cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Deni Fauzi Ramdani
Contact Email
denifauziramdani@gmail.com
Phone
+6285315527157
Journal Mail Official
jiastialanbdg@gmail.com
Editorial Address
Jl. Hayam Wuruk No.34-38, Citarum, Kec. Bandung Wetan, Kota Bandung, Jawa Barat 40115
Location
Kota bandung,
Jawa barat
INDONESIA
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi
Published by politeknik stia lan bandung
ISSN : 18298974     EISSN : 26142597     DOI : https://doi.org/10.31113/jia.v20i1.890
Core Subject : Social,
Social Sciences
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi is a scientific journal in administration field which publish papers based on research result, analysis, and critical assessment of administration issues. With ISSN 1829-8974 (print) and e-ISSN: 2614-2597 (online), the journal is managed by Polytechnic of STIA LAN Bandung and has affiliation with Indonesian Association For Public Administration (IAPA) by agreement at number: 208/STIA.2.1.1/KLS.01 and 010/KA-IAPA/I/2020. This synergy is implemented by some editors come from this organization. Jurnal Ilmu Administrasi (JIA) is a scientific journal particularly, in which the first publication is in 2004 and is focused on the main problems in the development of the sciences of public administration and business administration areas The scope of this journal is, specifically at Development Administration, Economic Development, Public Policy, Development Planning, Public Sector Finance, Service Management, Public Organization, Human Resource Development, Decentralization and Regional Autonomy, Leadership, Public Sector Innovation, E-Government, Management and Business Policy, E-Commerce, Marketing Management, Budget Management, State Company Management. Authors who want to submit their manuscript to the editorial office of JIA should obey the writing guidelines. If the manuscript submitted is not appropriate with the guidelines or written in a different format, it will be rejected by the editors before further reviewed. Since 2017, JIA has been using Open Journal System requiring all writers to register in advance before they are allowed to upload the manuscript they write online. Afterwards, the editors, peer reviewers, and writers can monitor the manuscript processing. JIA is published twice a year in June and December
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Administrasi Publik
Articles 531 Documents
 2   3   4   5   6 
ADVOKASI KEBIJAKAN PENINGKATAN REPRESENTASI PEREMPUAN DALAM PERGULATAN POLITIK Dadi Junaedi Iskandar
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v13i3.36

Abstract

Pencitraan tentang politik dan pandangan yang keliru bahwa dunia politik diasosiasikan sebagai ‘dunia laki-laki’ berseberangan dengan amanat konstitusi perihal partisipasi, representasi dan ruang publik dengan hak yang sama di antara keduanya. Angin reformasi membawa serta demokratisasi peran politik perempuan. Stigma politik yang merendahkan peran publik perempuan dalam relasi kekuasaan demokrasi, mulai memudar.Pasca reformasi merupakan tonggak awal momentum politik kaum perempuan berkiprah dalam dunia politik menuju tujuan politik yang lebih besar: tercapainya kesetaraan dan keadilan serta memampukan perempuan dalam dunia pengambilan keputusan dan kebijakan publik yang bermakna bagi kehidupan yang lebih baik.  Penguatan pemberdayaan perempuan  dilakukan melalui “pengarusutamaan gender” (PUG). Advokasi kebijakan perlu terus disuarakan agar dapat menutupi ‘lubang’ kesenjangan gender sekaligus memberi peluang yang lebih lebar bagi perempuan berkiprah di dunia politik.
EVALUASI DAMPAK PEMEKARAN KECAMATAN TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (Studi Kasus di Kecamatan Tegalsari Kabupaten Banyuwangi) Sri Roekminiati Roekminiati
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.37

