cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 531 Documents
 1   2   3   4   5 
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN SMART CITY DI KOTA BANDUNG siti widharetno mursalim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.1

Abstract

Smart City merupakan salah satu strategi pembangunan dan manajemen kota yang masih baru. Konsep ini muncul dan berkembang seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi. Smart City didefinisikan sebagai kota yang mampu menggunakan SDM, modal sosial, dan infrastruktur telekomunikasi modern untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan dan kualitas kehidupan yang tinggi, dengan manajemen sumber daya yang bijaksana melalui pemerintahan berbasis partisipasi masyarakat (Caragliu,A., dkk dalam Schaffers, 2010:3).Smart city adalah konsep kota cerdas yang dirancang guna membantu berbagai kegiatan masyarakat serta memberikan kemudahan mengakses informasi kepada masyarakat. Konsep ini menekankan pada tiga konsep, pertama, sebuah konsep yang diterapkan oleh sistem pemerintahan daerah dalam mengelola masyarakat perkotaan, kedua mensyaratkan pengelolaan daerah terhadap segala sumber daya dengan efektif dan efisien dan ketiga smart city diharapkan mampu menjalankan fungsi penyedia informasi secara tepat kepada masyarakat dan mampu mengantisipasi kejadian yang tak terduga.Fokus penelitian ini berada di Kota Bandung yang mana kota Bandung telah memenangkan ajang Smart City Award 2015 yang diadakan oleh majalah Asia’s Tech Ecosytem. Mengingat bahwa konsep Smart City ini masih terus berkembang dalam proses pembangunan dan pengelolaan kota di  Kota Bandung maka perlu dilakukan penelitian.Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif dengan melakukan wawancara dan studi literatur yang mana hasilnya dapat diketahui bahwa sosialisasi mengenai Smart City yang belum merata, infrastruktur yang belum memadai, kurangnya pemahaman aparatur mengenai Smart Citydan Sistem Operasional Prosedur hanya mengacu pada Roadmap Walikota Bandung.
PENTINGNYA PARTISIPASI DAN PERANAN KELEMBAGAAN POLITIK DALAM PROSES PEMBUATAN KEBIJAKAN PUBLIK Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.2

Abstract

Model ruang publisitas untuk menghasilkan kebijakan public efektif, pelaksanaannya perlu dikemas secara tepat dalam berbagai bentuk dan aktivitas yang meletakan posisi warga negara (citizen) sebagai sumber utama kekuatan demokratisasi politik. Sebab, demokrasi sejatinya merupakan manifestasi akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama. Dengan adanya perubahan dalam pola governance, maka partisipasi menjadi instrumen  penting bekerjanya civil society dalam setiap proses perencanaan program pembangunan, implementasi hingga pengawasan kebijakan publik.Kajian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif mengenai dimensi partisipasi civil society, dan faktor government yang bekerja secara kolaboratif dalam pembangunan politik demokrasi, perlu didukung oleh peran optimal kelembagaan politik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Metode yang digunakan yakni dengan cara mengumpulkan  berbagai sumber informasi yang relevan dengan masalah yang dikaji. Melalui studi literatur terhadap masalah demokrasi, partisipasi, kebijakan publik dan peran kelembagaan politik, peneliti dapat mengumpulkan informasi mengenai gambaran gejala atau keadaan yang terjadi dalam kehidupan politik kontemporer untuk dapat mengeksplorasi dan mengklarifikasi fenomena yang terjadi dewasa ini.Hasil kajian menunjukkan, bahwa akuntabilitas politik yang bersandar pada kebaikan bersama sangat ditentukan oleh kesadaran dan partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan urusan publik, termasuk memiliki kemampuan untuk berurusan dengan pemerintah dan institusi demokrasi lainnya guna meningkatkan kontrol publik yang berorientasi pada kebutuhan, nilai atau kesempatan melalui tindakan partisipatoris di dalam kelembagaan politik demokrasi
IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH DALAM URUSAN PEMERINTAHAN PADA RPJMD KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2010-2015 Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.3

