cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Ricky Montang
Contact Email
rickymontang70@gmail.com
Phone
+628124835884
Journal Mail Official
rickymontang1270@gmail.com
Editorial Address
https://ojs.ukip.ac.id/index.php/woskenem/editorialteam
Location
Kota sorong,
Papua barat
INDONESIA
Jurnal Wos Kenem
Published by Universitas Kristen Papua
ISSN : 25486586     EISSN : 25484656     DOI : https://doi.org/10.56942/wk.v2i1.120
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
Selamat datang di akun resmi jurnal WOS KENEM Universitas Kristen Papua. Wos Kenem adalah Jurnal yang dipublikasikan oleh Universitas Kristen Papua, Sorong, Indonesia. Saat ini jurnal Wos Kenem masih menggunakan Bahasa Indonesia, dan dipublikasikan dua kali dalam setahun yaitu bulan Juni dan November. Melalui website ini, jurnal dapat langsung di akses dan terbuka untuk umum.  Jurnal Wos Kenem diharapkan dapat memfasilitasi para dosen hukum dilingkungan Universitas Kristen Papua, serta para sarjana hukum, peneliti, maupun praktisi diluar lingkungan Universitas Kristen Papua untuk menerbitkan penelitiannya. Jurnal yang diterbitkan melalui jurnal Wos Kenem juga diharapkan dapat menjadi sumber referensi bagi mereka yang berkecimpung di bidang hukum. Ruang lingkup pembahasan Jurnal Wos Kenem adalah mencakup topik-topik yang berkaitan dengan hukum dan sistem hukum Indonesia, hukum privat dan hukum publik, hukum perbandingan, sosiologi hukum, sejarah hukum dan banyak lainnya. Oleh karena itu, setiap kontribusi dari para sarjana dan praktisi hukum disambut dengan baik. Jurnal yang diterima dan ditinjau akan dipublikasikan di situs web ini (online) untuk tampilan awal. Versi cetak akan diterbitkan pada akhir periode penerbitan.
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 15 Documents
 1   2 
Analisis Hukum Tentang Penjatuhan Pidana Terhadap Anak Yang Melakukan Pengeroyokan Di Tinjau Dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Refaldi Murary; Chesye F. Liklikwatil; Boysal P. Sihombing
WOS KENEM Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/wn9jtc67

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana anak sebagai pelaku tindak pidana pengeroyokan serta penerapan sanksi pidana terhadap anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak merupakan perbuatan melawan hukum yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam perkara yang dikaji, para pelaku terbukti secara bersama-sama melakukan kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang SPPA, anak yang melakukan tindak pidana tetap dapat dijatuhi pidana, namun dengan memperhatikan prinsip perlindungan anak dan pembatasan pidana maksimum sebesar setengah dari ancaman pidana bagi orang dewasa. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 399/Pid.Sus/2020/PN Mnd menjatuhkan pidana penjara selama empat tahun kepada para terdakwa anak karena terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pengeroyokan yang mengakibatkan kematian. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap anak pelaku pengeroyokan harus tetap memperhatikan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak-hak anak. Oleh karena itu, selain pemidanaan, upaya pembinaan, pendidikan, dan rehabilitasi perlu menjadi bagian penting dalam proses peradilan pidana anak guna menjamin masa depan anak sebagai generasi penerus bangsa.
Tinjauan Yuridis Terhadap Penyalagunaan Dana Desa Dalam Tidak Pidana Korupsi Romelus Herwawan; Raymond R. Morintoh; Nikodemus Yaam
WOS KENEM Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/33ab0b48

Abstract

Meningkatnya penyalahgunaan Dana Desa yang berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara dan menghambat terwujudnya tata kelola pemerintahan desa yang baik. Dana Desa merupakan salah satu instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur desa, termasuk penyalahgunaan kewenangan dalam pengelolaan Dana Desa sebagaimana terjadi di Desa Fatlabata, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kualifikasi perbuatan korupsi Dana Desa ditinjau dari sudut hukum pidana serta menganalisis penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana korupsi penyalahgunaan Dana Desa. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang diperoleh melalui studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyalahgunaan Dana Desa dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana korupsi apabila memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dalam perkara Desa Fatlabata, perbuatan Kepala Desa berupa perubahan kegiatan tanpa prosedur yang sah, penyalahgunaan kewenangan, serta penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan ketentuan berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara. Penerapan hukum pidana materiil dalam perkara tersebut pada dasarnya telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terutama melalui penerapan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas aparatur desa, serta penegakan hukum yang konsisten merupakan faktor penting dalam mencegah penyalahgunaan Dana Desa dan mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang akuntabel.
Implementasi Diversi Dengan Pendekatan Restorative Justice Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak Di Wilayah Hukum Polres Fakfak Rustam N. I. Rengen; Novalin M. Syauta; Nikodemus Yaam
WOS KENEM Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/49s7a671

