JURNAL RETENTUM
Retentum Journal is an Online Published Journal of law Department of Postgraduate School in Darma Agung University in Collaboration with Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). The Publication is officially managed by LPPM UDA. The journal is publish 6 monthly and sited in https://jurnal.darmaagung.ac.id/index.php/retentum For those who want to submit the article, here is the official Author Guidelines of Retentum Journal. The submission has not been previously published, nor is it before another journal for consideration (or an explanation has been provided in Comments to the Editor). The submission file is in Open Office, Microsoft Word, or RTF document file format. Where available, URLs for the references have been provided The article contains scientific studies in the field of Secretary, Human Resource Management, Marketing Management, Financial Management, General Management, International Economics, Management Information Systems, Organizational Behavior and Business Ethics. The article must be original and novelty. The article is written by 4 writers maximally. Every single writer put the e-mail address. The abstract is Written in International Official Languages The text is single-spaced; uses a 12-point font; employs italics, rather than underlining (except with URL addresses); and all illustrations, figures, and tables are placed within the text at the appropriate points, rather than at the end. The text is 10-15 pages. We suggest you to construct a shocking title. It only consists of 16 words maximally. We do not take the responsibility for the content of your article.
Articles
20 Documents
Search results for
, issue
"Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER"
:
20 Documents
clear
<![CDATA[TINJAUAN TINDAK PIDANA KEKERASAN PSIKIS DI DALAM RUMAH TANGGA ]]>
<![CDATA[Charnanda, Kurnia Harta]]>;
<![CDATA[Kurniawan, Eko]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v5i1.3711
<![CDATA[Kekeraan dalam rumah tangga sebenarnya bukan merupakan hal yang baru, termasuk kekerasan terhadap istri oleh suami.Namun selama ini selalu dirahasiakan atau ditutup-tutupi oleh keluarga maupun oleh korban sendiri.Disamping itu budaya masyarakat ikut berperan dalam hal ini, karena tindak kekerasan apapun bentuknya yang terjadi dalam sebuah rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga dimana orang luar tidak boleh mengetahuinya.Apalagi ada anggapan bahwa hal tersebut merupakan aib keluarga dan harus ditutupi.Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu, jika sikap,perilaku dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol.Pada akhirnya dapat terjadikekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atauketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.Untuk mencegah, melindungi korban dan menindak pelaku kekerasan dalamrumah tangga maka negara (state) wajib melaksanakan pencegahan,perlindungan dan penindakan terhadap pelaku.Sehingga pemilihan judul skripsi ini adalahTinjauan Tindak Pidana Kekerasan Psikis di Dalam Rumah Tangga.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK NAKAL BERDASARKAN UU NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK ]]>
<![CDATA[Lubis, Muhammad Ansori]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.280
<![CDATA[Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children related to Law Number 3 of 1997 concerning Juvenile Courts brings a new paradigm in the handling of children facing the law, especially in this case children who commit crimes.The research method used in this study is a normative juridical research method; the study of legal principles, legal norms in the laws and regulations and court decisions.The research finding shows that legal protection of children in conflict with the law in the juvenile justice system is a special treatment in order to ensure the physical and mental growth of children as the next generation that must be considered in the future.So the goal of juvenile justice is not only to declare whether a concrete event is proven and then to make a verdict, but to settle a child's case, if it reaches the court level, the case must be resolved, not until the verdict cannot be implemented or even cause new cases or problems.]]>
<![CDATA[ASPEK KERUGIAN KEUANGAN NEGARA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN PIDANA DENDA PADA PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI. ]]>
<![CDATA[Sipahutar, Rupus Agustinus]]>;
<![CDATA[Hasundungan, David Christian]]>;
<![CDATA[Yasid, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2035
