JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi)
Jisip Unja is premier scholarly journal on Indonesian social and politics, providing peer-reviewed articles, review essays, and book reviews from subfields throughout the discipline. Areas covered: Politics, Sociology, Government, International Relations, and Communication.
Articles
7 Documents
Search results for
, issue
"Volume 6 Nomor 1 (2022)"
:
7 Documents
clear
<![CDATA[PERUBAHAN SIGNIFIKAN MEDIA HABIT YANG MEMBUAT MEDIA SOSIAL MENJADI INFORMASI UTAMA ]]>
<![CDATA[Guritno, Wulan]]>;
<![CDATA[Salsabilah, Aisyah Nur]]>;
<![CDATA[Pramudita, Sella Wahyu Sri]]>;
<![CDATA[Berlianza, Kelzia Angel]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (279.553 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.15973
<![CDATA[Membuat suatu berita pasti memerlukan sebuah sumber informasi, karena dari sanalah berita bisa didapat. Untuk menjadi sumber informasi, suatu web atau jejaring internet harus memiliki pengguna yang aktif didalamnya, karena perputaran informasi itu didapatkan dari eksistensi para pengguna dalam mengupdate beberapa informasi disana. Oleh karena itu, internet sekarang dijadikan sebagai salah satu sumber infromasi karena selalu ada informasi teraktual yang muncul dari sana dan informasi yang mengalir dari sana termasuk informasi yang baru dan merupakan informasi yang sedang hangat diperbincangkan. Entah itu informasi dari suatu daerah atau bahkan informasi dari negara lain semua tersedia disana. Maka dari itu media berubah haluan menjadikan media sosial menjadi sumber informasi utama. Dan karena perubahan haluan tersebut, habit media pun ikut berubah. Tetapi setiap hal pasti ada sisi negatifnya bukan? Pada media sosial inilah sisi negatifnya adalah banyaknya infromasi hoax atau yang terkesan dilebih-lebihkan. Penelitian ini mencoba untuk mengangkat kampanye pemerintah yaitu internet sehat dan aman “INSANâ€. Karena seperti yang kita ketahui, beberapa masyarakat sekarang belum menggunakan jejaring sosialnya dengan baik, kebanyakan dari mereka masih menyebarluaskan berita hoax di jejaring sosialnya tak jarang postingan tersebut pun mengandung SARA. Oleh karena itu dengan diadakannya kampanye ini, diharapkan masyarakat lebih memperhatikan penggunaan internet mereka]]>
<![CDATA[ANALISIS PENGARUH PELAKSANAAN PROGRAM CSR “BEASISWA GOJEK†BAGI PARA MITRA DRIVER PT. GOJEK INDONESIA ]]>
<![CDATA[Puspita, Izzah]]>;
<![CDATA[Machfuda, Nadia Ananda]]>;
<![CDATA[Salsabila, Vania Mirabel]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (337.808 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.16035
<![CDATA[Setiap organisasi maupun perusahaan pastinya ingin menciptakan serta mempertahakan citra baik dibenak publiknya. Kebutuhan dalam menciptakan serta mempertahankan citra inilah yang menjadi salah satu fungsi yang dijalankan oleh public relations dengan program-programnya. Gojek sebagai salah satu perusahaan penyedia jasa transportasi online terbesar di Indonesia tentunya ingin menciptakan citra yang baik dengan memberikan manfaat keberadaannya pada masyarakat. Salah satu cara yang digunakan adalah dengan program Corporate Social Responsibilty (CSR). Program CSR PT Gojek Indonesia dijalankan diberbagai bidang, salah satunya adalah bidang edukasi melalui program pemberian beasiswa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini, kami mecoba untuk dapat menganalisis program beasiswa pada perusahaan gojek dalam pelaksanaan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dengan mengadakan program Corporate Social Responsibility beasiswa ini dapat membantu anak dari para mitra driver gojek untuk melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi. Program ini juga dapat menjaga hubungan baik gojek kepada para mitra drivernya serta memberikan dampak positif yang dapat menjadikan anak dari mitra driver dapat menuntut ilmu lebih baik lagi.]]>
<![CDATA[UPAYA PENANGANAN PERMASALAHAN PEREMPUAN DALAM PROGRAM CORPORATE SOSIAL RESPONSIBILITY (CSR) ]]>
<![CDATA[Aufar, Alma Fildzah]]>;
<![CDATA[Raharjo, Santoso Tri]]>;
<![CDATA[Resnawaty, Risna]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (292.869 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.16312