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi adanya pemekaran kecamatan di Kabupaten Banyuwangi yaitu pemekaranKecamatan Tegalsari yang bertujuan untuk meningkatkan pelaksanaan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat danmempercepat pembangunan. Paradigma pembangunan yang berkembang sekarang adalah paradigma pembangunanmanusia yang diukur dengan indeks pembangunan manusia (IPM). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahuidampak pemekaran kecamatan terhadap perkembangan IPM di Kecamatan Tegalsari dan mengetahui hambatan dantantangan apa yang dihadapi Kecamatan Tegalsari untuk meningkatkan IPM. Penelitian ini menggunakan metodepenelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan dokumentasi, observasi lokasipenelitian, dan wawancara. Kemudian data tersebut dianalisa dengan analisa data kualitatif. Hasil penelitianmenunjukkan adanya perkembangan positif IPM Kecamatan Tegalsari setelah dilakukan pemekaran dibuktikan denganadanya peningkatan IPM Kecamatan Tegalsari pertahunnya. Hambatan yang dialami untuk meningkatkan IPMKecamatan Tegalsari antara lain karena potensi wilayah yang kurang heterogen, budaya masyarakatnya masihtradisional, dan kurang adanya pelopor pembangunan, sedangkan tantangan kedepannya adalah adanya kucuran danayang cukup untuk Kecamatan Tegalsari dan adanya rencana pemekaran Kabupaten Banyuwangi di wilayah lain.
PENGARUH KAPASITAS ORGANISASI TERHADAP KINERJA ORGANISASI DI STIA LAN BANDUNG Eris Yustiono Yustiono
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.38

Abstract

Kinerja organisasi merupakan akumulasi dari berbagai faktor yang mempengaruhinya. Dari berbagai faktortersebut, nampaknya kapasitas organisasi memberikan pengaruh yang cukup siginifikan terhadap pencapaian kinerjasuatu organisasi. Adapun yang mendasari penelitian ini adalah adanya berbagai fenomena yang mengindikasikankinerja STIA LAN Bandung belum optimal.Dalam penelitian ini, kapastitas organisasi diteliti dengan menggunakan delapan dimensi yaitu kepemimpinanstratejik, struktur organisasi, sumber daya manusia, keuangan, infrastruktur, manajemen program, manajemen proses,dan hubungan antar organisasi. Sedangkan kinerja organisasi diteliti dengan menggunakan empat dimensi yaituefektivitas, efisiensi, relevansi, dan kelayakan keuangan.Analisis hasil penelitian dilakukan dengan menggunakan analisis jalur. Berdasarkan hasil penelitian, diketahuibahwa dari delapan dimensi kapasitas organisasi, hanya satu dimensi yang tidak berpengaruh terhadap kinerjaorganisasi, yaitu manajemen proses. Sedangkan ketujuh dimensi yang lain memberikan kontribusi kepada kinerjaorganisasi.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI KAWASAN BANDUNG UTARA DALAM PERSPEKTIF PEMBANGUNAN BERWAWASAN LINGKUNGAN Muhamad Nur Afandi
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.39

Abstract

Pengelolaan lingkungan adalah sebuah konsep yang terintegrasi antara berbagai aspek. Pemerintah sebagaiartikulator dan aggregator kepentingan masyarakat telah memformulasikan kebijakan tentang sistem dan prosedurterkait tata guna lahan di daerah Kawasan Bandung Utara (KBU) yang merupakan daerah resapan air, SepertiPeraturan Daerah (Perda) Jawa Barat No. 1/2008 tentang Pengendalian Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara(KBU) dan Peraturan Gubernur (Pergub) Jawa Barat No. 21/2009 yang memuat petunjuk pelaksanaannnya. Regulasitersebut merupakan sarana atau rambu-rambu dalam mengatur pemanfaatan lingkungan agar tetap memiliki fungsidaya dukung bagi kehidupan masyarakat sekitarnya.Berdasarkan dari hasil kajian ini dapat disimpulkan bahwa terjadinya kerusakan lingkungan berkaitan denganpembangunan yang ada di wilayah kawasan bandung utara, yaitu laju pertumbuhan penduduk yang relatif cepat dankemajuan ilmu pengetahuan dan tehnologi. Pertumbuhan yang relatif cepat berimplikasi pada ketersediaan lahan yangcukup untuk menopang tuntutan kesejahteraan hidup. Sementara lahan yang tersedia bersifat tetap dan tidak biasbertambah sehingga menambah beban lingkungan hidup.Daya dukung alam ternyata tidak seimbang dengan laju tuntutan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk, atasdasar inilah, eksploitasi terhadap lingkungan secara terus menerus dilakukan dengan berbagai cara dan dalih. Untukmengatasi hal tersebut menuntut adanya pemahaman para pengambil kebijakan agar dapat menghasilkan skalakebijakan yang berbasis kerakyatan secara umum. Pemahaman tersebut berangkat dari pengetahunan secara akademisdan diperkuat oleh data-data lapangan sehingga menghasilkan kebijakan pembangunan berwawasan lingkungan yangmemperhatikan aspek-aspek pemeliharaan dan pelestarian lingkungan.
PENGUATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAN MASYARAKAT DI KABUPATEN SUKABUMI JAWA BARAT (Studi Penguatan Dan Pengembangan Lembaga KPP-SB di Daerah Miskin) Dindin Abdurohim Abdurohim
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.40