<![CDATA[Persoalan korupsi yang terjadi di Indonesia yang sudah akut dalam praktik penanganannya tidak dapat dilakukan dengan peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, dikarenakan regulasi/hukum yang mengatur mengenai proses acara pidana penegakan tindak pidana korupsi tidak memungkinkan dilaksanakan dengan proses seperti itu. Penyelesian tindak korupsi yang memakan waktu cukup lama, mulai dari penyidikan, hingga putusan hakim dipengadilan tingkat pertama, proses hingga putusan tingkat banding, hingga putusan kasasi dan peninjuan kembali, yang menjadi persoalan adalah, bagaimana kemudian jaksa melakukan proses penagihan uang pengganti dan denda atas kerugian negara yang dilakukan oleh terpidana kasus korupsi, berapa lama waktu yang harus dilaluinya, dan bagaiman pembuktian harta atau aset yang masuk dalam perkara korupsi dan yang tidak masuk dalam perkara korupsi. Artinya, masih ada proses-proses dan akibat hukum yang masih memiliki kelemahan dalam penerapan uang pengganti dan denda kepada terpidana kasus korupsi. Selain itu, efektifitas penerapan uang pengganti dan denda terhadap terpidana kasus korupsi masih menjadi belum dapat dipastikan.]]>
<![CDATA[PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BERUPA PEMBAYARAN RESTITUSI OLEH PELAKU TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG (TPPO) ]]>
<![CDATA[Simarmata, Lewister d.]]>;
<![CDATA[Gultom, Maidin]]>;
<![CDATA[Lubis, Mhd. Ansori]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.911
<![CDATA[Mengenai penyebab terbentuknya tindak pidana..perdagangan orang khususnya anak dan perempuan. Penelitian bertujuan mengetahui dan memahamipenyebab terbentunya tindak pidana perdagangan khususnya anak dan perempuan;pertanggungjawaban.. pidana pelaku langkah Pidana Perdagangan orang denganPembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan. Metode yang akan dipakai dalampenelitian..yuridis normatif yang bersifat..deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran khususnya anak dan perempuan.Pembayaran Sejumlah Restitusi dikaitkan dengan Undang-Undang..Nomor 21 Tahun 2007 tentang..Pemberantasan Tindak..Pidana Perdagangan Orang, upaya yang dilakukandalam penanggulangi tindak pidana perdangan orang. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, normatif, logis, sistematis, dengan menggunakan metode deduktif dan induktif.Pertanggungjawaban pidana berupa pembayaran restitusi oleh pemeran tindak pidana perbisnisan orangmeliputi: 1) faktor-faktor yang rentan terjadinya perdangangan anak ialah kemiskinan, mental pelaku, dan lingkungan baik lingkungan pelaku maupun lingkungan anak; dan penyebab terjadinya tindak pidana perdagangan perempuan adalah lebihdikarenakan oleh factor kemiskinan, pengetahuan dan kurangnya kesadaran kaum perempuan dalam menyingkapi beragam persoalan kehidupan yang berlangsung, ditambah lagi dengan keadaan ekonomi dan menggunakan kelemahan-kelemahan kaum perempuan yang berada didesa-desa terkucil dimana semua berita tentang segala hal tidak bisa diperoleh secara maksimal. Berdasarkan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/atau immateriil yang diderita korban atau ahli warisnya; dan 3) Upaya-upaya penanggulangan kejahatan perdagangan manusia adalah upaya-upaya penanggulangan kejahatan dapat bersifat preventif dan represif.]]>
<![CDATA[PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA POTRET DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA ]]>
<![CDATA[Meliala, Elta Monica Br]]>;
<![CDATA[Purba, Andrie Ghaivany]]>;
<![CDATA[Silaban, Rudolf]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.2028
<![CDATA[Hak cipta merupakan hak yang dimiliki oleh pencipta atau penerima hak atas suatu hasil karya atau produk yang mereka buat untuk dipublikasikan dengan tujuan melindungi karya atau produk tersebut baik dari segi ekonomi maupun moral. Hasil-hasil karya yang dilindungi oleh hak cipta berupa karya seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Pemahaman tentang hak cipta diperlukan untuk menghindari kerancuan dimasyarakat umum terkait dengan perlindungan hak cipta khususnya dalam hal ini mengenai penggunaan karya potret, baik itu dilihat dari segi penciptanya ataupun subjek yang terdapat dalam potret tersebut. Terkait akan hal itu, penulis mengambil langkah dengan melakukan penelitian yuridis normatif yang menggunakan data sekunder, dengan judul penelitian “Perlindungan Hukum tehadap Hak Cipta Potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014. Adapun yang menjadi rumusan masalah adalah pertama perlindungan hokum terhadap hak cipta potret dalam undang-undang hak cipta, kedua pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potretnya dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring sosil, ketiga penyelesaian sengketa hak cipta. Adapun tujuan dari penelitian iini adalah untuk mengetahui perlindungan hukumt erhadap hak cipta potret dalam undang-undang Nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Perlindungan hukum terhadap hak cipta potret terdapat dua perlindungan, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif ditujukan