Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.456
P-Index
This Author published in this journals
All Journal AS-SÂIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA ISLAM/SIYASAH) DOKTRINA: JOURNAL OF LAW Journal of Law Science Buletin Konstitusi Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Journal Evidence Of Law Journal of Applied Community Engagement (JACE) JUDGE: Jurnal Hukum Lex Lectio Law Journal Jurnal Hukum dan Pembangunan
Bismar Siregar, Bismar
Unknown Affiliation
Humanities Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
Bantuan Hukum dari Segi Hakim Siregar, Bismar
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 5, No. 2
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Seorang Mujahidin Penegak Hukum Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Siregar, Bismar
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 7, No. 1
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Modernisasi dan Pengembangan Kesadaran Hukum Masyarakat Siregar, Bismar
Jurnal Hukum & Pembangunan Vol. 7, No. 6
Publisher : UI Scholars Hub

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penempatan Pendeteksi Masker Untuk Pencegahan Penyebaran Covid di Kampus dan Pelabuhan Pamungkas, Daniel Sutopo; Sani, Abdulah; Gautama, Adytia; Analia, Riska; Hasnira; F Prebianto, Nanta; Rahmawati, Zahira; Siregar, Bismar; Al-Tsurayya, Maw’Izhah; Saragi, Elsa; Yudiarta, Geri
Journal of Applied Community Engagement Vol 2 No 1 (2022): Journal of Applied Community Engagement (JACE)
Publisher : ISAS (Indonesian Society of Applied Science)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (393.925 KB) | DOI: 10.52158/jace.v2i1.308

Abstract

At this time the world has been hit by the Covid-19 pandemic since 2019. The government advises the Indonesian people to follow the Health protocol. One of them is to wear a mask when we travel to public places. Some public places that are difficult to avoid include schools/campuses and ports. The people of the Riau Archipelago are very dependent on sea transportation modes. The movement of people is very massive in both places. Therefore, people are expected to always be disciplined in using masks in crowded places. To ensure and remind the public to always wear a mask is rather difficult. So we developed a mask detection device and stored it in public places. This tool leverages artificial intelligence technology with deep learning. This tool works very well, it can remind people who don't wear masks, even those who wear masks that aren't right.
Penegakan Hukum Lingkungan Pasca Disahkannya UU Cipta Kerja siregar, Bismar; Putramina, Revi Fauzi
BULETIN KONSTITUSI Vol 5, No 1 (2024): Vol. 5, No. 1
Publisher : BULETIN KONSTITUSI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/konstitusi.v5i1.19718

Abstract

AbstrakTujuan pembentukan UU Cipta kerja sebenarnya adalah penyederhanaan regulasi dan memperbaiki iklim investasi di Indonesia. Namun, UU Cipta Kerja juga memunculkan berbagai tantangan dalam implementasinya, salah satunya pada kluster lingkungan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi permasalahan yang kerap ditemui di bidang penegakan hukum regulasi lingkungan hidup serta potensi tantangan yang akan muncul seiring terbitnya UU Cipta Kerja. Penegakan hukum pidana lingkungan yang belum optimal, pemidanaan yang tumpang tindih, ancaman hukuman tidak proporsional, pengaburan norma pertanggungjawaban mutlak, dan pereduksian pidana korporasi. Hal itu berpotensi menurunkan kepatuhan pelaku usaha dan perlindungan lingkungan hidup, karena tidak timbulnya efek jera pelaku pidana lingkungan maupun masyarakat umum. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya penguatan arah pembangunan berkelanjutan dalam pemidanaan tersebut, diantaranya dengan optimalisasi penegakan hukum pidana lingkungan, revisi UU Cipta Kerja dengan mengubah maupun menghapus pasal bermasalah, serta penguatan pengawasan lingkungan hidup.
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penanganan Tindak Pidana Pencucian Uang Di Pasar Modal Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso; Siregar, Bismar; Siregar, Mahmul; Mahmud Mulyadi
Locus: Jurnal Konsep Ilmu Hukum Vol 2 No 3 (2022): September
Publisher : LOCUS MEDIA PUBLISHING

