is carried out by many banks, because it is run by a bank, the bank requires collateral, one of which is a mortgage as a form of prudence, but this is where an error arises in applying the mortgage guarantee with the Ijarah Muntakiyyah Bittamlik contract. Because of this, two formulations of the problem are obtained, namely first, how is the implementation of the ijarah Muhamiyyah bittamlik contract with guaranteed mortgage rights in a notary deed? Second, what are the legal consequences in the event of an error in the application of the ijarah Muhamiyyah bittamlik contract with the guarantee of mortgage rights in a notary deed? This type of legal research uses normative supported by empirical with a statutory approach. The results of the study concluded that first, the implementation of the deed with the Ijarah Muntakiyyah Bittamlik contract with collateral rights is not appropriate because the binding of the mortgage guarantee can be carried out if debt arises due to unpaid rent not against the Ijarah Muntakiiyah Bittamlik contract which is based on rent, Second, the application of the Ijarah Muntakiyyah Bittamlik contract is erred with the guarantee of mortgage rights resulting in the contract being fasid.Key Word: Notary Deed, Mortgage, Implementation, Ijarah Muntakiyyah Bittamlik AbstrakAkad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik merupakan akad syariah terkait dengan sewa-beli yang banyak dijalankan bank, karena dijalankan oleh bank maka bank memerlukan jaminan salah satunya hak tanggungan sebagai sebuah bentuk kehati-hatian namun disinilah muncul kesalahan penerapan jaminan hak tanggungan dengan akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik. Karenanya didapatkan dua rumusan masalah, yaitu pertama, bagaimana implementasi akad ijarah muntahiyyah bittamlik dengan jaminan hak tanggungan dalam akta notaris ? Kedua, Bagaimana akibat hukumnya dalam hal terjadi kesalahan penerapan akad ijarah muntahiyyah bittamlik dengan jaminan hak tanggungan dalam akta notaris ? Jenis penelitian hukum menggunakan normatif yang ditunjang dengan empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil Penelitian menyimpulkan pertama, implementasi akta dengan akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik dengan jaminan hak tanggungan belum tepat karena pengikatan jaminan hak tanggungan bisa dilakukan jika timbul hutang akibat sewa yang tidak dibayar bukan terhadap akad Ijarah Muntahiiyah Bittamlik yang berbasis sewa, Kedua Kesalahan penerapan akad Ijarah Muntahiyyah Bittamlik dengan jaminan hak tanggungan mengakibatkan akad menjadi fasid.Kata-kata Kunci: Akta Notaris, Hak Tanggungan, Implementasi, Ijarah Muntahiyyah Bittamlik

Formasi Jabatan Notaris dan Penentuan Kategori Daerah Pasca Perubahan Neilul Muna
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art19

This research is motivated by the existence of legal dynamics in regulating the formation of notary positions and the determination of regional categories after the changes to the Notary Public Law (UUJN). The issues raised in this study include the background of the reformulation of the formation of notary positions and the determination of regional categories after the amendment of the UUJN and how the flow of arrangements for the formation of notary positions and the determination of regional categories after the amendment of UUJN. This study uses a normative juridical method with a statutory and analytical approach. The results of the study concluded: First, after the amendment of the UUJN there were 4 (four) Ministerial Regulations (Perkemenkumham) governing the formation of notary positions and the categories for determining areas including: Permenkumham No.36/2015 jo. Permenkumham No.26/2014, Permenkumhan No.27/2016, and what is currently in force is Permenkumham No.19/2021. The reason behind the formation setup of notary positions and categories for determining regions specifically requires rearrangement of previous regulations by taking into account population growth, economic growth and regional expansion. Second, the trajectory of setting up the formation of notary positions and determining regional categories begins with limiting the number of notaries to changing regional categories. However, at this time, Permenkumham No.19/2021 provides clarity regarding the procedures for filling in the notary position formation, collecting notary data and simplification of regional categories and specifically stipulating procedures for submitting applications for moving regions.Key Word: Legal Dynamics, Arrangement, Notary Formation. AbstrakPenelitian ini dilatarbelakangi adanya dinamika hukum pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini mencakup bagaimana latar belakang direformulasinya formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan UUJN dan bagaimana alur pengaturan formasi jabatan notaris dan penentuan kategori daerah pasca perubahan UUJN. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan analisis. Hasil penelitian menyimpulkan: Pertama, pasca perubahan UUJN terdapat 4 (empat) Peraturan Menteri yang mengatur formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah mencakup: Permenkumham No.36/2015 jo. Permenkumham No.26/2014, Permenkumhan No.27/2016, dan yang saat ini berlaku adalah Permenkumham No.19/2021. Latar belakang pengaturan formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah secara khusus diperlukan penataan kembali terhadap regulasi terdahulu dengan memperhatikan pertambahan jumlah penduduk, pertumbuhan ekonomi dan pemekaran daerah. Kedua, trajektori pengaturan formasi jabatan notaris dan kategori penentuan daerah dimulai dengan melakukan pembatasan jumlah notaris hingga mengubah kategori daerah. Namun saat ini, Permenkumham No.19/2021 memberi kejelasan terkait tata cara pengisian formasi jabatan notaris, melakukan pendataan notaris dan simplifikasi kategori daerah serta mengatur secara spesifik tata cara pengajuan permohonan pindah wilayah.Kata-kata Kunci: Dinamika Hukum, Penataan, Formasi Jabatan Notaris.

