cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2024)" : 5 Documents clear
ELECTRONIC-BASED SERVICES AS AN EFFORT TO PREVENT PUBLIC SECTOR GRATIFICATION IN MEDAN CITY Az-Zahra, Amalia amal; Nasution, Rasina Padeni
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.64

Abstract

AbstractThe public essentially agrees to condemn acts of corruption, but the public actually justifies the behavior of paying thanks under the guise of gratification. Even though an online service system has been implemented through the SIBISA application, it does not rule out the possibility that gratuitous behavior still exists. This research aims to describe the implementation of the SIBISA application in DISDUKCAPIL Medan City. The author also analyzes the service system through SIBISA in an effort to prevent gratification in the public sector. This research is empirical juridical research, namely legal research regarding the enactment or implemen tation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. with a field research approach, namely research whose object is about symptoms or events that occur in community groups. The results of SIBISA implementation can be said to be very relevant in efforts to eradicate corruption because information on procedures for managing population documents is displayed at the entrance to the DISDUKCAPIL office so that people do not need to use CALO.AbstrakMasyarakat pada hakikatnya sepakat untuk mengecam tindakan korupsi, namun masyarakat justru membenarkan perilaku mengucap syukur berkedok gratifikasi. Meski sudah diterapkan sistem pelayanan online melalui aplikasi SIBISA, namun tidak menutup kemungkinan masih ada perilaku gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aplikasi SIBISA di DISDUKCAPIL Kota Medan. Penulis juga menganalisis sistem pelayanan melalui SIBISA dalam upaya pencegahan gratifikasi di sektor publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. dengan pendekatan penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penerapan SIBISA dapat dikatakan sangat relevan dalam upaya pemberantasan korupsi karena informasi tata cara pengurusan dokumen kependudukan dipajang di pintu masuk kantor DISDUKCAPIL sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan CALO.
Kekaburan Norma Hukum Dalam Kewenangan Pemilihan dan Pengangkatan Perangkat Desa Anugrahnu, Destano
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.65

Abstract

Kelahiran Undang-Undang Desa dengan dua asas pamungkasnya yakni Rekognisi dan subsidaritas membawa angin segar untuk kembali bangkitnya Desa dari keterpurukan atas berbagai peraturan dan kebijakan yang bisa dikatakan ‘malapraktek’ atas dirinya selama ini. Akan tetapi melakukan perbaikan keberadaan desa dengan harapan membangun dari pinggiran, tidaklah semudah membalikkan telapak tangan. Karena masih cukup banyak peraturan yang berupaya untuk mengingkari dan menghalangi dari pada mimpi besar Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Penelitian ini dilakukan dengan metode normatif. Hasil Penelitiannya adalah: Pertama, ditemukannya sebuah aturan setingkat peraturan Menteri yang ternyata selama ini berpotensi menyandra kewenangan dari kepala desa didalam menentukan pembantunya didalam menjalan pemerintahan desa. Kedua, perlu dilakukan penataan ulang dan harmonisasi atas aturan-aturan yang   mencoba mengingkari tujuan dibentuknya aturan itu sendiri. Karena sesungguhnya berkelindannya berbagai aturan yang terus mengurung dan memenjarakan otonomi desa didalam kebijakannya hanya akan membuat kita melihat desa didalam berbagai kebijakan yang sebenarnya memiliki substansi sama tanpa memiliki daya ubah pada arah perbaikan yang sesungguhnya dan esensial.
PEMANFAATAN KEKAYAAN INTELEKTUAL KOMUNAL (KIK) UNTUK PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.89

Abstract

AbstractThe utilization of Communal Intellectual Property (Communal IP) has become one of the important strategies in the development of the creative economy in Indonesia. The main focus of this study is on the importance of Communal IP utilization in boosting the creative economy, as well as effective strategies and management models to protect and develop Communal IP. Using a comparative analysis approach, this study investigates how to utilize cultural heritage: Communal IP in Indonesia to drive creative economy growth. The results show that one of the models of commercial utilization of Communal IP is the benefit-sharing model, where the benefit-sharing model is also stated in Article 33 of Government Regulation No. 56 of 2022 on Communal Intellectual Property. Effective integration between Communal IP and modern innovation can create significant economic opportunities while preserving cultural heritage values.AbstrakPemanfaatan Kekayaan Intelektual Komunal (KIK) telah menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan ekonomi kreatif di Indonesia. Fokus utama penelitian ini adalah pada pentingnya pemanfaatan KIK dalam meningkatkan ekonomi kreatif, serta strategi dan model pengelolaan yang efektif untuk melindungi dan mengembangkan KIK. Dengan menggunakan pendekatan analisis komparatif, studi ini menyelidiki bagaimana cara memanfaatkan warisan budaya:KIK di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu model pemanfaatan KIK secara komersial adalah dengan model pembagian manfaat (benefit-sharing), dimana model pembagian manfaat (benefit-sharing) juga tercantum dalam Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2022 Tentang Kekayaan Intelektual Komunal. Integrasi yang efektif antara KIK dan inovasi modern dapat menciptakan peluang ekonomi yang signifikan, sambil melestarikan nilai-nilai warisan budaya.
Analisis Yurisdiksi Kriminal Penanganan Tindak Pidana Siber di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Bali Saskara, Komang Aldi
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.83

Abstract

This cyber crime is also categorized as a transnational crime, because this crime does not recognize borders (borderless) and the time of the incident because the victim and perpetrator are often in different countries. This research will examine the concept and regulation of state criminal jurisdiction for dealing with cyber crimes and whether the concept for dealing with cyber crimes by the police at the Bali Regional Police is ideal. This research uses a type of empirical legal research using several types of approaches including a statutory approach, a conceptual approach and a legal psychology approach. The data sources used in this research are primary data sources and secondary data. The jurisdictional principles that form the basis for the application of criminal law in Indonesia to cyber crimes include the territorial principle and the protection principle. Meanwhile, the current concept of dealing with cyber crime is seen from the jurisdictional aspect, of course to ensnare the perpetrators takes quite a long time and is considered not ideal. It is hoped that the government will ratify the Budapest Convention on cybercrime so that the results of this ratification will become an instrument for Indonesia to collaborate with other countries in applying extraterritorial jurisdiction. The government provides the public with an understanding of ethics and responsibility in interacting in the cyber world by increasing public literacy awareness regarding cyber security. Apart from that, the police need to establish various forms of sustainable partnerships to support the quality of human resources in the IT sector, in addition to getting educated and trained human resources who can support cyber crime investigations.
Kepastian Hukum Penerapan Online Single Submission Risk-Based Approach (OSS RBA) Sebagai Sistem Perizinan Berusaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 Widana, Ketut
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.80

Abstract

Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA) is basically a form of updating business licensing services through the Online Single Submission (OSS) system. However, the existence of the OSS RBA is starting to be doubted in line with the Constitutional Court Decision Number 91/PUU-XVIII/2020 concerning Formal Review of the Job Creation Law against the 1945 Constitution which could have implications for legal uncertainty. This research uses a normative legal research method, namely by using secondary data consisting of primary, secondary and tertiary legal materials, then analyzed using qualitative descriptive analysis. The presence of the PP OSS RBA Job Creation Perpu is still valid and has legal certainty. These provisions are contained in Article 184 of the Job Creation Perpu which explains that all implementing regulations in the Job Creation law are still valid as long as they do not conflict with the Job Creation Perpu. We hope that adjustments between the Job Creation Perpu and PP OSS RBA need to be carried out in a careful and careful manner, in this should focus on harmony and consistency within the broader legal framework. So that we can maintain the continuity of applicable legislation, while ensuring the business licensing process remains in accordance with applicable legal principles.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)