cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Suci Prasita Dewi
Contact Email
suciprasita@ipdn.ac.id
Phone
-
Journal Mail Official
jurnalkonstituen@ipdn.ac.id
Editorial Address
Fakultas Perlindungan Masyarakat Kampus IPDN Jatinangor, Jalan Raya Ir. Soekarno Km. 20 Jatinangor, Sumedang Jawa Barat
Location
Kab. sumedang,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Konstituen
Published by Institut Pemerintahan Dalam Negeri
ISSN : 26562383     EISSN : 26560925     DOI : https://doi.org/10.33701/jk.v4i2
Core Subject : Education, Social,
Social Sciences Other
Fokus Jurnal Konstituen adalah Dinamika Penyelenggaraan Pemerintahan, Administrasi Kependudukan serta Pelayanan Publik Pencatatan Sipil, Penegakkan Regulasi pada konteks Praktek Perpolisian Pamong Praja dan Manajemen Keamanan dan Keselamatan Publik dalam Kajian Kebencanaan
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Ilmu Sosial (Lain-Lain)
Articles 4 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 1 No 1 (2019)" : 4 Documents clear
Penataan Pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Dynamic Governance
Jurnal Konstituen Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jk.v1i1.309

Abstract

State Civil Apparatus Management (SCAM) is an activity to obtain quality, professional and clean ASN in realizing the implementation of public service tasks and the implementation of development for community welfare. To date, many experts have considered that the growing bureaucracy in Indonesia is a complicated, slow, inefficient and swollen bureaucracy. Dynamic governance can be used as a solution by: First, the government can explore the values and traditions that are local wisdoms. Second, the government can also learn from best practices in other countries, which can be learned and copied, to be developed in the bureaucracy in Indonesia. Likewise, the regional government can also learn from experiences and successes that have been carried out by other local governments, to be used as references to be adopted and developed in the areas where we are located. Third, change the paradigm and the wrong mindset of public service providers, which encourages a slow bureaucracy in Indonesia.
Implementasi Pandu Gempita dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat
Jurnal Konstituen Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Artikel ini diilatar belakangi oleh fenomena Jumlah masyarakat miskin terus membengkak dari tahun ke tahun salah satunya di Kota Sukabumi padahal kebijakan  penanggulangan kemiskinan yang menjadi agenda dari pemerintah terus digulirkan, tetapi pada kenyataannya selama ini program tersebut mulai dari Pembanguan Daerah Tertinggal (PDT), Jaring Pengaman Sosial (JPS), Pembangunan Prasarana Pendukung Desa Tertinggal (P3DT), Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan lain-lain namun kurang efektif dalam pelaksanaannya.Karena itu rumusan masalah yang diajukan adalah bagaimana Implementasi Pandu Gempita Dalam Rangka Penanggulangan Kemiskinan Di Kota Sukabumi Provinsi Jawa Barat. Melalui metode deskriptif kualitatif, dihasilkan pemahaman bahwa Implementasi Pandu Gempita di Kota Sukabumi sudah berjalan akan tetapi belum optimal ditinjau dari teori faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan (Edward III, 1980)Sehingga disarankan agar ditingkatkan perhatian, komitmen dan strategi yang lebih besar dan lebih tepat dari pimpinan daerah sehingga program ini dapat terlaksana secara efektif.
Penyelesaian Sengketa Batas Daerah menggunakan Pendekatan Regulasi
Jurnal Konstituen Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

One of the increasing trends in the era of regional autonomy is the regional extension both at the provincial level and at district/city level.  However, such situation in some cases has emerged some new problems, such as; social conflict, conflict on natural resourses and conflict in the regional boundaries. This study examines the broblems, first, what factor are causing the dispute on the boundaries in the extension of new autonomous region? Second, how is the pattem of the settlement of boundary dispute provided in the Indonesia legal sistem?Third,what is the role of the Government in solving the boundary dispute? This is a juridical-empirical research. The study concluded that; First, the boundary dispute has been triggered by the area extension processnot requinting the border as a legal requirement in the area expansion. The requirements fulfilled were more technical, physical and political. Second, the pattem of the boundary dispute resolution generally is through two ways; the non-legal border dispute resolution, and legal settlement.  In non-legal resolution, it was mediated by MOHA and Govemors; while, in the legal dispute resolution it reached through a judicial review to the Supreme Court or the Constitutional Court.  Third, in the dispute of area border, the governments role was the facilitator in accordance with the level of its dispute case.
Potensi Bencana Alam pasca Penambangan Timah Inkonvensional di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung: Perspektif Ketahanan Wilayah
Jurnal Konstituen Vol 1 No 1 (2019)
Publisher : Institut Pemerintahan Dalam Negeri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi bahwa Penambangan timah yang ada di wilayah Bangka Tengah diindikasikan melahirkan berbagai implikasi diantaranya terganggunya lahan yang berujung pada kerusakan lingkungan, banyak lahan tambang berpotensi abrasi dan kerusakan ekosistem yang berpotensi melahirkan bencana kekeringan dan tanah longsor.Rumusan masalahnya adalah bagaimana potensi bencana alam pasca penambangan timah inkonvensional dari perspektif ketahanan wilayah di Kabupaten Bangka Tengah dan bagaimana  upaya mengurangi resiko potensi bencana pasca  penambangan timah inkonvensional dari perspektif ketahanan wilayah di Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendektan deskriptif. Konsep dan teori yang relevan adalah Pengurangan Risiko Bencana (PRB) adalah suatu pendekatan global untuk mengurangi risiko bencana dengan melibatkan seluruh komponen masyarakat untuk mengurangi kehilangan kesempatan dan kehidupan.Dari hasil pembahasan diperoleh pemahaman bahwa Pertambangan dipahami merupakan potensi bencana dengan bahaya ikutannya: perubahan bentang alam, erosi dan sedimentasi, gangguan stabilitas lereng, hilangnya habitat flora-fauna, abrasi pantai, perubahan peruntukan lahan, penurunan kualitas air, dan kerusuhan sosial. Sehingga melakukan kebijakan insentif ekonomi untuk mendorong terjadinya dampak positif dan memperbaiki pendekatan reklamasi lahan bekas tambang yaitu dari penanaman kayu-kayuan yang tidak memberikan manfaat langsung bagi masyarakat Pemerintah Daerah perlu segera melakukan  langkah penyiapan sumber ekonomi baru pasca penambangan timah.

Page 1 of 1 | Total Record : 4

 1 

Filter by Year

2019 2019


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 7 No 1 (2025): Jurnal Konstituen Vol 6 No 2 (2024): Jurnal Konstituen Vol 6 No 1 (2024): Jurnal Konstituen Vol 5 No 2 (2023): Jurnal Konstituen Vol 5 No 1 (2023): Jurnal Konstituen Vol 4 No 2 (2022): Jurnal Konstituen Vol 4 No 1 (2022): Jurnal Konstituen Jurnal Konstituen Volume 3 Edisi 2 2021 Jurnal Konstituen Volume 3 Edisi 1 2021 Jurnal Konstituen Volume 2 Edisi 2 2020 Jurnal Konstituen Volume 2 Edisi 1 2020 Vol 1 No 2 (2019) Vol 1 No 1 (2019) More Issue