cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Donna Okthalia Setiabudhi
Contact Email
donna_setiabudi@unsrat.ac.id
Phone
+6289612891712
Journal Mail Official
tumoutoulawreview@gmail.com
Editorial Address
Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Jalan Kampus Bahu Unsrat, Lantai 3, Malalayang, Manado, 95115, Sulawesi Utara
Location
Kota manado,
Sulawesi utara
INDONESIA
Tumou Tou Law Review
Published by Universitas Sam Ratulangi
ISSN : -     EISSN : 29642574     DOI : https://doi.org/10.35801/tourev.v1i2.44828
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Tumou Tou Law Review (TOUREV) adalah terbitan berkala ilmiah yang diterbitkan oleh Fakultas Hukum Unsrat 2 (dua) kali dalam setahun pada bulan Juni dan Desember. Jurnal ini merupakan sarana publikasi bagi akademisi, praktisi dan peneliti di bidang hukum untuk menerbitkan hasil penelitian (original research) atau artikel telaah konseptual (review article). Ruang lingkup jurnal ini mencakup bidang Hukum Pidana; Hukum Perdata; Hukum Tata Negara; Hukum Internasional; Hukum Acara; Hukum Administrasi Negara; Dasar-Dasar Ilmu Hukum; serta Hukum dan Masyarakat. ISSN Online: 2964-2574
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023" : 5 Documents clear
Relevansi Gugatan Iklim Warga Pulau Pari Ke Pengadilan Swiss Tindakan Faktual Pemerintah Arsya Perdana Javaraziqa; Shintiya Permata Puteri
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.44128

Abstract

Penelitian ini memiliki tujuan berupa menganalisis gugatan terkait perubahan iklim yang dilakukan warga Pulau Pari ke Pengadilan Swiss. Gugatan yang dilayangkan ke Pengadilan Swiss sebagai bentuk maladministrasi dari tindakan faktual pemerintah berupa pembiaran dengan tidak adanya pembuatan kebijakan. Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan penelitian hukum empiris (empirical legal research). Pendekatan yang digunakan di dalam ini yaitu dua pendekatan.Pertama berupa pendekatan kasus (case approach) serta kedua pendekatan konseptual (conceptual approach). Sedangkan bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan juga bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer didapat dari peraturan perundang-undangan sedangkan bahan hukum sekunder didapat dari studi kepustakaan dan penganalisisan secara kualitatif. Penelitian ini memiliki hasil bahwa Kebijakan Pemerintah Indonesia dalam menangani perubahan iklim dinilai buruk dibuktikan dengan adanya gugatan yang dilayangkan oleh Masyarakat Pulau Pari. Dalam hal ini kebijakan buruk yang dimaksud ialah berupa tidak adanya kebijakan untuk menuntut perusahaan yang menyangkut persoalan mengenai perubahan iklim. Keadaan tersebut mengakibatkan Pemerintah Indonesia dianggap tidak konsisten dengan komitmennya dalam Perjanjian Paris untuk menurunkan emisi karbon yang terkait dengan perubahan iklim. Penelitian ini juga menemukan bahwa maladministrasi dari tindakan faktual berupa pembiaran dalam kasus perubahan iklim masyarakat Pulau Pari ini telah menyalahi salah satu fungsi pemerintah yaitu fungsi pengaturan. Setelah diterbitkannya Undang-Undang No. 30 Tahun 2014 tentang Administasi Pemerintah (UUAP), tindakan faktual dijadikan sebagai objek sengketa yang dapat diadili di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN), akan tetapi dalam pelaksanaannya ditemukan banyak sekali hambatan.
Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Undang-Undang Sumber Daya Air Beckham Jufian Podung
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47563

Abstract

Bagaimana suatu produk perundang-undangan dapat dijaga agar tetap sesuai dengan cita-cita dan arah suatu bangsa. Salah satu alternatif yang kurang mendapat pandangan perihal penegakan politik hukum yaitu lewat kekuasaan kehakiman khususnya Mahkamah Konstitusi. penelitian ini disusun dengan pendekatan perundang-undangan. Dengan meneliti beberapa bahan hukum primer seperti Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air dengan didukung oleh bahan hukum sekunder berupa hasil penelitian sebelumnya, buku dan jurnaljurnal penunjang lainnya. Hasil dari penelitian ini hendak menunjukkan sebuah perspektif baru bahwa dalam Tarik-menarik kepentingan dalam sebuah pembuatan undang-undang, kekuasaan kehakiman juga tidak lepas dari politik hukum pembentukan suatu undang-undang. Salah satu bentuk politik hukum lewat kekuasaan kehakiman ialah perihal pengujian konstitusionalitas undang-undang sumber daya air. Apabila diteliti lebih lanjut keberadaan undang-undang sumber daya air ialah bertentangan dengan undang-undang dasar tahun 1945. Oleh karena itu penelitian ini hendak melihat politik hukum dalam sudut pandang berbeda.
Efektivitas Kewenangan Kepolisian Dalam Penanganan Penyelenggaraan Unjuk Rasa Roy Liow
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47561

Abstract

Unjuk rasa adalah salah satu bentuk instrumen demokrasi di Indonesia yang tentunya dijamin secara konstitusional sebagai suatu hak. Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah lembaga Negara yang mempunyai tugas dan fungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara di Indonesia. Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai lembaga yang mempunyai fungsi menjaga keamanan dan ketertiban Negara memiliki wewenang (atributif) yang didapatkan dari peraturan perundang-undangan untuk mengatur secara teknis proses penyelenggaraan unjuk rasa dalam hal ini soal batas waktu penyelenggaraan, disisi lain dalam penerapannya Kepolisian Negara Republik Indonesia masih belum konsisten menerapkan norma-norma yang mengatur soal batas waktu penyelenggaraan unjuk rasa.
Penghentian Penyidikan dan Penuntutan Guna Mewujudkan Keadilan Restoratif Isyana Kurniasari Konoras
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.47565

Abstract

Penyidikan sebagai tindakan penyidik untuk “mencari dan mengumpulkan bukti” serta “menemukan tersangkanya”, dan Penuntutan oleh Penuntut umum untuk “melimpahkan perkara ke pengadilan” adalah rangkaian atau proses awal yang berpotensi seorang menjadi tersangka dan terpidana. Hukum acara pidana dengan tugas, fungsi, dan kewenangan penyidikan dan penuntutan mewajibkan proses atau tahapan dilaksanakan. Namun, dinamika baru dalam hukum untuk mewujudkan keadilan restoratif (restorative justice) melalui mediasi penal, memungkinkan tindakan penyidikan dan penuntutan dihentikan demi hukum. Mediasi penal dengan penyelesaian perkara diluar pengadilan pada dasarnya adalah bentuk penguatan masyarakat sipil, sedangkan tindakan penyidikan dan penuntutan adalah tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum atas nama negara. Penyidik maupun penuntut umum adalah personifikasi negara dengan kekuasaan dan kewenangannya yang besar dan tunggal.
Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum Alensi Kusuma Dewi; M. Said Karim; Audyna Mayasari Muin
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.51530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban. 

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2023 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue VOLUME 3 NOMOR 1, JUNI 2024 VOLUME 2 NOMOR 2, DESEMBER 2023 VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023 VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022 VOLUME 1 NOMOR 1, JUNI 2022