Abstract

Diversi merupakan salah satu instrumen penting dalam Sistem Peradilan Pidana Anak yang bertujuan mengalihkan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke penyelesaian di luar pengadilan melalui pendekatan restorative justice. Pendekatan ini menempatkan kepentingan terbaik bagi anak sebagai prioritas tanpa mengabaikan hak-hak korban dan kepentingan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi diversi dengan pendekatan restorative justice sebagai upaya penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polres Fakfak serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Penelitian menggunakan metode hukum normatif empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan empiris. Data primer diperoleh melalui wawancara dengan penyidik Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Fakfak, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal ilmiah. Data dianalisis secara kualitatif dengan teknik deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi diversi di Polres Fakfak telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak melalui musyawarah yang melibatkan anak, orang tua atau wali, korban, Pembimbing Kemasyarakatan, pekerja sosial, dan penyidik. Pelaksanaan diversi mampu mewujudkan perdamaian, memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, serta menghindarkan anak dari dampak negatif proses peradilan pidana formal. Namun demikian, pelaksanaannya masih menghadapi berbagai kendala, antara lain tidak adanya pendamping keluarga, ketidaklengkapan dokumen administrasi kependudukan, hambatan komunikasi akibat kondisi geografis, serta tidak tercapainya kesepakatan antara para pihak. Oleh karena itu, diperlukan penguatan koordinasi antarlembaga, peningkatan dukungan keluarga, dan optimalisasi peran pemerintah daerah agar implementasi diversi dapat berjalan lebih efektif dalam mewujudkan perlindungan hukum bagi anak yang berhadapan dengan hukum.
Kajian Hukum Pidana Denda Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Narkotika Pada Wilayah Hukum Polres Fakfak Ryan Anugrah; Weron Murary; Chesye F. Liklikwatil
WOS KENEM Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/1my5d567

Abstract

Penelitian ini membahas penerapan sanksi pidana denda dalam tindak pidana narkotika di Indonesia dengan menitikberatkan pada efektivitas penegakan hukum serta pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan. Permasalahan utama yang dikaji adalah bagaimana implementasi pidana denda dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta sejauh mana sanksi tersebut mampu memberikan efek jera bagi pelaku tindak pidana narkotika. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, serta didukung data lapangan melalui wawancara dan studi kasus di wilayah hukum Kepolisian Resor Fakfak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan pidana denda dalam perkara narkotika belum sepenuhnya efektif sebagai instrumen pemidanaan. Hal ini disebabkan oleh faktor kemampuan ekonomi pelaku, tidak optimalnya pelaksanaan eksekusi pidana denda, serta masih dominannya penggunaan pidana penjara sebagai bentuk utama pemidanaan. Selain itu, terdapat perbedaan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana denda yang menunjukkan adanya diskresi yudisial yang cukup luas. Meskipun demikian, pidana denda tetap memiliki peran penting sebagai alternatif pemidanaan yang sejalan dengan tujuan pemidanaan modern, yaitu rehabilitasi dan pencegahan. Untuk itu diperlukan penguatan regulasi, konsistensi putusan hakim, serta peningkatan mekanisme eksekusi agar pidana denda dapat berfungsi secara optimal dalam sistem peradilan pidana narkotika di Indonesia.
Analisis Hukum Pengelolaan Zonasi Kawasan Konservasi Perairan Di Kampung Dorehkar Distrik Ayau Kabupaten Raja Ampat Welma Renatha Imbir; Raymond R. Morintoh; Febrian L. Manuhutu
WOS KENEM Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Wos Kenem
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian, Universitas Kristen Papua

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56942/906ftq40

Abstract

Penelitian ini membahas penegakan hukum terhadap pengelolaan zonasi dan konservasi di Kampung Dorehkar, Distrik Ayau, Kabupaten Raja Ampat. Permasalahan utama dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan penegakan hukum terhadap pelanggaran zonasi serta sejauh mana peran hukum adat dan hukum nasional dalam perlindungan kawasan konservasi perairan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif empiris, yaitu mengkaji peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melakukan penelitian lapangan melalui wawancara dengan aparat pemerintah, pengelola kawasan konservasi, dan masyarakat setempat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penegakan hukum di kawasan konservasi perairan Ayau belum sepenuhnya berjalan optimal berdasarkan ketentuan hukum nasional, karena masyarakat lebih cenderung menyelesaikan pelanggaran melalui hukum adat. Pelanggaran yang terjadi umumnya berkaitan dengan aktivitas penangkapan ikan di zona larangan serta penggunaan alat tangkap yang tidak ramah lingkungan. Meskipun demikian, upaya perlindungan hukum tetap dilakukan melalui sosialisasi, pengawasan, dan pendekatan persuasif oleh pemerintah daerah dan tim pengelola konservasi. Selain itu, hukum adat seperti sasi masih menjadi instrumen penting dalam menjaga kelestarian sumber daya laut di wilayah tersebut. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa efektivitas penegakan hukum di kawasan konservasi sangat bergantung pada sinergi antara hukum negara dan hukum adat, serta partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga keberlanjutan ekosistem laut.

Page 2 of 2 | Total Record : 15

 1   2 

Filter by Year

2022 2023


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 2 No 2 (2023): Jurnal Wos Kenem Vol 2 No 1 (2023): Jurnal Hukum Wos Kenem Vol 1 No 2 (2022): Wos Kenem: Jurnal Hukum