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah Kabupaten Bandung dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2010-2015. Meotde yang digunakan dalam peneltian ini menggunakan pendekatan deskriftif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi dan studi dokumen.Hasil penelitian menunjukkan bahwa urusan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung berdasarkan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu terdapat 26 rusan wajib dan 8 urusan pilihan. Hasil analisis terdapat 14 urusan wajib yang dalam masa periode 2011-2014 mengalami peningkatan dalam realisasi capaian kinerja untuk implementasi belanja langsung dan terdapat 12 urusan wajib yang selama masa periode 2011-2014 mengalami penurunan dalam realisasi capaian kinerja. Urusan pemerintahan yang berkaitan dengan urusan pilihan terdapat 3 urusan pilihan yang mengalami peningkatan pada masa periode 2011-2014 dan terdapat 5 urusan yang mengalami penurunan yang berkaitan dengan realisasi capaian kinerja. Adapun rekomendasi yang dapat dilaksanakan adalah perlu melakukan evaluasi terhadap SDM, kelembagaan dan penguatan organisasi agar pelaksanaan urusan pemerintahan pada masa yang akan datang lebih baik.
PENERAPAN KONSEP RESOURCES-BASED VIEW (RBV) DALAM UPAYA MEMPERTAHANKAN KEUNGGULAN BERSAING PERUSAHAAN Dani Rahadian Muharam
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.4

Abstract

Di dalam kondisi lingkungan yang serba tidak pasti, serta tingkat persaingan semakin tinggi, keunggulan kompetitif organisasi bisnis  menjadi semakin pendek dan sulit untuk dipertahankan. Menghadapi keadaan tersebut, diperlukan strategi dalam upaya mempertahankan keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Salah satu upaya yang dapat dilakukan, melalui kemampuan teknologi dan kemampuan dinamis dalam mengelola sumber-sumber daya yang dimiliki.Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana konsep Resources-Based View (RBV) berperan dalam memberikan solusi terhadap upaya perusahaan mempertahankan keunggulan bersaingnya secara berkelanjutan. Metode yang digunakan dalam tulisan ini adalah studi literatur, yaitu dengan mengkaji sumber-sumber bacaan yang berkaitan dengan konsep keunggulan bersaing melalui pendekatan RBV.Berdasarkan hasil kajian, suatu perusahaan pada umumnya akan memiliki kemampuan di atas kinerja para pesaingnya bila mampu menerapkan konep RBV. Hal tersebut dikarenakan perusahaan lebih fokus dalam mengidentifikasi dan mengelola potensi sumber daya (tangible dan intangible) yang dimiliki, sehingga memiliki keunggulan bersaing dalam jangka panjang. Kata kunci: keunggulan bersaing, pandangan berbasis sumber daya, siklus hidup kemampuan.
PENGARUH MOTIVASI KERJA TERHADAP KINERJA TENAGA KEPENDIDIKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN Sedarmayanti Sedarmayanti; Hari Haryanto
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.5

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja tenaga kependidikan Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif eksplanatori, yaitu metode yang menguji pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini, variabel bebas (X) adalah motivasi kerja. Sedangkan variabel terikatnya (Y) adalah kinerja tenaga kependidikan. Populasi dalam penelitian ini adalah tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Unpad berjumlah 302 orang. Teknik sampling yang digunakan adalah proporsional stratified random sampling. Hasil perhitungan didapatkan bahwa responden dalam penelitian ini berjumlah 75 orang. Pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner sebagai pengumpulan data yang utama, dan didukung oleh wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis jalur.Berdasarkan hasil penelitian dapat dikatakan bahwa motivasi kerja tenaga kependidikan, baik Pegawai Negeri Sipil (PNS) maupun honorer di Fakultas Kedokteran Unpad cukup baik, hanya saja kurang optimal dalam menunjang pencapaian kinerja pegawai. Hasil analisis jalur menunjukkan adanya pengaruh positif motivasi kerja, baik secara parsial maupun simultan terhadap kinerja tenaga kependidikan di Fakultas Kedokteran Unpad, dimana dengan adanya peningkatan motivasi kerja maka akan memberi dampak pada peningkatan kinerja tenaga kependidikan. Dari hasil penelitian juga teridentifikasi bahwa ada faktor lain yang mempengaruhi kinerja pegawai, misalnya: kompetensi, kepemimpinan, iklim kerja dan lain-lain.Saran dari hasil penelitian: (1) Organisasi perlu mengeluarkan kebijakan mengenai pola karir pegawai yang jelas. (2) Organisasi dan pimpinan perlu memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi. (3) Pimpinan perlu melakukan bimbingan agar pegawai mampu mengatur/mengelola pekerjaannya. (4) Agar pegawai dimudahkan untuk mendapatkan tugas belajar. (5) Hendaknya komunikasi antara pegawai dengan pimpinan lebih diintensifkan. (6) Organisai perlu merencanakan program pengembangan SDM secara berkesinambungan. (7) Perlu dilakukan penelitian lanjutan mengenai aspek lainnya yang berpengaruh terhadap kinerja pegawai.
AKUNTABILITAS INFORMASI BIAYA PENYELENGGARAAN HAJI Achmad Nidjam
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.6

