cover
Contact Name
Mhd Alfahjri Sukri
Contact Email
malfahjrisukri@uinmybatusangkar.ac.id
Phone
+6281223184701
Journal Mail Official
polis@uinmybatusangkar.ac.id
Editorial Address
Jl. Jenderal Sudirman No.137, Lima Kaum, Kab. Tanah Datar, Sumatera Barat.
Location
Kab. tanah datar,
Sumatera barat
INDONESIA
Politik Islam
ISSN : -     EISSN : 3021758X     DOI : http://dx.doi.org/10.31958/pi
Politik Islam is a journal published by the Universitas Islam Negeri Mahmud Yunus Batusangkar. The focus of this journal is all matters relating to the discussion of politics in general and Islamic politics related to local, national and international politics. Specifically, the discussion deals with various themes, starting from political thinking, democracy, foreign policy, conflict and security, regional autonomy, general elections, political parties, comparative politics, political communication, political psychology, issues of the Islamic world and Islamic politics.
Articles 6 Documents
Search results for , issue "Vol 3, No 1 (2024)" : 6 Documents clear
Aliansi Dalam Balancing: Analisis Normalisasi Hubungan Qatar Dengan Iran Ditengah Munculnya Pergeseran Aliansi Di Timur Tengah rahma nia putri; Rajaa Yusuf Taufiqulhakim; Rike Alfiana; Siti Aisyah; Zaky Ismail
Politik Islam Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12586

Abstract

The need for regional alignments or alliances between large and small states has continued to influence international politics in recent decades. It has also given rise to the Gulf regional crisis which has largely become an increasingly important aspect of contemporary international political relations. The purpose of this article is to interrogate Iran-Qatar relations and the Gulf regional crisis, using the concept of balance of power as an analytical framework, and data from secondary sources. It argues that despite the economic blockade on Qatar, there has been improved relations between Qatar and Iran and more direct communication between officials of the two countries. However, the article concludes that the blockade imposed by the Gulf Cooperation Council (GCC) might further strengthen Iran-Qatar relations in the long run through the foreign policy taken by Qatar to normalise relations with Iran. This paper recommends that Qatar should constantly ensure proper manoeuvring between countries in the Gulf region for Qatar to survive and ensure its national interests are secured
Implementasi Kebijakan Dana Desa Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar Reza Fitri Yeni; Ulya Fitri; Zaimul Ihsan
Politik Islam Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12583

Abstract

Artikel ini berfokus pada pembahasan tentang Minimnya kesadaran, pengetahuan, pengalaman dan konsep diri masyarakat dalam kegiatan yang berkaitan dengan pemberdayaan. Tujuan Dalam Penulisan ini ialah untuk mengetahui implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat nagari Andaleh Kecamatan Batipuh Kabupaten Tanah Datar. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif . Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan teknik observasi, wawancara dan dukumentasi. Adapun teori yang dipakai yaitu Konsep Implementasi Kebijakan. Hasil penelitian menunjukan bahwa, Implementasi kebijakan dana desa terhadap pemberdayaan masyarakat di Nagari Andaleh sudah berjalan tetapi penggunaannya belum sesuai dengan ketentuan PermendesPDTT No. 21 tahun 2020 tentang pedoman umum pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Melalui penyampaian laporan realisasi penggunaan dana desa yang tidak transparansi, agar tidak terjadi kesalahpahaman antara masyarakat dengan pelaksana kebijakan. Implementasi Kebijakan penggunaan Dana Desa mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dimana tujuan dari pelaksanaan kebijakan Dana Desa ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Desa dengan cara mendistribusikan keuangan negara kepada desa dalam bidang pembangunan dan khususnya untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa. Adanya kebijakaan penggunaan Dana Desa ini ditujukan pada kegiatan-kegiatan di desa yang telah ditetapkan prioritasnya sesuai dengan apa yang telah disepakati melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nagari (Musrenbang Nagari) tentang Rencana Kerja Pemerintahan Nagari (RKPN) setiap tahunnya. Dikatakan berdaya apabila kegiatan pemberdayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa mampu menghasilkan proses pemberdayaan yang melahirkan partipasi masyarakat Kebijakan Penggunaan Dana Desa, khususnya dalam membantu terlaksana pemerintahan Desa. Sehingga, dalam hal ini Pemerintah Desa perlu memberikan dukungan dan bimbingan kepada masyarakat agar masyarakat mampu menjalankan peranan serta tugas-tugas dalam kehidupannya. Kegiatan pemberdayaan dimaksudkan untuk menumbuh-kembangkan kreativitas dan kemandirian masyarakat, khususnya masyarakat pedesaan, salah satunya diwujudkan melalui adanya kebijakan dana desa yang merupakan bentuk dukungan pemerintah pusat kepada pemerintah desa dalam rangka mempercepat proses kegiatan pemerintahan di desa.
Representasi Politik Perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kakbupaten Grobogan Periode Tahun 2019–2024 Siti Nur Murti Nikmah
Politik Islam Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12637

