cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ni'matul Huda
Contact Email
notarium.editor@uii.ac.id
Phone
+6287738216661
Journal Mail Official
notarium.editor@uii.ac.id
Editorial Address
Jurnal Officium Notarium Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia. Jl. Cik Dik Tiro No. 1, Yogyakarta
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
Officium Notarium
Published by Universitas Islam Indonesia
ISSN : 27765458     EISSN : 28082613     DOI : 10.20885/JON
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Jurnal Officium Notarium adalah jurnal yang diterbitkan oleh program Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Jurnal Officium Notarium mulai tahun 2021 terbit tiga kali dalam satu tahun (April, Agustus dan Desember). Jurnal ini adalah media komunikasi dan pengembangan ilmu. Redaksi menerima naskah artikel laporan hasil penelitian dari mahasiswa, akademisi maupun praktisi, sepanjang relevan dengan misi redaksi.Diantaranya masalah yang terkait dengan undang-undang dan peraturan Notaris Indonesia dan negara lain, hukum kontrak, hukum pertanahan, hukum administrasi, kode etik profesi, dan hukum Islam yang terkait dengan topik ini, dll. We are interested in topics which cover issues in Notarial related law and regulations Indonesia and other countries. Articles submitted might included topical issues in contract law, security law, land law, Administrative Law, Etical codes of Profession, acts and legal documents, and Islamic law related to these topics, etc.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 165 Documents
 7   8   9   10   11 
Penggunaan Teleconference Dalam Pelaksanaan Tugas Jabatan Notaris Pada Masa Pandemi Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris Muhammad Roem Abdurrahman
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art5

Abstract

This article aims to examine the use of teleconferences in carrying out the duties of a notary public office during a pandemic based on the Notary Office Law. This type of research is empirical legal research with 4 (four) Notaries in the Special Region of Yogyakarta as resource persons. The results of this study conclude that the use of a teleconference during a pandemic is a legal interpretation of cyber notary regulations in the UUJN, and the physical absence of a notary at the formalization of a deed is not a violation of Article 17 UUJN. The use of a teleconference does not violate the law as long as it is carried out based on applicable legal provisions and fulfills the formal and material requirements of a deed.Key Word: Duties and Positions of Notary, Teleconference, Pandemic AbstrakArtikel ini bertujuan untuk mengkaji penggunaan teleconference dalam pelaksanaan tugas jabatan notaris pada masa pandemi berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris. Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan 4 (empat) Notaris di Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai narasumber. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa penggunaan teleconference selama masa pandemi merupakan sebuah penafsiran hukum atas peraturan cyber notary dalam UUJN, serta ketidak hadiran fisik dari notaris dalam peresmian akta bukan merupakan pelanggaran Pasal 17 UUJN. Penggunaan teleconference tidak melanggar hukum selama tetap dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan memenuhi syarat formil dan materil dari sebuah akta.Kata-kata Kunci: Tugas dan Jabatan Notaris Teleconference, Pandemi
Proporsionalitas Perjanjian Penerbit Dan Penyelenggara Securities Crowdfunding Adelia Kusuma Wardhani
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art1

