Claim Missing Document
Check
Articles

Found 28 Documents
Search

Analisis Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe Musdah, Erwin; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 3: October 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aimed to know how mitigasi non-structural Tempe lake overflow flood disaster through ordering roomand to express cooperations inter-government regency in mitigasi non-structural Tempe lake overflow flood disasterthrough ordering room. This research is descriptive qualitative research with triangulation method data collection. Itso happens data analysis method used namely descriptive qualitative data analysis method. Result research indicatethat mitigasi non-structural effort Tempe lake overflow flood disaster through ordering room has look in some articlein lay-out plan regional policy area in Sidenreng Rappang, Soppeng and Wajo regency although inside regulation thatis same still found articles that are potentially detain that effort. Besides, this research found that do not have cooperationamong each one government regency in mitigasi non-structural through ordering room.
PARIWISATA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS Zakiyah, Ummi; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 3: October 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

During this time, the concept of tourism is only designed for people who are normal and has not beendesigned for disabled people. Tourism is right for human being including disabled people. Friendly tourismfor persons with disabilities should provide the facility and accesibility for disabled people. Sen (2007)defines that there are three requirements for disabled people in tourism, those are: availability foraccessibility, transportation, and accomodation.This research is intended to find out what extent tourismmanagement can provide facilityand accesibility for disabled people and what the obstacles and supportingfactors are to develop the friendly tourism for disabled people. This research uses qualitatif method. Tourismplaces proposed in this research are shopping tourism (Malioboro zone), history tourism (Taman Sari andKeraton), and educational tourism (Taman Pintar). Data collected in this research use interview technique,observation, and questioner. This sample of this research has been taken from 100 disabled tourists whotravel to those three objects. The result of this research shows that the facility and accesibility provided todisabled people are still less. Moreover, there is no regulation that obligates the tourism place to servefriendly facility and accesibility for disabled people. Budget resource and human capital are still limited fortourism management to establish friendly tourism place for disabled people. Hence, the research resultrecommends the tourism policy maker to provide friendly facility and accesibility for disabled people.
Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Djakaria, Deliana Vita Sari; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pembangunan Izin penggunaan pemanfaatan tanah masih menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit di Indonesia.Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Pengendalian pemanfaatan ruang pada saat ini tidak efesien dan efektif, karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sering saling bertentangan dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada, contohnya di daerah Kecamatan Gamping banyak sekali pembangunan perumahan.Pemanfaatan ruang sudah diatur dengan kebijakan dalam penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah) melalui mekanisme pengendalian, dimana dalam mekanisme tersebut terdapat kegiatan pengawasan dan penertiban.Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengawal berjalannya RTRW secara konsisten.Instrumen yang digunakan adalah melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau disingkat IPPT menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah produk tata ruang ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam rencana tata ruang tersebut sebagai sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui tentang Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) menjalankan dan menerapkan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) di Kecamatan Gamping Kecamatan Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder.yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa,  efektivitas KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah belum efektif, dilihat dari empat indikator yang diteliti. Empat indicator tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Gamping belum efektif, sebab mas5h banyak pelanggaran hukum dan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan.Hal ini bisa dilihat dari empat indicator yang diteliti, yaitu; pengendalian melalui pengaturan perizinan, instrument ekonomi, pengendalian melalui pengadaan prasarana, dan pengendalian dengan melibatkan masyarakat/swasta.
The Influence of Social Media Towards Student Political Participation During the 2014 Indonesian Presidential Election KHOLID, ANWAR; HUSEIN, RAHMAWATI; MUTIARIN, DYAH; E. R, SEPTIYAN LISTIYA
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 6, No 2 (2015): August 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (414.513 KB)

Abstract

This research attempts to examine the political participation of social media users particularly of Facebook and Twitter during the 2014 Indonesian presidential election. The data collection was performed through survey with accidental sampling methods. Samples were taken from population of undergraduate students of political and social sciences faculty at five universities in Yogyakarta namely UGM, UIN Sunan Kalijaga, UMY, UNY and UPN “Veteran” Yogyakarta. Using statistic descriptive,this research conceptualizes the political participation of social media users while the relations of social media and political participation is analyzed through OLS Regression. The findings indicated that the level of political participation of the social media users during the election was categorized as good. However, the facilities offered by the two social media applications were not maximally used to supporting political participation activities. On the other hand, the result OLS regression shows that there were positive and significant correlations and influences of social media towards the political participation of its users during the election even though the percentage was small.
Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) Dalam Pengendalian Pemanfaatan Ruang Melalui Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) Djakaria, Deliana Vita Sari; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 4, No 2 (2017): June 2017
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v4i2.2991

