cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Try Subakti
Contact Email
asshahifah@iainmadura.ac.id
Phone
+6282337558463
Journal Mail Official
trysubakti@iainmadura.ac.id
Editorial Address
Asemanis Dua, Larangan Tokol, Kec. Tlanakan, Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur 69371
Location
Kab. pamekasan,
Jawa timur
INDONESIA
as-Shahifah
Published by Universitas Islam Negeri Madura
ISSN : 28294246     EISSN : 28296206     DOI : https://doi.org/10.19105/asshahifah
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
Jurnal As-Shahifah menerbitkan artikel konseptual dan berbasis penelitian seputar isu-isu hukum konstitusi dan pemerintahan di dalam maupun di luar negeri. As-Shahifah memberi kesempatan bagi para peneliti, akademisi, professional, praktisi dan mahasiswa di bidang hukum konstitusi dan tata pemerintahan, untuk berkontribusi dan berbagi pengatahuan yang terkemas dalam sebuah naskah artikel ilmiah. Pengguna diperkenalkan untuk mencari artikel, membaca, mengunduh, menyalin dan mendistribusikan atau mennggunakannya untuk tujuan sah lainnya.
Arjuna Subject : Umum - Umum
Articles 6 Documents
 1 
Search results for , issue "vol. 5 no. 1 (2025)" : 6 Documents clear
Analisis Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Terhadap Independensi Kebebasan Pers Pada Kasus Jurnalis Tempo Wasil Haqqullah, Moh.; Ulfa Safira
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.19454

Abstract

Pers merupakan the fourth estate kekuasaan keempat di dalam negara yang menganut sistem demokrasi untuk mengontrol jalannya sistem pemerintahan, di Indonesia jaminan terhadap pers masih jauh dari adopsi sistem demokrasi. Pers secara peraturan perundang-undangan dijamin kebebasannya/independensinya. Namun jaminan tersebut tidak dirasakan oleh Tempo yang pada saat meliput tentang revisi Undang-Undang TNI di intimidasi oleh seseorang. Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan pendekatan fenomenologis, adapun pengumpulan sumber data penelitian berupa: buku, jurnal, peraturan perundang-undangan terkait, wawancara dan hasil observasi. Hasil penelitian ini menguraikan tentang implikasi undang-undang Pers terhadap jaminan independensi, peran pemerintah dalam merespon kasus Tempo dan yang terakhir menguraikan tentang perspektif konstitusi terhadap independensi Pers di Indonesia. Kesimpulannya berupa adanya ketidaksesuaian sistem demokrasi yang di anut Indonesia terhadap kekerasan Pers yang terjadi akhir-akhir ini. Kata Kunci: Independen, Pers, Konstitusi.
Korupsi dalam Perspektif Teori Institusional: Antara Legitimasi Formal dan Disfungsi Struktural Minal, Restu
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Univeritas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.20761

Abstract

Korupsi merupakan salah satu persoalan utama yang menghambat tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Masyarakat Indonesia semakin sadar dalam menilai, memberikan saran melalui aspirasi mereka kepada pemerintah. Tetapi pada kenyataannya korupsi masih sangat massif terjadi dan tindakan yang dilakukan sudah merugikan negara, kepastian hukum bagi pelanggar korupsi tidak menimbulkan efek jera, hal ini bertentang dengan makna dari hukum itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik korupsi dalam kerangka teori institusional, dengan menyoroti bagaimana struktur formal organisasi pemerintahan sering kali hanya berfungsi secara simbolik tanpa menginternalisasi nilai-nilai integritas secara substantif. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif dengan studi literatur dan analisis regulasi anti-korupsi di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa korupsi tetap bertahan karena adanya legitimasi formal yang dibangun secara seremonial melalui regulasi dan kebijakan, namun tidak diimbangi oleh komitmen internal. Temuan ini mendukung pandangan John W. Meyer bahwa organisasi dapat mempertahankan eksistensinya melalui adaptasi terhadap norma institusional, tanpa harus meningkatkan efisiensi atau kejujuran secara nyata.
Peran Eksklusif KPAI dalam Rangka Koordinasi Kebijakan Pengendalian Kenakalan Remaja Melalui Pendidikan Militer : Studi Kasus Himbauan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ani Ilmiatus Sholehah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.19606

