cover
Contact Name
Firmansyah
Contact Email
panipahanf@gmail.com
Phone
-
Journal Mail Official
ijps@uinsa.ac.id
Editorial Address
Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya Jl. Dr. Ir. H. Soekarno No.682, Gn. Anyar, Kec. Gn. Anyar, Surabaya, Jawa Timur 60294
Location
Kota surabaya,
Jawa timur
INDONESIA
Indonesian Journal of Political Studies
ISSN : 27976750     EISSN : 27979458     DOI : https://doi.org/10.15642/ijps
Core Subject : Social,
Indonesian Journal of Political Studies is a journal of Department of Political Science, Faculty of Social and Political Sciences, State Islamic University (UIN) Sunan Ampel Surabaya which publishes scholarly work on the theory and practice of political science. The journal is devoted to publishing original research based on empirical data and having innovative theoretical arguments. The journal is committed to encouraging a pluralistic approach and a comparative lens in political studies.
Articles 5 Documents
Search results for , issue "Vol. 4 No. 2 (2024): October" : 5 Documents clear
Mitigasi Ekosistem Politik Destruktif: Upaya Generasi Muda dalam Mengatasi Polarisasi Politik Berbasis Media Digital Setiawan, Andika Pratama; Alby, Joey Dava Akbar Hanafiah; Azhar, Saila Rizqi Amalia
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.117-132

Abstract

Penelitian ini berisi studi tentang mitigasi polarisasi politik di media digital yang melibatkan generasi z. Polarisasi politik merupakan permasalahan yang dapat menimbulkan konflik dan perpecahan penduduk dalam jangka waktu yang panjang seperti yang terjadi pada pilkada DKI Jakarta 2016 dan pemilu 2019. Penelitian ini merupakan studi pustaka yang dilakukan dengan cara mengambil dan mengkomparasikan data literatur seperti jurnal, hasil penelitian terdahulu, buku, dan, pemberitaan media online. Hasil peneliti ini menemukan bahwa generasi z berusaha memitigasi permasalahan polarisasi politik menggunakan media digital, di antaranya; 1) generasi z harus mampu menjadi agent of social control dan bertindak sebagai edukator politik melalui media sosial dan memposisikan diri sebagai wise content creator; 2) Anak muda sebagai antitesis praktek buzzer yang cenderung membuat narasi yang merusak integrasi masyarakat.; 3) Anak muda khususnya gen z yang dikenal sebagai linkster generation yang mempunyai pemahaman literasi digital yang baik mampu turut andil dalam mengurangi efek filter buble dalam algoritma media sosial, sehingga transmisi pesan/ konten yang disampaikan berkenaan dengan politik konstruktif mampu tersebar dalam algoritma media sosial yang dikonsumsi bebas oleh khalayak umum.
War and Peace in Mindanao Tracing the Roots of Historical Injustice Maboloc, Christopher Ryan
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.149-172

Abstract

Structural injustice appears normalized and legitimized in modern societal culture. The Mindanao problem is not a religious conflict between Christians and Muslims. War and peace in Mindanao is a question of historical and structural injustice. Portraying the Christian and Muslim divide as some form of religious war silences the suffering of its Indigenous Peoples. The exclusion of the Lumad is due to a type of violence against their identity. Philippine society labels indigenous peoples as illiterate and the Muslim Filipino as violent. In the Filipino socio-cultural hierarchy, the Christian is at the top whereas in the middle lies the Muslim Filipino. Powerless and without any voice, at the bottom dwells the Lumad. There was no peace in the past because of this moral divide. Peace is not just the absence of conflict. It is a process that involves the full recognition of human dignity and the respect for basic human rights. It can only be achieved if it is inclusive, which means that it is meant for all human beings and not just to satisfy the economic or political demands of a dominant group. This is why inclusion cannot be limited to the distribution of resources. While politics caters to the satisfaction of power players, peace is can only be rooted in the solidarity of a people as one nation.
Economic Community of West African States (Ecowas) and State Sovereignty in West Africa Ikponmwosa, Mercy Ehidiamen; Omodia, Stephen. M.; Efanodor-Obeten, Harriet Omokiniovo
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.200-219

Abstract

States are now recognizing the need to take action to create and improve regional institutions in virtually every region of the world, including Africa, and integration even in West Africa has become fashionable over the years. ECOWAS revised treaty seek to promote supranational tendencies giving room for state reluctance in the implementation of its policies and decision. With the Economic Community of West African States (ECOWAS) as its focal point, the study looks at the integration process in West Africa as well as how it affects state sovereignty in the subregion. Secondary data sources, namely journals and publications, are used in the study. The study finds among other things that ECOWAS uses the needs, policies and activities of state to interfere in the affairs of member states thereby limiting her sovereignty to an extent within the region. The study concludes that with national interest at heart, states knowing both the cost and benefits of integration will usually strive to accomplish their aims and objectives. It recommends that policies and initiatives should be developed to support both state autonomy and regional collaboration to aid development, stability, and economic growth among states and to also encourage both local and foreign investors, contributing to the overall development of the states in the West African Region.
Keuntungan Elektoral Incumbent: Faktor Sumber Daya dan Kinerja dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Lamongan Anggraeni, Diannita Septy
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.173-199

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor sumber daya dan kinerja dalam menopang kemenangan incumbent dan untuk mengetahui pergeseran meningkatnya kedudukan incumbent yang digunakan selama tiga periode dalam pemilihan kepala desa di Desa Bulutengger Kecamatan Sekaran Kabupaten Lamongan. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Landasan teori yang digunakan dalam menganalisis penelitian adalah teori yang dikemukakan oleh Jonathan Katz dan Gary Cox mengenai faktor sumber daya dan kinerja sebagai penyebab meningkatnya kedudukan incumbent. Faktor sumber daya berasal dari hubungan personal melalui sumber daya ekonomi, jaringan sosial, jaringan keagamaan, dan politik patronase. Sedangkan kinerja berasal dari pengalaman selama memimpin desa sehingga incumbent dinilai kompeten dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Berdasarkan data di lapangan, kehadiran incumbent sebagai pemimpin sempat terusik oleh kandidat penantang, sehingga beredar berita hoax yang ditujukan kepala kepala desa incumbent menjelang kontestasi pada periode ketiga, namun hal tersebut tidak memberikan pengaruh besar atas perolehan suara karena kepala desa incumbent menang mutlak pada pemilihan kepala desa.
Analisis Peran aktor Non-State dalam Upaya Pemulihan Hak Anak Terlantar (Studi Kasus Panti Asuhan di Kota Surabaya) Bagus, Al Ghozaly Irzha
Indonesian Journal of Political Studies Vol. 4 No. 2 (2024): October
Publisher : Department of Political Sciences, Faculty of Social and Political Sciences, UIN Sunan Ampel Surabaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/ijps.2024.4.2.133-148

Abstract

Peran panti asuhan yang cukup besar di masyarakat, perlu diadakan sebuah kajian medalam tentang bagaimana dinamika politik yang harus dihadapinya. Pendapat ini merujuk pada peran panti asuhan sebagai yayasan atau komunitas, yang berjuang untuk memulihkan hak-hak anak terlantar. Penulis ingin mengkontruksikan tentang bagaimana konsepsi dan praktik khusus apa yang ada di belakang hubungan antara warga dengan negara, dengan melihat realitas panti asuhan dalam upaya pemulihan hak anak terlantar. Kajian kewargaan kritis awalnya hanya berfokus pada riset tentang status legal seseorang atau kelompok sebagai anggota dari suatu komunitas. Dalam perkembangannya, fokus tersebut telah bergeser kepada perjuangan politik yang memproduksi kategori-kategori itu. Menggunakan metode deskriptif kualitatif melalui penelitian di lapangan. Teknik pengumpulan data melalui wawancara tidak terstruktur (informal) dan dokumen pribadi (tulisan, rekaman percakapan, foto-foto, dll). Hasil dari penelitian ini adalah panti asuhan dalam mengupayakan hak anak terlantar harus melalui dinamika politik di pemerintahan. Anak terlantar merupakan dampak dari gagalnya proses demokrasi yang signifikan di Indonesia. Bentuk kewarganegaraan partisipatoris panti asuhan merupakan respon organik masyarakat atas ketidakberdayaan institusi demokrasi.

Page 1 of 1 | Total Record : 5