Abstract

The agreement between the issuer and the organizer of the crowdfunding securities can be made in the form of a notarial deed. However, the clauses to be included in such agreement have been regulated through Regulation of Financial Services Authority (POJK) No. 57/POJK.04/2020 on Crowdfunding Services Through Information Technology-Based Securities Offerings. The regulated clause does not describe a balance for both parties. The formulation of the problem in this study is whether the principle of proportionality is required in the agreement between the issuer and the organizer of crowdfunding securities and what the role of the notary should be in formulating the agreement of the issuer and organizer of crowdfunding securities. This is a normative legal research conducted with a statutory and a conceptual approaches. The results of the research and discussion conclude that the Principle of Proportionality in the agreement of issuers and organizers of crowdfunding securities needs to be used to provide legal protection for investors. In addition, the role of the notary is to provide legal counseling to publishers and administrators regarding the agreements that will be made. Even though the clause that has been regulated by the Financial Services Authority cannot be violated, the notary continues to provide legal counseling regarding the legal consequences that will be faced by the parties to the agreement. This is a form of preventive legal protection by a notary for the parties to anticipate the legal consequences that will occur in the futureKey Word: Proportionality, Issuer, Organizer and Crowfunding Securities AbstrakPerjanjian antara penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding dapat dibuat dalam bentuk akta Notaris. Namun, klausula yang dicantumkan di dalamnya telah diatur melalui POJK No. 57/POJK.04/2020 tentang Layanan Urun Dana Melalui Penawaran Efek Berbasis Teknologi Informasi. Klausula yang diatur tersebut tidak menggambarkan adanya keseimbangan bagi kedua belah pihaknya. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: apakah diperlukan asas proporsionalitas dalam perjanjian antara penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding, dan bagaimana peran notaris yang seharusnya dalam pembuatan perjanjian penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang dilakukan dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa Asas Proporsionalitas dalam perjanjian penerbit dan penyelenggara securities crowdfunding perlu digunakan untuk memberikan perlindungan hukum bagi pemodal. Selain itu, Notaris berperan untuk memberikan penyuluhan hukum kepada penerbit dan penyelenggara terhadap perjanjian yang akan dibuatnya. Walaupun klausula yang sudah diatur oleh Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat disimpangi, notaris tetap memberikan penyuluhan hukum mengenai akibat hukum yang akan dihadapi para pihak dengan perjanjian tersebut. Hal ini menjadi salah satu bentuk perlindungan hukum preventif oleh notaris, agar para pihak dapat mengantisipasi akibat hukum yang akan terjadi di kemudian hari.Kata-kata Kunci:Proporsionalitas, Penerbit, Penyelenggara dan Securities Crowfunding
Upaya Hukum Terhadap Pemanggilan Notaris Yang Tidak Memenuhi Pasal 66 Ayat (1) UUJNP Sisca Anindya Rachmawati
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art11

Abstract

The issue in this writing is how to take legal action against summons for a notary who does not comply with Article 66 paragraph (1) UUNJP and what crimes are related to the profession and position of a notary. The method of this research is normative or doctrinal in which the object is statutory regulations with a case or doctrine approach, then the primary legal material is statutory regulations and secondary legal material is in the form of books. The results of this study conclude that legal remedies taken by a notary against summons that do not comply with Article 66 paragraph (1) UUJNP are through pretrial since it has the authority to decide whether or not an arrest and or detention is legal at the request of the suspect or his family or other parties on the power of the suspect and that criminal acts related to the profession and position of a notary in the Criminal Code are Articles 263-266 as well as Articles 372 and 378, these articles indicate the involvement of the profession and position of a notary. Meanwhile, the author's suggestion is that investigators and public prosecutors should pay attention to other regulations apart from the Criminal Code and the Criminal Procedure Code so that no suspect's rights are overlooked and for a notary to always act in professional manner and being thorough or prudent in formulating a deed.Key Word: Legal Remedies, Summons, Notary AbstrakPermasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana upaya hukum terhadap pemanggilan notaris yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUNJP dan tindak pidana apa saja yang berhubungan dengan profesi dan jabatan notaris. Dan metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus maupun doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah berupa buku. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa upaya hukum yang dilakukan seorang notaris terhadap pemanggilan yang tidak memenuhi Pasal 66 ayat (1) UUJNP adalah melalui praperadilan sebab praperadilan berwenang memutus sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasa tersangka dan bahwa tindakan pidana yang berhubungan dengan profesi dan jabatan notaris dalam KUH Pidana adalah Pasal 263-266 maupun Pasal 372 dan 378, pasal-pasal tersebut berindikasi melibatkan profesi dan jabatan notaris. Sedangkan saran penulis adalah penyidik dan penuntut umum agar memperhatikan peraturan lain selain dari KUH Pidana maupun KUH Acara Pidana agar tidak ada hak-hak tersangka yang terlewatkan dan bagi notaris adalah agar selalu bersikap profesional dan saksama atau kehati-hatian dalam setiap pembuatan akta.Kata-kata Kunci: Upaya Hukum, Pemanggilan, Notaris
Keabsahan Akta Notaris Yang Tidak Dibacakan Oleh Notaris Di Depan Para Penghadap Dan Para Saksi Pada Saat Penandatanganan Minuta Akta Rizky Yunian
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art10