Abstract

Penelitian kali ini penulis akan menjelaskan mengenai politik representasi anggota dewan perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan. Terutama keterwakilan perempuan dalam menjalankan fungsinya sebagai anggota dewan. Tujuan dari penelitian kali ini untuk menganalisis representasi politik perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan. gambaran tentang sistem permasalahan pada penelitian ini sebagai berikut: 1) Mengapa representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024 di bawah standar 30%. 2) Apa faktor penghambat yang menyebabkan representasi politik perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Grobogan periode 2019-2024. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan oleh penulis yakni, metode wawancara dan dokumentasi. Lalu analisis data yang digunakan dibagi dalam beberapa tahap yaitu pengumpulan data, reduksi data, pemaparan data, pembuatan narasi atau deskripsi (interprestasi). Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dapat disimpulakan bahwa reprsentasi perempuan di DPRD Kabupaten Grobogan Periode 2019-2024 masih kurang dari minimal kuota 30% keputusan undang-undang Nomor 12 tahun 2003. Bahwa yang dapat menduduki kursi legislatif hanya 6 orang atau 12% dari 50 anggota DPRD Kabupaten Grobogan. Oleh sebab itu representasi perempuan yang masih rendah berdampak terhadap minimnya kebijakan-kebijakan yang berorientasi terhadap perempuan. Lalu mengenai hambatan keterwakilan perempuan yang masih minim itu dikarenakan dalam diri perempuan masih merasa kurang yakin atau belum terbiasa dengan perpolitikan, jaringan dari luar kurang kuat,  atau pun kekutan yang lainnya yang menyangkut pemilu masih kurang.Kata kunci: Representasi, Partisispasi, Politik Perempuan
Dilema Umat Islam Dalam Keterkaitan Memilih Pemimpin Di Indonesia Pasca Reformasi “ Tinjauan Dari Surat (An-Nisâ’/4:59)” Dan Hadis Nabi (Shahih Al-Bukhari,: 1765) Mahmuda muda
Politik Islam Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12679

Abstract

Indonesia is one of the countries in the world that is unique, including being the largest Muslim country in the world, and being a country with a plurality of other religions apart from Islam. Talking about Indonesiacannot be separated from talking about Muslims, an inseparable part before independence until independence from colonial invaders. The influence of Islamic teachings in Indonesia is reflected in the many freedom fighters who fought against colonialism so that they could unite the jihad spirit of the people of the entire archipelago in defending independence.The problem that arises in this reform era is the dilemma of Muslims in determining whose attitude isgood in leading .. This is a big dilemma as Muslims in determining who is a worthy candidate for leadership to be elected. Therefore, the author assumes that this issue is considered very urgent to be discussed, because the issue of leadership is also a very sensitive religious issue if examined closely.
Potret Politisi Perempuan Kabupaten Dharmasraya (Studi tentang Potret Anggota Legislatif Perempuan Kabupaten Dharmasraya periode Tahun 2019-2024) Weli Andola; Novi Budiman
Politik Islam Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12584

Abstract

It is illustrated that women in Indonesia, including in Dharmasraya Regency, still face various obstacles in entering and surviving in politics. Patriarchal culture, internal constraints such as domestic roles, and external constraints such as a political system that still favors men are the main factors that hinder women's participation in politics. So this research aims to find out how the portrait background of female legislative members of Dharmasraya Regency in the 2019-2024 period, the strategy of female legislative members in winning Pileg in Dharmasraya Regency, and the role of female legislative members of Dharmasraya Regency in the formation of local policiesThis research method uses a qualitative method. The data collection techniques that researchers use are observation, interviews and documentation. The data obtained were analyzed using three stages, namely data reduction, data presentation, and drawing conclusionsWomen Legislative Members of Dharmasraya Regency still do not meet the 30% quota. The lack of women's representation in the 2019 legislative elections held in Dharmasraya Regency only had 2 female candidates who managed to occupy parliamentary seats: Elisa Septiani and Sasmi Erli. The strategies used by the legislature in winning the legislative general election include: formulation of vision and mission, assessment of the situation and evaluation of the role of the Dhamasraya Regency Women's DPRD as a form of community representation in controlling gender responsive policies related to development in Dharmasraya Regency. Because women's thoughts and feelings will be able to collaborate to prioritize ongoing gender-responsive policies. Therefore, the role of women politicians is very important in the process of making until the birth of the 2019-2024 Dharmasraya Regency regional regulations.
Analisis Framing Terhadap Branding Politik Anies Baswedan Sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta Muhammad Syafi'il Anam
Politik Islam Vol 3, No 1 (2024)
Publisher : UIN Mahmud Yunus Batusangkar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31958/pi.v3i1.12507

Abstract

Penelitian ini berfokus mengenai analisis tentang kepemimpinan Anies Baswedan selama menjabat sebagai Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota (DKI) Jakarta, penelitian ini di analisis menggunakan teori gaya kemimpinan yakni (gaya kepemimpinan partisipasi, gaya kepemimpinan otoriter, gaya kepemimpinan idealized influence) dan teori sosiologi politik Ibnu Khaldun yang menempatkan rakyat menjadi faktor penentu keberadaan suatu negara, yang tidak terlepas dari solidaritas sosial. sehingga mendapatkan informasi dari dua perspektif yang berbeda untuk mengkaji permasalahannya. Metode pada penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang sumber datanya diperoleh dari artikel, jurnal, karya ilmiah dan pemberitaan media sosial mengenai Anies Baswedan sehingga dengan metode tersebut diharapkan mampu untuk mensuksekkan jalannya penelitian. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan membawa perubahan pada Kota Jakarta dengan mega proyek 1). Pembangunan Stadion JIS, 2). Penerbitan Aplikasi JakLingko, 3). Pelebaran Trotoar Kota Jakarta, 4). Pembangunan Jalur Sepeda, 5). Penyelenggaran Event Formula E, 6). Revitalisasi Kota Tua Batavia Jakarta. Sehingga dengan fokus, metode dan hasil penelitian tersebut dapat memiliki tujuan yang jelas yaitu menggali bagaimana perkembangan Kota Jakarta pasca dipimpin oleh Anies Baswedan serta bagaimana branding politik seorang Anies Baswedan, penelitian ini juga dapat menjadi pembaharuan pada penelitian baru dan juga diharapkan mampu memberikan informasi yang manfaat serta motivasi baru untuk para pemimpin di Indonesia.Kata kunci: Anies, Gubernur, Jakarta, Kepemimpinan, Branding Politik

Page 1 of 1 | Total Record : 6