Peran Notaris Dalam Penyuluhan Hukum Mengenai Adanya Praktik Jual Beli Apartemen Melalui Metode Pre Project Selling Ulfa Nabila
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art4

Today, there are many cases involving flat or apartment developers who neglect the legal certainty in the implementation of housing and residential areas as stipulated in Article 3 letter a of Law Number 1 of 2011 on Housing and Residential Areas. One form is sales with pre-project selling. This practice is permitted by law by requiring the existence of a Purchase Agreement (PPJB) drawn up by and before a Notary. This practice is closely related to the authority of a Notary to be able to conduct legal counseling in connection with making a deed as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter e of Law Number 2 of 2014 on Amendments to Law Number 30 of 2004 on the Notary Public. Therefore, a formulation of the problem is drawn, what is the role of a notary in legal counseling regarding the practice of buying and selling apartments through the pre project selling method? The research method used is normative by studying literature and legislation. The results of this study conclude that the role of a Notary in legal counseling regarding the practice of buying and selling apartments on a Pre-Project Selling basis can be carried out by ensuring that the developer has complied with statutory provisions and providing an explanation to the buyer that the PPJB is only an introduction. The notary provides an explanation regarding the rights and obligations of each party that arises regarding the practice of Pre Project Selling in buying and selling apartments.Key Word: notary, legal counselling, pre project selling, sale and purchase binding agreement AbstrakDewasa ini banyak ditemukan kasus developer rumah susun atau apartemen yang lalai terhadap kepastian hukum dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 huruf a Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Salah satu bentuknya adalah penjualan dengan pre project selling. Praktik tersebut diperbolehkan undang-undang dengan mensyaratkan adanya Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris. Praktik tersebut berkaitan erat dengan kewenangan Notaris untuk dapat melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. Oleh karenanya, ditarik suatu rumusan masalah, bagaimanakah peran notaris dalam penyuluhan hukum terkait praktik jual beli apartemen melalui metode pre project selling? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan dan perundang-undangan. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa peran Notaris dalam penyuluhan hukum mengenai adanya praktik jual beli apartemen secara Pre Project Selling dapat dilakukan dengan memastikan pihak developer telah memenuhi ketentuan perundang-undangan dan memberikan penjelasan kepada pihak pembeli bahwa PPJB hanyalah sebagai pendahuluan. Notaris memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak yang timbul mengenai praktik Pre Project Selling dalam jual beli apartemen.Kata-kata Kunci: notaris, penyuluhan hukum, pre project selling, perjanjian pengikatan jual beli

Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Yang Tidak Diatur Dalam Undang-Undang Jabatan Notaris Oleh Majelis Pengawas Notaris Muhammad Yusfi Arifandy
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art18

