cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Paulus Parnyoto
Contact Email
realpaul@ugm.ac.id
Phone
+628994796772
Journal Mail Official
abis-maksi.feb@ugm.ac.id
Editorial Address
Jl. Sosio Humaniora No. 1 Bulaksumur Yogyakarta 55281 » Tel / fax : 0274-513109 / 0274-548516
Location
Kab. sleman,
Daerah istimewa yogyakarta
INDONESIA
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal
Published by Universitas Gadjah Mada
ISSN : 23021500     EISSN : 23021500     DOI : 10.22146/abis
Core Subject : Economy,
Economics, Econometrics & Finance
ABIS : Accounting and Bussiness Information Systems Journal, terbitan ini berisi artikel bidang ilmu Akuntansi dan Sistem Informasi yang diterbitkan secara berkala satu tahun 4 kali yaitu pada bulan Februari, Mei, Agustus dan November.
Arjuna Subject : Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (semua kategori) - Ilmu Ekonomi, Ekonometrika dan Keuangan (Lain-Lain)
Articles 14 Documents
 1   2 
Search results for , issue "Vol 6, No 4 (2018): November" : 14 Documents clear
EVALUASI CORPORATE GOVERNANCE MENGGUNAKAN MODEL CENTER FOR GOOD CORPORATE GOVERNANCE UNIVERSITAS GADJAH MADA (CGCG UGM) (STUDI PADA BANK PEMBANGUNAN DAERAH (BPD) DIY) Giovanni Anizza Putri
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58784

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur dan menilai kualitas penerapan Corporate Governance pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada (CGCG UGM). Penilaian penerapan CG Bank BPD DIY ini diukur melalui kuesioner CGCG UGM yang berjumlah 497 pertanyaan. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berdasarkan 4 (empat) konstruk dasar CGCG UGM yang terdiri dari transparansi, pertanggungjelasan, pertanggungjawaban, dan kewajaran. Responden penelitian sebanyak 44 responden yang meliputi dewan komisaris, dewan direksi, komite perusahaan, dan para pemangku kepentingan Bank BPD DIY.Hasil penilaian penerapan Corporate Governance pada Bank BPD DIY dengan menggunakan model pemeringkatan CGCG UGM diperoleh total skor sebesar 3742,5 dengan peringkat A+. Peringkat ini menunjukkan probabilitas 20% atau kurang dari 20% bahwa perusahaan dalam tingkat kemungkinan kecil melakukan bias informasi atau asimetri informasi dalam kegiatan operasinya. Skor ini memberikan kesimpulan bahwa pihak-pihak utama, pemilik modal, kreditor, pemerintah, pemasok, konsumen dan masyarakat tidak ragu lagi terhadap perusahaan atas pengelolaan seluruh sumberdaya. Dalam keterkaitannya dengan pengungkapan informasi, perusahaan telah mengungkapkan secara komprehensif dan handal segala aktivitas perusahaan dengan tata kelola yang sempurna, baik secara internal maupun publik. Hal ini juga memiliki arti bahwa bias informasi dan asimetri informasi dalam pengelolaan sumberdaya tidak dilakukan oleh manajemen.
EVALUASI TATA KELOLA KLUB SEPAK BOLA DI INDONESIA (Studi Kasus pada PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC)) I Wayan Krisna Widsatrya
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58791

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini dilatarbelakangi oleh  masalah tata kelola yang masih menjadi masalah utama klub sepak bola di Indonesia. Sejak dilarangnya penggunaan dana APBD untuk pembiayaan klub sepak bola pada tahun 2012, sampai saat ini klub sepak bola di Indonesia tata kelolanya belum bisa dikatakan baik. Tujuan dari penelitian ini untuk mengevaluasi tata kelola yang dilakukan oleh PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) berdasarkan rerangka model yang dikembangkan oleh Center for Good Corporate Governance Universitas Gadjah Mada sebagai dasar penilaian dan mengidentifikasi faktor-faktor  yang memotivasi penerapan tata kelola  pada  PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC). Hasil penelitian menunjukkan PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) menggunakan CGCG UGM memperoleh peringkat B++ dengan skor sebesar 2.917 dari skor maksimal sebesar 4.160 dan tata kelola yang dilakukan belum optimal dan faktor-faktor yang memotivasi pelaksanaan tata kelola yang baik oleh PT Bali Bintang Sejahtera (Bali United FC) karena perubahan status dari perserikatan ke perusahaan, kunci penting dalam mendapatkan sponsorship, memudahkan untuk mendapatkan lisensi klub dari AFC, meningkatkan performa klub, tidak dipengaruhi politik, dan tidak terjadinya penunggakan gaji pemain.
ANALISIS KESIAPAN PENERAPAN SAK EMKM PADA USAHA KECIL DI YOGYAKARTA Mayya Nur Lailiya
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58792

Abstract

ABSTRAK            Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu penunjang roda perekonomian negara. Kendala yang sering dihadapi oleh para pelaku UMKM untuk mengembangkan usahanya yaitu permodalan. Modal pinjaman didapatkan dari pihak bank atau lembaga keuangan lainnya sulit diperoleh UMKM karena adanya persyaratan administrative yang harus dipenuhi, salah satunya laporan keuangan. Sebelumnya, IAI telah membuat SAK ETAP yang ditujukan untuk pedoman UMKM dalam membuat laporan keuangan. Akan tetapi penelitian terdahulu memberikan hasil bahwa rendahnya kualitas sumberdaya manusia tentang akuntansi menjadikan UMKM belum menerapkan SAK ETAP. Hal tersebut mendorong pemerintah untuk membuat standar akuntansi yang lebih mudah untuk diterapkan UMKM yaitu SAK EMKM yang diterbitkan pada 8 Desember 2016 dan akan diimplementasikan pada 1 Januari 2018. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menginvestigasi kesiapan enam usaha kecil di Kota Yogyakarta. Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif deskriptif. Data yang digunakan data primer dan sekunder. Data primer didapatkan dari wawancara semi-terstruktur menggunakan interview guide yang mengacu dari penelitian Aamir & Faroq (2010) yang telah disesuaikan dengan keadaan UMKM di Kota Yogyakarta. Objek yang digunakan ialah enam usaha kecil di Kota Yogyakarta sesuai dengan kriteria Undang-Undang No.20 Tahun 2008. Metode analisis yang digunakan metode deskriptif dengan menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak dignakan untuk kesimpulan yang luas.            Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa empat usaha kecil di Kota Yogyakarta sudah siap untuk menerapkan SAK EMKM sedangkan dua usaha dinilai tidak siap untuk menerapkan SAK EMKM. Kesiapan tersebut dilihat dari beberapa hasil temuan dan pengetahuan akan laporan keuangan serta SAK EMKM. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pelaku usaha untuk menerapkan SAK EMKM dan bagi pemerintah untuk memberikan sosialisasi dan pelatihan tentang SAK EMKM.
EVALUASI SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL KAS (STUDI PADA PERKUMPULAN DHARMAPUTRI) Peronica Elyana
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58793

Abstract

INTISARITujuan penelitian ini adalah untuk menilai sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian inter-nal COSO, menilai penyebab sistem pengendalian internal kas Perkumpulan Dharmaputri yang diduga belum memadai jika dibandingkan dengan unsur-unsur pengendalian internal COSO.Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dengan menggunakan Internal Control Questionnaire (ICQ) dan Keputusan Kapitel SPM, wawancara mendalam berdasarkan tujuh belas prinsip pengendalian internal COSO, observasi langsung, dan analisis dokumentasi. Setelah data terkumpul, dilakukan analisis untuk menjawab pertanyaan penelitian, dan simpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal kas Per-kumpulan Dharmaputri secara keseluruhan cukup memadai. Namun masih ada dua prinsip yang kurang memadai, yaitu prinsip penilaian risiko fraud dan prinsip memperoleh dan menghasilkan informasi yang relevan. Dua prinsip yang kurang memadai tersebut disebabkan oleh belum adanya analisis risiko fraud, belum ter-sedianya informasi keuangan yang akurat, dan masih ada kebijakan yang belum dibakukan. Saran yang diberikan adalah membangun sistem pengendalian internal kas PDp yang holistik, membakukan Flowchart penerimaan dan pengeluaran kas,dan membakukan kebijakan keuangan untuk meningkatkan sistem pengendalian internal kas PDp.
TARIF BEA MASUK BARANG DIGITAL YANG BERSEDIA DIBAYAR DAN FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KESEDIAAN MEMBAYAR BEA MASUK BARANG DIGITAL Abi Falah Maharseto
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58796

Abstract

AbstrakStudi ini bertujuan untuk mengukur tarif bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar berdasarkan pendekatan willingness to pay (WTP) dan menganalisis pengaruh kesadaran membayar bea masuk, pemahaman peraturan kepabeanan, persepsi sistem kepabeanan yang efektif, dan persepsi kualitas layanan kepabeanan terhadap kesediaan membayar bea masuk barang digital. Untuk mencapai tujuan tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Untuk mengukur tarif  bea masuk atas barang digital yang bersedia dibayar digunakan model dichotomous choice question double bounded sedangkan untuk menganalis pengaruh variabel bebas menggunakan analisis regresi.Hasil penelitian menunjukkan mean tarif bea masuk barang digital yang bersedia dibayar adalah 6,40%. Kemudian berdasarkan analisis regresi didapatkan hasil bahwa hanya variabel kesadaran membayar bea masuk yang secara signifikan memengaruhi kesediaan membayar bea masuk barang digital. Hal tersebut menunjukkan bahwa responden yakin dalam membayar bea masuk barang digital karena bea masuk merupakan pajak yang ditetapkan oleh undang-undang, bea masuk merupakan bentuk pengabdian kepada negara, bahwa bea masuk digunakan untuk pembangunan negara dan tidak membayar bea masuk dapat merugikan negara.
ANALISIS PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH YANG DISEBABKAN OLEH PIHAK KETIGA DALAM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH Bayu Jaya Kusuma
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58798

Abstract

ABSTRACT Based on the Semester Examination Index (IHPS) I 2017 issued by the Supreme Audit Board (BPK), it is known that the level of regional loss settlement caused by third parties is still low, at 12.89%. In addition, the procedures for resolving state/regional losses caused by third parties are not clearly regulated in the legislation, thus giving rise to differences in the settlement process for various regional governments. This study aims to identify factors that influence the level of regional loss settlement to third parties and provide recommendations on procedures that can be done to ensure the settlement of regional losses caused by third parties.This research was carried out on 2 regional governments that have the highest level of regional losses settlement and 2 local governments with the lowest level of regional losses settlement in the Java and Bali area. This study uses qualitative methods with data collection techniques through written interviews and telephone interviews with officials and staff of the regional government inspectorates under study. In addition, this study also uses document analysis such as regional loss monitoring reports and audit reports published by the BPK.The results of the study indicate that the level of regional loss settlement against third parties is influenced by the commitment of the regional government, audit procedures, third party cooperation, and the constraints faced by local governments in resolving regional losses. The settlement of regional losses to third parties can be done in several ways, namely by deliberation for consensus, arbitration and alternative dispute resolution, as well as litigation through civil lawsuits in court.
PELAPORAN BERKELANJUTAN OLEH PERGURUAN TINGGI DI INDONESIA Birowo Yasbie Kanigoro
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58799

Abstract

ABSTRAK Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan praktik pelaporan keberlanjutan oleh perguruan tinggi di Indonesia dengan mengetahui saluran pelaporan yang digunakan oleh perguruan tinggi dan kesesuaian pengungkapan informasi dengan indikator GRI G4 dan instrumen penilai keberlanjutan kampus. Penelitian ini menggunakan rerangka dengan 73 indikator yang didasarkan pada GRI dan instrumen penilai keberlanjutan kampus untuk menganalisis informasi yang diungkapkan oleh perguruan tinggi di Indonesia. Hasil analisis menunjukkan bahwa tingkat pengungkapan informasi keberlanjutan yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia lebih rendah jika dibandingkan dengan perguruan tinggi di Kanada dan Lithuania. Pengungkapan informasi yang dilakukan oleh perguruan tinggi di Indonesia masih berada pada lingkup yang terbatas dan belum ada perguruan tinggi yang mengungkapkan informasi berkelanjutan dalam laporan yang terintegrasi.
ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB DIREKTORAT JENDERAL PAJAK BELUM MENERAPKAN BANTUAN PENAGIHAN PAJAK BERDASARKAN PERSETUJUAN PENGHINDARAN PAJAK BERGANDA (P3B) Faisal Faisal
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58800

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab Direktorat Jenderal Pajak belum melakukan permintaan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra P3B dalam aspek regulasi, sumber daya manusia, teknologi informasi, proses bisnis, dan struktur organisasi. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa faktor-faktor penyebab Direktorat Jenderal Pajak belum menerapkan bantuan penagihan pajak yaitu jumlah negara mitra untuk melakukan bantuan penagihan pajak masih sedikit, cakupan pasal bantuan penagihan masih terbatas, dan belum diatur di dalam undang-undang domestik. Selain itu, pemahaman pegawai mengenai bantuan penagihan pajak masih kurang dan persepsi pegawai bahwa penagihan piutang pajak atas pembayar pajak asing merupakan hal yang sulit dilakukan. Lebih lanjut, penelitian ini menemukan bahwa Direktorat Jenderal Pajak belum memiliki sistem informasi untuk melakukan bantuan penagihan pajak dengan negara mitra dan kekurangan data aset pembayar pajak yang berada di luar negeri. Selain itu, prosedur pelaksanaan bantuan penagihan ke dalam negeri masih bersifat penagihan pasif dan belum diatur mekanisme pelunasan piutang serta sosialisasi mengenai bantuan penagihan pajak kepada unit kerja Direktorat Jenderal Pajak masih kurang.
ANALISIS PERLAKUAN PEMENUHAN KEWAJIBAN PAJAK PERTAMBAHAN NILAI (PPN) BAGI USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA Harry Apriadi
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58801

Abstract

AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk memaparkan latar belakang penerapan peraturan dalam rangka pemenuhan kewajiban PPN bagi UMKM serta dampak penerapan peraturan PPN saat ini terhadap kepatuhan dan penerimaan PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini juga bertujuan mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN dari pelaku UMKM. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif melalui strategi studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Teknik analisis data menggunakan model interaktif Miles dan Huberman.Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penerapan aturan yang ada telah mengakomodasi prinsip fundamental perpajakan The Ottawa Taxation Framework Condition yang mencakup efficiency, fairness, certainty, flexibility dan neutrality. Penerapan peraturan terkait angka batasan omzet pengusaha kecil 4,8 miliar rupiah sebagaimana terdapat pada PMK No. 197/ PMK. 03/2013, belum melalui kajian khusus terkait PPN. Namun demikian, angka tersebut didapat berdasarkan peraturan lain yang beda jenis pajaknya, yaitu PP 46/2013 pada jenis pajak PPh. Dampak dari peraturan tersebut adalah adanya upaya dari pengusaha untuk menghindar dari kewajiban menjadi pemungut PPN sehingga jumlah PKP yang ada khususnya dari pelaku UMKM relatif rendah. Dampak lain ialah rendahnya persentase kontribusi PPN dari pelaku UMKM terhadap penerimaan pajak.Faktor-faktor yang menjadi penyebab belum optimalnya kontribusi PPN antara lain terkait tingginya biaya kepatuhan pajak bagi pelaku UMKM yang menjadi PKP. Selain itu, batasan Pengusaha Kena Pajak di Indonesia saat ini terlalu tinggi jika dibandingkan dengan negara-negara lain di ASEAN bahkan dunia. Hal itu menjadi celah bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk memanfaatkan peraturan yang berlaku. Faktor persaingan usaha juga menjadi penyebab mayoritas pelaku UMKM memilih untuk tidak berkontribusi menjadi agen pemerintah untuk memungut PPN, yakni menjadi Pengusaha Kena Pajak.
ANALISIS MODEL ANALISA STANDAR BELANJA (STUDI PADA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA) Maria Fithri Agustina
ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal Vol 6, No 4 (2018): November
Publisher : Master in Accounting Program

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22146/abis.v6i4.58803

Abstract

ABSTRACTAnalisa Standar Belanja (ASB) menurut Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah penilaian kewajaran atas beban kerja dan biaya yang digunakan untuk melaksanakan suatu kegiatan. ASB merupakan suatu instrumen dalam perencanaan dan penganggaran yang harus disusun berdasarkan kaidah standar. Standar adalah instrument yang diciptakan agar terdapat keseragaman praktek di masa yang akan datang.Pemerintah Daerah DIY merupakan pionir diantara pemerintah daerah yang telah menyusun ASB pada level program. Penyusunan ASB pada level program menimbulkan permasalahan krusial terhadap fungsi ASB sebagai instrumen standar. ASB dalam kaidah standar seharusnya dapat memberikan perlakuan yang sama atas aktivitas/proses bisnis yang sama.Penelitian ini bertujuan untuk mendesain model (ASB) di Pemerintah Daerah DIY yang lebih sesuai dengan konsep hubungan kewajaran beban kerja dan belanja. Penelitian ini dilaksanakan berdasar motode penelitian dan pengembangan (research and development).Teknik pengumpulan data dilaksanakan melalui wawancara, focus group discussion dan studi dokumentasi. Wawancara dan focus group discussion melibatkan tim penyusun ASB Pemerintah Daerah DIY dan beberapa sampel Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Berdasarkan hasil pengumpulan data ditemukan bahwa, ASB seharusnya disusun pada level sub proses kegiatan. Berdasarkan karakteristik program, kegiatan dan sub proses kegiatan yang ada di Pemerintah Daerah DIY, level sub proses kegiatan memiliki karakteristik identik atau keimiripan proses bisnis diantara OPD di lingkungan Pemerintah Daerah DIY.Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini menyusun 5 model ASB pada level sub proses kegiatan. Kelima model ASB tersebut adalah ASB Sosialisasi ASN, ASB Sosialisasi Mayarakat, ASB Focus Group Discussion, ASB Workshop dan ASB Rapat Kerja. Model ASB disusun menggunakan analisis enjinering dan analisis konten. Masing-masing model ASB diidentifikasi berdasar definisi operasional, pengendali belanja, rentang relevan dan structure cost. Structure cost terdiri dari aktivitas/proses bisnis, komponen belanja, volume belanja dan perilaku belanja.Akhirnya penelitian ini mensimulasikan perhitungan kelima model ASB yang telah disusun. Simulasi tersebut menunjukkan nilai rentang kewajaran belanja, nilai belanja kegiatan per peserta/orang dan proporsi perbandingan nilai belanja per aktivitas terhadap total belanja.

Page 1 of 2 | Total Record : 14

 1   2 

Filter by Year

2018 2018


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 13, No 4 (2025): November Vol 13, No 3 (2025): August Vol 13, No 2 (2025): May Vol 13, No 1 (2025): February Vol 12, No 4 (2024): November Vol 12, No 3 (2024): August Vol 12, No 2 (2024): May Vol 12, No 1 (2024): February Vol 11, No 4 (2023): November Vol 11, No 3 (2023): August Vol 11, No 2 (2023): May Vol 11, No 1 (2023): February Vol 10, No 4 (2022): November Vol 10, No 3 (2022): August Vol 10, No 2 (2022): May Vol 10, No 1 (2022): February Vol 9, No 4 (2021): November Vol 9, No 3 (2021): August Vol 9, No 2 (2021): May Vol 9, No 1 (2021): February Vol 8, No 4 (2020): November Vol 8, No 3 (2020): August Vol 8, No 2 (2020): May Vol 8, No 1 (2020): February Vol 7, No 4 (2019): November Vol 7, No 3 (2019): August Vol 7, No 2 (2019): May Vol 7, No 1 (2019): February Vol 6, No 4 (2018): November Vol 6, No 3 (2018): August Vol 6, No 2 (2018): May Vol 6, No 1 (2018): February Vol 5, No 4 (2017): November Vol 5, No 3 (2017): August Vol 5, No 2 (2017): May Vol 5, No 1 (2017): February Vol 4, No 4 (2016): November Vol 4, No 3 (2016): August Vol 4, No 2 (2016): May Vol 4, No 1 (2016): February Vol 3, No 4 (2015): November Vol 3, No 3 (2015): August Vol 3, No 2 (2015): May Vol 3, No 1 (2015): February Vol 2, No 4 (2014): November Vol 2, No 3 (2014): August Vol 2, No 2 (2014): May Vol 2, No 1 (2014): February Vol 1, No 4 (2013): November Vol 1, No 3 (2013): August Vol 1, No 2 (2013): May Vol 1, No 1 (2013): February More Issue