Abstract

Salah satu masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan program yang dilakukan oleh Kementerian NegaraPembangunan Daerah Tertinggal yang yang perlu ditingkatkan seperti belum maksimal pembentukan dan komunitaslembaga seperti kaderisasi penggerak pembangunan yaitu dalam bentuk Organisasi masyarakat setempat yangmerupakan dukungan kelembagaan pembangunan daerah di bidang ekonomi, infrastruktur, dalam hal ini perlu adanyapartisipasi masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanalan dan evaluasi.Pembangunan masyarakat desa melalui kader penggerak pembangunan satu bangsa (KPP-SB) dapat bermanfaatbagi masyarakat dan berkesinambuangan, diperlukan upaya untuk menempatkan masyarakat dalam posisi sentraldalam pembagunan, perlu pelibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dan implementasinya. Dengandemikian pembangunan tersebut sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat yang ada dan pada akhirnya akantimbul rasa memiliki, tanggung jawab dan keinginan untuk meneruskan pembangunan tersebut.
DESAIN SIMULASI PENEMPATAN PEGAWAI DALAM JABATAN STRUKTURAL BERBASIS KOMPETENSI (Studi pada Jabatan Camat di Pemerintah Kabupaten/Kota) Budi Setiawan Setiawan; Romi Irawan
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.41

Abstract

Sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang bertujuan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik,maka salah satu upaya adalah penataan organisasi. Upaya penataan organisasi ini tentunya tidak terlepas daripenempatan atau pengangkatan pegawai.Organisasi pemerintah sebagai institusi penyedia jasa layanan (institutional service providers) kepada masyarakatharus dapat melakukan perubahan dalam upaya peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Peningkatan pelayanankepada masyarakat merupakan salah satu upaya dalam mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance) sebagaiparadigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan. Untuk menciptakan good governance dalam penyelenggaraanpemerintahan dapat dimulai dari penyelenggara pemerintahan yang baik, yaitu yang mengerti tentang tugas dantanggung jawab, serta memiliki kemampuan yang baik dalam pelaksanaan tugasnya.Kompetensi merupakan karakter dasar individu yang berhubungan sebab akibat terhadap criteria efektif dan/atauperformasi unggul dalam suatu pekerjaan dan situasi (Spencer & Spencer : 1993). Untuk mendapatkan aparaturpemerintah yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan tugasnya, Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkanperaturan tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Manajerial Pegawai Negeri Sipil dengan PeraturanKepala BKN Nomor 7 Tahun 2013 yang terdiri dari 33 Jenis Kompetensi.Desain Simulasi Penempatan Pegawai Dalam Jabatan Struktural Berbasis Kompetensi ini dilaksanakan dengan 3(tiga) pertimbangan, yaitu Pertimbangan Masa Lalu yang isinya mengenai persyaratan administrasi seperti Pangkat,Pendidikan, Penilaian Kinerja, Kesehatan, dsb, pertimbangan Masa Sekarang seperti Kecocokan Kompetensi Jabatandengan Kompetensi Individu, Pengetahuan dan Keterampilan, serta Pertimbangan Masa Depan yang isinya Visi Misidan Komitmen Calon Camat. Dari beberapa indicator diatas, maka didapat nilai masing-masing kandidat untukselanjutnya di ranking dan diusulkan oleh Baperjakat kepada Bupati untuk diangkat atau ditetapkan menjadi Camat.
TINJAUAN TERHADAP KETERKAITAN PRINSIP COLLECTIVE BARGAINING DENGAN MEKANISME PENETAPAN UPAH MINIMUM OLEH GUBERNUR Shinta Puspasari Puspasari
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.42

Abstract

Persoalan hubungan kerja antara Pekerja dengan Pengusaha adalah persoalan yang tak kunjung henti. Perbedaanprinsip utama diantara keduanya menjadi penyebab timbulnya persoalan tersebut. Dari sisi Pengusaha tujuan utamaperusahaan adalah untuk meningkatkan produktivitas. Dari sisi Pekerja, tujuan dari pekerjaan adalah untukmeningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan yang lebih baik. Upah yang selalu menjadi pembicaraan yang berujungpada ketidaksepakatan antara Pekerja dan Pengusaha. Upah dan pengaturannya merupakan hal terpenting yang harusdiperhatikan oleh semua pihak, terutama oleh Pemerintah. Penetapan Upah minimum harus menjadi jalan ten-gahbagaimana mewujudkan keseimbangan antara tujuan Pekerja dan Pengusaha. Pemerintah melalui Peraturanperundang-undanganya harus mampu menjadi jembatan antara Pekerja dan Pengusaha, sehingga Penetapan UpahMinimum yang sesuai akan meningkatkan kesejahteraan pekerja tanpa mengganggu produktivitas dari Perusahaan itusendiri. Collective Barganing adalah cara untuk mewujudkan keseimbangan hubungan kerja dengan cara menetapkankesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha. Serikat Pekerja memiliki peran utama untuk memperjuangkan hak-hakpekerja dengan menerapkan Collective Bargaining, sehingga pada akhirnya akan memiliki peranan untuk ikut sertamenghasilkan kesepakatan Upah Minimum Pekerja. Serikat Pekerja pun harus mampu berperan sebagai komponenpenting yang ikut serta menentukan keputusan terbaik hingga pada akhirnya Pemerintah Daerah menetapkan UpahMinimum untuk pekerja.
IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PEMBERDAYAAN DOSEN DAN PROFESIONALITAS BIROKRASI PERGURUAN TINGGI SWASTA Tatang Sudrajat
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.44

Abstract

Upaya pemberdayaan dosen merupakan suatu langkah yang sangat strategis, mengingat peran sentralnya dalamupaya pembangunan bidang pendidikan. Berbagai kebijakan publik terkait dengan pemberdayaan dosen telah digariskanyang tentunya harus diikuti oleh lahirnya berbagai kebijakan institusional oleh masing-masing perguruan tinggi,termasuk perguruan tinggi swasta. Banyak aspek yang harus diperhatikan agar tujuan kebijakan pemberdayaan dosenini dapat tercapai secara efektif. Terkait dengan itu implementasi kebijakan di tingkat perguruan tinggi akan menjadifaktor penentu bagi tampilnya dosen yang berkompeten melaksanakan tugas sebagai pelaku utama misi perguruantinggi. Dosen yang telah diberdayakan akan sangat menentukan profesionalitas birokrasi perguruan tinggi secarakeseluruhan. Oleh karena itu implementasi kebijakan pemberdayaan dosen yang efektif akan sangat menentukanpelaksanaan tugas tridharma perguruan tinggi.
PENGELOLAAN BANTUAN DANA HIBAH REVITALISASI POSYANDU DARI PEMERINTAH PROPINSI JAWA BARAT PADA KECAMATAN CIMAHI TENGAH KOTA CIMAHI Dinoroy Marganda Aritonang; Aminatun Aminatun
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.45

Abstract

Pengelolaan dana hibah merupakan salah satu hal yang masih jarang diteliti, setidaknya dalam kontek penelitianadmininistrasi publik. Dalam tulisan ini, diuraikan secara sederhana bagaimana pengelolaan dana hibah yang diberikanoleh pemerintah daerah kepada posyandu yang berada dalam wilayah kerjanya. Penelitian ini berbasis kualitatif dengansifat yang deskriptif. Di dalam penelitian ini ditemukan beberapa hal yang mungkin merupakan persoalan yang hampirsama pada jenis-jenis dana hibah lainnya. Yang membuat menarik adalah bagaimana posyandu menggunakan danahibah yang amat sedikit dengan tujuan agar terjadi peningkatan strata bagi tiap posyandu. Oleh karena itu dalampenelitian ini disampaikan beberapa hal yang menjadi persoalan dan kondisi nyata bagaimana pola pengelolaan danahibah tersebut.
ANALISIS BEBAN KERJA PADA SUB URUSAN PENDIDIKAN SARJANA KEDOKTERAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS PADJADJARAN BANDUNG Sedarmayanti Sedarmayanti; Ardiansyah Ardiansyah
Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu dan Praktek Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Lembaga Administrasi Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31113/jia.v11i2.46

Abstract

Pada masa pilot project Program Based Learning (PBL), agen perubahan melakukan transformasi terhadaporganisasi Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran, baik perubahan struktur organisasi maupun tugas pokok danfungsi secara menyeluruh. Masalah dalam penelitian ini adalah: Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran, padaawalnya bersifat departemental yaitu segala penyelenggaraan kegiatan mulai dari kuliah, Ujian Tengah Semester(UTS), Ujian Akhir Semester (UAS), sampai ujian sidang skripsi diselenggarakan oleh departemen. Namun setelahterjadi perubahan semua hal tersebut menjadi terpusat di Unit Kerja Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran.Dengan demikian, beban kerja Unit Kerja Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran menjadi bertambah sehinggapegawai menanggung semua kelebihan beban kerja.Penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitaif. Adapun teknik pengumpulan datadilakukan dengan observasi dan wawancara kepada 10 responden di Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran FKUNPAD. Teknik analisis data dilakukan berdasarkan perhitungan analisis beban kerja dalam Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 12 Tahun 2008 yang selanjutnya dideskripsikan dan diuraikan secara kualitatif dan disesuaikan denganhasil wawancara.Hasil penelitian menunjukkan hal sebagai berikut: 1.Jumlah kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerjaadalah 4 orang, 2. Efektivitas dan efisiensi jabatan bagian administrasi pada Sub Urusan Pendidikan Sarjana KedokteranFakultas Kedokteran Universitas Padjadjaran dalam kategori A (Sangat Baik), 3. Efektivitas dan efisiensi unit kerjabagian administrasi pada Sub Urusan Pendidikan Sarjana Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Padjadjarandalam kategori A (Sangat Baik), 4.Berdasarkan hasil observasi di lapangan, peneliti menyimpulkan bahwa, baik padaJabatan maupun pada Unit Kerja Sub Urusan Pendidikan Sarjana dapat melaksanakan pekerjaan secara efektif karenadengan jumlah pegawai yang ada, mampu menyelesaikan pekerjaan dengan baik, namun tidak efisien karena banyakmelakukan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja. Hal tersebut dilakukan demi kelancaran penyelenggaraan kegiatanakademik (perkuliahan, ujian dan wisuda).

Page 4 of 54 | Total Record : 531

 2   3   4   5   6 

Filter by Year

2004 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 22 No. 1 (2025): June 2025 Vol. 21 No. 2 (2024): December 2024 Vol. 21 No. 1 (2024): June 2024 Vol. 20 No. 2 (2023): December 2023 Vol. 20 No. 1 (2023): June 2023 Vol. 19 No. 2 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 19 No. 1 (2022): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 2 (2021): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 18 No. 1 (2021): Jurnal Ilmu Admnistrasi Vol. 17 No. 2 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 17 No. 1 (2020): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 2 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 16 No. 1 (2019): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 2 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 15 No. 1 (2018): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 2 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 14 No. 1 (2017): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 3 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 2 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 13 No. 1 (2016): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 3 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 2 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 12 No. 1 (2015): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 3 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 2 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 11 No. 1 (2014): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 3 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 2 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 10 No. 1 (2013): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 3 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 9 No. 1 (2012): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 3 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 2 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 8 No. 1 (2011): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 4 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 3 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 2 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 7 No. 1 (2010): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 4 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 3 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 2 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 6 No. 1 (2009): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 4 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 3 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 2 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 5 No. 1 (2008): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 4 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 3 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 2 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 4 No. 1 (2007): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 4 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 3 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 2 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 3 No. 1 (2006): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 3 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 2 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 1 (2005): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 2 No. 4 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 3 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi Vol. 1 No. 2 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung Vol. 1 No. 1 (2004): Jurnal Ilmu Administrasi STIA LAN Bandung More Issue