Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.983
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Kertha Semaya Hermeneutika : Jurnal Ilmu Hukum Tumou Tou Law Review
Audyna Mayasari Muin
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
PERLINDUNGAN HUKUM REHABILITASI SOSIAL TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN KEKERASAN SEKSUAL Ricky Randa Mappadang; Audyna Mayasari Muin; Hijrah Adhyanti Mirzana
Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 8 (2021)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Udayana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (235.113 KB) | DOI: 10.24843/KS.2021.v09.i08.p03

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, serta pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi rehabilitasi sosial sebagai bentuk perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja dilakukan dengan metode konseling dan bimbingan keagamaan sesuai kepercayaan masing-masing korban. Pengaruh faktor masyarakat dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual di Tana Toraja, yaitu masyarakat tidak menyadari akan adanya hak mereka yang dilanggar sehingga masyarakat tidak melaporkan jika terjadi kasus kekerasan seksual terhadap anak. Tetapi hal tersebut juga dipengaruhi oleh perasaan takut dan tidak ingin berurusan dengan hukum. Selain itu, masyarakat tidak mengetahui akan adanya upaya hukum untuk melindungi kepentingannya, sehingga masyarakat dan keluarga berpikir bahwa ketika anak telah disetubuhi, maka harus dinikahkan secepatnya. Padahal korban masih di bawah umur, dan hal tersebut akan melanggar undang-undang perlindungan anak. This study aims to determine the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, as well as the influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja. The research method used in this research is empirical legal research. The results showed that the implementation of social rehabilitation as a form of legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja was carried out by means of counseling and religious guidance according to the beliefs of each victim. The influence of community factors in providing legal protection for children as victims of sexual violence in Tana Toraja, namely that the community is not aware of their rights being violated so that the community does not report cases of sexual violence against children. But it is also influenced by feelings of fear and not wanting to deal with the law. In addition, the community is not aware of any legal action to protect their interests, so that people and families think that when a child has been intercourse with, they must be married off as soon as possible. Even though the victim is still a minor, and this would violate the child protection law.
PERBUATAN MENYERANG NAMA BAIK, KEHORMATAN DAN MARTABAT SESEORANG DALAM UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK Erny Widyaningsih; Muh Hasrul; Audyna Mayasari Muin
HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum Vol 5, No 1 (2021): HERMENEUTIKA : Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Sekolah Pascasarjana Universitas Swadaya Gunung Jati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33603/hermeneutika.v5i1.4894

Abstract

Teknologi dibidang komunikasi, elektronik dan informasi ternyata bisa disalahgunakan. Hal ini dikarenakan masyarakat belum seluruhnya memahami tentang penggunaan informasi teknologi dan informatika dengan baik dan bijak. Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang dalam hukum pidana. Tipe penelitian ini adalah normative-legal research, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang terkumpul kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualifikasi perbuatan yang dipandang menyerang nama baik, kehormatan dan martabat seseorang harus dibuat konsep dan dirancang guna menyesuaikan. Maka dari itu diperlukan pembuatan konsep dasar-dasar hukum tersebut yang harus dimaknai secara pendalaman tidak hanya dalam teori hukum saja melainkan dari putusan hakim terkait tindak pidana tersebut. Sehingga dasa-dasar ini dibuat pada suatu aturan, sehingga terbentuklah perlindungan mengeluarkan ekspresi atau berpendapat serta memberi rasa aman terhadap martabat dan nama baik seseorang.
Kebijakan Aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi Muhammad Rivai S; Hijrah Adhyanti Mirzana; Audyna Mayasari Muin
Tumou Tou Law Review VOLUME 1 NOMOR 2, DESEMBER 2022
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (349.261 KB) | DOI: 10.35801/tourev.v1i2.44828

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi. Peneltian ini adalah penelitian hukum yuridis empiris. Penelitian dilakukan di dilakukan di Kejaksaan Negeri Paser. Data penelitian dianalisis secara deskriktif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa optimalisasi kebijakan aplikatif penyidikan dan penuntutan tindak pidana korupsi di Kejaksaan Negeri Paser perlu diuraikan secara spesifik terkait karakteristik Tindak Pidana Korupsi yang dapat dihentikan sehingga diperlukan Surat Edaran yang secara khusus mengatur terkait kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dan mengatur batasan-batasan dalam mekanisme pelaksanaanya seperti pelaku baru pertama kali melakukan tindak pidana korupsi, mempertimbangkan nilai kerugian negara yang ditimbulkan, dan bukan merupakan tindak pidana korupsi yang berdampak sistemik langsung ke masyarakat serta tidak bersifat still going on (tindak pidana korupsi yang dilakukan terus menerus atau berkelanjutan) yang dapat menjadi pedoman dan tolak ukur untuk melaksanakan kebijakan aplikatif Penyidikan dan Penuntutan Tindak Pidana Korupsi dalam hal penghentian perkara dengan adanya pengembalian kerugian negara.
Tantangan dan Perkembangan Bentuk Contempt of Court: Studi Perbandingan Hukum Alensi Kusuma Dewi; M. Said Karim; Audyna Mayasari Muin
Tumou Tou Law Review VOLUME 2 NOMOR 1, JUNI 2023
Publisher : The Department of Constitutional Law, Faculty of Law, Sam Ratulangi University, North Sulawesi, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35801/tourev.v2i1.51530

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan pengaturan contempt of court dalam KUHP Indonesia dan negara lain. Penelitian ini menggunakan metode penlitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan perbandingan. Penelitian ini meliputi pengaturan pada KUHP Indonesia, Thailand dan Federasi Rusia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbandingan hukum terhadap pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia, KUHP Thailand, dan KUHP Federasi Rusia menunjukan adanya persamaan dan perbedaan. Keunggulan KUHP Indonesia yang baru di antaranya: 1) telah mengatur delik-delik pidana yang berkaitan dengan perbuatan misbehaving in court, disobeying court orders, scandalising the court, obstructing justice, dan sub judice rule; 2) pemetaan delik berdasarkan pada empat judul yang membuat delik pidana mudah difahami; 3) diaturnya delik pidana tentang tindakan perusakan gedung, ruang sidang, dan alat perlengkapan sidang pengadilan merupakan kelebihan yang dimiliki pengaturan contempt of court pada KUHP Indonesia; 4) terdapat pengaturan tentang perlindungan saksi dan korban. 
Co-Authors Alensi Kusuma Dewi Erny Widyaningsih Hasrul, Muhammad Hijrah Adhyanti Mirzana M. Said Karim Muhammad Rivai S Ricky Randa Mappadang