Abstract

Pembangunan Izin penggunaan pemanfaatan tanah masih menjadi suatu permasalahan yang cukup rumit di Indonesia.Pemanfaatan ruang dibanyak daerah di Indonesia, dalam pelaksanaannya tidak selalu sejalan dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Pelanggaran tersebut disebabkan oleh beberapa faktor antara lain, tekanan perkembangan pasar terhadap ruang, belum jelasnya mekanisme pengendalian dan lemahnya penegakan hukum. Pengendalian pemanfaatan ruang pada saat ini tidak efesien dan efektif, karena instrumen perizinan yang merupakan langkah awal dalam pengendalian pemanfaatan ruang sering saling bertentangan dan bahkan melanggar rencana tata ruang yang ada, contohnya di daerah Kecamatan Gamping banyak sekali pembangunan perumahan.Pemanfaatan ruang sudah diatur dengan kebijakan dalam penyusunan RTRW (rencana tata ruang wilayah) melalui mekanisme pengendalian, dimana dalam mekanisme tersebut terdapat kegiatan pengawasan dan penertiban.Kegiatan tersebut dimaksudkan untuk mengawal berjalannya RTRW secara konsisten.Instrumen yang digunakan adalah melalui mekanisme perizinan pemanfaatan ruang. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah atau disingkat IPPT menjadi tolak ukur bagi keberhasilan sebuah produk tata ruang ditinjau dari kesesuaian penggunaan lahan dengan rencana pemanfaatan ruang yang ada dalam rencana tata ruang tersebut sebagai sebuah instrumen pengendalian pemanfaatan ruang.Tujuan dalam penelitian ini yaitu mengetahui tentang Efektivitas Kantor Pengendalian Pertanahan Daerah (KPPD) menjalankan dan menerapkan prosedur proses pengendalian pemanfaatan ruang melalui izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) di Kecamatan Gamping Kecamatan Sleman. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggunakan pendekatan pada kenyataan yaitu data primer dan data sekunder.yang berhubungan dengan penelitian. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa,  efektivitas KPPD dalam pengendalian pemanfaatan tanah belum efektif, dilihat dari empat indikator yang diteliti. Empat indicator tersebut yaitu komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi.Pengendalian pemanfaatan ruang di Kecamatan Gamping belum efektif, sebab mas5h banyak pelanggaran hukum dan peruntukan tanah yang tidak sesuai dengan yang ditentukan.Hal ini bisa dilihat dari empat indicator yang diteliti, yaitu; pengendalian melalui pengaturan perizinan, instrument ekonomi, pengendalian melalui pengadaan prasarana, dan pengendalian dengan melibatkan masyarakat/swasta.
Analisis Mitigasi Nonstruktural Bencana Banjir Luapan Danau Tempe Musdah, Erwin; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 1, No 3: October 2014
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v1i3.2112

Abstract

This research aimed to know how mitigasi non-structural Tempe lake overflow flood disaster through ordering roomand to express cooperations inter-government regency in mitigasi non-structural Tempe lake overflow flood disasterthrough ordering room. This research is descriptive qualitative research with triangulation method data collection. Itso happens data analysis method used namely descriptive qualitative data analysis method. Result research indicatethat mitigasi non-structural effort Tempe lake overflow flood disaster through ordering room has look in some articlein lay-out plan regional policy area in Sidenreng Rappang, Soppeng and Wajo regency although inside regulation thatis same still found articles that are potentially detain that effort. Besides, this research found that do not have cooperationamong each one government regency in mitigasi non-structural through ordering room.
PARIWISATA RAMAH PENYANDANG DISABILITAS Zakiyah, Ummi; Husein, Rahmawati
Journal of Governance and Public Policy Vol 3, No 3: October 2016
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgpp.v3i3.2639