untuk mencegah terjadi pelanggaran terhadap hak cipta atas potret. Perlindungan represif ditujukan untuk menyelesaikan pelanggaran hak cipta atas potret. Pengaturan hokum terhadap pemegang hak cipta atas potret dirinya yang digunakan sebagai promosi tanpa izin di jejaring social diatur dalam Pasal 12 Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Yaitu pengajuan gugatan di Pengadilan Niaga atau melalui cara arbitrase. Penyelesaian sengketa hak cipta potret dapat dilakukan melalui dua jalan yaitu melalui litigasi (pengadilan) dan non-litigasi (luar pengadilan). Litigasi dengan mengajukan kepengadilan, sedangkan non-litigasi dengan jalan damai (kekeluargaan). Diharapkan dengan adanya perlindungan hokum terhadap hak cipta potret, semua masyarakat tidak lagi semena-mena menggunakan hasil potret orang lain untuk kepentingan komersial ataupun kepentingan pribadi lainnya. Diharapkan pemerintah memberikan sanksi yang tegas kepada pelanggar hak cipta atas potret yang menggunakan potret orang lain untuk promosi. Penerapan perlindungan secara preventif dilakukan untuk mencegah adanya pelanggaran hak cipta atas potret. Apabila telah dilakukan penerapan perlindungan secara preventif, maka tidak perlu melakukan penyelesaian sengketa hak cipta potret secara litigasi. Diharapkan dalam penyelesaian sengketa hak cipta dapat diupayakan melalui jalan damai, yaitu melalui non-litigasi.]]>
<![CDATA[KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT. ANGKASA PURA II KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU ]]>
<![CDATA[Mustofa, Ahmad]]>;
<![CDATA[Marbun, Jaminuddin]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.279
<![CDATA[Construction projects are a series of types of activities involving company management, labor, and technical equipment and construction materials. The procurement of construction materials covering large or small scale can cause sources of accidents and health problems.In general, the activities of construction work are carried out in open spaces / fields.Occupational Health and Safety Planning in a construction project is one of the requirements in carrying out the work of a project and greatly provides great benefits for national development togetherness, welfare for workers and the community. This research is an empirical juridical study; an approach by seeing a legal reality in society. The location of this research is the Office of Contractors of Personnel and General Affairs (Personnel and General Affairs).K3 (Occupational Health and Safety) is under the auspices of the Department of Personnel and K3 (Occupational Health and Safety) protection is given to workers. Contractors must comply with all applicable laws and regulations in Indonesia regarding Occupational Safety and Health. Then the contractors must integrate the Contractor's Occupational Safety and Health Management System with the Occupational Safety and Health Management System of the employer company, PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office which is engaged in airport business. A contractor in the Work Environment of PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office is one of the companies that have implemented occupational safety and health (K3), by conducting work safety and health efforts. Even though the company has provided protective equipment, in reality there are many workers who do not want to use it.]]>
<![CDATA[PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KEPABEANAN OLEH PENYIDIK BEA CUKAI BELAWAN ]]>
<![CDATA[Syahputra, Juwan]]>;
<![CDATA[Dongoran, Isra Damayanti]]>;
<![CDATA[Yasid, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2036
<![CDATA[Sebagai produk hukum nasional yang berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka bentuk UU Kepabeanan yang bersifat proaktif dan antisipatif ini sangatlah sederhana namun memiliki jangkauan yang lebih luas dalam mengantisipasi terhadap perkembangan perdagangan. Kebijaksanaan Pemerintah di bidang Kepabeanan diantaranya dengan disahkannya Undang-undang No.10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan yang kemudian direvisi menjadi UU No. 17 Tahun 2006. Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan dalam skripsi ini adalah: 1) Faktor Penghambat Dalam Penegkan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kepabeanandi Indonesia? 2) Bagaiamana upaya pemerintah dalam mencegah tindak pidana kepabeanan?Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian yang dilakukan dalam penyusunan skripsi ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaedah-kaedah atau norma-norma hukum positif.. Metode deskriptif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatian pada masalah- masalah atau fenomena yang bersifat aktual pada saat penelitian dilakukan, kemudian menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya dengan interpretasi rasional dan akurat. Pengaturan hukum tindak pidana kepabeanan didalam UU N0 7 Tahun 2016, semakin mempertegas ancaman hukuman bagi pelaku tindak pidana kepabeanan di indonesia. Penghambat penegakan hukum terhadap penegakan hukum tindak pidana kepabeanan itu sendiri dilatarbelakangi oleh faktor eksternal dan internal. Penecegahan terhadap tindak pidana kepabeanan dapat dilakukan dengan menjalankan peraturan perundang undangan dengan sesuai aturan, bisa dengan pengawasan.]]>
