cover
Contact Name
Ayu Widowati Johannes
Contact Email
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Phone
+6281222242754
Journal Mail Official
ayuwidowati@ipdn.ac.id
Editorial Address
Jl. Ir. Soekarno Km.20, Jatinangor, Jawa Barat, Sumedang, Jawa Barat 45363
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik)
ISSN : -     EISSN : 26856069     DOI : -
Core Subject : Economy, Social,
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) berisi tulisan, artikel yang berisi isu-isu hangat terkait Manajemen Keuangan dan Ekonomi baik dilingkup Pemerintah Daerah maupun Pemerintah Pusat.
Articles 3 Documents
Search results for , issue "JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017" : 3 Documents clear
ANGGARAN BERBASIS KINERJA DAN PERWUJUDAN GOOD GEVERNANCE PEMERINTAHAN DAERAH Edy Sudaryanto
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

 Otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang direvisi dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 serta Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, membuka kesempatan luas bagi pemerintahan daerah untuk memperbaiki dan membangun daerah berdasarkan kebutuhan dan prioritas mereka.Dengan diberlakukannya undang-undang tersebut di atas, maka akan membawa konsekuensi bagi daerah dalam bentuk tanggung jawab pengelolaan keuangan, terutama dalam hal meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan publik kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan pelayanan publik, orientasi yang kuat telah membuat birokrasi yang semakin menjauh dari misinya untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan bangsa. Perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik di pemerintahan daerah tanpa peran penganggaran merupakan salah satu isu penting yang harus diuji. Sejak diundangkan proses penganggaran berbasis kinerja, semua pemerintahan daerah dituntut kemampuannya untuk menghasilkan kinerja keuangan dan kinerja non keuangan pemerintahan daerah yang lebih baik.Dari keadaan tersebut pemerintahan daerah perlu mengembangkan sistem penganggaran yang berbasis kinerja, sehingga akan mengarah pada tanggung jawab keuangan daerah yang tepat, jelas dan nyata hasilnya, pelaksanaan dan pembangunan pemerintahan daerah dapat berjalan secara efisien, efektif, bersih, bertanggungjawab dan bebas dari korupsi. Kata kunci: Anggaran Berbasis Kinerja, Good Governance, dan Kualitas Pelayanan Publik 
PENGARUH PENGELUARAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN TANGERANG PROVINSI BANTEN Indra Muhammad Nur Nasution
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan alat perwujudan desentralisasi fiskal. APBD memiliki peranan yang cukup penting untuk mempercepat gerak roda pembangunan di setiap daerah terutama dalam menggerakkan pertumbuhan ekonomi. Berutu (2009:3) dengan dikelolanya APBD oleh pemerintah daerah masing-masing tanpa ada campur tangan pemerintah pusat dalam rangka otonomi daerah maka pemerintah daerah dapat leluasa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dalam rangka mensejahterakan masyarakat.Penelitian ini dibangun berdasarkan beberapa teori yang dapat berfungsi untuk menjelaskan suatu gejala sehingga didapat hubungan kausal yaitu hubungan sebab akibat. Penelitian ini akan menggambarkan adanya pengaruh variabel pengeluaran pemerintah daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Tangerang Provinsi Banten tahun 2011–2015. Desain penelitian merujuk pada data sekunder dari tahun 2011-2015 karena penelitian ini menggunakan metode kuantitatif yang berguna untuk menguji hubungan antar fenomena dengan data sekunder serta untuk validasi dan menguji reliabilitas data penelitian.Hasil penilitian yang diperoleh berupa Variabel Pengeluaran Pemerintah Daerah (X) memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi (Y1) dengan nilai koefisien korelasi (R) antara variabel 0,804 dan nilai R Square  (R2) atau koefisien determinasi 0,647, artinya 64,70% variasi yang terjadi terhadap tinggi atau rendahnya pertumbuhan ekonomi disebabkan variasi Pengeluaran Pemerintah, sedangkan sisanya (35,30%) tidak dapat diterangkan. 
PENGARUH KESIAPAN SUMBER DAYA APARATUR DAN PERSEPSI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENERAPAN AKUNTANSI BERBASIS AKRUAL (STUDI KASUS PADA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA, 2016) Marja Sinurat
JEKP (Jurnal Ekonomi dan Keuangan Publik) JEKP : Vol.4, No.1 - Juni 2017
Publisher : Fakultas Manajemen Pemerintahan, Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian bertujuan untuk mengetahui pengaruh kesiapan pemerintah daerah dalam menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual, pengaruh persepsi pemerintah daerah untuk menerapkan SAP akrual, dan pengaruh kesiapan sumber daya manusia dan persepsi terhadap menerapkan Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya (2016).Penelitian ini bersifat ex post facto, dengan responden 80 orang yang terdiri dari 60 pejabat dan staf PPK SKPD dan 20 pejabat dan staf PPK SKPKD Kabupaten Tasikmalaya. Teknik pengumpulan data adalah tes (soal) dan survai dengan menggunakan instrument skala Likert. Penolahan data menggunakan Analisis Varians Dua Jalan (two way Anova). Karena jumlah n tiap sel tidak sama, maka perhitungan rata-ratanya menggunakan rata-rata harmonik (harmonic means) atau menggunakan the method of unweighted means, bukan rata-rata hitung. Untuk menguji rerata sesudah Anava (multiple comparison) menggunakan Metode Tuckey.Temuan pertama dimana aparatur yang mempunyai kesiapan yang tinggi mempunyai kemampuan penerapan akuntansi berbasis akrual yang lebih tinggi dibandingkan dengan kemampuan aparatur dengan kesiapan sumber daya rendah dengan hasil perhitungan Fh = 93,01> Ft = 6,98 (a= 0.01) dan kedua aparatur dengan tingkat persepsi pemerintah daerah tinggi mempunyai kemampuan yang lebih baik dibandingkan dengan kemampuan penerapan akuntansi berbasis akrual dengan tingkat persepsi pemerintah daerah rendah diperoleh Fh = 34,48 > Ft = 6,98 (a= 0.01) serta ketiga, tidak ada pengaruh interaksi antara kemampuan aparatur rendah dan persepsi pemerintah daerah yang rendah dengan tingkat penerapan akuntansi berbasis akrual pada pemerintah daerah, dengan ANAVA diperoleh Fh = 0,64 < Ft = 3,97 (a= 0.05).

Page 1 of 1 | Total Record : 3