Abstract

During this time, the concept of tourism is only designed for people who are normal and has not beendesigned for disabled people. Tourism is right for human being including disabled people. Friendly tourismfor persons with disabilities should provide the facility and accesibility for disabled people. Sen (2007)defines that there are three requirements for disabled people in tourism, those are: availability foraccessibility, transportation, and accomodation.This research is intended to find out what extent tourismmanagement can provide facilityand accesibility for disabled people and what the obstacles and supportingfactors are to develop the friendly tourism for disabled people. This research uses qualitatif method. Tourismplaces proposed in this research are shopping tourism (Malioboro zone), history tourism (Taman Sari andKeraton), and educational tourism (Taman Pintar). Data collected in this research use interview technique,observation, and questioner. This sample of this research has been taken from 100 disabled tourists whotravel to those three objects. The result of this research shows that the facility and accesibility provided todisabled people are still less. Moreover, there is no regulation that obligates the tourism place to servefriendly facility and accesibility for disabled people. Budget resource and human capital are still limited fortourism management to establish friendly tourism place for disabled people. Hence, the research resultrecommends the tourism policy maker to provide friendly facility and accesibility for disabled people.
The Role of the Government of Indonesia in Handling Cases of Sexual Violence Against Women. Ekklesia Hulahi; Umi Kulsum; Fitriani Fitriani; Dian Eka Rahmawati; Rahmawati Husein
Journal of Governance Volume 7 Issue 1: (2022)
Publisher : Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31506/jog.v7i1.14143

Abstract

The purpose of this research is to see how the role of the Indonesian government in handling cases of sexual violence against women. The concepts used are the role and handling of the state and violence and protection of women. The method used is a qualitative approach to data analysis of cases of sexual violence taken from Komnas Perempuan data. The news media analyzed using NVivo 12 Plus software as an easy-to-use application. This study indicates that three factors become obstacles in handling cases of sexual violence, namely legal factors, fear, and inadequate protection. Because sexual violence against women is usually unresolved, resolve by paying a certain amount of money, marrying the perpetrator, imprisoning the perpetrator, and even making peace with the family. At the same time, the state's role is vital in handling cases of sexual violence through legal protection and influencing the justice of all citizens. But in fact, the data obtained shows that the handling and legal protection is still not adequate; women still experience sexual violence. The State of Indonesia uses various ways to handle cases of sexual violence with laws made on the Elimination of Domestic Violence or the Elimination of Sexual Violence. However, this does not become the basis for stopping sexual violence crimes in Indonesia.
The Influence of Social Media Towards Student Political Participation During the 2014 Indonesian Presidential Election ANWAR KHOLID; RAHMAWATI HUSEIN; DYAH MUTIARIN; SEPTIYAN LISTIYA E. R
Jurnal Studi Pemerintahan Vol 6, No 2 (2015): August 2015
Publisher : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.18196/jgp.2015.0019

Abstract

This research attempts to examine the political participation of social media users particularly of Facebook and Twitter during the 2014 Indonesian presidential election. The data collection was performed through survey with accidental sampling methods. Samples were taken from population of undergraduate students of political and social sciences faculty at five universities in Yogyakarta namely UGM, UIN Sunan Kalijaga, UMY, UNY and UPN “Veteran” Yogyakarta. Using statistic descriptive,this research conceptualizes the political participation of social media users while the relations of social media and political participation is analyzed through OLS Regression. The findings indicated that the level of political participation of the social media users during the election was categorized as good. However, the facilities offered by the two social media applications were not maximally used to supporting political participation activities. On the other hand, the result OLS regression shows that there were positive and significant correlations and influences of social media towards the political participation of its users during the election even though the percentage was small.
Efektivitas Kebijakan Pembangunan Underpass Simpang Kentungan dalam Mengurai Kemacetan di Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Fahmi Idris; Rahmawati Husein
Journal of Social and Policy Issues Volume 2, No 1 (2022): January-March
Publisher : Pencerah Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research aims to analyze government policies on the effectiveness of government programs in overcoming congestion problems by building underpasses in Simpang Kentungan, Sleman Regency. Indicators of this research are program understanding, on target, on time, achievement of goals, real change before and after the underpass. The research is located in Simpang Kentungan, Depok District, Sleman Regency, using a qualitative approach, where the data is used in the form of primary and secondary data. Research data is obtained from interviews, observations, and documentation on similar studies. Based on the results of the study showed that the government's policy in overcoming congestion in Simpang Kentungan are effective, although at the time of operation of the underpass there were still some problems such as damage to the grill or drainage and water pumps that did not work when the rains were large, thus causing puddles on the underpass.