cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
Kiki Amalia
Contact Email
admbengkuluinstitute@gmail.com
Phone
+628562911777
Journal Mail Official
admbengkuluinstitute@gmail.com
Editorial Address
Jalan Kalimantan No 4 RT 004 RW 001 Kelurahan Kampung Kelawi, Kecamatan Sungai Serut, Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
Location
Kota bengkulu,
Bengkulu
INDONESIA
JURNAL RUANG HUKUM
Published by Gayaku Publisher
ISSN : -     EISSN : 29630479     DOI : https://doi.org/10.58222/juruh.v2i2.483
Core Subject : Religion, Science, Social,
Religion Computer Science & IT Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences
JURNAL RUANG HUKUM merupakan jurnal ilmiah yang berisikan gagasan dan pengetahuan hukum yang berasal dari akademisi, peneliti dan praktisi dibidang hukum, atas fenomena hukum yang jamak terjadi di masyarakat. fenomana hukum yang tercipta dari proses pembentukan undang-undang hingga proses pelaksanaan undang-undang tersebut. JURNAL RUANG HUKUM terbit sebanyak 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun yaitu (Januari-Juni dan Juli-Desember). Artikel yang masuk akan dinilai oleh peer-reviewer, dan jika dipandang layak akan diterbitkan, JURNAL RUANG HUKUM menerima artikel dari Ilmuwan, baik dalam maupun luar negeri yang fokus dengan kajian tersebut dapat berkontribusi dan mengkomunikasikan hasil penelitiannya dalam jurnal ini. Ruang lingkup Jurnal Ruang Hukum adalah: A. Hukum 1. hukum perdata, 2. hukum pidana, 3. hukum administrasi, 4. hukum militer, 5. hukum konstitusional, 6. hukum internasional. B. Yudikatif: 1. manajemen kasus pengadilan 2. manajemen peradilan. C. Kriminologi dan Hukum: D. Victimology dan Hukum E. Forensik dan Hukum
Arjuna Subject : Ilmu Sosial - Hukum
Articles 5 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember" : 5 Documents clear
Penyelesaian Sengketa Sertifikat Ganda Kepemilikan Hak Atas Tanah Rahayu, Anjani Puji; Junaidi, Arif; Ina Fatmawati; Melly Rifa’atul Lailiyah
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i2.770

Abstract

This writing aims to the Concept of Settlement of Land Rights and also to find out how the Settlement Procedure for Proving Land Rights that Occurs Due to Double Certificates. The research method used to study this research problem is normative law research. Normative research is the process of finding legal rules, legal principles, and doctrines to answer legal questions. The term independent and independent variables are still foreign in normative research because normative research does not have to start with a hypothesis. This study is a normative legal research in which researchers conduct analysis to resolve disputes over ownership of double certificated land. The conclusion of this writing is that there are several ways for the Concept of Land Rights Ownership, including: (1) Laws and Regulations on Land Ownership and Registration, (2) Land Registration Reasons, and the (3) Land Rights Status. In this writing, there is also a Procedure for Solving the Proof of Land Rights that Occurs Due to Double Certificates, the process of which is divided into several settlement theories, namely there is a Free Proof Theory and a Bound Proof Theory
Case Analysis Study of Divorce and Child Custody Dispute Decision Number 1073/Pdt.G/2017/PA Maulana, Wahyu; Eka Titin Nurmala Sari; Imelda
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i2.782

Abstract

Permasalahan hak asuh anak pasca perceraian antara suami istri yang memiliki dampak serius terhadap aspek psikologis, kesejahteraan, dan pendidikan anak. Dua situasi utama yang muncul adalah perebutan hak asuh anak di pengadilan jika baik suami maupun istri menginginkan hak tersebut, serta ketidakadaan orang yang mengasuh anak setelah perceraian, yang dapat merugikan anak secara psikologis dan pendidikan. Regulasi mengenai hak asuh anak diatur oleh berbagai perundangundangan, seperti UU Perlindungan Anak No.35/2014. Pasal 105 Kompendium Hukum Islam dan putusan Mahkamah Agung RI juga memberikan panduan terkait hak asuh anak, dengan memberikan pertimbangan pada kepentingan terbaik anak. Penyebab terjadinya hak asuh anak umumnya disebabkan oleh perceraian orang tua. Artikel ini juga menyebutkan regulasi yang mengatur hak asuh anak pasca perceraian, dan pentingnya Hadanah (kewajiban umum) dalam pengasuhan anak. Meskipun beberapa peraturan mengatur hak asuh anak, Kitab Hukum Islam (KHI) menjadi satu-satunya undang-undang yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai pemberian hak asuh anak setelah perceraian. Upaya penyelesaian masalah hak asuh anak melibatkan bantuan hukum dan konseling sebagai sarana edukasi masyarakat tentang hak asuh anak.
Strategi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika Pada Remaja: Msyrh, Ines; Dendi Suandi; Irna Ismawati
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i2.787

Abstract

Narkotika merupakan masalah terbesar di Indonesia, penyalahgunaan narkotika semakin hari semkain meningkat, terutama di kalangan remaja. Pada usia remaja merupakan fase yang sangat rentan untuk terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika yang di anggap sebagai sesuatu yang baru dan menantang. Remaja mudah tergoda saat dalam keadaan stress atau frustasi. Artikel ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena penyalahgunaan narkotika bagi remaja serta upaya pencegahannya. Metode penelitian yang di gunakan adalah Yuridis Normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukan bahwa narkoba merupakan ancaman terbesar bagi bangsa, karena mengingat banyaknya korban yang terjerumus adalah remaja, yang mana remaja merupakan generasi penerus bangsa, faktor penyebab terjadinya penyalahgunaan narkotika pada remaja di sebabkan karena faktor internal(kepribadian, keluarga dan ekonomi), dan factor eksternal (pergaulan, lingkungan sosial/masyarakat).Dampak penyalahgunaan narkotika mencakup aspek fisik, psikis, social dan spiritual. Sementara itu upaya pencegahan penanganan yang perlu di lakukan terhadap penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja yakni dengan melibatkan peran individu, keluarga, masyarakat, sekolah dan pemerintah dengan focus pada komuniasi, pengawasan, pembinaan dan penyuluhan. (Narcotics are the biggest problem in Indonesia, drug abuse is increasing dayby day, especially among teenagers. Adolescence is a phase that is very vulnerable to falling into narcotics abuse which is considered as something new and challenging. Teemagers are easily tempted when they are stassed of frustrated. This article aims to describe the phenomenon of narcotics abuse in adolescents and efforts to prevent it. The research method used is normative juridicial with data collection through literature study. The result show that drugs are the biggest threat to the nation because considering that many of the victims who fall victim are teenagers, where teenagers are the nation’s next generation, the factors that cause narcotics abuse in teenagers are caused by internal factors (personality, family, and economics), and external factors (social relations, social environment/society). The impact of narcotics abuse includes physical, psychological, social and spiritual aspects. Meanwhile, preventive measures that need to be taken against narcotics abuse among teenagers involve the roles of individuals, families, communities, schools and government with a focus on communication, supervision, guidance and counselling)
Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Khoirunnisa, Asyifa
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i2.1128

Abstract

This study discusses human rights from the perspective of constitutional law. Human Rights (HAM) are fundamental rights inherent in every individual, and are guaranteed through various legal instruments, including in the constitutional law system. In Indonesia, human rights are comprehensively regulated in the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), especially in Articles 28A to 28J. This regulation is also supported by various other laws, such as Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights and Law No. 12 of 2005 concerning Ratification of the International Covenant on Civil and Political Rights. This study adopts a qualitative method with a normative approach, which is carried out through an analysis of applicable laws and regulations and a review of related literature. The results of the study indicate that although Indonesian constitutional law has accommodated the protection of human rights, there is still a need to make further efforts in law enforcement and the development of more progressive policies. This is important to ensure that citizens' rights can be respected and enforced fairly.
Peran Kearifan Lokal dalam pembentukan hukum adat yang berkelanjutan Safarina, Hafija
JURNAL RUANG HUKUM Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember
Publisher : Gayaku Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.58222/juruh.v3i2.1159

Abstract

Local wisdom is a valuable cultural heritage and plays an important role in the formation of customary law in indigenous communities. However, local wisdom currently faces challenges in maintaining its existence amidst the currents of globalization and modernization. This study aims to analyze the role of local wisdom in the formation of sustainable customary law in [location name]. Qualitative research methods are used with a descriptive-analytical approach. The results of the study indicate that local wisdom is still a source of inspiration in the formation of customary law, but requires revitalization and recognition from the government and society. This study also found that local wisdom can be a solution in facing the challenges of the sustainability of customary law. Therefore, this study recommends the importance of preserving and recognizing local wisdom in the formation of sustainable customary law.

Page 1 of 1 | Total Record : 5

 1 

Filter by Year

2024 2024


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol. 4 No. 1 (2025): Januari-Juni Vol. 3 No. 2 (2024): Juli-Desember Vol. 3 No. 1 (2024): Januari-Juni Vol. 2 No. 2 (2023): Juli-Desember Vol. 2 No. 1 (2023): Januari-Juni Vol. 1 No. 2 (2022): Juli-Desember Vol. 1 No. 1 (2022): Januari-Juni