Abstract

This study aims to analyze and identift the validity of the Notary deed that was not read out by the Notary before the applicants and witnesses; and, to analyze and identify the role of the Notary Supervisory Board in terms of enforcing UUJN regarding the behavior of a Notary who does not read the Notarial deed that they have made. This is a qualitative normative legal research as it examines legal norms related to the validity of notarial deeds which were not read out by the notary before the applicants and witnesses at the time of signing the minutes of the deed. The results of the study concluded that the Notary is obliged to guarantee the certainty of the day, date, month, year, and facing time listed or mentioned at the beginning of the Notarial deed, as proof that the parties face and sign the deed and all procedures for making the deed have been carried out according to the applicable legal regulations in UUJN. In the case of the notarial deed not being read to the applicants and witnesses due to the notary's negligence is certainly in contrary to the UUJN provisions, which undoubtedly will have legal implications for both the deed and the notary concerned. The reading of the deed that is not carried out by a Notary will result in a decrease in the value of proving an authentic deed to become a private deed as stated in Article 16 paragraph (9) UUJN.Key Word: Notary Position, Notary Supervision, and Deed Reading AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan mengetahui keabsahan akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi dan untuk menganalisa dan mengetahui peran Majelis Pengawas Notaris dalam hal penegakan UUJN terkait perilaku Notaris yang tidak membacakan akta Notaris yang dibuatnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif kualitatif karena yang diteliti adalah norma-norma hukum yang terkait dengan keabsahan akta Notaris yang tidak dibacakan oleh Notaris di depan para penghadap dan para saksi pada saat penandatanganan minuta akta. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa Notaris wajib menjamin kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap yang tercantum atau disebutkan pada bagian awal akta Notaris, sebagai bukti bahwa para pihak menghadap dan menandatangani akta serta semua prosedur pembuatan akta telah dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku dalam UUJN. Dalam kasus akta Notaris tidak dibacakan kepada para penghadap dan saksi-saksi dikarenakan kelalaian Notaris sudah tentu bertentangan dengan ketentuan UUJN yang sudah tentu akan berimplikasi hukum baik terhadap akta tersebut maupun Notaris yang bersangkutan. Pembacaan akta yang tidak dilakukan oleh Notaris akan berakibat turunnya nilai pembuktian akta otentik menjadi akta di bawah tangan sebagaimana tertuang dalam Pasal 16 ayat (9) UUJN.Kata-kata Kunci: Jabatan Notaris, Pengawasan Notaris, dan Pembacaan Akta
Penggunaan Surat Kuasa Menjual Pada Objek Jaminan Yang Dibebani Hak Tanggungan Dalam Perjanjian Kredit Perbankan Harry Dwicha Prayoga
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art2

