JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles
9 Documents
Search results for
, issue
"Vol 7, No 1 (2023) : April"
:
9 Documents
clear
<![CDATA[RATIFIKASI PARIS AGREEMENT DAN PENGAPLIKASIAN NATIONAL DETERMINED CONTRIBUTION (NDC) INDONESIA ]]>
<![CDATA[Ayuningsih, Adinda Noura]]>;
<![CDATA[Oktaviani, Melly Aini]]>;
<![CDATA[Chandra, Angel]]>;
<![CDATA[Athyah, Nadra]]>;
<![CDATA[Manda M., Putri Dwi]]>;
<![CDATA[Citra, Zania]]>;
<![CDATA[Sulaiman, Shonia Devita]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (280.212 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.21859
<![CDATA[Perubahan iklim yang terjadi sejatinya merupakan tanggung jawab yang sudah seharusnya diemban oleh setiap negara, mengingat bagaimana kelak isu perubahan iklim ini akan sangat berdampak pada masa depan setiap negara. Oleh karena itu, Perjanjian Paris hadir sebagai salah satu wujud usaha yang diharapkan akan berhasil dalam misinya menuntaskan krisis iklim yang tengah terjadi. Indonesia yang pada dewasa ini juga kita ketahui sebagai negara yang mendukung perjanjian kembali menunjukkan komitmen serta kontribusi yang mereka miliki melalui penandatanganan Perjanjian Paris di New York tahun 2016. Pengratifikasian perjanjian tadi oleh Indonesia tentunya akan melahirkan pertanyaan besar bagi pihak-pihak lain akan bagaimana Indonesia dapat mewujudkan serta merealisasikan NDC di negaranya. Dengan demikian yang dalam memenuhi tujuan tersebut, Indonesia pastinya memerlukan keterlibatan ekonomi serta politik dari sisi internal negara. Adapun pada tulisan ini, para penulis menggunakan kualitatif deskriptif beserta studi literatur sebagai metode yang digunakan dalam mengkaji hasil penelitian]]>
<![CDATA[PENILAIAN KINERJA PEGAWAI MELALUI PENERAPAN SISTEM E-KINERJA DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT ]]>
<![CDATA[Rahmatul Putra, Nanda]]>;
<![CDATA[Frinaldi, Aldri]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (204.417 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.22028
<![CDATA[Salah satu wujud dari adanya reformasi birokrasi adalah penggunaan system e-kinerja. E-kinerja merupakan aplikasi berbasis web yang digunakan untuk melakukan penilaian dan pengukuran kinerja para pegawai berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja, dan juga menjadi dasar dalam perhitungan prestasi kerja. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan aplikasi E-Kinerja pada Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Sumateera Barat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Lokasi penelitian ini dilakukan di Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Sumatera Barat. Teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi wawancara dan pemanfaatan dokumentasi tertulis. Selanjutnya teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah dengan pengumpulan data, reduksi data, klasifikasi data, penyajian data, dan yang terakhir penarikan kesimpulan. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukan bahwa penerapan aplikasi E-Kinerja di lingkungan Biro Pemerintahan dan OTDA Provinsi Sumatera Barat sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih perlu penyempurnaan yakni dari segi SDM selaku objek dalam penerapan aplikasi ini dan dari segi sistem aplikasi yang berjalan agar terwujudnya kinerja yang efektif dan efisien]]>
<![CDATA[PERAN ANGGOTA DPRD PEREMPUAN DALAM PEMBUATAN KEBIJAKAN LEGISLASI DI PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2019-2024 ]]>
<![CDATA[Rizky, Muhammad]]>;
<![CDATA[Kariem, M. Qur'anul]]>;
<![CDATA[Febriyanti, Doris]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (278.75 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.23954
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah hak dan kesempatan kaum perempuan untuk menjadi anggota legislatif sudah berjalan dengan baik serta untuk mengetahui bagaimana peran anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan dalam pembuatan kebijakan legislasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif serta teori legislasi dari Prajudi Atmosudirjo dan Teori Gender dari Dauley untuk mendukung proses keberhasilan Peran anggota DPRD perempuan dalam pembuatan kebijakan legislasi di provinsi sumatera selatan periode 2019-2024. Hasil penelitian menunjukan bahwa (1) Efektivitas DPRD Sumatera Selatan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran (2) Legitimitas Dalam Proses Pembuatan Peraturan Daerah tidak ditemukan adanya kesenjangan antara anggota DPRD laki-laki dengan anggota DPRD perempuan dalam proses pembuatan peraturan daerah ditambah lagi dengan periode sekarang yang menjadi pimpinan DPRD Provinsi Sumsel perempuan. (3) tidak ditemukan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan selama periode 2019-2024 contoh kasus seperti KKN. (4) legalitas dalam pembuatan perda tidak ditenemukan bentuk pelanggaran yang dilakukan oleh anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. (5) legalitas dalam pembuatan Peraturan daerah tidak menemukan bentuk pelanggaran dalam pembuatan kebijakan seperti bertentangan dengan undang-undang di atasnya peraturan daerah. (6) Efisiensi anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan telah menghasilkan 28 peraturan daerah. (7) teknik dan teknologi untuk peraturan daerah yang telah di hasil bisa di akses website resmi JDIH.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM BANTUAN LANGSUNG TUNAI DANA DESA (BLT- DD) DALAM MERINGANKAN BEBAN MASYARAKAT MISKIN TERDAMPAK COVID-19 DI DESA MANGGAR RAYA KECAMATAN TANJUNG LAGO KABUPATEN BANYUASIN ]]>