Abstract

Pejabat publik atau pejabat pemerintah dalam fungsinya menjalankan roda pemerintahan selain memiliki tanggung jawab dalam menurut tugas dan jabatannya, juga memiliki kewenangan dalam merumuskan gagasan mengenai suatu kebijakan berdasarkan dengan kehendak. Utamanya yang berkenaan dengan urgen sosial yang timbul di masyarakat mengenai problematika tertentu yang tidak selalu dapat diselesaikan menurut regulasi yang terdapat pada hierarki peraturan perundang-undangan. Artinya, seorang pejabat daerah pada tingkat provinsi misalnya memiliki hak tersendiri untuk mengatur wilayah di bawah pimpinannya melalui himbauan misalnya pada aspek pengendalian kenakalan remaja sebagaimana yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. Ia memberi himbauan dan membentuk program kepada masyarakat untuk mengirim remaja atau siswa bermasalah yang terlibat pelanggaran tata tertib, ke Barak Milter, kewenangan yang semacan ini dapat juga disebut sebagai diskresi, yang mana dalam proses implementasinya memerlukan koordinasi dengan lembaga terkait misalnya Komisi Perlindungan Anak karena objek kebijakan ini terkhusus kepada anak. Pada akhirnya dengan menggunakan analisis empiris dan metode deskriptif, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijakan Dedi Mulyadi yang semacam ini berdasarkan pengamatan KPAI masih memerlukan evaluasi lebih lanjut karena banyak hal yang belum memenuhi standar peraturan yuridis, hal itu diindikasikan dari kurangnya pemahaman pemahaman Pembina latihan militer tentang child selfguarding, adanya ancaman dari pihak sekolah yang memaksakan siswa bermasalah untuk ikut pendidikan militer, kriteria seleksi yang belum jelas dan tidak dilaksanakan menurut pertimbangan profesi ahli, serta ketiadaan tenaga medis di lokasi pelatihan militer, hal tersebut pada akhirnya melonggarkan resiko diskriminasi dan pelanggaran hak-hak anak yang dikirim ke Barak. Namun titik terangnya di sini bahwa pada kenyataannya Komisi Perlindungan Anak memang diperlukan perannya dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan beresiko seperti pendidikan militer yang digagas oleh Dedi Mulyadi, dan dengan realisasi kinerja dari KPAI tersebut, maka seharusnya hasil temuan yang ada dapat menjadi bahan evaluasi bagi Gubernur Jawa Barat dalam melanjutkan kebijakan yang baru saja digerakkannya, sebab itulah pentingnya koordinasi antar pejabat pemerintah dengan lembaga terkait, utamanya pada proses perumusan hingga implementasi kebijakan.
PERAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENJAGA INDEPENDENSI KEKUASAAN KEHAKIMAN DI INDONESIA: Darma Rizki Maulana, Nur Laelatul Qomaria, Sintiyana, Widianti Nor Nabila Darma Rizki Maulana
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.19641

Abstract

The Judicial Commission is an independent state institution constitutionally mandated to uphold the honor, dignity, and integrity of judges. This article aims to analyze the role of the Judicial Commission in maintaining the independence of judicial power in Indonesia, while also identifying the challenges it faces in carrying out its functions and authorities. This study employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the Judicial Commission plays a significant role in the ethical supervision of judges, although it still encounters obstacles such as overlapping authority with the Supreme Court, limitations in investigative powers, and political interference in the recruitment process of Supreme Court justices. Therefore, it is necessary to strengthen the legal foundation and authority of the Judicial Commission so that it can effectively fulfill its mandate within the Indonesian constitutional system.
Peran Strategis Komisi Informasi Publik dalam Menjamin Hak Konstitusional atas Informasi Publik Inni Mofarrofah
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.20821

Abstract

Ini adalah pedoman penulis dan template artikel baru Jurnal konstitusi dan tata pemerintahan as-Shahifah. Artikel harus dimulai dengan judul artikel diikuti nama penulis, afiliasi, alamat, dan abstrak. Bagian abstrak ini diketik dengan jenis font Garamond dan ukuran font 11 pt dan jumlah kata sekitar 200-250. Khusus untuk bagian abstrak, gunakan margin kiri 25 mm, margin atas 30 mm, margin kanan dan margin bawah 20 mm. Spasi tunggal harus digunakan di antara baris dalam artikel ini. Jika artikel ditulis dalam bahasa Indonesia, abstrak harus diketik dalam bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Sedangkan jika artikel ditulis dalam bahasa Inggris, abstrak harus diketik dalam bahasa Inggris dan juga bahasa Indonesia. Abstrak diketik sesingkat mungkin dan terdiri dari: pendahuluan, metode, hasil temuan dan pembahasan, serta menyimpulkan bahwa peran Komisi Informasi harus diperkuat secara struktural dan politis agar mampu menjamin keterbukaan informasi sebagai salah satu pilar utama negara hukum demokratis.
Perlindungan Data Pribadi di Indonesia Pasca Pengesahan UU No. 27 Tahun 2022 di Era Digital Yurike Maulina
As-Shahifah : Journal of Constitutional Law and Governance Vol. 5 No. 1 (2025)
Publisher : Fakultas Syariah Universitas Islam Madura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19105/asshahifah.v5i1.22148

Abstract

The rapid development of information technology and the enormous potential of the digital economy have had positive impacts, but have also given rise to new challenges, particularly regarding the protection of the right to privacy and personal data. Privacy is a fundamental right that, while not absolute, still requires strong legal protection, especially in today's digital era, which is rife with online activity. The enactment of Law Number 27 of 2022 concerning Personal Data Protection is a crucial step in providing legal certainty for the public, particularly consumers conducting online transactions. This law unifies various sectoral regulations into a single, comprehensive and consistent legal framework, aligning with global data protection principles. This research uses a normative legal method that examines applicable laws and regulations. Law Number 27 of 2022 introduces a modern approach to personal data protection, which aligns with the European Union's General Data Protection Regulation (GDPR). It regulates data controllers, data processors, and the rights of data subjects. One of the advantages of this law is its broad scope, encompassing the personal data of both Indonesian citizens and foreign nationals, both within and outside Indonesian jurisdiction, as stated in Article 2 paragraph (1). This demonstrates Indonesia's commitment to protecting personal data in accordance with global standards. With the enactment of this law, the public now has a stronger legal basis for demanding their rights to personal data and encourages accountability among electronic system administrators.

Page 1 of 1 | Total Record : 6

 1 

Filter by Year

2025 2025


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 6 No. 1 (2026) Vol. 5 No. 2 (2025) Vol. 5 No. 1 (2025) Vol. 4 No. 2 (2024) Vol. 4 No. 1 (2024) Vol. 3 No. 2 (2023) Vol. 3 No. 1 (2023) Vol. 2 No. 2 (2022) Vol. 2 No. 1 (2022) Vol. 1 No. 2 (2021) Vol. 1 No. 1 (2021) More Issue