Abstract

This research aims to analyze how the legal consequences of using a Power of Attorney to Sell which is used as the basis of an alternative execution of guarantees that have been bound with Mortgage for creditors (banks). Therefore, the author divides the main issue into 2 (two) parts, first, whether the use of a Power of Attorney to Sell against collateral objects that have been bound with Mortgage can be used as an alternative execution in guaranteeing certainty of the fulfillment of creditors' receivables related to debt agreements in banking credit. Second, what are the legal consequences of using a Power of Attorney to Sell against collateral objects that have been burdened with Mortgage Rights in the loan agreement for Creditors (banks)? This is a normative-qualitative research which is supported by primary legal materials and secondary legal materials. The approaches used by the author is in the form of a statutory and a conceptual approaches. The results of this study conclude that first, that the power of attorney to sell cannot be used as an alternative for execution on mortgage guarantees, since collateral that has been bound with mortgage rights will be subject to Law Number 4 of 1996 on Mortgage Rights. Second, the legal consequences arising from the use of the Power of Attorney to Sell are not binding, meaning that according to the provisions of Article 1320 of the Civil Code paragraph 4 on "lawful causes", the subjective requirements of using the power of attorney to sell are not fulfilled and the legal consequences are null and void.Key Word: Debt (credit) Agreement, Power of Attorney to Sell, Collateral AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisa bagaimana akibat hukum penggunaan Surat Kuasa Menjual yang dijadikan landasan sebagai alternatif eksekusi jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan bagi kreditor (perbankan). Oleh sebab itu, penulis membagi pokok permasalah tersebut menjadi 2 bagian, pertama, apakah penggunaan Surat Kuasa Menjual terhadap obyek jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan dapat dijadikan sebagai alternatif eksekusi dalam menjamin kepastian atas terpenuhnya piutang kreditur terkait dengan perjanjian utang-piutang dalam kredit perbankan. Kedua, bagaimanakah akibat hukum penggunaan Surat Kuasa Menjual terhadap obyek jaminan yang sudah dibebani Hak Tanggungan pada perjanjian utang-piutang bagi Kreditor (perbankan)? Penelitian adalah penelitian normatif-kualitatif yang didukung dengan bahan hukum primer bahan hukum skunder. Pendekatan yang dilakukan oleh penulis berupa pendekatan Undang-Undang (statue approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Hasil dari penelitian ini menyimpulkan pertama, bahwa surat kuasa menjual tidak dapat dijadikan alternatif eksekusi pada jaminan Hak Tanggungan, karena jaminan yang sudah dibebani dengan Hak Tanggungan, maka akan tunduk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Kedua, akibat hukum yang ditimbulkan dari penggunaan surat kuasa menjual tersebut tidak mengikat, artinya menurut ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata ayat (4) tentang “sebab yang halal” maka syarat subyektif dari penggunaan surat kuasa menjual tersebut tidak terpenuhi dan akibat hukumnya batal demi hukum.Kata-kata Kunci: Penjanjiuan Utang-piutang (kredit), Surat Kuasa Menjual, Jaminan
Kekuatan Hukum Akta Keterangan Hak Waris Yang Dibuat Notaris Bagi Warga Negara Indonesia Asli Hambyah Agung Sutrisno
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art15

Abstract

Provisions regarding inheritance certificates used to proving someone as heirs and the institutions that make them are still based on a certain ethnicity. The provisions of Article 111 paragraph (1) of the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs/Head of BPN Number 3 of 1997 on Provisions for the Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration states that Indonesian Citizens are Indigenous, a certificate of inheritance is sufficient to be made by the heirs and ratified by the Chief of Village and confirmed by the Chief of District. However, it was later found that the practice of a notary making a certificate of inheritance rights for native Indonesian citizens was used as evidence for managing inheritance rights. In this study, problems emerged related to the legal basis for the strength of the Deed of Inheritance Rights made by a Notary for Indigenous Indonesian Citizens and the legal force of the deed made by a Notary for Indigenous Indonesian Citizens. Based on these two problems, this research was conducted using library research and field research, so this research is an empirical juridical research. After conducting research, the results obtained are in the form of a legal basis for the strength of the Deed of Inheritance Declaration made by a Notary for Indigenous Indonesian Citizens, namely the Regulation of the State Minister for Agrarian Affairs/Head of BPN Number 3 of 1997 on Implementation of Government Regulation Number 24 of 1997 on Land Registration and Letters from the Department of Home Affairs. Directorate General of Agrarian Affairs Directorate of Land Registration Number Dpt/12/63/12/69 on Certificates of Inheritance and Proof of Citizenship by setting aside provisions regarding the classification of the population based on certain groups, races and ethnicities because it is against the above regulations based on the principle of lex superior derogat legi inferiori and although these regulations are still in effect today, the provisions in these regulations are not enforced in the process of inheritance in banking.Key Word: Proof of Heirs, Certificate of Inheritance, Deed of Inheritance Information AbstrakKetentuan mengenai surat keterangan waris yang digunakan untuk pembuktian sebagai ahli waris dan institusi yang membuatnya masih didasarkan pada etnis tertentu. Ketentuan Pasal 111 ayat (1) Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah disebutkan Warga Negara Indonesia penduduk Asli, surat keterangan waris cukup dibuat oleh para ahli waris dan disahkan oleh Lurah dan dikuatkan oleh Camat. Namun kemudian ditemukan praktek Notaris membuat Akta Keterangan Hak Waris bagi WNI penduduk asli dan dipergunakan sebagai alat bukti pengurusan hak waris. Pada penelitian ini kemudian muncul permasalahan terkait dengan dasar hukum kekuatan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli serta kekuatan hukum akta tersebut yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli. Berdasarkan kedua permasalahan tersebut, penelitian ini dilakukan dengan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan, sehingga penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris. Setelah dilakukan penelitian, kemudian didapatkan hasil berupa dasar hukum kekuatan Akta Keterangan Hak Waris yang dibuat oleh Notaris bagi WNI Asli adalah Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan Surat Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal Agraria Direktorat Pendaftaran Tanah Nomor Dpt/12/63/12/69 tentang Surat Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan dengan mengesampingkan ketentuan tentang penggolongan penduduk berdasarkan golongan, ras dan etnis tertentu karena bertentangan dengan peraturan di atasnya berdasarkan asas lex superior derogat legi inferiori dan meskipun peraturan tersebut masih diberlakukan sampai dengan saat ini, akan tetapi pengaturan dalam peraturan tersebut tidak diberlakukan dalam proses turun waris di perbankan.Kata-kata Kunci: Pembuktian Ahli Waris, Surat Keterangan Waris, Akta Keterangan Hak Waris
Tinjauan Yuridis Tentang Keamanan Hak Tanggungan Elektronik Sebagai Alat Bukti Digital Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Astrid Ceryllia Leesley
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art6