<![CDATA[PERANAN BAWASLU TAPANULI UTARA TERHADAP PENINGKATAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM MENYONGSONG PEMILIHAN UMUM 2024 ]]>
<![CDATA[Simanungkalit, Arthur]]>;
<![CDATA[Purba, Bobbi Dewantara]]>;
<![CDATA[Rogers, Maurice]]>;
<![CDATA[Munthe, Herdi]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v5i1.2822
<![CDATA[Pengawasan Partisipatif adalah partisipasi mendorong pengawasan oleh masyarakat dalam pelaksanaan mengawasi pemilu. Dengan adanya partisipasi masyarakat dalam mengawasi akan mensuskseskan pesta demokrasi secara aman dan berkualitas. Maka dari itu, Bawaslu melakukan sosialisasi kepada masyarakat betapa pentingnya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu seperti organisasi masyarakat, pemilih pemula dan tokoh-tokoh masyarakat karena mengawasi pemilu adalah tugas bersama. Pemilu merupakan sarana untuk mewujudkan partisipasi politik dan partai politik dapat diwujudkan oleh penyelenggara pemilu yang bersikap netral, terbuka dan akuntabel, sehingga para partisipan pemilu DPR, DPD dan DPRD serta pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024 dapat membangun kepercayaan semua pihak untuk menerima pemilu secara demokratis.]]>
<![CDATA[KEDUDUKAN DISKRESI PEJABAT PEMERINTAHAN ]]>
<![CDATA[Taufiqurrahman, Muhammad]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.299
<![CDATA[This research aims at finding (1) the definition of government officer’s discretion and (2) how is the position of government officer’s discretion. The research method used with the type of research used is empirical legal research. Empirical legal research is a legal research method that functions to be able to see the law in the real sense and examine how the law works in a community environment, the specification of this research is descriptive, with the intention to describe the existing conditions by using scientific research methods and solving problems based on data and facts collected as they were at the time the research was conducted. The conclusions in the discussion of Understanding Government Officials Discretion is the policy of government officials in deciding what actions / actions are without the provisions of the rules, laws or applicable laws but on the basis of wisdom, consideration or justice. Discretionary Position for Government Officials is a decision / action applied to Government Officials in overcoming the concrete problems faced by the administration of government in legislation that gives choices, does not regulate, isincomplete or unclear and or there is government stagnation. Recommendations Expected Discretion Government Officials have legal certainty, so as to create a sense of security and comfort in taking policies without being given the fear of punishment. Discretionary position for Government Officials does not need to hesitate in making decisions / actions to keep referring to the interests and welfare of the community.]]>
<![CDATA[TINDAKAN KEPOLISIAN RESOR LABUHANBATU DALAM PENANGANAN PELANGGARAN LALU LINTAS ]]>
<![CDATA[Siburian, Maurice Roger]]>
<![CDATA[ JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER ]]>
Publisher : <![CDATA[Pascasarjana UDA ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.46930/retentum.v1i01.300
<![CDATA[This research aims at finding out the causes of traffic violations in the jurisdiction of Labuhanbatu Resort Police, the criminal liability of traffic violators that resulted in deaths in traffic accidents, overcoming traffic violations in the jurisdiction of Labuhanbatu Resort Police.This research is descriptive analytical, using normative juridical and sociological juridical research, which refers to the existence of analytical research to obtain concrete truths that occur in society.The results of the study show that the factors causing traffic accidents are usually classified as identical to the elements of the transportation system, namely road users, drivers and pedestrians, vehicles, roads and the environment, or a combination of two or more elements. The criminal liability of traffic violators which results in deaths in traffic accidents, in addition to imprisonment, confinement, or fines, traffic criminals can be subjected to additional criminal sanctions in the form of revocation of a driver's license or compensation caused by traffic crime.]]>