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56128/jkih.v2i3.30

Abstract

Kejahatan pencucian uang adalah suatu kejahatan yang berdimensi internasional sehingga penaggulangannya harus dilakukan secara kerja sama internasional, prinsip dasar pencucian uang adalah menyembunyikan sumber dari segala pencucian uang dari aktivitas ilegal dengan melegalkan uang tersebut. Untuk melaksanakan hal tersebut uang diisyaratkan disalurkan melalui suatu penyesatan (imaze) guna menghapus jejak peredarannya dan orang-orang yang mempunyai uang tersebut menyalurkan bisnis yang fiktif yang tampaknya sebagai sumber penghasilan. Untuk itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal. Berdasarkan hasil penelitian ditemukan bahwa kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam penanganan pencucian uang/money laundering di Pasar Modal adalah melakukan pengaturan dan pengawasan dan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat (1) UU OJK. Kata kunci: Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan, Pasar Modal, Pencucian Uang. Abstract Money laundering crime is a crime of international dimensions so countermeasures must be made in intemational cooperation, the basic principle of money laundering is to hide the source of all money laundering from illegal activities by legalizing the money. To implement it hinted money channeled through a misdirection (imaze) in order to remove the traces of its circulation and people who have the money to distribute fictitious business appears to be a source of income. For this reason, this study aims to analyze the authority of the Financial Services Authority in handling money laundering in the Capital Market. Based on the results of the study, it was found that the authority of the Financial Services Authority in the handling of money laundering /money laundering in the capital market is regulated and supervised and investigations as provided for in Article 49 paragraph (1) of the FSA. Keywords: Authority Financial Services Authority, Capital Market, Money Laundering.
MENCEGAH KDRT: MAQASHID SYARIAH DAN HUKUM PIDANA Siregar, Bismar; Ananda, Faisar; Nurasiah, Nurasiah
AS-SAIS (JURNAL HUKUM TATA NEGARA/SIYASAH) Vol 9, No 1 (2025): AS-SAIS : Jurnal Hukum Tata Negara / Siyasah
Publisher : Hukum tata Negara/Siyasah

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30821/as-sais.v10i1.23373

Abstract

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan masalah sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan multidimensi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Maqashid Syari'ah dan Hukum Pidana dalam mencegah KDRT. Metode penelitian menggunakan pendekatan yuridis-normatif dan analisis isi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Maqashid Syari'ah dengan prinsip hifz al-nafs (melindungi jiwa), hifz al-'iyal (melindungi keluarga), dan hifz al-mal (melindungi harta) dapat menjadi landasan efektif untuk mencegah KDRT. Sementara itu, Hukum Pidana dengan ketentuan pasal 44-45 KUHP dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga juga berperan penting dalam mencegah dan menindak KDRT. Penelitian ini merekomendasikan perluasan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Maqashid Syari'ah dan Hukum Pidana dalam mencegah KDRT
Pembagian Royalti Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Harta Bersama Pasca Perceraian: Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam Siregar, Bismar
Judge : Jurnal Hukum Vol. 6 No. 02 (2025): Judge : Jurnal Hukum
Publisher : Cattleya Darmaya Fortuna

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54209/judge.v6i02.1256

Abstract

Divorce often triggers joint property division issues, including copyright royalties which have high economic value. Intellectual property rights (IPRs), including copyrights, play a role in protecting innovation, driving the economy and knowledge transfer in the modern era. Copyright, as part of IPR, protects and encourages creativity by providing economic incentives through royalties and joint property. This research is a library research, which is done by collecting, analyzing, and interpreting narratives comprehensively on document data to obtain a complete, comprehensive and holistic insight into intellectual property rights as an object of joint property. The results of this study found that according to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage, Article 35 states that intellectual property rights obtained during marriage can become joint property. In addition, each spouse continues to control the innate property of each husband and wife as well as the property they each obtain as a gift or inheritance, as long as it is not specified otherwise in the marriage agreement. This is also clarified in Article 119 BW Burgelijk Wetboek, which says that the husband and wife's property is immediately united at the time of the formation of the marriage bond. The enactment of KHI, which is based on the legal instrument of Presidential Instruction Number 1 of 1991, is considered no longer relevant to follow the development of applicable law in Indonesia. The provisions regarding joint property, IPRs has not explicitly explained the status of IPRs as joint property.
Copyright in the creative industries: Protection of graphic design and illustration Siregar, Bismar
Journal of Law Science Vol. 7 No. 2 (2025): April: Law Science
Publisher : Institute Of computer Science (IOCS)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35335/jls.v7i2.6248