Abstract

Biaya penyelenggararan ibadah haji terdiri dari biaya langsung dan biaya tidak langsung yang seluruhnya menjadi beban pembiayaan calon haji, dengan pembayaran dilakukan melalui setoran awal dan dana hasil optimalisasi setoran awal.  Informasi besaran biaya penyelenggaraan haji yang disampaikan kepada masyarakat tidak bersifat utuh karena lebih menitikberatkan pada besaran biaya langsung, sehingga biaya penyelenggaraan haji terkesan lebih murah dari yang seharusnya. Untuk menghindari potensi pembohongan publik maka penyampaian informasi kepada masyarakat dilakukan secara utuh dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi sebenarnya mengenai besaran, pemanfataan dan pengelolaan biaya penyelenggaraan ibadah haji
PENGEMBANGAN MODEL INOVASI DELIVERY SERVICE AKTA KELAHIRAN DI KOTA BANDUNG Putri Wulandari Rejeki; Yunni Susanty
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.7

Abstract

Bandung merupakan salah satu daerah yang telah berinovasi dalam hal pelayanan akta kelahiran. Dengan jumlah kepemilikan akta kelahiran yang baru mencapai 73,4% pada Mei 2016, Pemerintah Kota Bandung harus menentukan strategi agar cakupan penerbitan kutipan akta kelahiran dapat tercapai. Melalui Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Pemerintah Kota Bandung melakukan upaya peningkatan kepemilikan akta kelahiran melalui inovasi Delivery Service Akta Kelahiran. Inovasi yang diinisiasi langsung oleh Walikota Bandung, Ridwan Kamil, bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat kota Bandung dalam memperoleh akta kelahiran melalui pelayanan jasa pengiriman akta kelahiran. Dalam implementasinya, inovasi pelayanan akta kelahiran ini belum dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat Kota Bandung. Melihat kenyataan ini, dibutuhkan berbagai macam strategi untuk pengembangan inovasi Delivery Service Akta Kelahiran di Kota Bandung.
ANALISIS KOMPARATIF PENGATURAN DIMENSI ORGANISASI KPU SEBAGAI PENYELENGGARA PEMILU PADA UNDANG-UNDANG DI ERA PEMERINTAHAN PASCAORDE BARU Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.8