<![CDATA[Winata, Prayogi]]>;
<![CDATA[Isabella, Isabella]]>;
<![CDATA[Walidain, Amaliatul]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (486.171 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.23955
<![CDATA[Implementasi program bantuan langsung tunai dana desa (BLT-DD) dalam meringankan beban masyarakat miskin terdampak covid-19 di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin menggunakan teori Van Meter Van Horn untuk di analisa terdapat enam indikator yaitu standar dan sasaran kebijakan. Pada indikator ini ditemukan adanya masalah tidak tepat sasaran, dimana terdapat masyarakat yang menerima dua bantuan disebabkan oleh data dari DTKS yang tidak valid dan tidak di update kembali oleh pemerintah desa. Indikator lainnya seperti Sumber Daya sudah cukup, karakterisitik Agen Pelaksana/Implementor sudah memiliki SOP yang baku, komunikasi sudah berjalan dengan baik dari adanya sosialisasi, Kecenderungan Sikap/Disposisi sudah jelas mengarah kepada kepentingan masyarakat. Indikator terakhir terkait kondisi ekonomi, sosial, dan politik. Pada kondisi sosial muncul kecemburuan sosial ditengah masyarakat tetapi dapat diatasi oleh Pemerintah Desa Manggar Raya, pada kondisi ekonomi pemerintah peduli terhadap rakyat miskin di desa sehingga adanya program BLT-DD. Pada kondisi sosial politik, masyarakat dituntut untuk lebih beperan aktif agar tidak terjadi mal-administrasi oleh pemerintah. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif dan metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukan implementasi program BLT-DD di Desa Manggar Raya Kecamatan Tanjung Lago Kabupaten Banyuasin sudah berjalan dengan baik walaupun terdapat beberapa hambatan tetapi dapat diatasi oleh pihak yang telibat dalam program bantuan ini.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI KABUPATEN PROBOLINGGO TAHUN 2021-2024 (STUDY KASUS PADA UNIT PENINGKATAN KUALIATAS PELAYANAN PUBLIK): (STUDY KASUS PADA UNIT PENINGKATAN KUALIATAS PELAYANAN PUBLIK) ]]>
<![CDATA[Marwiyah, Siti]]>;
<![CDATA[Busthomi, Ach. Noor]]>;
<![CDATA[Dwi Septian, Erik]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (311.371 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24156
<![CDATA[Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik merupakan acuan dalam melaksanakan pelayanan publik. Beberapa daerah mencoba menerapkan aturan yang sudah ada dengan membuat inovasi seperti konsep smart city diharapkan dapat menciptakan pelayanan prima. Penelitian ini dilaksanakan di UPKP2 Kabupaten Probolinggo. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan wawancara, observasi dan dokumentasi, wawancara kepada responden yaitu UPKP2 dan masyarakat. Hasil penelitian Kinerja Unit Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kabupaten Probolinggo sudah baik dibuktikan dengan jumlah aduan yang telah masuk sejumlah 551 ke UPKP2 Kabupaten Probolinggo dapat terselesaikan 95% atau sebanyak 523 laporan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja unit peningkatan kualitas pelayanan publik adalah masyarakat sulit mengakses karena keterbatasan informasi, penyebarluasan informasi mengenai UPKP2 melalui media masih sangat kurang, Sinergi antara UPKP2 dan masyarakat sangat dibutuhkan untuk bisa mendapatkan aspirasi, namun yang tidak kalah penting adalah sinegi antara UPKP2 dengan pemerintah daerah Kabupaten Probolinggo dimana aspirasi yang masuk dari masyarakat akan disampaikan dan menjadi masukan kepada OPD terkait untuk dapat memperbaiki pelayanan.]]>
<![CDATA[COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM MITIGASI BENCANA BANJIR ROB DI KOTA PEKALONGAN ]]>
<![CDATA[Hasna, Alyaa Larasati]]>;
<![CDATA[Darumurti, Awang]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (297.348 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24210