<![CDATA[Perempuan masih dikategorikan sebagai kelompok rentan akibat masih belum dapat mengakses hak-hak yang dimilikinya. Hal ini menjadikan perempuan ada di keadaan yang keadaan yang tak terlindungi, dalam keadaan yang penuh risiko, serta sangat rentan terhadap bahaya terutama karena adanya kemungkinan mendapatkan kekerasan dari kelompok lain. Maka berbagai upaya dilakukan untuk merespon permasalahan perempuan dan bertujuan membuat perempuan jauh lebih berdaya atas dirinya sendiri. Artikel ini mencoba mengidentifikasi berbagai program Corporate Social Responsibility (CSR) dari berbagai bidang perusahaan yang berbeda yang berfokus pada upaya merespon permasalahan yang dihadapi perempuan khususnya di Indonesia. Artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa studi literatur. Hasil dari penulisan artikel ilmiah ini menjelaskan beberapa program CSR dalam upaya penanganan permasalahan perempuan seperti PT. Teltranet Aplikasi Solusi (Telkomtelstra) melalui program White Ribbon Campaign dan program Brilliant Connected Women, PT. Pertamina yang melaksanakan program Pertamina Sehati (kesehatan ibu dan anak), Angkasa Pura Airports dengan Komunitas Srikandi Angkasa Pura Airports, Indosat Ooredoo dengan program Inspera (Inspirasi Perempuan Indonesia) dan, L’Oreal Paris melalui program L’Oreal for the future dan kampanye Stand Up Against Street Harassment]]>
<![CDATA[IMPLEMENTASI PROGRAM KAMPUNG KB DALAM MENEKAN PERTUMBUHAN PENDUDUK DI NTB BERDASARKAN PERGUB NOMOR 6 TAHUN 2019 ]]>
<![CDATA[Maolana, Lalu Adit Cahaya]]>;
<![CDATA[Zaenuri, Muchammad]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (422.925 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.17330
<![CDATA[Indonesia merupakan negara ke 4 dengan jumlah penduduk terpadat di dunia. Oleh sebab itu, laju pertumbuhan penduduk merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk di Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu provinsi dengan tingkat laju pertumbuhan yang cukup tinggi di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Kampung KB Keluarga Berencana yang bertujuan untuk mengurangi tingkat laju pertumbuhan penduduk. Penelitian dilakukan di Provinsi NTB dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi dengan indikator penelitian yaitu implementasi kebijakan, pertumbuhan penduduk, dan tingkat pendidikan sebagai acuan sejauh mana efektifitas dari Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2019 tentang Program Kampung KB (Keluarga Berencana). Hasil penelitian menunjukkan bahwa masih banyaknya desa atau kampung mitra sesuai Pergub Nomor 6 Tahun 2019 yang masih belum menjalankan program dengan maksimal, yang disebakan karena kurangnya kesadaran terhadap permasalahan laju pertumbuhan penduduk. Pemerintah juga telah mengeluarkan berbagai macam kebijakan serupa yang terkait dengan laju pertumbuhan penduduk, akan tetapi suatu kebijakan tidak akan berjalan jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan keseriusan dari masyarakat.]]>
<![CDATA[PERSEPSI MASYARAKAT TERHADAP KEBIJAKAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN CORONAVIRUS DISEASE (COVID-19) (Studi Kasus: Kemantren Umbulharjo Tahun 2020-2021) ]]>
<![CDATA[Iqbal Yudha]]>;
<![CDATA[Husein, Rahmawati]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (285.652 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.17331
<![CDATA[Wabah Covid-19 telah menyebar ke berbagai daerah di Indonesia, termasuk Kota Yogyakarta. Bencana non alam ini telah membuat kegiatan masyarakat di lokasi sentral menjadi terhenti. Berdasarkan tren kasus Covid-19, terdapat lima kemantren di Kota Yogyakarta dengan kasus harian >200 dan kemantren dengan jumlah kasus tertinggi adalah Kemantren Umbulharjo dengan total 435 kasus. Penelitian ini mengggunakan metode penelitian kuantitatif yang kemudian pembahasannya menggunakan statistik deskriptif menggunakan SPPSS 16. Kuesioner yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik slovin dengan responden yang berasal dari masyarakat Kemantren Umbulharjo sebagai pelaksana program pencegahan Covid-19. Hasil dari penelitian menunjukan bahwa dari ketiga indikator, yaitu Aspek Kognitif, Aspek Afeksi dan Aspek Konatif, dapat disimpulkan