Abstract

Utilization of information technology changes the behavios of the people. This occurs in the process of registering mortgage rights which is carried out electronically with the result being a mortgage certificate which is also in electronic form. Even though the data or information that is stored or sent for the registration process for mortgage rights is very prone to being stolen, damaged or changed in content, and can be disseminated without permission. Therefore. The formulation of the problem in this research is, first, what is the legality of electronic mortgage security as digital evidence? Second, how is the legality of the electronic signature in the electronic mortgage right certificate? This study uses a normative method with a statutory approach. The results of the study concluded that first, the legality of electronic mortgage rights against evidence in court becomes the basis for immediate execution if the debtor defaults in accordance with the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and ATR/BPN Number 9 of 2009 which has been amended by the Regulation of the Minister of Agrarian Affairs and ATR/BPN Number 5 of 2009 2020 on Electronic Integrated Mortgage Services. Second, the legality of electronic signatures has been regulated in Law Number 11 of 2008 and Government Regulation Number 82 of 2012 which states that electronic signatures are considered valid if they meet the requirements.Key Word: Mortgage, Electronic Mortgage, PPAT, Electronic Signature AbstrakPemanfaatan teknologi informasi ini mengubah perilaku masyarakat. Hal ini terjadi pada proses pendaftaran hak tanggungan yang dilakukan secara elektronik dengan hasil berupa sertifikat hak tanggungan yang juga dalam bentuk elektronik. Padahal data atau informasi yang disimpan atau dikirimkan untuk proses pendaftaran hak tanggungan sangat rawan untuk dicuri, dirusak atau diubah kontennya, dan dapat disebarluaskan tanpa izin. Dengan demikian. rumusan masalah pada penelitian ini yaitu, pertama, bagaimana legalitas keamanan hak tanggungan elektronik sebagai bukti digital? Kedua, bagaimana legalitas tanda tangan elektronik dalam sertifikat hak tanggungan elektronik? Penelitian ini menggunakan metode normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa pertama, legalitas dari hak tanggungan elektronik terhadap pembuktian di peradilan menjadi dasar eksekusi langsung apabila debitor melakukan wanprestasi sesuai dengan Peraturan Menteri Agraria dan ATR/BPN Nomor 9 Tahun 2009 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Agraria dan ATR/BPN Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pelayanan Hak Tanggungan Terintegrasi Secara Elektronik. Kedua, legalitas tanda tangan elektronik telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 yang menyatakan bahwa tanda tangan elektronik dinilai sah apabila memenuhi persyaratan.Kata-kata Kunci: Hak Tanggungan, Hak Tanggungan Elektronik, PPAT, Tanda Tangan Elektronik
Urgensi Pengaturan Terhadap Kewenangan Notaris Dalam Melakukan Sertifikasi Transaksi Elektronik Ratna Dewi; Sandy Ekki Wiratama Buana
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art3