Notary is a public official authorized to make authentic deeds. However in carrying out their duties, it is highly possible for a Notary to err and to violate their office duties. The Notary Supervisory Board carries out the supervisory and guidance functions of alleged violations committed by the Notary. The consequence of not optimal regulation regarding the mechanism for imposing legal sanctions on Notaries results in the emergence of legal uncertainty. The formulation of the problem in this study is whether the Notary Supervisory Board finds violations of the Notary's authority and obligations that have not been regulated in the Law on Notary Offices and how to apply the sanctions given by the Notary Supervisory Board for Notary violations of the authority and duties of their position that have not been regulated in the Law Concerning the Position of Notary Public. This is a normative legal research supported by empirical evidence that is carried out using a statutory approach and a conceptual approach. The results of the research and discussion show that the Notary Supervisory Board found various forms of violations of the Notary's obligations and authority. Notaries can be subject to various forms of sanctions, administrative responsibility, and civil penalties in accordance with legal norms. However, the forms of violations that occur in the field are not specifically regulated in the Law on Notary Offices or the Code of Ethics.Key Word: Sanctions, Violation, Notary, Legal Vacuum AbstrakNotaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik. Namun, notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya dapat melakukan kesalahan dan pelanggaran tugas jabatan. Majelis Pengawas Notaris melaksanakan fungsi pengawas dan pembinaan terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan notaris. Konsekuensi tidak optimalnya pengaturan tentang mekanisme penjatuhan sanksi hukum terhadap notaris berakibat pada timbulnya ketidakpastian hukum. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu apakah Majelis Pengawas Notaris menemukan bentuk pelanggaran terhadap kewenangan dan kewajiban notaris yang belum diatur di dalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris dan bagaimana penerapan sanksi yang diberikan Majelis Pengawas Notaris atas pelanggaran notaris terhadap kewenagan dan kewajiban tugas jabatannya yang belum diatur didalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif dengan didukung bukti-bukti empiris yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa, Majelis Pengawas Notaris menemukan berbagai bentuk pelanggaran kewajiban dan kewenangan notaris. Notaris dapat dikenai berbagai bentuk sanksi, tanggung jawab administrasi, dan ganjaran perdata sesuai dengan norma hukum. Akan tetapi bentuk-bentuk pelanggaran yang terjadi di lapangan secara khusus belum diatur didalam Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik.Kata-kata Kunci: Sanksi, Pelanggaran, Notaris, Kekosongan Hukum

Pertanggungjawaban Notaris/PPAT Terhadap Akta Yang Dibuatnya Faradila Ardini Putri
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art5

This study aims to analyze the liability of notaries who falsify a power of attorney to impose mortgage rights (SKMHT) and analyze the legal consequences of the deed of granting mortgage rights (APHT) made afterwards. The formulation of the problem in this study is how is the responsibility of the Notary who falsified the SKMHT and the legal consequences for the APHT made afterwards? This is a normative legal research with a statutory approach, the data collection was conducted by literature study with a qualitative descriptive analysis method. The results of the study can be concluded that the responsibility of a Notary who falsifies SKMHT can be subject to administrative, civil and criminal sanctions. With regard to the legal consequences for the APHT made afterwards, the APHT became invalid since it was made based on a falsified SKMHT thus it was null and void.Key Word: Cancellation, Authentic deed, Fake SKMHT, APHT AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban bagi Notaris yang melakukan pemalsuan Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan (SKMHT) dan menganalisis akibat hukum terhadap Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT) yang dibuat setelahnya. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimanakah pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan SKMHT dan akibat hukum terhadap APHT yang dibuat setelahnya Jenis dari penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pengumpulan datanya dilakukan dengan studi pustaka dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban Notaris yang melakukan pemalsuan SKMHT dapat dikenai sanksi administratif, perdata, dan pidana. Berkaitan dengan akibat hukum terhadap APHT yang dibuat setelahnya adalah APHT tersebut menjadi tidak sah karena dibuat berdasarkan SKMHT yang dipalsukan sehingga batal demi hukum.Kata-kata Kunci: Pembatalan, Akta otentik, SKMHT Palsu, APHT

Analisis Yuridis Keabsahan Pencantuman Kutipan Ayat Al-Quran Dalam Akad Syariah Menurut UUJN Siti Alma Najiha
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art6

In the sharia contract deed, there is an inclusion of a verse from the Koran. Referring to Article 38 of Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Notary Office Law, it can be seen that the inclusion of the sentence as mentioned above is not listed as required in Article 38 No. 2 of 2014 on Amendments to the Law on the Office of a Notary and resulting in a deed only having the power of proof as a deed under the hand. This research raises the following issues: first, how is the legitimacy of the inclusion of Al-Quran verses in sharia contracts according to the Law on Notary Offices? second, what is the appropriate solution for making a sharia contract? The research method used is normative research. This research was carried out with a statutory approach and a conceptual approach. This study concludes that, first, in terms of making a sharia contract deed, the Notary must make it in accordance with the provisions of Article 38 of Law No. 2 of 2014 on Amendments to the Law Regarding the Office of a Notary. If it is not appropriate, then the inclusion of a quote from the Koran placed at the beginning of the deed and at the end of the deed, if it is carried out, the deed will be legally flawed in terms of its form and will result in the deed being degraded into private hands as stipulated in Article 1869 of the Civil Code. Second, the appropriate solution so that it is in accordance with the Law Regarding the Office of a Notary Public is to place it in the deed because the contents of the deed are statements of the parties that have been confirmed and constatitured by the Notary which is formulated into a deed, the next solution can also be in the form of revising the Law on Notary Office.Key Word: notary, notarial deed, sharia contract, Law on Position of Notary AbstrakDi dalam akta akad syariah terdapat pencantuman kutipan ayat Al-Quran. Merujuk pada Pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang Jabatan Notaris maka dapat dilihat bahwa pencantuman kalimat seperti yang telah disebutkan diatas tidak tercantum sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 38 No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan dari Undang-Undang tentang Jabatan Notaris dan mengakibatkan akta hanya mempunyai kekuatan pembuktian sebagai akta dibawah tangan. Penelitian ini mengangkat permasalahan: pertama, bagaimana keabsahan pencantuman kutipan ayat Al-Quran dalam akad syariah menurut Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris kedua, Bagaimana solusi yang tepat terhadap pembuatan akta akad syariah? Metode penelitian yang digunakan adalah peneltian normatif, Penelitian ini melakukan dengan pendekatan Peraturan Perundang-Undangan dan pendekatan konseptual. Penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, Dalam hal membuat akta akad syariah maka notaris harus membuat sesuai dengan ketentuan Pasal 38 Undang-Undang No.2 Tahun 2014 Perubahan dari Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris. Jika tidak sesuai, maka pencantuman kutipan Al-Quran yang diletakkan di awal akta dan akhir akta apabila dilakukan maka akta tersebut telah cacat hukum dalam segi bentuknya dan akan mengakibatkan akta tersebut terdegradasi menjadi dibawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1869 KUHPerdata. Kedua, solusinya yang tepat agar sesuai dengan Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris adalah diletakkan diisi akta dikarenakan Isi akta merupakan keterangan para pihak yang telah dikonstatir dan dikonstatituir oleh- Notaris yang di formulasikan kedalam suatu akta,solusi selanjutnya dapat pula berupa dilakukannya revisi Undang-Undang Tentang Jabatan Notaris.Kata-kata Kunci: notaris, akta notaris, akad syariah, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris

Tindak Pidana Dugaan Pemalsuan Akta Otentik Dan Keadaan Perlindungan Hukum Notaris Amara Diva Abigail
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art13

This study aims to examine the criminal act of alleged forgery of authentic deeds and the state of notary legal protection. An authentic deed is a formal truth that concerns any matter and is notified by the parties to the Notary which is then contained in a deed. However, in practice, a good number od unlawful acts have occurred because the public has provided information that is not in accordance with the authentic deeds and providing fake documents. Hence the Notary can be harmed in this case. This study has a formulation of the problem, namely how is the condition of the notary's legal protection against the alleged crime of forgery of deed? The research method used is Juridical Empirical with statutory approach. The results of the study conclude that there is a state of legal protection for alleged criminal acts if the violation committed is still in the position of a notary, not a personal violation. Legal protection for notaries is carried out by the Notary Honorary Council under the Law on Notary Positions. Criminal acts committed by a notary also violate the provisions of the Criminal Code and can be tried by investigators through procedures approved by the Notary Ethics Council.Key Word: Notary, Crime, Legal Protection AbstrakPenelitian ini bertujuan mengkaji tindak pidana dugaan pemalsuan akta otentik dan keadaan perlindungan hukum notaris. Akta otentik merupakan kebenaran formil yang menyangkut hal apapun dan diberitahukan oleh para pihak kepada notaris yang kemudian dimuat dalam suatu akta. Namun dalam praktiknya, banyak perbuatan melawan hukum yang terjadi karena pihak publik memberikan keterangan yang tidak sesuai dengan akta otentik serta pembuatan dokumen palsu. Sehingga dalam hal ini pihak notaris dapat dirugikan. Penelitian ini memiliki rumusan masalah yaitu bagaimana keadaan perlindungan hukum notaris terhadap dugaan tindak pidana pemalsuan akta. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis Empiris dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulakn bahwa terdapat keadaan perlindungan hukum atas dugaan tindak pidana berlaku jika pelanggaran yang dilakukan masih dalam jabatan notaris, bukan pelanggaran pribadi. Perlindungan hukum terhadap notaris dilakukan oleh Majelis Kehormatan Notaris dibawah Undang-Undang Jabatan Notaris. Tindak pidana yang dilakukan notaris juga menyalahi aturan KUHPidana dan bisa diadili oleh penyidik melalui prosedur yang disetujui Majelis Kehormatan Notaris.Kata-kata Kunci: Notaris, Tindak Pidana, Perlindungan Hukum

Penyuluhan Hukum Oleh Notaris Mengenai Status Hukum BUMDES Pasca Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa Urip Tri Riski Setyaningrum
Officium Notarium Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss3.art10

Article 117 of Law Number 11 of 2020 on Job Creation changes Village-Owned Enterprises from previously business entities to legal entities. The future consequence is that Village Owned Enterprises are included in one of the legal subjects. Previously, it was sufficient to ratify the Village Regulations without having a notarial deed. In fact, the function of an authentic deed made by a Notary is related to the perfect strength of proof. The existence of the authority of a Notary to be able to conduct legal counseling in connection with the making of a deed as stipulated in Article 15 paragraph (2) letter e of Law Number 2 of 2014 on the Notar Public.Thus, the researcher formulates the following formulation of the problem: what is the role of the notary in legal counseling regarding the legal status of Village-Owned Enterprises after the enactment of Government Regulation Number 11 of 2021 on Village-Owned Enterprises? The research method used is normative with library research. The results of the study concluded that notaries in legal counseling can basically be limited to making deed of establishment of Village Owned Enterprises as legal entities, not requiring direct visits to each village to then influence residents to use their services. This is clearly prohibited in the Notary Code of Ethics, because a Notary is not a consultant on all legal issues.Key Word: Legal Counseling, Notary, BUMDES AbstrakPasal 117 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja merubah Badan Usaha Milik Desa dari semula badan usaha menjadi badan hukum. Konsekuensi kedepannya, Badan Usaha Milik Desa termasuk dalam salah satu subyek hukum. Sebelumnya, pengesahan Peratuan Desa cukup dibuat tanpa adanya akta notaris. Padahal, fungsi akta autentik yang dibuat notaris ada berkaitan dengan kekuatan pembuktian yang sempurna. Adanya kewenangan notaris untuk dapat melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta sebagaimana diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Sehingga, peneliti merumuskan rumusan masalah bagaimanakah peran notaris dalam penyuluhan hukum mengenai status hukum Badan Usaha Milik Desa pasca pemberlakuan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa notaris dalam penyuluhan hukum pada dasarnya dapat dilakukan terbatas pada pembuatan akta pendirian Badan Usaha Milik Desa sebagai badan hukum, tidak memerlukan kunjungan langsung ke setiap desa untuk kemudian mempengaruhi warga untuk menggunakan jasanya. Hal ini jelas dilarang dalam Kode Etik Notaris, karena Notaris bukanlah seorang konsultan mengenai semua persoalan hukum.Kata-kata Kunci: Penyuluhan Hukum, Notaris, BUMDES.

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name
Ni'matul Huda

Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Home Page

OAI Link

Editorial Team

Contact

Reviewer

Google Scholar

Contact Name Ni'matul Huda

Contact Email notarium.editor@uii.ac.id

Phone +6287738216661

Journal Mail Official notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location Kab. sleman, Daerah istimewa yogyakarta INDONESIA

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Contact Name
Ni'matul Huda

Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id

Phone
+6287738216661

Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id

Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta

Location
Kab. sleman,

Daerah istimewa yogyakarta

INDONESIA