jika kebijakan pemerintah dalam hal mengedukasi masyarakat belum efektif, karena disinformasi dan bias informasi di media sosial yang sangat tinggi mempengaruhi persepsi masyarakat. Sementara terkait kebijakan membatasi aktivitas di luar rumah, tidak semua masyarakat dapat mematuhi karena faktor pekerjaan mereka. Meskipun begitu, masyarakat di Kemantren Umbulharjo tetap bekerjasama dan gotong royong dalam membangun jaringan ketahanan di tengah Pandemi Covid-19. Kebijakan pembatasan sosial sejatinya menguji ketahanan pemerintah menghadapi krisis kesehatan, tetapi jika dalam penangannya tidak memperhatikan kondisi sosial kebijakan tersebut tidak akan berjalan efektif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HAK MASYARAKAT ADAT DALAM PEMINDAHAN IBUKOTA NEGARA ]]>
<![CDATA[Nugroho, Bhakti Eko]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (328.151 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.17417
<![CDATA[Pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) Republik Indonesia ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Pulau Kalimantan memerlukan sekurang-nya 262.814 hektar lahan. Pada sebagian area tersebut terdapat tanah milik masyarakat adat. Penelitian ini mencoba menjelaskan sejauhmana upaya perlindungan hak atas tanah masyarakat adat dalam proses pemindahan IKN dengan menggunakan kerangka berpikir Helen Quane (2005) yang menjelaskan perlunya sejumlah prasyarat agar suatu pekerjaan pembangunan (dalam konteks penelitian ini adalah pembangunan IKN) tidak melanggar hak masyarakat adat yang tinggal pada wilayah pembangunan tersebut. Menurut Quane, syarat pertama adalah suatu pekerjaan pembangunan harus memiliki basis kebijakan yang kuat. Kedua, proyek pembangunan harus membawa manfaat yang jelas bagi masyarakat adat. Ketiga, memastikan adanya mitigasi terhadap kemungkinan dampak negatif kebijakan. Keempat, perlu ada upaya yang meminimalisasi terjadinya implikasi negatif. Selain itu, diperlukan pula syarat partisipatif untuk memastikan adanya keterlibatan masyarakat adat dalam proses kebijakan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan data primer yang bersumber dari wawancara dengan tim pemerintah dan para advokat hak masyarakat adat serta dilengkapi dengan sejumlah data sekunder. Penelitian ini menemukan bahwa pemerintah telah mengupayakan sebagian prasyarat substantif dan prosedural dalam upaya perlindungan hak masyarakat adat. Namun, sebagian inisiatif pemerintah tersebut belum seluruhnya sensitif dan ramah terhadap kepentingan masyarakat adat]]>
<![CDATA[INOVASI BAZAR PELAYANAN PEMERINTAH KECAMATAN MAYANGAN KOTA PROBOLINGGO PADA TAHUN 2022 ]]>
<![CDATA[Antok, Supriyanto]]>;
<![CDATA[Maulana, Guruh Dwi Boby]]>
<![CDATA[ JISIP UNJA (Jurnal Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Jambi) Volume 6 Nomor 1 (2022) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Fakultas Hukum Universitas Jambi ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (584.635 KB)
|
DOI: 10.22437/jisipunja.v6i1.17612
<![CDATA[Penerapan perubahan (change) yang dilakukan Kecamatan Mayangan merupakan proses perbaikan dari sistem yang telah ada. Inovasi yang dilakukan Pemerintah Kecamatan Mayangan yaitu dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan melalui bazar pelayanan yang dilakukan setiap 2 (dua) bulan sekali. Tujuan penelitian Untuk mengetahui bagaimana proses Inovasi Pemerintah Kota Probolinggo Dalam Meningkatkan Kualitas pelayanan Melalui Bazar Pelayanan Di Kecamatan Mayangan Pada Tahun 2022. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Partisipasi masyarakat terhadap inovasi bazar pelayanan ini sangat antusias dan masyarakat juga ikut serta dalam hal UMKM yang digelar di halaman Kecamatan Mayangan. Faktor penghambat dan faktor pendukung terkait Inovasi Pemerintah Kota Probolinggo Kecamatan Mayangan dalam meningkatkan kualitas pelayanan melalui bazar pelayanan pada tahun 2022. Faktor penghambat yaitu masyarakat masih kurang mengerti bagaimana proses inovasi bazar pelayanan ini. Faktor pendukung bazar pelayanan, peningkatan dari majengan berlari, dimana pelayanan yang dilakukan adalah layanan yang ada dikumpulkan dalam satu lokasi dalam waktu yang telah ditentukan.]]>
