cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Rizky Saputra
Contact Email
rizkysaputra@graha-kirana.com
Phone
+6282257366060
Journal Mail Official
jurnallexlectio@graha-kirana.com
Editorial Address
https://jurnalgrahakirana.ac.id/index.php/JLL/about/editorialTeam
Location
Kota medan,
Sumatera utara
INDONESIA
Lex Lectio Law Journal
Published by Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana
ISSN : -     EISSN : 30253276     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Artikel ilmiah yang dipublikasikan pada Lex Lectio Law Journal memiliki fokus dan ruang lingkup penelitian yang antara lain dapat mencakup hukum perdata, hukum administrasi negara, hukum konstitusi, hukum bisnis, hukum ekonomi, hukum pidana, hukum Islam, hukum internasional, filsafat hukum, hukum adat, hukum dan teknologi, hukum dan masyarakat, hukum agraria / pertanahan, hukum lingkungan dan sumber daya alam, hukum kelautan (maritim).
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 3 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 4, No 1 (2025)" : 3 Documents clear
TANTANGAN YURIDIS DAN HARMONISASI REGULASI KEDUDUKAN AKTA NOTARIS DALAM PEMBUKTIAN PERJANJIAN ELEKTRONIK DI ERA DIGITAL INDONESIA Zulfikar, Zulfikar; Meiliawati, Indri
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.121

Abstract

AbstractThe advancement of digital technology has significantly transformed the nature and mechanisms of legal agreements, including the evidentiary function of electronic contracts. However, a regulatory discrepancy exists between the Indonesian Law on Notary Position (UUJN) and the Law on Electronic Information and Transactions (UU ITE), particularly concerning the legal status of notarial deeds in digital settings. The main issue lies in the absence of clear provisions that recognise and regulate the role of notaries in authenticating electronic agreements, thereby leading to legal uncertainty. This study aims to identify the juridical challenges and formulate an ideal model of regulatory harmonisation. A normative juridical method is employed, using statutory and comparative approaches. The findings indicate that the legal position of notarial deeds in electronic agreements remains unrecognised due to the lack of supporting norms for digitalised notarial practice. It is concluded that regulatory harmonisation is urgently required through the revision of UUJN, the strengthening of notarial roles under UU ITE, and the establishment of a national digital notarial system to ensure legal certainty in the era of digital transformation.AbstrakPerkembangan teknologi digital telah mengubah bentuk dan mekanisme perjanjian hukum, termasuk dalam pembuktian perjanjian elektronik. Namun, terdapat ketidakharmonisan antara Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) terkait kedudukan akta notaris dalam konteks digital. Permasalahan utama terletak pada absennya pengaturan yang mengakomodasi peran notaris dalam otentikasi perjanjian elektronik, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi tantangan yuridis yang dihadapi serta merumuskan model harmonisasi regulasi yang ideal. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan studi komparatif. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa kedudukan akta notaris dalam perjanjian elektronik belum terlindungi secara hukum akibat belum adanya norma yang mendukung digitalisasi kenotariatan. Kesimpulannya, diperlukan harmonisasi regulasi melalui revisi UUJN dan penguatan peran notaris dalam UU ITE, serta pembentukan sistem kenotariatan digital nasional untuk menjamin kepastian hukum di era transformasi digital.
LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL Siregar, Bismar
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.103

Abstract

AbstractCustomary law exists in the form of traditions and societal habits, even though it is unwritten. Therefore, although customary law is not formally sanctioned by the state (not positivized), it is still implemented in the lives of the people. The validity of customary law is not always marked by the presence of sanctions but can be observed through expressions that reflect the community’s sense of justice in relation to customary law, particularly in the face of globalization, with a focus on efforts to preserve local cultural heritage. Globalization has a significant impact on traditional communities that continue to uphold their customary legal systems. This method emphasizes the normative aspect of law, namely the regulations issued by the government or legal bodies to govern public behavior. Collaborative efforts between indigenous communities, the government, and international institutions are necessary to formulate a legal framework that respects and supports indigenous rights while promoting sustainable development. Thus, the preservation of local culture can be maintained by integrating traditional values with global dynamics, enabling customary law to better reflect and accommodate the public’s need for justice, as a law that evolves in real practice within Indonesia’s positive legal system.AbtsrakHukum adat sebagai living law merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Meskipun tidak dikodifikasi secara formal, hukum adat tetap hidup dalam praktik keseharian dan mencerminkan nilai-nilai keadilan lokal. Globalisasi dan modernisasi telah menimbulkan tantangan terhadap eksistensinya, terutama ketika sistem hukum nasional lebih mengutamakan pendekatan legalistik dan kodifikasi. Artikel ini menganalisis urgensi integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional secara konstruktif dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat serta pembentukan mekanisme kelembagaan seperti pengadilan adat yang mendapat legitimasi negara. Integrasi hukum adat bukan hanya memperkuat identitas hukum nasional, tetapi juga memperluas cakupan keadilan substantif serta memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan hukum yang berkelanjutan. 
PENDEKATAN VALUASI HAK CIPTA DALAM SKEMA JAMINAN FIDUSIA Nindya, Astri Rizky; Siswoyo, Amelia Anggriany
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.119

Abstract

AbstractThe valuation of copyright as a fiduciary collateral asset is a critical component in the development of intellectual property-based financing schemes. As an intangible asset, copyright possesses unique characteristics that differentiate it from conventional forms of collateral, requiring structured, measurable, and accountable valuation approaches. This article explores the valuation mechanisms of copyright by examining internationally recognized methods such as the cost approach, market approach, and income approach. Using a normative legal method, this study analyzes the relevant Indonesian legal framework, including the Copyright Law, the Fiduciary Security Law, and Government Regulation No. 24 of 2022 on the Creative Economy. The findings indicate that, although there is a legal foundation for using copyright as collateral, the absence of national valuation standards and specialized appraisal institutions remains a major obstacle. Therefore, regulatory reform and the establishment of accredited intellectual property appraisers are essential to ensure the legality, objectivity, and financial viability of copyright-based fiduciary guarantees.AbstrakValuasi hak cipta sebagai objek jaminan fidusia merupakan elemen fundamental dalam menjamin keberlangsungan transaksi pembiayaan berbasis kekayaan intelektual. Hak cipta yang bersifat tidak berwujud memerlukan metode penilaian yang berbeda dari aset konvensional, dan pendekatan yang lazim digunakan adalah pendekatan biaya, pasar, dan pendapatan. Penilaian ini menjadi dasar bagi lembaga keuangan dalam menentukan besaran kredit yang layak diberikan dan memitigasi risiko gagal bayar. Meskipun kerangka hukum di Indonesia telah membuka ruang hukum bagi pemanfaatan hak cipta sebagai jaminan fidusia, hambatan utama masih terletak pada belum tersedianya standar valuasi nasional dan lembaga penilai khusus yang kompeten di bidang kekayaan intelektual. Untuk itu, dibutuhkan sinkronisasi regulasi, peningkatan kapasitas institusi appraisal, serta penyusunan pedoman teknis valuasi yang dapat diadopsi oleh sektor keuangan, guna menjadikan hak cipta sebagai agunan yang kredibel dan berdaya guna dalam sistem pembiayaan nasional.

Page 1 of 1 | Total Record : 3

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 4, No 2 (2025) Vol 4, No 1 (2025) Vol 3, No 2 (2024) Vol 3, No 1 (2024) Vol 2, No 2 (2023) Vol 2, No 1 (2023) Vol 1, No 2 (2022) Vol 1, No 1 (2022)