cover
Contact Name
JUNAIDI
Contact Email
junnaidie@gmail.com
Phone
+62711-418873
Journal Mail Official
jurnallexstricta@stihpada.ac.id
Editorial Address
Jl. Animan Achyat (d/h Jln. Sukabangun 2) No. 1610 Kota Palembang Prov. Sumatera Selatan Telp/Fax : 0711 - 418873
Location
Kota palembang,
Sumatera selatan
INDONESIA
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum
ISSN : -     EISSN : 29636639     DOI : -
Diterbitkan oleh Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda (STIHPADA) Palembang berisikan tulisan ilmiah, hasil pembahasan penelitian, pembahasan buku dan pendapat yang mendukung. Artikel Hukum yang dipublikasikan pada jurnal ini merupakan Hasil Karya Ilmiah Mahasiswa dan Dosen yang telah memenuhi Pedoman Penulisan bagi Penulis (Author Guidelines) yang telah ditentukan oleh Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum. Semua artikel yang dikirimkan oleh penulis dan dipublikasikan dalam jurnal ini ditelaah melalui peer review process. Jadwal penerbitan setahun 3 (tiga) kali pada bulan April, Agustus, Desember. Tulisan yang dikirim harus berpedoman pada Metode Penulisan Ilmiah dan petunjuk penulisan sebagai terlampir. Isi konten tulisan tanggung jawab sepenuhnya penulis. Redaksi tidak bertanggung jawab terhadap isi konten tulisan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 1 Documents
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2024)" : 1 Documents clear
Asas Keadilan Dalam Kewenangan Peradilan Umum Dan Peradilan Militer Dalam Perkara Koneksitas Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Marisa Oktora; Rina Antasari; Muhamad Sadi Is
Lex Stricta : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3 No. 2 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46839/lexstricta.v3i2.58

Abstract

Conflict cases are cases that involve civilian and military elements simultaneously, which raises jurisdictional issues between general courts and military courts. Military courts are often perceived as closed institutions, which triggers public doubts about transparency and justice in the law enforcement process against soldiers. In addition, there is an assumption that military court decisions tend to impose lenient sanctions. Based on the Criminal Procedure Code (KUHAP), the determination of jurisdiction in koneksitas cases is made through joint research between the (civilian) prosecutor and the military prosecutor. If the impact of the criminal act is more detrimental to the public interest, the case is tried in the general court; conversely, if it is more detrimental to the military interest, it is tried in the military court. However, changes in military criminal procedure law in Indonesia still do not fully address the needs of the general court, especially in the investigation process of TNI soldiers suspected of committing general crimes

Page 1 of 1 | Total Record : 1