Abstract

One of the additional powers given to the notary is related to the authority to certify an electronic transaction, but until now there has been no detailed regulation governing this matter. Therefore, the researcher formulates the the problem regarding how is the urgency of regulating the notary's authority in certifying electronic transactions? The research method used is normative juridical research by utilizing library study. The results of this study conclude that regulation of the authority of a notary in certifying an electronic transaction is very necessary with the aim of creating legal certainty so that the notary understands the responsibilities and legal consequences that he bears and so does legal certainty for notaries so that they feel safe to take advantage of technological advances in carry out the authority of the notary profession.Key Word: Certification, electronic transactions, notary authority AbstrakSalah satu kewenangan tambahan yang diberikan adalah terkait dengan kewenangan mensertifikasi suatu transaksi elektronik, akan tetapi hingga saat ini belum ada pengaturan yang rinci yang mengatur mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan rumusan masalah mengenai bagaimanakah urgensi pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi transaksi elektronik? Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan studi kepustakaan. hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pengaturan terhadap kewenangan notaris dalam melakukan sertifikasi suatu transaksi elektronik sangat diperlukan dengan tujuan agar terciptanya kepastian hukum sehingga notaris memahami tanggungjawab dan konsekuensi hukum yang ia tanggung dan begitu juga dengan kepastian hukum bagi para notaris sehingga merasa aman untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam melakukan kewenangan profesi notaris.Kata-kata Kunci: Sertifikasi, transaksi elektronik, kewenangan notaris
Kedudukan Notaris Sebagai Turut Serta Dalam Tindak Pidana Korupsi Ayu Pratiwi
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art13

Abstract

The modus operandi of corruption can be carried out in various ways so that the crimes committed can run smoothly, one of which involves a position that has certain authority, namely the Position of Notary. The final product of a notary is an authentic deed regarding legal actions, agreements, stipulations and legal events. A notary deed can be in the form of a partij deed or a relaas deed, in this case the notary is not a party to the deed, the function of the notary is only to formulate the will of the parties into the deed in accordance with the applicable provisions. Based on these problems, this research method is normative or doctrinal, the object of which is statutory regulations with a case and doctrine approach, then the primary legal materials are statutory regulations and secondary legal materials are books and journals. The results of this research are: it is inappropriate to label thethe notary's position as participant in the criminal act of corruption along with the deed that they made since the notary is not a party to the said deed and the making of the notary deed is only based on formal truth and the cause of the notary being in the vortex of corruption cases is the discrimination of notaries and the lack of knowledge of notary law by the law enforcement officials. The author's suggestion is that the authority of a Notary should be expanded like a judge in digging up material truth in the trial of a case.Key Word: Participation, Notary, Corruption Crime AbstrakModus operandi tindak pidana korupsi dapat dilakukan dengan berbagai cara supaya kejahatan yang dilakukan dapat berjalan mulus, salah satunya melibatkan suatu jabatan yang memiliki kewenangan tertentu yaitu Jabatan Notaris. Produk akhir Notaris adalah akta otentik mengenai perbuatan hukum, perjanjian, penetapan dan peristiwa hukum. Akta Notaris dapat berbentuk partij akta atau relaas akta, dalam hal ini Notaris adalah bukan pihak dalam akta, fungsi Notaris hanya menformulasikan kehendak para pihak kedalam akta sesuai ketentuan yang berlaku. Berdasarkan permasalahan tersebut metode penelitian ini adalah normatif atau doktrinal yang objeknya adalah peraturan perundang-undangan dengan pendekatan kasus dan doktrin kemudian bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder ialah buku serta jurnal. Hasil penelitian ini kedudukan Notaris sebagai turut serta dalam tindak pidana korupsi sepajang terhadap akta yang dibuatnya adalah tidak tepat atau bukan pihak dalam perkara tersebut sebab Notaris bukan merupakan pihak dalam akta serta dalam membuat akta Notaris hanya berdasarkan kebenaran formal dan penyebab Notaris berada dalam pusaran kasus korupsi adalah kriminasisi Notaris dan rendahya ilmu hukum kenotariatan aparat penegak hukum. Saran penulis adalah sudah keyogyanya kewenangan Notaris diperluas layaknya hakim dalam menggali kebenaran materiil dalam persidangan suatu perkara.Kata-kata Kunci: Turut Serta, Notaris, Tindak Pidana Korupsi
Kepastian Hukum Dalam Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Secara Elektronik Nurul Amaliah
Officium Notarium Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022
Publisher : Faculty of Law Universitas Islam Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20885/JON.vol2.iss2.art7