Abstract

Copyright is a type of intellectual property right that must be respected. Intellectual Property Rights are exclusive (special) rights owned by creators/inventors as a result of intellectual activity and creativity that iis unique and new. Graphic Design Digital illustration, even though it is a form of work and therefore protected by copyright, remains an easy target for copyright violations, both economic rights violations such as buying and selling works, using works to add aesthetic value to goods for sale, or moral irights violations such as modifying without permission or even recognizing the work as one's own. This copyright violation does not just happen, but there iare factors that encourage it, including a habit/tradition (cultural aspect); seeking profit (economic aspect); low understanding of copyright; low implementation of sanctions (juridical aspect); and periodic raids are not implemented. Regulations regarding the legal protection of copyright in Indonesia are regulated in Law Number 28 of 2014 concerning Copyright which directly provides legal protection for creators of graphic design and illustration iworks and in protecting their creations, creators of graphic designs and illustrations can take legal action, both preventive and repressive.
LIVING LAW DAN DINAMIKA SOSIAL: INTEGRASI NILAI-NILAI KEARIFAN LOKAL KE DALAM HUKUM NASIONAL Siregar, Bismar
Lex Lectio Law Journal Vol 4, No 1 (2025)
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Graha Kirana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61715/jll.v4i1.103

Abstract

AbstractCustomary law exists in the form of traditions and societal habits, even though it is unwritten. Therefore, although customary law is not formally sanctioned by the state (not positivized), it is still implemented in the lives of the people. The validity of customary law is not always marked by the presence of sanctions but can be observed through expressions that reflect the community’s sense of justice in relation to customary law, particularly in the face of globalization, with a focus on efforts to preserve local cultural heritage. Globalization has a significant impact on traditional communities that continue to uphold their customary legal systems. This method emphasizes the normative aspect of law, namely the regulations issued by the government or legal bodies to govern public behavior. Collaborative efforts between indigenous communities, the government, and international institutions are necessary to formulate a legal framework that respects and supports indigenous rights while promoting sustainable development. Thus, the preservation of local culture can be maintained by integrating traditional values with global dynamics, enabling customary law to better reflect and accommodate the public’s need for justice, as a law that evolves in real practice within Indonesia’s positive legal system.AbtsrakHukum adat sebagai living law merupakan bagian integral dari sistem sosial masyarakat Indonesia yang pluralistik. Meskipun tidak dikodifikasi secara formal, hukum adat tetap hidup dalam praktik keseharian dan mencerminkan nilai-nilai keadilan lokal. Globalisasi dan modernisasi telah menimbulkan tantangan terhadap eksistensinya, terutama ketika sistem hukum nasional lebih mengutamakan pendekatan legalistik dan kodifikasi. Artikel ini menganalisis urgensi integrasi nilai-nilai kearifan lokal ke dalam hukum nasional secara konstruktif dan kontekstual. Dengan menggunakan pendekatan normatif dan konseptual, penelitian ini menegaskan pentingnya pengakuan formal terhadap hukum adat serta pembentukan mekanisme kelembagaan seperti pengadilan adat yang mendapat legitimasi negara. Integrasi hukum adat bukan hanya memperkuat identitas hukum nasional, tetapi juga memperluas cakupan keadilan substantif serta memberikan solusi alternatif dalam penyelesaian konflik, perlindungan hak asasi manusia, dan pembangunan hukum yang berkelanjutan. 
Co-Authors Al-Tsurayya, Maw’Izhah Analia, Riska Ananda, Faisar Daniel Sutopo Pamungkas, Daniel Sutopo F Prebianto, Nanta Gautama, Adytia Hasnira Irham, Muhammad Iqbal Mahmud Mulyadi MAHMUL SIREGAR Muhammad Faisal Hamdani Nurasiah, Nurasiah Rahmawati, Zahira Revi Fauzi Putra Mina Sani, Abdulah Saragi, Elsa Sinaga, Dwi Natal Ngai Santoso Yudiarta, Geri