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk collaborative governance Pemerintah Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation dalam memitigasi bencana banjir rob di Kota Pekalongan. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif deskriptif berbasis data primer dan sekunder dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini berpacu pada Teori Edward Deseve menyajikan 8 indikator untuk mengukur keberhasilan collaborative governance yakni network structure, commitment to a common purpose, trust among the participants, governance, access to authority, distributive accountability, information sharing, dan access to resources. Hasil penelitian ini adalah bentuk collaborative governance yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Pekalongan dan LSM BINTARI Foundation diwujudkan kedalam beberapa program seperti kajian dan riset, pembentukan Kelurahan Tangguh Bencana dan MCK Adaptif di wilayah Kelurahan Bandengan, Kecamatan Pekalongan Utara. Program tersebut telah berhasil mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh banjir rob. Meskipun demikian, adanya keterbatasan sumber daya yang dimiliki mengakibatkan bentuk program mitigasi banjir rob belum merata ke seluruh wilayah Kota Pekalongan.]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI KEBIJAKAN BANTUAN SOSIAL TUNAI PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI DINAS SOSIAL KOTA PALEMBANG ]]>
<![CDATA[Anhar, Rahardi]]>;
<![CDATA[Kariem, M. Qur'anul]]>;
<![CDATA[Febriyanti, Doris]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (380.211 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.24246
<![CDATA[Bantuan sosial tunai atau (BST) ialah sebuah pertolongan dari pemerintah berwujud harta yang disalurkan pada keluarga miskin ataupun keluarga yang tak berkecukupan serta memiliki dampak sangat signifikan pada pandemi covid-19 ini. Bantuan sosial ini ialah program jaringan pengaman sosial kementrian sosial yang ditujukan kepada keluarga miskin yang sangat terdampak wabah covid-19. Penelitian ini menggunakan metode penelitian Kualitatif dengan melihat fenomena secara lebih luas dan mendalam sesuai dengan apa yang terjadi dan berkembang pada situasi sosial dengan metode pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa dengan menggunakan teori dari George C. Edward III terdapat empat indikator yaitu (1) Komunikasi dan Koordinasi yang terjalin baik, sering diadakannya rapat guna untuk berdiskusi dan evaluasi dalam menangani masalah yang terjadi pada saat pengimplementasian program bantuan sosial tersebut. (2) Sumberdaya Manusia berjalan dengan baik, hal ini dibuktikan dengan pernyataan pihak Dinas Sosial maupun pihak sasaran. (3) Disposisi, data penerima yang seharusnya sasaran menerima bantuan terlihat tidak berjalan dengan baik. Kesalahan data yang tidak ter-update menyebabkan sasaran tidak mendapatkan bantuan. (4) Struktur Birokrasi, hal ini sudah berjalan baik, juga terdapat pembagian tugas dan wewenang yang jelas.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DESA TERHADAP PENGELOLAAN LINGKUNGAN PEMUKIMAN ]]>
<![CDATA[Rahim, Ridwan Kurnia]]>;
<![CDATA[Frinaldi, Aldri]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.25160
<![CDATA[Sesuai dengan pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah desa dengan menelaah kondisi lingkungan hidup yang baik dan sehat khususnya di wilayah Sumatera Barat. Dalam rangka penataan permasalahan permukiman dan mendorong pertumbuhan permukiman yang sejahtera di Desa, Pemerintah Desa mendapat bantuan dari Perangkat Desa. Metodologi studi deskriptif dengan menggunakan pendekatan tinjauan literatur diadopsi. Situs web berita resmi, jurnal akademik, dan sumber lain yang dianggap relevan digunakan untuk mengumpulkan informasi. Temuan kompilasi literatur terkait ini menunjukkan bahwa keterlibatan Di Sumbar, isu pemulihan masih bertumpu pada program yang disusun pada musyawarah pelaksanaan pembangunan desa yang dilakukan setiap tahun dengan anggaran yang memadai. Kepala desa bertanggung jawab untuk membuat keputusan dan kebijakan pembangunan, memberdayakan masyarakat, dan memastikan bahwa keputusan tersebut didukung oleh pemerintah daerah. baik pelaksanaan pembangunan fisik maupun pembangunan non fisik telah diperoleh masyarakat melalui pembiayaan daerah.]]>
<![CDATA[PERAN PEMERINTAH DAERAH TERHADAP PENGAWASAN PERTAMINA SHOP ]]>
<![CDATA[Febriandiela, Fifi]]>;
<![CDATA[Frinaldi, Aldri]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Vol 7, No 1 (2023) : April ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v7i1.25185
<![CDATA[Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemerintah daerah mengatur industri Toko Pertamina di wilayahnya. Tujuan pemerintah pusat adalah untuk memberikan pemerataan bahan bakar minyak (BBM) ke seluruh wilayah Indonesia, yang menjadi dasar operasional toko Pertamina ini. Ketentuan terkait penyelenggaraan Pertashop masih belum memberikan batasan kewenangan yang jelas antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang menjadi salah satu permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Masalah lainnya terkait dengan peran Pemerintah Daerah dalam pengawasan terhadap bisnis program Pertashop yang ditujukan untuk lingkup Kecamatan atau Desa. Pendekatan kualitatif deskriptif digunakan dalam penelitian ini. Temuan studi menunjukkan bahwa peran pemerintah daerah dalam mengawasi bisnis pertokoan Pertamina masih belum ideal. Pemerintah pusat tetap memiliki kewenangan untuk memberikan izin program usaha bengkel Pertamina, namun peran tersebut tetap harus dimainkan oleh pemerintah daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan gagasan otonomi daerah  ]]>