Abstract

The development of law is inseparable from the development of society, especially the development of science and technology. The impact of advances in technology and information, namely the GMS activities that must be owned by the Company in holding GMS, this can be done through electronic media then each e-GMS result is poured into the Minutes of GMS made by a Notary registered with the Financial Services Authority based on the Law Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies. The implementation of e-GMS in Indonesia poses a heated debate in the notarial service sector as there are regulations that are not in line with Regulation of Financial Services Authority (POJK) and Notary Position Law (UUJN) and in ensuring legal certainty regarding this matter. Therefore the researcher formulates 2 (two) formulations of the problem regarding how is the legal certainty of the e-GMS deed made by a Notary? and what is the mechanism for an electronic general meeting of shareholders in a public company? The research method used is normative with library research. Research results The implementation of the e-GMS has not been explicitly regulated in the UUJN after the birth of the two POJK, the mechanism for implementing the e-GMS has sufficient legal basis, since the two POJK have regulated the substance of the e-GMSKey Word: Legal certainty, e-GMS, notarial deed AbstrakPerkembangan hukum tidak terlepas dari perkembangan masyarakat, khususnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dampak dari kemajuan teknologi dan informasi yaitu dengan kegiatan RUPS yang harus dimiliki oleh Perseroan dalam mengadakan RUPS, hal tersebut dapat dilakukan melalui media elektronik kemudian setiap hasil e-RUPS dituangkan kedalam Risalah RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Penerapan e-RUPS di Indonesia masih menjadi perbincangan yang hangat di bidang kenotariatan karena adanya pengaturan POJK dan UUJN yang tidak sejalan dan dalam menjamin kepastian hukum mengenai hal tersebut. Oleh karena itu peneliti merumuskan 2 (dua) rumusan masalah mengenai bagaimana kepastian hukum akta e-RUPS yang dibuat oleh Notaris? dan bagaimana mekanisme rapat umum pemegang saham secara elektronik perusahaan terbuka? Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan studi kepustakaan. Hasil penelitian Pelaksanaan e-RUPS belum diatur secara tegas didalam UUJN setelah lahirnya kedua peraturan OJK mekanisme dari pelaksanaan e-RUPS telah memiliki landasan hukum yang cukup, karena dari kedua peraturan POJK tersebut telah mengatur substansi tentang e-RUPS.Kata-kata Kunci: Kepastian hukum, e-RUPS, akta notaris

Page 9 of 17 | Total Record : 165

 7   8   9   10   11 

Filter by Year

2021 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 5 No. 1: MEI 2025 Vol. 4 No. 2: NOVEMBER 2024 Vol. 4 No. 1: MEI 2024 Vol. 3 No. 2: NOVEMBER 2023 Vol. 3 No. 1: MEI 2023 Vol. 2 No. 3: DESEMBER 2022 Vol. 2 No. 2: AGUSTUS 2022 Vol. 2 No. 1: APRIL 2022 Vol. 1 No. 3: DESEMBER 2021 Vol. 1 No. 2: AGUSTUS 2021 Vol. 1 No. 1: APRIL 2021 More Issue