cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kiki Amalia
Contact Email
admbengkuluinstitute@gmail.com
Phone
+628562911777
Journal Mail Official
admbengkuluinstitute@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kalimantan No 4 RT 004 RW 001 Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
JURNAL RUANG HUKUM
Published by Gayaku Publisher
ISSN : -     EISSN : 29630479     DOI : https://doi.org/10.58222/juruh.v2i2.483
Core Subject : Religion, Science, Social,
Religion Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL RUANG HUKUM merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. JURNAL RUANG HUKUM terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari-Juni dan Juli-Desember). Artikel yang masuk akan dinilai oleh peer-reviewer, dan jika dipandang layak akan diterbitkan, JURNAL RUANG HUKUM menerima artikel dari Ilmuwan, baik dalam maupun luar negeri yang fokus dengan kajian tersebut dapat berkontribusi dan mengkomunikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ini. Ruang lingkup Jurnal Ruang Hukum adalah: A. Hukum 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni" : 5 Documents clear
ANALISIS UNDANG-UNDANG PERLINDUNGAN ANAK TERHADAP KORBAN (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB) Putri, Machelinda; Muhidin; Sri Fatmawati
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i1.768

Abstract

Undang-undang perlindungan anak berfungsi sebagai representasi fisik dari perlindungan terhadap anak. Idealnya, perlindungan ini tidak hanya sekedar membantu anak-anak yang menjadi korban kejahatan atau memberikan mereka kesempatan untuk menerima pendidikan. Ia juga menawarkan keamanan dan dukungan hukum kepada anak-anak yang bermasalah dengan hukum atau yang melakukan kejahatan. Sebagaimana diatur dalam Pasal 59, perlindungan terhadap kekerasan fisik, psikis, dan seksual dicapai melalui penerapan pembatasan peraturan perundang-undangan, upaya sosialisasi, serta pemantauan, pelaporan, dan pemberian sanksi terkait tindak pidana hukum. Seperti pada kasus Putusan Nomor:36/PID.SUS/PN.LBB yang pelakunya tidak lain adalah ayah kandung dari anak tersebut menjadi ramai dibicarakan, lantaran sang ibu dari korban melakukan protes lewat video yang diunggah di sosial media. Protes tersebut dilakukan lantaran ibu korban tidak terima dengan putusan hakim kepada mantan suaminya tersebut. Pelaku atau ayah korban diberikan putusan bebas oleh hakim dalam persidangan di PN Lubuk Basung. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban (Studi Kasus Putusan Nomor: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB). Dimana dalam kasus ini adanya suatu yang sangat janggal dalam putusan hakim tersebut dan sesuatu hal yang mencoreng nama keadilan tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang dimana Penelitian dilakukan dengan menganalisis hukum melalui studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan/ketetapan pengadilan, kontrak/perjanjian/akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan bahwa Undang-undang Perlindungan Anak Terhadap Korban. Terdapat kelebihan dan kekurangan dalam sistem peradilan, dan fakta lapangan. Terutama dalam Pembuktian Hukum, pembuktian merupakan salah satu komponen hukum acara pidana yang mengatur tentang macam-macam alat bukti yang sah, sistem yang digunakan untuk mengumpulkan alat bukti, syarat-syarat dan proses pengajuannya, serta kewenangan hakim untuk menerima, menolak, dan mempertimbangkannya. Dalam kasus PUTUSAN NOMOR: 36/PID.SUS/2023/PN. LBB. hakim membebaskan TERDAKWA, karena kesaksian ANAK KORBAN dan Saksi-saksi yang lainya sangat bertentangan antara satu dengan yang lainya.
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Kepemilikan Hak Atas Tanah Rahayu, Anjani Puji; Junaidi, Arif; Fatmawati, Ina; Lailiyah, Melly Rifa'atul
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i1.771

Abstract

This writing aims to the Concept of Settlement of Land Rights and also to find out how the Settlement Procedure for Proving Land Rights that Occurs Due to Double Certificates. The research method used to study this research problem is normative law research. Normative research is the process of finding legal rules, legal principles, and doctrines to answer legal questions. The term independent and independent variables are still foreign in normative research because normative research does not have to start with a hypothesis. This study is a normative legal research in which researchers conduct analysis to resolve disputes over ownership of double certificated land. The conclusion of this writing is that there are several ways for the Concept of Land Rights Ownership, including: (1) Laws and Regulations on Land Ownership and Registration, (2) Land Registration Reasons, and the (3) Land Rights Status. In this writing, there is also a Procedure for Solving the Proof of Land Rights that Occurs Due to Double Certificates, the process of which is divided into several settlement theories, namely there is a Free Proof Theory and a Bound Proof Theory.
Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian dengan Pemberatan Putusan Nomor. 782/PID.B/2019/PN.Smg dan Putusan Nomor. 157/PID.B/2019/PN.Smg Novia, Mia; Santi; Setyaningsih
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i1.772

Abstract

This research discusses disparities in judges' decisions regarding criminal acts of theft at the Semarang District Court, focusing on Decisions Number.782/PID.B/2019/PN.SMG and Number.157/PID.B/2019/PN.SMG. Judges, in determining punishment, not only follow legal provisions, but also consider human values, the principle of expediency, the effectiveness of punishment, and changes in the perpetrator's behavior. This research uses normative legal research methods with a comparative and case approach. Disparities were found in sentencing, especially in the duration of prison sentences. Judges tend to sentence with imprisonment rather than fines, in accordance with Article 363 paragraph (1) 4th of the Criminal Code. Factors causing disparities involve legal rules, judge's considerations, the amount of loss, and other influencing factors.
DISPARITAS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU PEMBUNUHAN BERENCANA DENGAN MUTILASI (STUDI KASUS PUTUSAN NOMOR 1036/Pid.B/2008/PN.DPK dan 44/Pid.B/2014/PN.SRP) Hana Juniana; Nurfaidah; Uum
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i1.773

Abstract

Murder by mutilation is a very cruel act, where the act begins with taking a person's life and continues with cutting the victim's body from the head to the entire body. This action was carried out with the aim of eliminating evidence or traces of the murder. Mutilation is also not strictly regulated in Indonesian criminal law, so that when imposing sanctions on the perpetrator there is often uncertainty and inconsistency. This causes concern and discomfort in society, especially if the perpetrator does not receive appropriate punishment. Therefore, this research aims to find out how the judge considered in making decisions in these two cases based on the positive legal system in Indonesia and to find out what caused the disparity in the two decisions. The research method used is normative legal research which examines and examines primary, secondary and tertiary legal materials in the form of statutory regulations and library law
PERBANDINGAN IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NO. 03 TAHUN 1997 DENGAN UU NO. 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Chaerudin, Ilham; Nur muhammad, Aditya; Maulana, Oja; Maruf faisal, Anang
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i1.786

Abstract

Indonesia is a state of law, of course, as stated in Article 1 Paragraph (3) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. Indonesia is a State of Law, meaning that human rights (HAM) are the main element that must be protected, upheld and fulfilled by the state, so in this case both the government and state institutions authorized to discipline and prosecute every citizen are legally obliged to guarantee the rights of every Indonesian citizen including children. Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System, Law No. 39 on Human Rights, and Law No. 23/2002 on Child Protection are legally required to protect children. In Indonesia, the juvenile criminal justice system is regulated in the first legislation Law No. 3 of 1997 and then replaced with a new article and which is currently in effect or has become positive law, namely Law No. 11 of 2012. As for this discussion, the author will discuss the comparison of the IMPLEMENTATION of Law No. 03 of 1997 with Law No. 11 of 2012 concerning the Juvenile Justice System. Where in this study we will compare what are the similarities and differences that exist in the Old Criminal Justice System with the New. In this case the author uses a normative juridical research method in which the research is carried out by analyzing the law through document studies, namely using sources of legal material in the form of laws and regulations, court decisions / decrees, contracts / agreements / contracts, legal theories, and opinions of scholars. Based on the research that has been researched, it can be concluded that the most striking comparison of the legislation lies in the step of resolving the case, where in the new law there is a restorative justice method or better known as the diversion method, which is the resolution of disputes / problems outside the court by bringing together the two parties concerned and offering peace.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni