Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.784
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Meta-Yuridis Al-Usrah : Jurnal Al-Ahwal As-Syakhsiyah Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam LEGAL BRIEF Lex Lectio Law Journal Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) Anayasa Strategi Memperkuat Integritas Lembaga Peradilan Indonesia Judex Laguens
Nasution, Rasina Padeni
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Immunology & microbiology Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science

Published : 11 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

 1   2 
Moderasi Beragama: Upaya Mengatasi Pemahaman Konservatif pada Masyarakat Muslim di Indonesia Nasution, Rasina Padeni
Al-Usrah : Jurnal Al Ahwal As Syakhsiyah Vol 10, No 2 (2022): AL-USRAH: JURNAL AL AHWAL AS SYAKHSIYAH
Publisher : Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/al-usrah.v10i2.14675

Abstract

Dalam demokrasi terbuka, perbedaan pandangan dan kepentingan di antara warga negara sangat beragam. Di Indonesia terdapat 6 (enam) agama yang diakui di tengah-tengah kehidupan majemuk masyarakat Indonesia, yaitu Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Budha, dan Khonghucu. Tidak jarang ditemukan gesekan-gesekan sosial akibat perbedaan cara pandang dalam memahami persoalan agama. Adanya benturan pandangan agama seseorang dengan budaya lokal tertentu atau bahkan dengan keyakinan yang berbeda dengan keyakinan yang dianutnya, menyebabkan sulitnya menyatukan pandangan umat beragama yang pluralistik tersebut. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan fokus pada tinjauan pustaka dan menggunakan pendekatan deskriptif-analitik. Penelitian ini merupakan jenis Penelitian Studi Kepustakaan atau Literature Review dengan mengumpulkan dari hasil-hasil penelitian terdahulu seperti jurnal, buku dan beberapa fenomena terkait. Budaya muslim Indonesia terbungkus dalam akulturasi budaya (heterogen) yang menyebabkan standarisasi seorang muslim dianggap moderat, ketika ia masuk dalam konteks umat Islam yang mengikuti aturan di Indonesia yang tidak terlalu fanatik dan memiliki pemahaman konservatif. Disinilah diperlukan adanya moderasi beragama yang memediasi antar keberagaman, dimana pemeluk agama dapat mengambil jalan tengah (moderat) di tengah keberagaman interpretasi, bersikap toleran namun tetap berpegang pada hakikat ajaran agamanya. Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam beragama ini terhindar dari sikap ekstrem, fanatik dan revolusioner yang berlebihan dalam beragama, yang lazim disebut sikap konservatif.
ELECTRONIC-BASED SERVICES AS AN EFFORT TO PREVENT PUBLIC SECTOR GRATIFICATION IN MEDAN CITY Az-Zahra, Amalia amal; Nasution, Rasina Padeni
Lex Lectio Law Journal Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v3i1.64

Abstract

AbstractThe public essentially agrees to condemn acts of corruption, but the public actually justifies the behavior of paying thanks under the guise of gratification. Even though an online service system has been implemented through the SIBISA application, it does not rule out the possibility that gratuitous behavior still exists. This research aims to describe the implementation of the SIBISA application in DISDUKCAPIL Medan City. The author also analyzes the service system through SIBISA in an effort to prevent gratification in the public sector. This research is empirical juridical research, namely legal research regarding the enactment or implemen tation of normative legal provisions in action at each specific legal event that occurs in society. with a field research approach, namely research whose object is about symptoms or events that occur in community groups. The results of SIBISA implementation can be said to be very relevant in efforts to eradicate corruption because information on procedures for managing population documents is displayed at the entrance to the DISDUKCAPIL office so that people do not need to use CALO.AbstrakMasyarakat pada hakikatnya sepakat untuk mengecam tindakan korupsi, namun masyarakat justru membenarkan perilaku mengucap syukur berkedok gratifikasi. Meski sudah diterapkan sistem pelayanan online melalui aplikasi SIBISA, namun tidak menutup kemungkinan masih ada perilaku gratifikasi. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan implementasi aplikasi SIBISA di DISDUKCAPIL Kota Medan. Penulis juga menganalisis sistem pelayanan melalui SIBISA dalam upaya pencegahan gratifikasi di sektor publik. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau pelaksanaan ketentuan hukum normatif dalam tindakan pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat. dengan pendekatan penelitian lapangan yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat. Hasil penerapan SIBISA dapat dikatakan sangat relevan dalam upaya pemberantasan korupsi karena informasi tata cara pengurusan dokumen kependudukan dipajang di pintu masuk kantor DISDUKCAPIL sehingga masyarakat tidak perlu menggunakan CALO.
FAMILY THEFT PERSPECTIVE POSITIVE LAW AND ISLAMIC PENAL LAW Calvin, Muhammad; Nasution, Rasina Padeni
Lex Lectio Law Journal Vol 2, No 2 (2023)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jlexlectio.v2i2.41

Abstract

AbstractTheft is an immoral act and against the law in every country, including Indonesia. The crime of theft is an act that takes someone's goods against the law, the same thing is also stated in Article 362 of the Criminal Code which is hereinafter referred to as a criminal offense. The perpetrators of criminal acts of theft are sometimes inseparable from the closest people such as playmates, coworkers and even worse are committed by family. Article 367 of the Criminal Code states that if the crime of theft committed by the family such as a wife or husband, then the perpetrator can be sanctioned if the family or the injured party reports the act, in short, Article 367 of the Criminal Code states that if the crime of theft committed by the family is different from the crime of theft in general,  namely with differences in the type of offense, theft committed in general is a general offense, while if committed by the family then the offense is a complaint offense. The purpose of this research is to answer the problems related to the crime of theft committed by the family with a review from the point of view of positive law and also Islamic law. The research method used in this research is a type of normative juridical research, namely legal research that refers to literature studies. The topic or problem described in this research is described in an analytical descriptive way. The sanctions imposed in Islamic law related to the crime of theft committed by the family are literally no different from positive criminal law, which provides differences in the mechanism for imposing penalties. In Islamic law, if the crime of theft is committed by the family, it is forbidden for him to be sentenced to cutting hands, but with other penalties such as ta'zir or paying dhaman (fines) in accordance with the stolen property, it is different from theft committed by other people or in general.AbstrakPencurian merupakan suatu perbuatan yang amoral dan bertentangan dengan hukum disetiap negara, termasuk di Indonesia. Tindak pidana pencurian merupakan suatu tindakan yang mengambil barang seseorang dengan cara melawan hukum, hal senada tersebut juga tertuang dalam pasal 362 KUHP yang selanjutnya disebut sebagai suatu tindak pidana. Pelaku tindak pidana pencurian terkadang tidak terlepas dari orang – orang terdekat seperti teman bermain, rekan – rekan kerja dan bahkan yang lebih parah adalah dilakukan oleh keluarga. Dalam pasal 367 KUHP mengatakan bahwa jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga seperti istri atau suami, maka pelaku dapat dikenakan sanksi jika pihak keluarga atau pihak yang dirugikan melaporkan perbuatan tersebut, secara singkat pasal 367 KUHP ini mengatakan bahwa jika perbuatan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga berbeda dengan tindak pidana pencurian secara umum yaitu dengan perbedaan jenis deliknya, pencurian yang dilakukan secara umum merupakan delik umum, sementara jika dilakukan oleh keluarga maka deliknya merupakan delik aduan. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga dengan tinjauan dari sudut pandang hukum positif dan juga hukum islam. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini merupakan jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang mengacu pada studi kepustakaan. Topik atau persoalan yang digambarkan pada penelitian ini diuraikan dengan cara deskriptif analitis. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum islam terkait tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga secara harfiah tidak berbeda dengan hukum pidana positif, yaitu memberikan perbedaan mekanisme dalam penjatuhan hukumannya. Dalam hukum islam jika tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh keluarga haram baginya dijatuhin hukuman potong tangan, melainkan dengan hukuman lain seperti ta’zir atau membayar dhaman (ganti kerugian) sesuai dengan harta yang dicuri, hal itu berbeda dengan pencurian yang dilakukan oleh orang lain atau secara umum.
ANALYSIS OF JUDGES' CONSIDRATIONS IN DECIDING CRIMINAL SANCTIONS AGAINST PEOPLE OF NARCOTICS ABUSE CRIMES IN MEDAN STATE COURT Nasution, Rasina Padeni; Diningrum, Sekar Ayu; Siregar, Rahmat Insani; Saragih, Heny Aprilla; Matondang, Roy Andika Wiwara
ANAYASA : Journal of Legal Studies Vol. 1 No. 2 (2024): ANAYASA
Publisher : PT. Altin Riset Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61397/ays.v1i2.38

Abstract

This study aims to determine and analyze the basic considerations of judges in the criminal verdict against drug criminals in the Medan District Court, knowing the factors that influence the judge's ruling against the perpetrators of particular crimes in violation of Article 127 Paragraph (1) and 112 Paragraph (2) of Law No. 35 of 2009 on narcotics. The data used is secondary data from the judge's decision. The analytical approach used is the approach and the concept of criminal law cases. These results indicate that the judge decided the case using the consideration of evidence as mentioned in the Criminal Code. The factors that influence the judge's decision cover three things, namely: the law of its own factor, the perpetrators factor, and the judge's concerned actors.
POLA BANTUAN HUKUM DALAM MENCEGAH TERJADINYA TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Nasution, Rasina Padeni
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 8, No 3 (2024): September-Desember
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24269/ls.v8i3.9487

Abstract

The legal aid model is an effort to ensure that every citizen, especially those who are less fortunate, has access to justice. This study aims to describe the implementation of the legal aid models employed by legal aid institutions to prevent sexual violence crimes in the city of Medan. The research method used is empirical juridical research, which examines the law based on facts in society and considers the function of the law. The analysis technique employed is descriptive analysis. The results of the study show that the implementation of the structural legal aid model (BHS) by LBH Medan and the structural gender legal aid model (BHGS) by LBH APIK are effective models in providing legal protection by expanding access to justice for victims. These models focus on recovery and the enhancement of premium services based on an approach to justice that not only aims to resolve cases through legal channels but also strives to change unjust social structures due to power relations, aiming towards more equal social relations and a gender perspective. The conclusion of this study indicates that the implementation of BHS by LBH Medan and BHGS by LBH APIK plays a significant role in both preventive and repressive efforts to prevent and address sexual violence in the city of Medan. These models also serve as solutions in synergizing stakeholders in advocating for sexual violence cases in the city of Medan.
Analisis Hukum Pidana terhadap Praktik Jual-Beli Rekening Bank dalam Transaksi Judi Online di Indonesia Milen, Swity; Nasution, Rasina Padeni
Legalite : Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam Vol 10 No 1 (2025): Legalite: Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam
Publisher : IAIN Langsa

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32505/legalite.v10i1.10525

Abstract

The advancement of technology has triggered the emergence of various new crime modes, including online gambling, which utilizes bank accounts as a means of financial transactions. These accounts are often obtained through syndicates that purchase them from the public at high prices. This practice raises legal issues as there are no specific regulations governing the buying and selling of bank accounts for online gambling transactions. This study aims to analyze the legal framework for online gambling transactions in Indonesia, examine the criminal law perspective on the trade of bank accounts for such transactions, and assess the forms of criminal liability for the perpetrators. The research employs a normative juridical approach with conceptual and legislative analyses. The findings indicate that, to date, there are no specific regulations governing the trade of bank accounts or online gambling in Indonesia, despite both being illegal activities. Consequently, criminal liability for those involved in selling bank accounts cannot be firmly enforced due to the absence of clear legal provisions. Therefore, regulatory reforms are necessary to accommodate the evolving nature of technology-based crimes.
Legal Protection for Whistleblowers in Efforts to Disclose Drug Distribution Ridha NZ Lubis, Muhammad Rasyid; Nasution, Rasina Padeni
LEGAL BRIEF Vol. 13 No. 6 (2025): February: Law Science and Field
Publisher : IHSA Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/legal.v13i6.1209

Abstract

Knowing and explaining the legal status of whistleblowers in Indonesia. Identifying and explaining the role of informants in resolving drug trafficking crimes in Indonesia. Exploring and explaining legal protection for drug crime reporters in Indonesia. The type of research used in this article uses regulatory research based on legal provisions related to the Narcotics Law No. 35 of 2009. Using a legislative approach. This approach is carried out by examining all existing legal provisions related to the problem (legal issue). In Indonesian law, a whistleblower or crime reporter is a person who reveals corruption cases or other crimes that occur in the workplace or community. They play an important role in preventing and exposing corruption and ensuring a fair and transparent legal system. The role of informants in resolving drug trafficking cases in Indonesia is very important to increase the effectiveness of law enforcement and reduce the negative impact of these crimes on society. Reporters can act as witnesses who provide information about drug crimes to law enforcement officers, allowing these crimes to be traced and eradicated. In some cases, informants have helped find and resolve drug crimes that were previously unknown to the authorities, thereby helping to increase the effectiveness of law enforcement in addressing the problem
LEGAL AID APPLICATION TO PREVENT SEXUAL VIOLENCE CRIMES IN MEDAN Nasution, Rasina Padeni
Jurnal Meta-Yuridis Vol 8, No 2 (2025)
Publisher : fakultas hukum universitas PGRI Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26877/m-y.v8i1.20000

Abstract

This research aims to describe the application of patterns by legal aid institutions in preventing sexual violence crimes in Medan City using an empirical juridical research method. The results show that the implementation of the structural legal aid (BHS) pattern by LBH Medan and the structural gender legal aid (BHGS) pattern by LBH APIK are effective in providing legal protection by expanding access to justice for victims, focusing on recovery, and enhancing excellent services based on an equity approach. This approach not only focuses on resolving cases through legal channels but also seeks to transform unjust social structures resulting from power relations into more equitable social relations with a gender perspective. In conclusion, the implementation of BHS by LBH Medan and BHGS by LBH APIK plays a significant role in preventive and repressive efforts to prevent and address sexual violence in Medan City.
KETERLIBATAN SEKTOR SWASTA DALAM PRAKTIK KORUPSI PENGADAAN BARANG DAN JASA PEMERINTAH DAERAH: TINJAUAN HUKUM DAN ETIKA BISNIS Nasution, Rasina Padeni; Calvin, Calvin
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.739

Abstract

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk menganalisis keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan pemerintah daerah melalui pendekatan yuridis-normatif dengan mempertimbangkan perspektif etika bisnis. Korupsi dalam proses pengadaan merupakan bentuk penyimpangan yang tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga melemahkan prinsip-prinsip good governance dan keadilan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kajian difokuskan pada analisis peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah, ketentuan tindak pidana korupsi, serta tanggung jawab hukum sektor swasta dalam kolaborasi dengan pemerintah daerah. Selain itu, ditelaah pula norma-norma etika bisnis yang seharusnya menjadi landasan moral dalam praktik kemitraan sektor swasta dengan pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun regulasi terkait telah tersedia, masih terdapat celah hukum, tumpang tindih kewenangan, dan kelemahan dalam implementasi pengawasan yang memungkinkan terjadinya kolusi antara pelaku usaha dan aparat pemerintah daerah. Oleh karena itu, diperlukan penguatan instrumen hukum serta revitalisasi peran etika bisnis dalam mendorong praktik pengadaan yang bersih, transparan, dan akuntabel. Penelitian ini merekomendasikan pembaruan kebijakan yang mengintegrasikan pendekatan hukum dan etika secara komprehensif untuk mencegah keterlibatan sektor swasta dalam praktik korupsi.Kata Kunci : korupsi, sektor swasta, pengadaan pemerintah daerah, etika bisnis.
Implikasi Inkonsistensi Penafsiran Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP dalam Merespon Tindak Pidana Pencucian Uang Calvin; Nasution, Rasina Padeni
Judex Laguens Vol 3 No 2 (2025)
Publisher : Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25216/ikahi.3.2.8.2025.289-308

Abstract

Kehadiran KUHP Nasional merupakan tonggak penting dalam pembaruan hukum pidana Indonesia, menggantikan warisan kolonial dengan paradigma baru. Namun, beberapa pasal dalam KUHP Nasional masih memiliki kecenderungan multitafsir, termasuk Pasal 70 Huruf H ayat (1), yang berpotensi menimbulkan inkonsistensi dalam penerapannya. Ketidakjelasan pasal ini dapat mengarah pada ketidakadilan bagi korban kejahatan, terutama dalam konteks victim precipitation. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan fokus pada analisis norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Pasal 70 Huruf H ayat (1) KUHP Nasional. Hasil penelitian menunjukan bahwa ketidakjelasan pasal 70 huruf H ayat (1) akan memberikan implikasi yang inkonsistensi dalam penerapannya. Korban akan sering mendapatkan perlakuan yang cenderung tidak adil, hal itu disebabkan pelaku kejahatan berlindung di balik klaim bahwa tindakan mereka diprovokasi oleh korban, seperti dalam kasus kejahatan seksual yang dikaitkan dengan cara berpakaian korban. Oleh karena itu, penelitian ini merekomendasikan penafsiran yang lebih komprehensif terhadap frasa "mendorong atau menggerakkan" dalam konteks victim precipitation, batasan yang jelas mengenai kejahatan yang dapat dikategorikan sebagai victim precipitation, proporsionalitas antara tindakan korban dan reaksi pelaku, kemudian intensitas dan kesengajaan provokasi korban. Selain itu, diperlukan pelatihan bagi aparat penegak hukum agar dapat menerapkan pasal ini secara adil dan tepat.
Co-Authors Az-Zahra, Amalia amal Calvin Calvin Calvin Calvin, Muhammad Diningrum, Sekar Ayu Matondang, Roy Andika Wiwara Milen, Swity Ridha NZ Lubis, Muhammad Rasyid Saragih, Heny Aprilla Siregar, Rahmat Insani