cover
Contact Name
Jonaedi Efendi
Contact Email
judiciary@ubhara.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
judiciary@ubhara.ac.id
Editorial Address
Universitas Bhayangkara Surabaya Jl. Ahmad Yani Frontage Road Ahmad Yani No.114, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota SBY, Jawa Timur 60231
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Judiciary (Jurnal Hukum Dan Keadilan)
ISSN : 18583865     EISSN : 30633869     DOI : -
Core Subject : Social,
JUDICIARY ( Jurnal Hukum & Keadilan ) diterbitkan oleh Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya secara berkala 2 kali dalam setahun (Juni dan Desember). Jurnal ini adalah jurnal yang bertemakan Ilmu Hukum, dengan manfaat dan tujuan bagi perkembangan Ilmu Hukum, dengan mengedepankan sifat orisinalitas, kekhususan dan kemutakhiran artikel pada setiap terbitannya. Tujuan dari publikasi Jurnal ini adalah untuk memberikan ruang mempublikasikan pemikiran hasil penelitian orisinal, para akademisi yaitu mahasiswa maupun dosen yang belum pernah dipublikasikan pada media lainnya. Memfokuskan diri mempublikasikan artikel ilmiah hukum dengan topik-topik sebagai berikut: Hukum Perdata Hukum Tata Negara Hukum Administrasi Hukum Pidana Hukum Internasional Hukum Acara Hukum Adat Hukum Bisnis Hukum Kepariwisataan Hukum Lingkungan Hukum Dan Masyarakat Hukum Informasi Teknologi dan Transaksi Elektronik Hukum Hak Asasi Manusia Hukum Kontemporer
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 6 Issue. 1 (2017)" : 5 Documents clear
PENEGAKAN HUKUM PELANGGARAN IJIN REKLAME DI KABUPATEN GRESIK MENURUT PERATURAN DAERAH NOMOR 07 TAHUN 2000 Herma Setiasih
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (130.824 KB)

Abstract

Ijin adalah salah satu instrument yang paling banyak digunakan dalam hukum administrasi. Pemerintah menggunakan ijin sebagai sarana yuridis untuk mengemudikan tingkah laku para warga. Pemasangan reklame dapat dilakukan sendiri oleh pemasang maupun oleh kuasanya atau melalui wakilnya (biro reklame). Umumnya pelimpahan kuasa oleh orang lain atau biro reklame dituangkan dalam surat kuasa tertulis.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PERJUDIAN BURUNG MERPATI DI SURABAYA Sri Moempoeni
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (137.641 KB)

Abstract

Perjudian adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung tergantung pada peruntungan belaka. Juga karena permainannya lebih terlatih atau lebih mujur. Disitu termasuk segala pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan-pertaruhan lainnva (Pasal 303 ayat (3) KUHP).
PENGARUH SANKSI PIDANA LALU LINTAS TERHADAP KESADARAN BERKENDARA DI SURABAYA Krisna Wahyuningrum
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (166.969 KB)

Abstract

Stelsel sanksi adalah bagian dari permasalahan pidana yang merupakan salah satu dari tiga permasalahan pokok dalam membicarakan hukum pidana. Hal ini cukup sentral karena stelsel sanksi tersebut menggambarkan nilai-nilai sosial budaya bangsa dan seringkali tidak lepas pula dari format politik bangsa yang bersangkutan.
Perlindungan Hukum Terhadap Hak Kesehatan Pekerja Harian Lepas di PT. Coronet Crown Sidoarjo Lolita Permanasari, SH., M.Hum.
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (110.103 KB)

Abstract

Setiap warga Negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan pekerjaan yang diperlukan agar orang dapat hidup layak bagi kemanusiaan adalah pekerjaan yang upahnya cukup dan tidak menimbulkan kecelakaan atau penyakit. Sedangkan untuk mendapatkan upah yang cukup dalam pekerjaan yang ada di negara kita sangatlah sulit dan lemahnya pelindungan buruh khususnya mengenai Pekerja Harian Lepas kurang mendapatkan perhatian dalam pengamatan pemerintah
PRAKTEK-PRAKTEK PENANGANAN ANAK BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM KERANGKA SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK (JUVENILE JUSTICE SYSTEM) DALAM TINJAUAN HUKUM PIDANA DI INDONESIA S. Masribut Sardol
Jurnal Hukum Dan Keadilan Vol. 6 Issue. 1 (2017)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (220.995 KB)

Abstract

Anak yang berkonflik dengan hukum dapat didefinisikan anak yang disangka, dituduh atau diakui sebagai telah melanggar Undang-undang hukum pidana. Sistem Peradilan Pidana Anak (Juvenile Justice System) adalah segala unsur sistem peradilan pidana yang terkait di dalam penanganan kasus-kasus kenakalan anak.

Page 1 of 1 | Total Record : 5