Abstract

Beberapa undang-undang terkait pemilu yang terbit pada era pemerintahan pasca-Orde Baru telah memberi landasan kuat bagi pemilu yang makin demokratis, dan penyelenggara pemilu merupakan aspek strategis bagi keberlanjutannya. Karena itu, penting adanya analisis komparatif pengaturan dimensi-dimensi organisasi penyelenggara dalam undang-undang tersebut. Dengan metode deskriptif kualitatif dan teknik kepustakaan, studi dokumenter dan analisis isi, penelitian ini menyimpulkan bahwa sembilan undang-undang yang pernah dan masih berlaku pada era pemerintahan pasca-Orde Baru memuat pengaturan dimensi organisasi, baik dimensi struktural maupun kontekstual. Dimensi struktural meliputi formalisasi, spesialisasi, sentralisasi, standardisasi, hirarki kewenangan, kompleksitas, profesionalisme, sedangkan dimensi kontekstual meliputi ukuran organisasi, teknologi organisasi dan lingkungan. Dua undang-undang tentang Penyelenggara Pemilu yaitu UU Nomor 22 Tahun 2007 dan UU Nomor 15 Tahun 2011 lebih  lengkap dan memadai memuat berbagai dimensi organisasi dibandingkan dengan tujuh undang-undang lainnya (UU Nomor 3 Tahun 1999,  UU Nomor 12 Tahun 2003, UU Nomor 23 Tahun 2003, UU Nomor 32 Tahun 2004,  UU Nomor 10 Tahun 2008, UU Nomor 42 Tahun 2008,  dan UU Nomor 1 Tahun 2015).Ada tiga dimensi organisasi yang terkandung penuh dalam kesembilan undang-undang tersebut, yaitu spesialisasi, teknologi organisasi dan lingkungan, sehingga oleh karenanya jauh lebih lengkap dibandingkan dengan dimensi lainnya, khususnya dimensi profesionalisme, dimensi sentralisasi dan konfigurasi. Terdapat beberapa inkonsistensi dan permasalahan substantif terkait penyelenggara pemilu dalam UU Nomor 15 tahun 2011 yang saat ini menjadi pedoman pengaturan berbagai dimensi organisasi penyelenggara pemilu. Penelitian ini merekomendasikan agar UU Nomor 15 Tahun 2011 disempurnakan untuk lebih mengakomodasi beberapa dimensi organisasi yang pengaturannya belum memadai. Diantaranya berkaitan dengan ukuran organisasi (kesesuaian jumlah anggota dengan kondisi geografis), profesionalisme (tingkat pendidikan dan kesesuaian bidang ilmu) dan sentralisasi (proses, bentuk, dan jenis keputusan organisasi).Kata kunci : organisasi, dimensi organisasi, pemilu
SURVEY KENYAMANAN DAN KEAMANAN RUANG TERBUKA HIJAU (RTH) PUBLIK DI KOTA SAMARINDA Muhamad Harry Rahmadi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.11

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kenyamanan dan keamanan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik di Kota Samarinda. Metode penelitian yaitu dengan survey, data yang diambil dari masyarakat  yang memanfaatkan dan menikmati RTH Publik sebagai sumber informasi. Variabel instrument survey adalah kenyamanan dan kemananan dari vegetasi hijau dan fasilitas, pada 3 (tiga) lokus penelitian yaitu Teluk Lerong Garden, Mahakam Lampion Garden dan Taman Pintar. Hasil penelitian menemukan bahwa tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas yang sangat baik adalah Mahakam Lampion Garden dengan rata-rata presentase 79,5%, selanjutnya Taman Pintar dengan rata-rata persentase 47%, sedangkan Teluk Lerong Garden dengan tingkat kenyamanan dan keamanan vegetasi hijau dan fasilitas terendah dengan rata-rata presentase 35,5%. Faktor masalah rendahnya tingkat kenyamanan dan keamanan yang terjadi adalah kebersihan, pengelolaan parkir dan pemeliharaan serta pengelolaan dari Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KAWASAN TANPA ASAP ROKOK DI KOTA MATARAM Winengan Winengan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v14i1.13

Abstract

Merokok merupakan salah satu kebiasaan buruk masyarakat, yang jumlah konsumennya terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Munculnya berbagai masalah kesehatan yang menjangkiti masyarakat akibat kebiasaan merokok, akhirnya mengharuskan Pemerintah Kota Mataram mengeluarkan kebijakan kawasan tanpa rokok, yang diformulasikan dalam bentuk Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2013, dalam rangka pembangunan kesehatan masyarakat dan lingkungan. Bertolak dari tujuan kebijakan ini, penelitian ini dimaksudkan untuk mengkaji implementasinya. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, dengan teknik penentuan informannya menggunakan porposive sampling. Sedangkan teknik pengumpulan data meliputi observasi, wawancara, dan observasi. Selanjutnya, untuk analisis data menggunakan interaktive model, dan uji keabsahan data menggunakan kriteria kredibilitas data. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa implementasi kebijakan kawasan tanpa asap rokok di Kota Mataram tidak berjalan dengan baik, karena beberapa ketentuan dalam kebijakan tersebut, dalam faktanya di lapangan tidak dilakukan, sehingga masih terlihat banyak masyarakat yang merokok sembarangan. Sedangkan beberapa faktor kendalanya, yaitu kurangnya sosialisasi, kurangnya komitmen pelaksana kebijakan, kurangnya kepatuhan masyarakat, dan tidak ditegakkannya aturan sanksi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, perlu ada peningkatan pengawasan dan kinerja pelaku kebijakan, agar memiliki komitmen untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. 

Page 1 of 54 | Total Record : 531

 1   2   3   4   5 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue