cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
Published by Universitas Bhayangkara Surabaya
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 5 Issue. 2 (2016)" : 5 Documents clear
HUBUNGAN KERJA ANTARA DISTRIBUTOR DAN AGEN DITINJAU DARI PASAL 1233 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA Riniadi Saswati
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (127.749 KB)

Abstract

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.
KEJAHATAN PORNOGRAFI MELALUI MEDIA HANDPHONE MULTIGUNA Hermin Indrarini K.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (138.314 KB)

Abstract

Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja dengan pengusaha yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja. Dalam pasal 1 angka 15 UndangUndang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerja, upah dan perintah.
KONVERGENSI PENEGAKAN HUKUM TERHADAP BERKURANGYA PERJUDIAN BURUNG DI SURABAYA Krisna Wahyuningrum
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (108.075 KB)

Abstract

Sejak dahulu perjudian merupakan bentuk penyakit masyarakat yang sulit untuk diberantas, perjudian adalah pekerjaan santai dan mendapat uang yang berlipat ganda dengan bergantung pada untung-untungan saja.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PARA PENCOPET DISTASIUN PASAR TURI SURABAYA (STUDI KASUS POLSEK BUBUTAN SURABAYA) sugiharto
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (165.795 KB)

Abstract

Tindak pidana pencurian menunjukkan kecenderungan meningkat baik kuantitas maupun kualitasnya, hal ini tentunya meresahkan masyarakat dan menjadi salah satu penyakit masyarakat yang harus ditindak secara seksama. Mengenai tindak pidana pencurian diatur dalam BAB XXII Buku II Pasal 362 KUHP yang berbunyi “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”.
PERBANDINGAN HUKUM WARIS NASIONAL DAN HUKUM WARIS ADAT TENTANG POSISI ANAK ANGKAT PEREMPUAN PADA MASYARAKAT HALMAHERA KHUSUSNYA DI JAILOLO DESA IDAM Ina Rosmaya
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 5 Issue. 2 (2016)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (133.612 KB)

Abstract

Ahli waris adalah orang yang berhak mewarisi harta peninggalan pewaris, yakni anak kandung, orang tua, saudara, ahli waris pengganti, dan orang yang mempunyai hubungan perkawinan dengan pewaris. Selain itu juga di kenal anak angkat, anak tiri dan anak luar kawin, yang biasanya di berikan bagian harta warisan dari ahli waris bila para ahli waris membagi harta warisan di antara mereka.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2016 2016


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 12 Issue 1. (2023) Vol. 11 Issue. 2 (2022) Vol. 11 Issue. 1 (2022) Vol. 10 Issue. 1 (2021) Vol. 9 Issue. 1 (2020) Vol.7 Issue. 2 (2018) Vol.7 Issue. 1 (2018) Vol. 6 Issue. 2 (2017) Vol. 6 Issue. 1 (2017) Vol. 5 Issue. 2 (2016) Vol. 5 Issue. 1 (2016) Vol. 4 Issue. 1 (2013) Vol. 3 Issue. 1 (2012) Vol. 2 Issue. 1 (2011) Vol. 1 Issue. 1 (2010) More Issue